Penjajahan Jepang dan Transformasi Pemerintahan di Indonesia by Helouise

Perjanjian Kalijati

yourockstar — 2023-02-12 07:03:20 UTC

8 Maret 1942

Perjanjian ini merupakan bukti menyerahnya Belanda tanpa syarat kepada Jepang. Penyerahan dilakukan oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda Tjarda van Starkenborgh Stachouwer dan Letnan Jendral Heindrik Ter Poorten kepada Jendral Hitoshi Imamura.

Saudara Tua

yourockstar — 2023-02-12 07:04:44 UTC

kedatangan Jepang ke Indonesia sangat dielu-elukan hingga disebut Saudara Tua. Jepang juga membawa propaganda, salah satunya dalah Gerakan 3A. Dan dalam mewujudkan gerakan 3A, Jepang membentuk organisasi pendukung seperti Pembela Tanah Air (PETA), Heiho, Seinendan, Keibodan, Barisan Pelopor, dan Pengerahan Tenaga Pemuda.

Gerakan 3A: Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia.

yourockstar — 2023-02-12 07:30:34 UTC

Pertengahn 1942, Jepang membuat pemerintahan militer di seluruh wilayah bekas Hindia Belanda yang dibagi menjadi sebagai berikut.

yourockstar — 2023-02-12 07:33:41 UTC

Terdapat juga kesatuan Kempetai (Polisi Militer) untuk mendukung pemerintahan militer Jepang di Indonesia.

🛡 Tomi Shudan

yourockstar — 2023-02-12 07:46:30 UTC

Tomi Shudan atau Tentara ke-25 merupakan pemerintahan militer Angkatan Darat untuk Sumatra yang berpusat di Bukittinggi.

🛡 Asamu Shudan

yourockstar — 2023-02-12 07:48:17 UTC

Asamu Shudan atau Tentara Ke-16 merupakan pemerintah militer Angkatan Darat untuk Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta. kemudian ditambah Angkatan Laut (Dai Ni Nankenkatai).

🛡 Armada Selatan ke-2

yourockstar — 2023-02-12 07:49:50 UTC

Armada Selatan Kedua merupakan pemerintah militer Angkatan Laut untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang berpusat di Makassar.

yourockstar — 2023-02-12 07:54:44 UTC

yourockstar — 2023-02-12 07:55:14 UTC

Setelah setiap wilayah Indonesia dibagi menyesuaikan kepentingan Jepang baik dalam militer dan ekonomi, lalu ada juga pembagian pemerintah.

yourockstar — 2023-02-12 08:04:33 UTC

Berdasarkan Osamu Seirei berisi ketentuan sebagai berikut.

Jabatan Gubernur Jendral pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaannya diambil alih oleh panglima tentara Jepang di Jawa.
Para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, asal memiliki kesetiaan pada pemerintah Jepang.
Badan-badan pemerintah dan undang-undang pada masa Hindia Belanda tetap diakui sah sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang.

Susunan Pemerintahan Jepang

yourockstar — 2023-02-12 08:16:14 UTC

Gunshirekan ( Panglima tentara) yang kemudian disebut Seiko Shikikan (Panglima Tertinggi) sebagai kepala pimpinan. Panglima tentara yang pertama diduduki oleh Jendral Hitoshi Imamura.

Gunseikan (Kepala Pemerintahan Militer) kemudian dirangkap oleh kepala staff. Kepala staff yang pertama adalah Mayor Jendral Seizaburo Okasaki. Kantor pusat pemerintahan militer ini bernama Gunseikanbu dan di lingkungannya terdapat lima bu (seperti departemen), yaitu :
✮. Somobu (departemen dalam negeri)
✮. Zaimubu (departemen keungan)
✮. Sangyobu (departemen urusan perekonomian)
✮. Kotsubu (departemen lalu lintas)
✮. Shihobu (departemen kehakiman)

Gunseibu (gubernur) yang meliputi, Jawa barat yang berpusat di Bandung, Jawa Tengah yang berpusat di Semarang, Jawa Timur yang berpusat di Surabaya, dan daerah Istimewa (Kochi) yaitu Yogyakarta serta Surakarta.

yourockstar — 2023-02-12 08:20:08 UTC

Jepang juga menerapkan beberapa kulturnya, seperti petunjuk waktu yang sebelumnya menggunakan Tarikh Masehi diubah menjadi Tarikh Sumera.

yourockstar — 2023-02-12 08:20:53 UTC

Dalam bidang politik, dilarangnya penggunaan bahasa Belanda dalam melakukan kebijakan dan harus menggunakan bahasa Jepang.

yourockstar — 2023-02-12 08:23:19 UTC

ditetapkan juga lagu kebangsaan yang boleh didengarkan adalah Kimigayo, padahal lagu Indonesia Raya sering diperdengarkan di media Tokyo.

yourockstar — 2023-02-12 08:24:48 UTC

Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil dimana dengan dikeluarkannya UU no. 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan UU No. 28 tentang pemerintahan shu serta tokubetsushi.

yourockstar — 2023-02-12 10:45:03 UTC

Dalam kedua Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa seluruh wilayah Jawa dan Madura kecuali Kochi Yogyakarta dan Kochi Surakarta.

Wilayah-wilayah itu dibagi menjadi daerah-daerah shu (keresidenan), shi (kotapraja), ken (kabupaten), gun (kawedanan), son (kecamatan), dan ku (desa).

Question?

yourockstar — 2023-02-12 10:52:00 UTC

You can contact me on WhatsApp Group or personal chat.

yourockstar — 2023-02-12 10:53:58 UTC

Dalam masa pendudukan Jepang juga ada tokubetsushi (kota Istimewa), seperti Batavia. Karena Batavia merupakan kota penting bagi keberlangsungan Jepang di Indonesia. Lalu tonarigumi (sekarang dikenal sebagai Rukun Tetangga/RT) yang bertujuan untuk mengawasi gerak-gerik rakyat.

Task

yourockstar — 2023-02-12 11:05:25 UTC

You can go this website and fill the code with 11067e. Play the crosswords games, then screenshot time when you finish the game and submit it in google classroom.