Langkah Presiden dalam pemberian abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto (berdasarkan Kepres No. 17/2025) dinilai sebagai langkah rekonsiliasi politis. Salah satu pertimbangannya adalah dalam rangka mewujudkan kesatuan bangsa dan disinyalir untuk meredakan ketegangan politik pasca pemilu 2024 lalu.

Keputusan Presiden tersebut juga dinilai langkah yang tidak bijak karena memberlakukan amnesti secara tidak tepat sasaran, yakni diberikan kepada orang yang telah diberikan vonis atas tindak pidana korupsi.