Fungsi :

-  Otorisasi

- Perencanaan

- Pengawasan

- Alokasi

- Distribusi

- Stabilisasi

• Membayar Pajak Kendaraan

• Membayar Pajak Bangunan

Fungsi :

1. Fungsi Pengawasan

2. Fungsi Alokasi

3. Fungsi Distribusi

4. Fungsi Stabilisasi

5. Fungsi Otorisasi

6. Fungsi Perencanaan

Struktur :

1. Belanja Negara

2. Pembiayaan Negara

3. Pendapatan Pajak

4. Pendapatan Negara

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

6. Penyusunan APBN

PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kekayaan dan potensi daerah itu sendiri. PAD dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

• Pajak Daerah : Pajak Motor, Pajak Hotel, Pajak Bangunan

• Retribusi Daerah : Retribusi pasar, Retribusi tempat parkir, Retribusi izin usaha, dan Retribusi kebersihan.

• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah : Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sewa aset daerah, dan dividen dari perusahaan daerah.

• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah : Denda pelanggaran peraturan daerah, Pendapatan dari penjualan hasil lelang barang rampasan negara, dan Pendapatan dari bunga deposito.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari:

• Dana Bagi Hasil Pajak : Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH PPh), Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB), dan Dana Bagi Hasil Bea Cukai (DBH BC).

• Dana Otonomi Khusus : Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan kepada daerah otonomi khusus untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus.

• Dana Penyesuaian : Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perimbangan keuangan.

• Hibah : Hibah adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk membiayai kegiatan tertentu.

6. Pengeluaran Operasional: Pembayaran gaji pegawai, biaya listrik, air, bahan habis pakai, dan lain sebagainya.

7. Pengeluaran Belanja Modal: Pembelian barang modal atau investasi, seperti gedung-gedung pemerintah, kendaraan dinas, peralatan kantor, dan lain sebagainya.

8. Pengeluaran Hibah: Bantuan kepada lembaga swadaya masyarakat, organisasi nirlaba, atau dalam bentuk dana bantuan kegiatan tertentu.

Belanja pegawai adalah pengeluaran untuk membayar gaji, tunjangan, dan hak-hak lainnya bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai non-PNS yang bekerja di lingkungan pemerintah pusat.

2. Belanja Barang

Belanja barang adalah pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang digunakan untuk kelancaran tugas dan fungsi pemerintah.

3. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran untuk membeli aset tetap yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun.

4. Bunga Utang

Bunga utang adalah pengeluaran untuk membayar bunga atas pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah.

5. Subsidi

Subsidi adalah pengeluaran untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

6. Hibah

Hibah adalah pengeluaran untuk memberikan bantuan kepada pihak lain, baik itu pemerintah daerah, organisasi nirlaba, maupun masyarakat umum.

7. Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pengeluaran untuk membantu masyarakat miskin dan rentan.

8. Belanja Lain-lain

Belanja lain-lain adalah pengeluaran yang tidak termasuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga utang, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi:

• Hibah: Hibah adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pihak lain yang tidak terikat kewajiban untuk memberikannya, dan tidak dilakukan dengan Gegenleistung (balasan).

• Dana Darurat: Dana darurat adalah dana yang disediakan untuk membiayai kegiatan penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat lainnya.

• Lain-lain Pendapatan yang Sah: Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak termasuk dalam kategori hibah, dana darurat, PAD, dan dana perimbangan.

Menurut data yang besumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sesuai dengan namanya, pendapatan ini merupakan pendapatan yang berasal dari pendapatan non pajak.

-Pemanfaatan Sumber Daya Alam

-Pelayanan

-Pengelolaan Kekayaan Negara

-Pengelolaan Barang Milik Negara

-Pengelolaan Dana

-Hak Negara lainnya

3. Hibah

-Hibah terencana

-Hibah langsung

-Hibah melalui KPPN

-Hibah tanpa melalui KPPN

-Hibah dalam negeri

-Hibah luar negeri

-Hibah daerah