Rakyat diliputi kebingungan,Di antara janji dan kenyataan.Informasi membanjir tanpa henti,Menyulitkan untuk memilih yang pasti.Hoaks dan fitnah bertebaran liar,Menciptakan suasana penuh amarah.

Pedulilah pada fakta dan data,Jangan mudah termakan provokasi. Satu suara, satu pilihan,Mari kita gunakan hak dan kewajiban.

Pemilihlah pemimpin yang amanah,Demi masa depan bangsa yang cerah.Pemilu 2024 bukan sekadar pesta,Tetapi penentu nasib bangsa.

Gunakan suara Anda dengan bijak,Demi Indonesia yang lebih baik.

Susah payah buyutku merebutmu dari pelukan penjajah

Darah merah para syuhada hitam mengental menyatu dengan tembikar

Juniormu sudah melesat laksana kilat

Kau masih terlatih nomor buncit mengayuh dan meraba dalam kelam

Setengah abad lebih kau pasakan kakimu di atas khatulistiwa

Kemana lengkingan suara mu yang menggetarkan jagat

Kenapa garuda di dadamu tampak lusuh lesu

Kenapa bintang mu tak lagi merina menerangi bumi persada

Mengapa pohon beringin nan rindang, seolah kerontang

Tak mampu meneduhkan jiwa di kala sengatan hari menyengat

Mengapa rantai baja pada bidang dadamu memuai di tengah pencari keadilan

Mengapa bentengmu tak mampu menanduk para penyamun asing menguras isi negeri

Mengapa padi dan kapas di hamparan sawahmu tak

Menghijaukan keadilan para jelata pencari rasa

Setengah abad lebih kau mencengkeram bumi

Kau laksana bulan separuh

Cahayamu redup di bawah mendung menggulung awan

Bangkitlah indonesiaku !!

Tunjukan maung mu pada jagat membahana

Keluarkan kuku di kaki garuda mu

Cengkram dunia sampai ke kutub

Halau musuh musuh negeri dengan lengkingan mu

Setengah abad lebih sudah berlalu

Jangan biarkan pendahulumu merunduk di bawah gundukan

Dua Ratus juta lebih jiwa menggantung di kakimu

Mereka rela nafasnya di jadikan tiang penyangga negeri…

Merdeka.

Berlapis-lapis buku tersimpan.

Di sela-sela halaman,

Tersembunyi sastra politik yang memikat hati.

Kata-kata sebagai senjata,

Menggugah jiwa yang terpendam.

Dalam puisi yang penuh makna,

Terukir sastra politik yang mengembara.

Dendangan kata menjadi lirik,

Menyuarakan kebenaran yang terpendam.

Di balik metafora yang tersembunyi,

Terungkaplah sastra politik yang mendalam.

Dalam gelombang kata-kata,

Terukir cerita tentang kekuasaan.

Namun juga tentang perlawanan,

Di antara huruf-huruf yang bertaut.

Oh, sastra politik yang menggelora,

Menyala-nyala di relung hati.

Menyuarakan keadilan yang terpatri,

Dalam puisi yang abadi.

Kesana kemari tebar-tebar janji.

"Pilih saya! Pilih saya!"

"Saya berjanji-"

Diam. Muak.

Ya, muak.

Berjanji ini, berjanji itu

Tidak capek setiap hari gonta-ganti topeng?

Nanti kalau sudah jadi pejabat, tinggal ngantuk.

Tidak malu?

Ternyata gedung gedung yang seharusnya menjadi tempat berdiskusi demi kemajuan negara, sudah beralih fungsi menjadi hotel bintang lima, ya.

Pasti nyaman sekali, tidurnya.

Tidak malu?

—Mutiara F.

Nyalang matanya menatap gedung penuh warna lampu,

Iklan menyala, dan kekaburan cerita dalam buku-buku,

Dihapus dari kejujuran kata,Sejarah sebuah bangsa yang dibikin amnesia

Ah, apa yang harus aku katakan tentang kemerdekaan ?

Mengingat proklamasi soekarno-hatta.

Atau ledakan meriam 10 november 1945.

Atau menghitung gedung-gedung mewah

Yang menggusur perkampungan kumuh!

Sementara televisi menawarkan bahasa baru. Menawarkan

Mimpi-mimpi baru : dunia adalah perkampungan besar

Anak muda menatap hidup penuh kabut:

“adakah arti kemerdekaan bagiku, yang tak pernah merasa merdeka.

Dari belitan sejarah. Dan cengkeraman kehidupan yang semakin sulit.”

Melawan badai, menghadapi tantangan yang berat.

Dengan semangat yang membara di dalam dada,

Kita berjuang, tiada kenal lelah, tiada kenal ragu.

Setiap langkah, setiap usaha,

Mengukir jejak di bangunan ini.

Seperti pahlawan-pahlawan di zaman dulu,

Kita terus maju, menuju cahaya kemenangan.

Meski terkadang langit mendung dan gelap,

Namun kita tak gentar, tak menyerah pada cobaan.

Di dalam hati, bara perjuangan tetap menyala,

Menyulut semangat untuk terus berjuang.

Bersama-sama, menapaki jalan berliku,

Menghadapi rintangan dengan keberanian.

Karena di balik setiap perjuangan yang sedang di jalani,

Terdapat kebanggaan dan penghargaan yang tak terkalahkan.

Jadi teruslah berjuang, tak pernah menyerah,

Karena setiap tantangan adalah ujian yang akan kita lewati.

Dengan tekad yang bulat dan hati yang teguh,

Kita akan meraih kemenangan, dalam perjuangan yang abadi.

Jelampah penderitaan mereka karena ulah yang kau cipta

Tawamu yang penuh pencitraan tak menghilangkan benawat yang terukir lekat dalam tubuhmu

Kau pintar, kuakui, tetapi, sekuat itu kah bhamat yang terpatri dalam kalbumu?

Apakah engkau tidak mendengar suara jerit mereka?

Mereka menangis, kau tahu itu

Lantas, apa yang kau lakukan wahai ketua?

Membelenggu mereka dengan sanubarimu yang telah busuk itu?

Sungguh, tak ada setetes pun sendu dalam hatimu

Korupsi temanmu, bukan?

Sudah berapa lama kalian berteman? Atau bahkan, sahabat?

Jangan bahagia dahulu engkau wahai tikus busuk berdasi!

Kelak kau akan berjalan lunglai, didekap oleh pandangan keji

Kau akan tersiksa, menatap ke jumantara yang siap menghakimi

Kau akan merasakannya

Entah itu di dunia

Atau penghakiman yang Kuas

Menyesallah, ketua. Masih ada pelita merapalkan janji untukmu

Pergilah engkau dari lingkaran kenikmatan efemeral itu

Jutaan tangis mengutukmu

Bila kau tetap berjalan tanpa meminta aksama untukmu

Korupsi, membunuh jutaan manusia

Membunuh keyakinan,

impian,

harapan,

lantas, akankah kau masih enggan untuk mendeklarasikan anti korupsi?

Daffa ibadurrahman

X-2

Berjalanlah kita dengan tulus,

Menyuarakan suara yang terdengar lantang,

Menggugah jiwa yang terpendam.

Penguasa, dengarkanlah,

Suara rakyatmu yang tersisih,

Harapan mereka yang terabaikan,

Kini terwujud dalam bait-bait puisi.

Kami takkan diam,

Tetap berjuang untuk kebenaran,

Meski gelap terus merayap,

Namun kami percaya, keadilan akan hadir.

Puisi ini adalah panggilan untuk semua yang peduli,

Mari bersama kita bangun,

Bangsa yang adil dan sejahtera.

Demokrasi tercipta, harapan dijiwai.

Suara rakyat memutus, dalam pilihan yang bebas,

Mengarungi arus keadilan, di samudra kehidupan.

Pada tiap sudut kota, kebebasan berseri,

Mengalir dalam darah, warga negara setia.

Dari yang terkecil hingga yang besar,

Suara setiap jiwa, didengarkan dengan penuh kasih.

Demokrasi, panggilan untuk semua,

Merangkul perbedaan, dalam kebersamaan kita.

Bukan sekadar kekuasaan, namun pula keterbukaan,

Membangun masa depan, dengan damai dan persatuan.

Hadirilah, wahai saudara-saudaraku,

Di panggung demokrasi, mari kita berlomba.

Bukan untuk keuntungan diri, namun untuk kebaikan bersama,

Di bawah sinar matahari, cita-cita kita menyala.

Kau tebar intimidasi di negeri ini

Menampakan wajah yang sebenarnya

Kau memonopolikan keadilan di negeri ini

Kini kau tak segan lagi

Menghindari birokrasi, sambil main hakim sendiri

Mempermainkan hak-hak rakyat

Menindas hukum kedaulatan yang dibuat

Dimanakah keadilan di negeri ini

Dimanakah kebenaran di negeri ini

Harus seperti apalagi kita mencari keadilan dan kebenaran di negeri ini

Harus seperti apalagi kita bersuara di negeri ini

Berjuta-juta suara kini tak di dengar

Beribu-ribu hak kini di abaikan

Tak peduli keadaan, yang penting kekuasaan

Sepertinya memang benar, demokrasi telah tiada

Gangguan jiwa yang dialami oleh MAH diduga disebabkan oleh banyaknya tugas yang dikerjakan, mulai dari tugas kuliah hingga tugas sebagai anggota KPPS. "MAH memiliki banyak tugas yang harus dijalankan. Tugas kuliah yang bersamaan dengan tugas Sirekap (sebagai pemicu pasien) menimbulkan kurangnya rasa percaya diri dan penyalahgunaan diri sendiri," kata Sudarwati dalam keterangan tertulis pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024. Sudarwati juga mencatat bahwa selain kurang percaya diri, pasien juga menunjukkan kondisi temperamental, sering marah-marah, bahkan sampai membahayakan diri. Saat dirawat di rumah sakit, MAH diberikan injeksi dan ditenangkan dengan prosedur penahanan.

"Tindakan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pasien memukulkan kepalanya ke tembok," jelas dia. Dokter yang bertanggung jawab atas pasien akhirnya merekomendasikan kepada keluarga agar MAH dirujuk ke rumah sakit jiwa di Semarang. Tujuannya adalah agar MAH bisa mendapatkan layanan terapi lebih lanjut.

Sumber berita:

•Abdulhakim, Nafis. (2024). Jadi Anggota KPPS, Mahasiswa di Pati Derita Gangguan Jiwa, Seminggu Dirawat di RS, 'Banyak Tugas'. Diakses pada 16 Maret 2024 dari https://trends.tribunnews.com/amp/2024/03/04/jadi-anggota-kpps-mahasiswa-di-pati-derita-gangguan-jiwa-seminggu-dirawat-di-rs-banyak-tugas?page=4

•Purba, David Oliver. (2024). Anggota KPPS di Pati Alami Gangguan Jiwa, Diduga karena Beratnya Beban Kerja. Diakses pada 16 Maret 2024 dari https://regional.kompas.com/read/2024/03/03/195159478/anggota-kpps-di-pati-alami-gangguan-jiwa-diduga-karena-beratnya-beban-kerja

penyandang disabilitas mendapatkan hak setara yang tertuliskan di peraturan daerah Jawa Barat. Selain itu, pria yang memiliki hobi bermain bulutangkis ini juga ikut ambil dalam perjuangan hak atlet difabel. Berkat hobinya itu, ia dipercaya menjadi pengurus National

Paralympic Committe Indonesia (NPCI) di Jawa Barat. Kiprahnya yang mentereng di NPCI membuatnya diberi amanah untuk menjadi manajer untuk atlet judo tunanetra di Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) Papua 2021. Dirinya dan tim berhasil memperoleh target 5 medali emas, 7 perak, dan 6 perunggu. Djumono, seorang calon anggota DPD dari Jawa Barat, telah melalui lika-liku politik pada 2014 dengan meraih 503.363 suara meskipun menghadapi keterbatasan dana kampanye. Kini, dengan semangat yang tak kenal lelah, ia kembali bertarung dengan visi yang tegas untuk

meningkatkan harkat, derajat, dan kesetaraan difabel di Jawa Barat. Dalam platform kampanyenya, Djumono menekankan pentingnya peningkatan Dana Alokasi Khusus dan Alokasi Umum untuk memperkuat infrastruktur dan layanan bagi difabel. Selain itu, ia

menyoroti pentingnya pengembangan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) agar difabel memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan

pelayanan kesehatan. Sebagai seorang yang aktif dalam berbagai organisasi dan komunitas difabel sebelumnya, Djumono telah membuktikan komitmennya dalam memperjuangkan

hak-hak mereka. Jabatan-jabatan sebelumnya seperti Koordinator Forum Perjuangan Difabel Jawa Barat, Ketua BPOC Kota Bandung, dan Wakil Sekretaris NPCI Kota Bandung,

menunjukkan pengalaman dan dedikasi yang dimilikinya. Melalui kampanye yang terus menerus dan jaringan yang luas, baik dalam komunitas difabel maupun nondifabel, Djumono berharap untuk mendapatkan dukungan yang lebih besar dalam pencalonannya kali ini.

Dengan pengalaman, visi yang jelas, dan komitmen yang kuat, Djumono siap untuk menjadi suara yang memperjuangkan hak-hak difabel di tingkat DPD.

Beberapa penghargaan yang sempat ia peroleh: Koordinator Penggagas Gerak Jalan Penyandang Cacat Terbanyak dari Rekor MURI (2008). Penyandang Cacat Berdedikasi dari Walikota Bandung (2015). Motivator Penyandang Cacat dari Gubernur Jawa Barat (2017).

“Motivasinya ingin meningkatkan harkat, derajat serta kesetaraan disabilitas, juga masyarakat rentan lainnya dalam segala aspek kehidupan,” kata Djumono, dikutip dari Liputan6. Motivasi-motivasi tersebut dicurahkan melalui visinya untuk mewujudkan Jawa Barat lebih maju, berkeadilan, inklusif dan setara bagi semua warganya. Langkahnya jelas tidak mudah. Ia harus mengumpulkan dukungan 6.000 orang dari 17 kota/kabupaten sebagai syarat utama.

Dukungan tersebut harus dibuktikan dengan mengumpulkan KTP tiap-tiap pendukung. Perjalanan Djumono nyaleg tidak hanya sekali ini. Ia tercatat mulai menjadi calon legislatif

sejak 2014. Saat itu, meski kalah, Djumono berhasil memperoleh 1.5 juta suara bahkan menduduki peringkat suara terbanyak ke-13 dari 36 calon. Padahal, ia disebut jadi calon

legislatif dengan modal paling kecil. Pada pemilu 2024 ini, Djumono bersaing melawan pelawak sohor Komeng, dan aktris Jihan Fahira. Djumono mendapat suara 114.260 suara atau

sekitar 1.15 persen dalam quick count KPU per Jumat (16/2/2024) pukul 19.15. Sedangkan, Komeng unggul dengan perolehan 1.196.135 suara atau 12.05 persen dan Jihan Fahira

mendapat 462.128 atau 4.66%.

Berbagai Penghargaan Caleg Djumono

Riwayat Organisasi

- Sekretaris Komite Advokasi Penyandang Catat Indonesia (1997 – 2014)

- Ketua Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) (2003 – 2012)

- Wakil Sekretaris National Paralympic Comitte Indonesia (NPCI) (2003 – 2023)

- Ketua Tiga Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) (2017 – 2023)

Penghargaan

- Sebagai Koordinator Penggagas Gerak Jalan Penyandang Catat Terbanyak Rekor Muri

(2008)

- Penyandang Cacat Berdedikasi dari Wali Kota Bandung (2015)

- Sebagai Motivator Penyandang Cacat dari Gubernur Jawa Barat (2017)

- Sebagai Menejer Blind Judo Papernas XI dari Gubernur Jawa Barat (2020)

Daftar Pustaka

Aslamatur Rizqiyah, Profil Djumono, Satu-Satunya Caleg Difabel yang jadi Saingan Komeng, good

news from Indonesia, diakses pada tanggal 16 Februari 2024,

https://www.goodnewsfromindonesia.id/2024/02/16/profil-djumono-satu-satunya-caleg-difabel-yang-jadi-saingan-komeng

Ajiwan Arief Hendradi, Politik Djumono : Misi perjuangan dan keterlibatan aktif dalam komunitas

difabel , diakses pada tanggal 06 Desember 2023, https://solidernews.com/politik-djuwono-misi-perjuangan-dan-keterlibatan-aktif-dalam-komunitas-difabel/

Ade Nasihudin Al Ansori, Ingin Suarakan Hak Disabilitas, Difabel Asal Bandung Maju Jadi

Caleg DPD RI, diakses pada 09 februari 2024

https://www.liputan6.com/disabilitas/read/5523922/ingin-suarakan-hak-disabilitas-difabel-asal-bandung-maju-jadi-caleg-dpd-ri?page=2

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

TERHADAP BUDAYA POLITIK

PEMILU 2024

Disusun Oleh:

ANANDA BUNGA APRILLIA

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan wujudnya nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan

peran bagi warga negara untuk dapat ikut serta secara langsung memilih pejabat publik. Hal ini

membuktikan bahwa kedaulatan tetap berada ditangan rakyat. Demokrasi dan Pemilu yang demokratis

merupakan “qontio sine qua non”, the one can not exist without the others. Dalam arti bahwa Pemilu

dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan

kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.

sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat akan menghadapui perubahan konfigurasi politik yang

berfluktuasi pada saat pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota DPRD di tingkat provinsi dan

Kabupaten/ Kota sehingga akan mempengaruhi tujuan pembangunan nasional. Mahkamah Konstitusi

melalui putusannya, yakni Putusan Nomor 14/PUUXI/2013 , menegaskan bahwa ketentuan mengenai

presidensial threshold merupakan kebijakan hokum terbuka atau delegasi kewenangan terbuka yang

dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Oleh karena itu, Mahkamah

konstitusi menyerahkan persoalan presidential threshold kepada pembentuk Undang-Undang, yakni

pemerintahan dan DPR. Dengan mengacu pada putusan Mahkamah konstitusi tersebut dapat dimaknai

bahwa penerapan presidential threshold dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidaklah

bertentangan dengan konstitusi, demikian pula dengan penghapusan presidential threshold juga tidak

bertentangan dengan konstitusi. Maka ada atau tidak adanya presidential threshold dalam pemilu.

Presiden dan Wakil Presiden sesungguhnya tetap konstitusional.

Dalam penyelengggara pemilu serentak dianggap pemohon tidak sesui dengan asas pemilu merujuk

pada kesiapan pemilu itu sendiri. Penyelenggara pemilu yang dinilai tidak siap tentunya bertentangan

dengan tujuan pemilu yang demokratis dan konstitusional. Penting adanya sebuah kerangka hokum

yang mewadahi pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat dari segi pemilih dan aspek pemilu yang terukur

dan rasional. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pemilu yang professional. Mampu untuk

memfasilitasi hak politik setiap orang dengan adil.

Menurut pemohon, penyelenggaraan pemilu untuk memilih kepada daerah dalam hal ini pemilihan

gubernur, bupati dan walikota apabila pelaksanaanya tidak diserentakan dengan pemilihan anggota

DPRD baik tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota akan melemahkan pemerintahan daerah. Yang

menjadi dasar akan hal ini keterkaitan dengan kecenderungan akan praktik politik transaksional dan

korupsi politik. Maka pemohon menginginkan agar pemilu serentak dilakukan dalam pemilihan kepada

daerah dan calon anggota DPRD tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota agar terciptanya pemilihan yang

lebih demokratis.

Dalam hasil keputusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk

seluruhnya karena dianggap permohonan tersebut tidak beralasa hokum. Akan tetapi Mahkamah

Konstitusi memberikan pilihan terkait model-model keserentakan pemilu yang dapat dipilih dan dinilai

konstitusional berdasarkan UUD 1945 yang diantaranya :

1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden /Wakil Presiden, dan

anggota DPRD.

2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden /Wakil Presiden,

Gubernur, dan Bupati/Walikota.

3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/ Wakil Presiden ,

anggota DPRD , Gubernur, dan Bupati /Walikota.

4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden /Wakil

Presiden dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak local untuk

memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten /Kota, pemilihan Gubernur, dan

Bupati /Walikota.

5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden /Wakil

Presiden dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan Umum serentak provinsi

untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih Gubernur dan kemudian beberapa waktu

setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak Kabupaten /Kota untuk memilih anggota

DPRD Kabupaten /Kota dan memilih Bupati dan Walikota.

6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk

memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden /Wakil Presiden.

Selanjutnya Syamsuddin Haris, mengatakan: ‘pemilu dan partai politik bukanlah aksesoris

pemerintahan, tetapi kehadirannya merupakan sebuah keharusan dalam tata-kelola politik demokrasi’.

Dalam sistem politik demokrasi, pemilu diharuskan dilaksanakan dengan mengedepankan kebebasan,

jaminan kerahasiaan, dan kompetisi. Namun pada saat yang sama partai politik juga diharapkan bias

menjadi aktor kunci dalam mendorong terbangunnya sistem politik yang demokratis. Karena itu, tidak

salah apabila ada pengamat mengatakan dengan percaya diri bahwa’ pemilu menjadi tolak ukur bagi

perkembangan demokrasi suatu bangsa.’ Melalui pemilu tiba-tiba setiap orang menemukan demokrasi

dan keinginan akan adanya pemerintahan demokratik bias dibentuk secara konstitusional.

Dalam beberapa tahun terakhir kajian kepartaian dan pemilu mengalami kemajuan. Sekalipun tidak

ada data statistiknya, namun kita bias melihat betapa banyaknya karya pemilu dan kepartaian yang

sedang beredar dalam dunia perbukuan. Bahkan kehadirannya tidak hanya menawarkan isu tetapi

memiliki pnedekatan yang sangat berbeda dalam menganalisa partai dan pemilu. Sebagai ilustrasi,

kajian yang dilakukan Edward Aspinall dan Mada Sukmajati mencoba menelisik persoalan politik uang

di Indonesia pada pemilu 2014. Yang menarik dari kajian ini adalah ketika melihat fenomena politik

dalam perspektif, patronase, dan klintelisme. Perspektif patronase dan klintelisme benar-benar baru

dalam kajian kepartaian dan kepemiluan di Indonesia.

ISI

Pengertian dan Konsep Pemilu

Konsep pemilihan umum merupakan representasi dari pemaknaan demokrasi yaitu pemerintahan dari

rakyat, oleh rakyat , dan untuk rakyat { democracy is government of the people, by the people, and for

the people} sehingga dalam hal ini dapat dibuat pengertian bahwa kekuasaan tertinggi negara berada

ditangan rakyat dan seluruh kegiatan tersebut prinsipnya berada diatas kekuasaan rakyat. Atas dasar

itulah diperlukannya sebuah metode atau cara yang disebut dengan pemilihan umum { Pemilu] sebagai

sarana guna mewujudkan prinsip negara demokrasi tersebut.

Pemilu merupakan instrument penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakian,

pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi calon-calon pemimpin dan calon perwakilan rakyat yang

akan mewakili suara rakyat didalam Lembaga perwakilan. Oleh karenanya menciptakan sistem pemilu

yang baik akan menghasilkan pemimpin dan perwakilan yang baik pula sehingga terwujudnya prinsip

yang utama dari negara demokrasi yaitu rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi seperti apa yang

telah termaktub didalam pasal 1 ayat 2 Konstitusi Undang-undang Dasar 1945 “Kedaulatan berada di

tangan rakyat dan dilaksanakn menurut Undang-undang Dasar (Moh Mahfud M D, 2009).

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Nasution, 2017). Secara normative pengertian pemilu

juga di jelaskan didalam pasal1 ayat 1 UU No. Tahun 2017 “ Pemilihan Umum yang selanjutnya

disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memiih anggota Dewan perwakilan Rakyat,

anggota Dewan perwakian Daerah, yang dilaksanakan siaran langsung umum, bebas, rahasia , jujur.

KESIMPULAN

Pemilu serentak 2024 adalah langkah awal menentukan masa depan Pemilu selanjutnya dan

membina pemilih pemula seluruh Indonesia sebagai penerus penyelenggara pemilu nantinya. Olehnya

itu para pemilih pemula harus diberikan tontonan demokrasi yng edukatif, menggembirakan serta

penyelenggara yang memiliki daya Tarik. Kemudian, untuk menrik partisipasi pemilih pemula , tentu

harus ada pemetaan khusus agar lebih muda memberi mereka pengarahan tidak pasiv dalam perhelatan

demokrasi. Aplikasi media social harus dimanfaatkan sebagai media kampanye Penyelenggara dan

Peserta Politik untuk mempengaruhi pemilih pemula agar dapat menyalurkan hak suaranya demi masa

depan Bangsa dan Negara.

Adapun kesimpulannya adalah anak remaja dan mahasiswa harus ikut sertakan dalam partisipasi

pemilihan umum , agar anak remaja zaman sekarang mengerti dan memahami apa itu pemilu dan

manfaatnya serta dampak dari tidak ikut melakukan pemilu, serta merekajuga dapat mengawal kegiatan

pemilu , baik dari pendataan , pemilihandan hasil pemungutan suara.