Jepang juga berusaha mengambil hati rakyat Indonesia dengan memperkuat kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan menggantikan kedudukan bahasa Belanda yang sebelumnya menjadi bahasa kelas sosial atas. Di samping itu, Jepang banyak menanamkan ideologi mental kebangsaan dengan memberlakukan tradisi seperti menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, senam bersama menggunakan lagu Jepang (Taiso), mengibarkan bendera, dan penghormatan terhadap kaisar. Sistem pendidikan yang dianut oleh Jepang untuk Indonesia sangat membuat rakyat Indonesia menderita. Jepang memberikan pendidikan untuk rakyat Indonesia semata-mata hanya untuk keuntungan kemiliteran Jepang saja.

Jugun Ianfu memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat khususnya teruntuk para kaum hawa yang berstatus sebagai mantan Jugun Ianfu. Karena selain dipandang buruk di tengah-tengah masyarakat, mereka jadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Belum lagi dengan tekanan secara fisik dan psikis yang menyebabkan trauma serta gangguan-gangguan kesehatan yang apabila tidak segera diobati maka dapat menyebabkan kematian. Derita para Jugun Ianfu dalam pusaran perang tidak akan pernah berhenti jika seandainya Jepang tidak menyatakan kekalahannya kepada pihak sekutu.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Perang Dunia II, Jepang merampas segala kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, tidak terkecuali pakaian. Saking susahnya mendapatkan pakaian, rakyat Indonesia terpaksa menggunakan pakaian dari kain goni yang sangat tidak nyaman dipakai, sebab seratnya yang kasar, menyebabkan gatal di kulit saat terkena keringat, bahkan ada banyak kutu pada kain yang menggigit kulit, sehingga ketika siang hari pakaian akan dilepas untuk dijemur di bawah sinar terik matahari untuk menghilangkan kutunya. Hal yang paling memperihatinkan adalah beberapa rakyat di kalangan kelas bawah yang tidak memiliki kain goni akan bertelanjang dada dan sesekali mereka hanya menutupi tubuh mereka dengan alang-alang kering atau kulit kayu.

Dampak dari hal tersebut adalah terjadinya kelangkaan bahan pangan bagi rakyat pribumi, sehingga banyak penduduk yang mengalami bencana kelaparan, gizi buruk, dan penurunan angka kesehatan.

Pada masa pendudukan Jepang, rakyat memakan bahan pangan alternatif seperti olah singkong: sawut, gaplek, tiwul, gatot; jagung: ampok, gronjol; ubi; serta umbian-umbian atau tanaman yang lain.

Rōmusha (労務者) atau Japanese Corvee merupakan sebutan Kekaisaran Jepang terhadap para "serdadu kerja" atau orang-orang berusia 16-40 tahun yang dipekerjakan secara paksa selama masa invasi Jepang terhadap Indonesia sejak Oktober 1943-September 1945 yang ditandai dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu seusai Perang Asia Timur Raya.

Romusha diartikan sebagai para pekerja kasar atau buruh yang pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan sistem kerja paksa atau tanam paksa pada masa penjajahan Belanda, yang tak lain untuk mempersiapkan segala kebutuhan Jepang dalam menghadapi perang Pasifik atau Asia Timur Raya. Setelah adanya tiga daerah administratif, mereka mulai bekerja untuk militer Jepang melalui aparat pemerintahan lokal dengan instruksi bersifat sukarela dan memaksa.

Romusha dimobilisasi berdasarkan pengaturan suplai tenaga kerja yang dibutuhkan dan hasil yang ingin dicapai pada ketiga daerah administratif dengan pekerjaan membangun jalan raya, lapangan udara, rel kereta, fasilitas kilang minyak, menggali tambang batu bara, fasilitas pertahanan perang seperti goa dan benteng-benteng militer, dsb. Mereka dipekerjakan dengan latar belakang adanya propaganda Jepang hingga meraup angka 200.000-500.000 orang pekerja (didominasi orang Jawa) untuk sebagian dikirim ke luar Jawa dan ke Burma (Myanmar), Muangthai (Thailand), Vietnam, Singapura, dan Malaya.

Untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan, pemerintahan militer Jepang di Jawa mewajibkan petani menyerahkan sebagian hasil panen padi. Kantor Urusan Pangan di bawah Gunseikanbu menghi­tung jumlah padi yang harus diserahkan oleh masing masing shu (provinsi) sesuai dengan jumlah produksi zaman sebelum perang. Kemudian pemerintahan shu mengalokasikan jumlah itu ke kabupaten di bawahnya. Kabupaten lantas menga­lokasikannya ke kecamatan untuk kemu­dian dihitung ke desa. Setiap desa menga­lokasikannya ke petani. Di daerah subur kadang-kadang persentase yang diwajib­kan ke masing-masing petani mencapai 30-50 % dari panen.

Ukuran sawah yang digarap oleh petani Jawa rata-rata kecil karena kurang dari 0.5 hektare. Hasilnya pun hampir semua untuk konsumsi sendiri. Mereka hanya menjual sebagian hasilnya untuk membayar pajak dan membeli kebutuhan sehari-hari. Kalau dipaksa menjual 30-50% ke pemerintah militer Jepang, mere­ka pasti mengalami kekurangan pangan. Mengapa jatah penyerahan­nya begitu tinggi? Kemungkinan besar prosentase menjadi semakin besar di tingkat bawah. Pemerintah daerah di tiap tingkat khawatir jatahnya tidak dipenuhi. Karena itu, mereka menambah jatah yang diperintahkan dari atas. Yang jelas, di tingkat paling bawah, yaitu di desa, jatahnya jauh lebih besar dibanding yang ditentukan oleh Kan­tor Urusan Pangan di pusaHarga padi yang diwajibkan jual ke pemerintah militer sangat murah. Meskipun makanannya kurang, petani tidak bisa membeli kembali karena hampir tidak ada beras yang dijual di pasar. Karena itulah para petani berusaha menyembunyikan padi mereka semak­simal mungkin. Contohnya, mereka melakukan panen pada tengah malam agar aparat tidak bisa mengetahui hasil panen. Di lain pi­hak, kepala desa giat mengontrol kegiatan petani dan mewajibkan petani melapor bila hendak panen. Panen diawasi oleh petugas dan pembeli padi.

Padi yang dipotong langsung ditimbang di sawah dan jatah wajib serah padi langsung dibawa ke tempat pengum­pulan padi. Beras yang diterima Kantor Urusan Pangan tentara militer Jepang sebagian diedarkan di pasar di daerah perkotaan un­tuk kebutuhan penduduk dan sisanya diserahkan untuk konsumsi pasukan militer.

Setiap satu tonarigumi terdiri atas 10 sampai 20 kepala rumah tangga, diketuai oleh tonarigumichō dan diangkat oleh kuchō (lurah). Setiap tonarigumi harus melaksanakan tonarigumijōkai (rapat berkala) yang harus dilaporkan sebulan sekali (di Indonesia disebut "arisan"). Setiap lima sampai enam tonarigumi kemudian disatukan dalam satu struktur yang lebih tinggi, yang disebut chonaikai atau rukun kampung (sekarang di Indonesia disebut sebagai Rukun Warga). Chonaikai itu dahulu sebenarnya ukurannya adalah satu kampung atau satu desa dan setiap chonaikai harus melakukan azajōkai (rapat berkala tingkat chonaikai) setiap sebulan sekali

1) Jepang merupakan bangsa Asia pertama yang mampu mengalahkan Barat pada awal abad 20. Kemenangan Jepang atas Barat itu menimbulkan kekaguman pada bangsa Indonesia.

2) Alasan kedua karena gagasan tentang persemakmuran Asia Timur Raya merupakan cara yang cukup realistis untuk menghadapi Barat karena bangsa Indonesia sudah cukup lama berjuang mengusir penjajah, tetapi tidak berhasil.

3) Alasan ketiga karena percaya pada ramalan Jayabaya. Menurut Budi Susanto, tidak mudah berpropaganda untuk memobilisasi dan menguasai massa rakyat di wilayah Hindia Belanda (Nederland Oost Indies/NOI) yang sangat beragam latar belakang budayanya.

Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pengibaran Bendera Merah Putih, merupakan awal pilihan politik Jepang yang mengena bagi psikologis rakyat Indonesia meskipun pada akhirnya hal itu dilarang sebab selama penjajahan Belanda hal itu tidak diperbolehkan.

Mobilisasi dilakukan oleh Jepang juga dalam masalah kesenian. Masa itu, ada sebuah badan, Jawa Eiga Kosya yang bertugas mengumpulkan dan menyusun lakon/sandiwara yang berisi semangat zaman. Jawa Eiga Kosya juga mempunyai rombongan sandiwara yang dipimpin oleh Anjar Asmara. Rombongan sandiwara tesebut mengadakan pertunjukkan keliling Jawa—Madura.

Beberapa taktis tersebut diantaranya ialah dengan mengubah sistem pendidikan di Indonesia yang awalnya dualis pada masa penjajahan Belanda menjadi sistem populis, mengadakan pusat kebudayaan yakni Keimin Bunkei Shidoso dimana seniman diberi pengawasan dalam berkarya, Jugun Ianfu atau perbudakan seksual yang awalnya diming-imingi dengan janji akan disekolahkan secara gratis dan bekerja, sistem tonarigumi sebagai basis pelatihan militer warga desa untuk membantu pembelaan Jepang melawan sekutu pada Perang Dunia ke-II, dan masih banyak lagi.

Namun demikian, terjadinya hal ini juga disebabkan masyarakat Indonesia sendiri yang pada saat itu kurang mawas diri atas taktik yang digencarkan, mudah terkelabui, dan mudah terbawa arus propaganda Jepang. Jepang penuh taktis dapam memikat hati rakyat Indonesia. Seperti halnya dalam bidang pendidikan, Jepang memberlakukan sistem populis atau membuka sekolah bagi seluruh golongan masyarakat, namun pada akhirnya jumlah sekolah mengalami penurunan secara drastis. Selain itu, Jepang banyak menanamkan ideologi mental kebangsaan dengan diberlakukannya tradisi menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, senam Taiso, mengibarkan bendera, dll. Seharusnya rakyat Indonesia memiliki kesadaran penuh berjiwa nasionalisme sehingga perlu mempertahankan kebangsaan dengan tidak menjunjung lagu nasional atau bendera negara lain.

Atau dalam hal sosial budaya, Jepang membentuk pusat kebudayaan Keimen Bunkei Shidoso yang dalihnya sebagai wadah pengembangan kesenian namun nyatanya membatasi ruang gerak bagi seniman yang karyanya bertentangan dengan Jepang.