Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya penegakan aturan dan minimnya pengawasan di lapangan. Jumlah petugas dan fasilitas pendukung belum memadai, sehingga pelanggaran sering tidak ditindak. Selain itu, infrastruktur pengelolaan sampah yang terbatas membuat masyarakat masih memilih membakar sampah karena tidak ada alternatif yang mudah.

Faktor lain adalah kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang bahaya membakar sampah. Banyak warga belum memahami dampak pencemaran udara dan kesehatan yang ditimbulkan. Di sisi lain, dukungan anggaran dan sarana pengolahan juga masih kurang, sehingga program berjalan lambat.

Akibatnya, fungsi Perwali No. 18/2022 belum maksimal. Untuk meningkatkan efektivitasnya, perlu dilakukan penegakan hukum yang konsisten, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, serta sosialisasi berkelanjutan agar masyarakat beralih ke cara yang lebih ramah lingkungan.

Sementara itu, aspek sosial menjadi penghambat lain. Tingkat kesadaran masyarakat tentang bahaya pembakaran sampah masih rendah, didukung oleh sosialisasi yang belum maksimal. Di level kelembagaan, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia turut mempengaruhi kinerja program pengelolaan sampah.

Masalah ini bersifat multidimensi, mencakup aspek penegakan hukum, ketersediaan infrastruktur, dan perubahan perilaku masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas peraturan ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup penegakan hukum yang konsisten, penyediaan infrastruktur yang memadai, dan program edukasi yang berkelanjutan.

Penyebab Utamanya :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat

Banyak warga belum paham dampak bahaya pembakaran sampah bagi kesehatan dan lingkungan, jadi aturan belum benar-benar dipatuhi.

2. Minimnya fasilitas pengelolaan sampah

Di beberapa daerah, tempat pembuangan atau pengolahan sampah masih terbatas, sehingga warga memilih membakar sampah karena dianggap praktis.

3. Pengawasan dan penegakan hukum lemah

Aparat belum rutin melakukan sosialisasi atau penindakan terhadap pelanggaran, jadi aturan terkesan tidak tegas.

4. Kurangnya sosialisasi

Tidak semua masyarakat tahu isi Perwali tersebut, termasuk larangan dan sanksinya.

Akibat Ketidakefektifan Perwali No. 18/2022

tidak hanya membuat larangan tentang pelanggaran pengelolaan sampah, seperti pembakaran sampah menjadi tidak bermakna, tetapi juga memperburuk krisis lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta mengikis kepercayaan publik terhadap otoritas pemerintah.

Solusinya :

Perlu sosialisasi intensif kepada masyarakat tentang bahaya pembakaran sampah, dilengkapi dengan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai serta penegakan aturan yang konsisten untuk menciptakan alternatif praktis pengganti pembakaran.

Salah satu yang paling umum adalah kurangnya edukasi tentang hal seperti ini, aspek sosial warga sekitar cenderung rendah dan banyak warga yang belum mengetahui keberadaan Perwali ini, apalagi memahami detail tentang jenis pelanggaran dan sanksi yang dapat dikenakan. Kurangnya edukasi tentang hal seperti ini bisa meningkatkan pembakaran sampah illegal. Tanpa edukasi dan penyebarluasan informasi yang masif, masyarakat sulit berpartisipasi aktif dalam penerapan aturan ini.

Penyebab lain nya adalah kurang nya penegasan dari pemerintah, selain kurangnya edukasi. Kurangnya penegasan dan penegakan hukum adalah menyebabkan banyak nya pembakaran ilegal tidak tercatat atau tidak ditindaklanjuti, sehingga efek jera tidak tercapai, sehingga pengawasan cenderung TIDAK konsisten dan sering longgar

Salah satu alasan terbesarnya adalah kurangnya TPS/Tempat Penampungan Sementara, Samarinda masih kekurangan tempat penampungan sementara (TPS), fasilitas pemilahan, maupun sistem pengangkutan yang terjadwal dengan baik. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki pilihan yang memadai untuk mengelola sampah dengan benar meskipun sudah ada peraturan yang mewajibkannya.

Banyak warga dan pemerintah juga mencari efisiensi dan kecepatan pengurangan sampah karena mindset "Yang penting selesai" yang merupakan pola pikir yang tidak boleh diterapkan, ditambah kurangnya fasilitas dan alat yang memadai dan pola pikir yang tidak baik itulah yang membuat warga melakukan pembakaran ilegal untuk menghilangkan sampah secara cepat tanpa mengetahui dampak negatif nya bagi lingkungan, memang betul kita harus menyelesaikan sesuatu dengan cepat dan efisien, tetapi harus diimbangi dengan pemikiran yang matang dan melihat segala dampak negatif

Hal hal seperti ini menyebabkan fungsi Perwali No. 18/2022 menjadi kurangnya maksimal, kurang nya fasilitas, longgarnya pengawasan dan pola edukasi yang kurang menyebabkan hukum ini sulit diterapkan. Agar meningkatkan efektifitas nya, diperlukan penegakan hukum yang lebih ketat, pengawasan maksimal dan perubahan cara untuk menangani sampah secara ramah lingkungan, dan edukasi khusus tentang dampak dan bahaya nya pembakaran sampah adalah hal hal yang diperlukan untuk meningkatkan ke efektifitas hukum ini

Namun saat ini perwali No. 18/2022 belum efektif menekankan pembakaran sampah dikarenakan beberapa faktor, salah satu faktornya adalah penegakan sanksi administratif belum konstisten : Meskipun Perwali No. 18 Tahun 2022 telah mengatur adanya sanksi administratif bagi pelanggar, seperti teguran tertulis atau denda, pelaksanaannya di lapangan masih belum berjalan dengan efektif. Banyak kasus pembakaran sampah yang tidak ditindak tegas karena adanya keterbatasan jumlah petugas pengawas dan belum adanya sistem pelaporan yang efektif.

Selain itu, beberapa petugas cenderung bersikap toleran terhadap pelanggaran ringan, sehingga masyarakat merasa tidak ada konsekuensi nyata dari tindakan membakar sampah.

Akibatnya, aturan yang seharusnya menjadi alat pengendali justru belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran, dan kebiasaan membakar sampah masih terus berlanjut di berbagai wilayah.

Penyebab utamanya :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya pembakaran sampah bagi kesehatan dan lingkungan.

2. Minimnya fasilitas pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan dan pengolahan sampah terpadu.

3. Pengawasan dan penegakan hukum yang lemah, sehingga pelaku pembakaran sampah tidak mendapat sanksi tegas.

4. Sosialisasi peraturan belum merata, banyak warga yang belum tahu isi dan larangan dalam Perwali tersebut.

5. Kebiasaan masyarakat yang sulit diubah, karena sudah terbiasa membakar sampah sebagai cara cepat membersihkan lingkungan.

1. Lemahnya penegakan hukum

Petugas pengawas terbatas, sanksi jarang diterapkan, sehingga masyarakat tidak jera.

2. Fasilitas pengelolaan sampah kurang memadai

Layanan pengangkutan dan tempat pembuangan belum merata, membuat warga memilih membakar sampah karena lebih praktis.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat

Banyak warga belum paham dampak kesehatan dan lingkungan dari asap pembakaran sampah.

4. Koordinasi dan anggaran masih terbatas

Kerja sama antar dinas (DLH, Satpol PP, kecamatan) belum optimal dan dana pelaksanaan pengawasan masih minim.

— Dampak

Perwali sudah ada, tapi tanpa penegakan dan fasilitas pendukung, perilaku warga sulit berubah sehingga pembakaran sampah masih marak.

— Solusi

•Tingkatkan pengawasan & sanksi tegas.

•Perbaiki layanan pengangkutan dan tempat pembuangan.

•Lakukan edukasi publik dan kampanye bahaya pembakaran sampah.

•Perkuat koordinasi antar dinas serta tambah anggaran pengawasan.

---

1. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi ke Masyarakat

Banyak masyarakat belum memahami isi dan tujuan Perwali No. 18 Tahun 2022.

Sosialisasi dari pemerintah kota sering hanya dilakukan di tingkat kelurahan atau instansi tertentu, belum menyentuh seluruh warga.

Akibatnya, masyarakat tidak tahu bahwa membakar sampah melanggar aturan dan berbahaya bagi lingkungan, sehingga masih banyak yang melakukannya karena dianggap hal biasa.

---

2. Fasilitas Pengelolaan Sampah Belum Merata

Tidak semua daerah memiliki fasilitas pendukung pengelolaan sampah, seperti:

Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang memadai,

Tempat pengolahan sampah terpadu,

Bank sampah, atau

Layanan pengangkutan sampah rutin.

Kondisi ini membuat warga kesulitan membuang sampah dengan benar, sehingga pembakaran menjadi pilihan paling praktis.

---

3. Penegakan Hukum yang Lemah

Meskipun Perwali sudah mengatur larangan dan sanksi bagi pembakar sampah, pengawasan dan penindakan masih lemah.

Petugas lingkungan tidak selalu mampu menjangkau semua wilayah, dan tidak ada pengawasan rutin untuk memastikan aturan dipatuhi.

Selain itu, sanksi sering tidak diterapkan secara konsisten, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar.

---

4. Faktor Kebiasaan dan Budaya Masyarakat

Pembakaran sampah sudah menjadi kebiasaan lama di lingkungan masyarakat, terutama di daerah padat atau perumahan yang jauh dari layanan kebersihan.

Kebiasaan ini dianggap cepat, mudah, dan murah.

Tanpa perubahan pola pikir dan perilaku, aturan apa pun sulit diterapkan secara efektif.

---

5. Keterbatasan Sumber Daya Pemerintah Daerah

Dinas Lingkungan Hidup dan aparat pelaksana sering terbatas jumlah personel, kendaraan pengangkut, serta anggaran operasional.

Akibatnya, pengumpulan dan pengangkutan sampah tidak berjalan maksimal, dan warga memilih membakar agar halaman mereka bersih.

---

6. Kurangnya Kolaborasi Antarpihak

Penanganan sampah seharusnya melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Namun, kerja sama ini sering belum terbangun kuat.

Bank sampah, lembaga lingkungan, atau komunitas daur ulang masih sedikit dan belum menjangkau seluruh wilayah.

---

7. Kurangnya Keteladanan dari Pemerintah

Masyarakat akan patuh bila melihat contoh nyata.

Namun kadang masih ada aparat atau lembaga yang belum menerapkan prinsip pengelolaan sampah yang benar, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah berkurang.

---

Kesimpulan

Perwali No. 18 Tahun 2022 belum efektif menekan pembakaran sampah karena:

> Sosialisasi minim, fasilitas kurang, penegakan hukum lemah, kebiasaan lama sulit diubah, serta keterbatasan sumber daya dan kerja sama.

Untuk membuatnya efektif, dibutuhkan langkah nyata seperti:

Edukasi dan sosialisasi rutin,

Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang merata,

Penerapan sanksi tegas,

Dukungan masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah.

. 

• Penegakan aturan yang lemah: Penerapan sanksi hukum terhadap pembakaran sampah dianggap kurang tegas atau tidak konsisten, sehingga tidak memberikan efek jera yang cukup.

• Infrastruktur pengelolaan sampah: Kota-kota belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk mengelola sampah secara terpusat, seperti tempat pembuangan akhir dan fasilitas daur ulang.

• Kesadaran masyarakat: Masyarakat masih memiliki kebiasaan dan pandangan bahwa membakar sampah adalah cara tercepat dan termudah untuk membuang sampah, dan belum sepenuhnya memahami dampak buruknya bagi kesehatan dan lingkungan.

• Kurangnya sosialiasi dan edukasi: Kampanye sosialisasi dan edukasi tentang bahaya membakar sampah serta cara pengelolaan sampah yang benar masih belum mencapai seluruh lapisan masyarakat secara efektif.