merupakan anggaran yang secara khusus disediakan oleh negara sebagai dana untuk belanja tahunan.

pengeluaran terkait APBN harus mendapatkan persetujuan dari DPR sebelum disahkan.

Fungsi Otorisasi > membantu pemerintah dalam merencanakan kegiatan yang akan dilakukan selama satu tahun kedepan.

Fungsi Pengawasan > berfokus memberikan penilaian terhadapt kebijakan yang pemerintah keluarkan.

Fungsi Alokasi > meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian suatu negara.

Fungsi Stabilitasi > menjaga stabilitas negara.

Fungsi Distribusi > berfokus unttuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Fungsi Perencanaan > Pada sebuah negara, APBN atau anggaran belanja tahunan akan direncanakan dengan seksama dari jauh-jauh hari. Sebelum APBN mengalami pengesahan, terlebih dahulu pemerintah akan menyusun RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Pajak > menyumbang sekitar 80% dari total ; Jenis pajak:

1. Pendapatan PPH > Pajak Pendapatan (PPH) adalah pajak yang dikenakan kepada seorang individu atau badan usaha atas penghasilan dalam satu tahun.

2. Pendapatan PPN > pungutan transaksi jual-beli batang dan jasa oleh wajib pajak yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak.

3. Pendapatan Cukai > pungutan negara terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat sesuai Undang-Undang Cukai.

4. Pendapatan Bea Masuk dan Keluar > pungutan negara yang dikenakan terhadap batang-barang impor.

5. Pendapatan PBB > pungutan wajib atas kepemilikan tanah dan bangunan.

6. Pendapatan Pajak Lainnya > sumber pendapatan negara yang tidak termasuk dalam salah satu objek di atas dan memiliki presentasi lebih kecil.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

1. Pemanfaatan SDA > adalah sumber pendapatan negara dari pemanfaatan bumi air, udara, ruang angkasa dan kekayaan alam yang dimiliki oleh sebuah negara; didapatkan dari pembayaran dividen, pengelolaan ladang minyak atau gas serta pembayaran lisensi.

2. Pendapatan Kekayaan Yang Dipisahkan > laba pemerintah, hasil penjualan saham, sertifikat maupun dividen BUM dan obligasi.

3. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) > sumber pendapatan penyediaan barang, jasa, dan pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

4. Pengelolaan Barang Milik Negara penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan seluruh barang yang akan dibeli maupun didapatkan atas beban APBN dari perolehan nilai yang sah.

5. Pengelolaan Dana > pengelolaan dana pemerintah baik dari APBN maupun pendapatan lain yang sah dengan tujuan tertentu.

6. Hak Negara Lainnya > sumber pendapatan negara PNBP selain beberapa kategori di atas.

Hibah

Kerugian lingkungan = Rp.157,83 T

Kerugian ekonomi lingkungan = Rp.60,27 T

Biaya pemulihan lingkungan = Rp.5,25 T

Kerugian di luar kawasan hutan = Rp.47,7 T

adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh DPRD.

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

meliputi masa satu tahun (1 Januari - 31 Desember)

Fungsi Otorisasi > dasar untuk melaksanakan pendapatan serta belanja daerah pada tahun tersebut.

Fungsi Perencanaan > suatu pedoman bagi manajemen dalam merancanakan suatu kegiatan pada tahun tertentu.

Fungsi Pengawasan > pedoman untuk menilai apakah kegiatan atau aktivitas peneyelanggaraan pemerintah daerah tersebut sesuai dengan ketentuan.

Fungsi Alokasi > anggaran tersbeut harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pemborosan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Fungsi Distribusi > memperhatikan pada rasa keadilan dan kepatutan

Fungsi Stabilisasi > sebagai alat untuk memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian suatu daerah.

Retribusi > sumber penerimaan tambahan untuk meningkatkan efesiensi yang menyediakan informasi aras permintaan penyedia layanan publik. Terdapat 3 jenis retribusi yaitu retribusi perizinan tertentu, retribusi jasa umum, dan retribusi jasa usaha.

Pendapatan daerah > dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten. Contoh sumber pajak ini adalah Pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan; Retribusi daerah, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi kebersihan; Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dividen dan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga; Dana perimbangan, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, hibah, dana darurat

Pajak Bumi dan Bangunan > pungutan wajib atas kepemilikan tanah dan bangunan karena adanya keuntungan maupun kedudukan sosial ekonomi atas perorangan atau badan yang memiliki hak padanya ataupun mendapatkan manfaat dari tanah dan bangunan tersebut.

Pajak Cukai > pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai.

Pajak Penghasilan > pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif.

Dana Bagi Hasil > Menurut PP No 55 Tahun 2005 mengenai pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil pajak meliputi pajak bumi bangunan, bagian perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak penghasilan. Sedangkan DBH sumber daya alam meliputi, kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas dan pertambangan panas bumi.

Dana Alokasi Umum > dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Aktivitas atau kegiatan yang sudah dilakukan sebagai pemasukan bagi daerah kabupaten Karawang:

• Pajak hiburan (tontonan film dengan tarif pajak 10% dan karaoke dengan tarif pajak 50%)

• Pajak hotel dengan tarif 10%

• Pajak restoran dengan tarif 10%

Pengeluaran APBD yang sudah dapat dirasakan:

• pembangunan pelayanan masyarakat kantor kelurahan Purwadana.

• pembangunan jalan.