Secara konstitusional, ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah.^[1] Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.^[2][3]

Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan pada Abad Pencerahan oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Semasa Perang Dingin, istilah demokrasi liberal bertolak belakang dengan komunisme ala Republik Rakyat. Pada zaman sekarang demokrasi konstitusional umumnya dibanding-bandingkan dengan demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi.

Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan sistem politik dan demokrasi barat di Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada. Konstitusi yang dipakai dapat berupa republik (Amerika Serikat, India, Prancis) atau monarki konstitusional (Britania Raya, Spanyol). Demokrasi liberal dipakai oleh negara yang menganut sistem presidensial (Amerika Serikat), sistem parlementer (sistem Westminster: Britania Raya dan Negara-Negara Persemakmuran) atau sistem semipresidensial (Prancis).

Akan tetapi, pada sekitar tanggal-13 November-1945, akhirnya pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu maklumat politik yang mempunyai tujuan dalam pengakuan kedaulatan RI serta dengan tumbuhnya partai politik di Indonesia.

Namun kemudian terjadi sebuah kesalah pahaman atas Maklumat tersebut sehingga diberlangsungkan sebuah perubahan dalam sistem pemerintahan yang mana pada awalnya sistem presidensial hingga kemudian dirubah kedalam sistem parlementer yang masih merupakan cikal bakal dari munculnya demokrasi ini.