Pembelajaran ini bertujuan agar peserta didik dapat memahami perkembangan dan dinamika konstitusi di Indonesia, serta bagaimana perubahan sistem pemerintahan dan prinsip demokrasi tercermin dalam setiap periode konstitusi tersebut.

1. A

2. B

3. Dst

A. Penjelasan 1

B. Penjelasan 2

C. dst

Nama anggota

1. herdi aulia

2. javier dwi f

3. moch chendikka

4. moch rizky yanuar

5. mohammad robby

6. noni alpiana s

7. nurlita sari

8. raniya pratiwi

9. syaila chaerotun nisa

10. muhammad Irham

    
    

A. cari dan jelaskan bagaimana pelaksanaan demokrasi setelah Indonesia kembali memakai UUD 1945

:

Setelah Indonesia kembali memakai UUD 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, pelaksanaan demokrasi mengalami tiga tahap utama. Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1966), kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno, partai politik dilemahkan, dan kebebasan berpendapat dibatasi. Selanjutnya pada masa Orde Baru (1966–1998) dengan konsep Demokrasi Pancasila, pemerintahan Presiden Soeharto tetap memakai UUD 1945 namun demokrasi dijalankan secara terkendali; pemilu diadakan rutin tetapi tidak bebas sepenuhnya, dan kebebasan politik dibatasi demi stabilitas. Setelah itu, masa Reformasi (1998–sekarang) menandai perubahan besar: UUD 1945 diamandemen untuk memperkuat demokrasi, presiden dipilih langsung, masa jabatan dibatasi dua periode, partai politik berkembang bebas, dan rakyat memiliki kebebasan berpendapat yang lebih luas.

B. Beri contoh penerapan sistem demokrasi terpimpin dan dampaknya terhadap kehidupan politik

: Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno (1959–1966), Indonesia menerapkan Demokrasi Terpimpin setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945.

Dalam sistem ini, kekuasaan politik terpusat pada presiden, dan partai-partai politik memiliki peran yang terbatas.

Dampak terhadap Kehidupan Politik=

Positif:

1. Pemerintah menjadi lebih stabil dibanding masa Demokrasi Liberal.

2. Presiden dapat mengambil keputusan cepat tanpa hambatan dari parlemen.

3. Mendorong semangat persatuan nasional di tengah perpecahan politik.

Negatif:

1. Kekuasaan terlalu terpusat pada presiden → munculnya otoritarianisme.

2. Partai politik kehilangan peran dan kebebasan berpendapat dibatasi.

3. Terjadi penyimpangan terhadap prinsip demokrasi, karena keputusan politik didominasi oleh presiden.

4. Timbul konflik politik, misalnya antara TNI, PKI, dan kelompok lain, yang berujung pada krisis politik 1965.

C. Jelaskan bagaimana nilai demokrasi berubah dibandingkan masa UUDS 1950

: Pada masa UUDS 1950, Indonesia menganut demokrasi liberal, di mana rakyat dan partai politik memiliki kebebasan besar, serta parlemen memegang kekuasaan tertinggi. Namun, sistem ini tidak stabil karena sering terjadi pergantian kabinet.

Setelah UUDS 1950 diganti dengan UUD 1945 (Demokrasi Terpimpin), nilai demokrasi berubah: kekuasaan terpusat pada presiden, kebebasan rakyat dibatasi, dan peran partai politik menurun. Jadi, nilai demokrasi bergeser dari kebebasan rakyat menjadi kepemimpinan yang terpusat.

1.Fuad dirgantara

2.Atharik dwi f

3.Ghany adila m

4.M.rafsanjani

5.Risky ramadhan

6.Angga ramadhan p

7.Jasmine katara uswah

8.Siti Rahmah asari

9.Zaskia Nur fadilla

10.Aisyah nindia h

11.Dewi sari

Pertanyaan: Jelaskan mengapa Konstituante gagal menyusun UUD baru.

Jawaban: Konstituante gagal menyusun UUD baru karena beberapa faktor:

- Perbedaan Ideologi yang Tajam: Adanya perbedaan pendapat yang kuat antar fraksi mengenai dasar negara dan bentuk negara. Beberapa kelompok ingin tetap berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila, sementara yang lain menginginkan negara Islam berdasarkan syariat Islam.

- Kurangnya Kepemimpinan yang Kuat: Ketua Konstituante saat itu, Sartono, dianggap kurang tegas dalam memimpin sidang, menyebabkan perdebatan berlarut-larut.

- Waktu Kerja yang Terlalu Lama: Konstituante bekerja selama lebih dari dua tahun (1956-1959) tanpa hasil konkret, menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.

- Intervensi Eksternal: Ketidakmampuan Konstituante mencapai kesepakatan menjadi alasan bagi Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan mengembalikan UUD 1945.

- Mementingkan Kelompok: Sering mengalami masa reses akibat kebuntuan sidang yang terlalu mementingkan kelompoknya.

Pertanyaan: Tuliskan isi lengkap Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan alasan Sukarno mengeluarkannya.

Jawaban:

Isi lengkap Dekret Presiden 5 Juli 1959:

1. Pembubaran Konstituante.

2. Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD Sementara 1950.

3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Alasan Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959:

- Kegagalan Konstituante: Badan Konstituante gagal menetapkan UUD baru pengganti UUD Sementara 1950.

- Desakan Kembali ke UUD 1945: Adanya desakan dari berbagai pihak agar kembali menggunakan UUD 1945.

- Situasi Politik yang Mengkhawatirkan: Rentetan peristiwa politik yang mengkhawatirkan dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Pertanyaan: Tambahkan kutipan atau dokumen asli (gambar naskah Dekret) dari sumber terpercaya.

Jawaban:

Berikut adalah teks Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :

DEKRIT PRESIDEN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Kami Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang

Menyatakan dengan chidmat:

- Bahwa anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, jang disampaikan kepada segenap Rakjat Indonesia dengan amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara.

- Bahwa berhubung dengan pernjataan sebagian terbesar anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, Konstituante tidak mungkin lagi mendjalankan tugas jang dipertjajakan oleh Rakjat kepadanja.

- Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan jang membahajakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mentjapai masjarakat jang adil dan makmur.

- Bahwa dengan dukungan bagian terbesar dari Rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan, bahwa hanja dengan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dapatlah diatasi segala kesulitan-kesulitan jang menghambat djalan untuk mendjapai keselamatan Negara dan Bangsa, maka kami

Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menjatakan:

MENETAPKAN:

- Pertama: Membubarkan Konstituante.

- Kedua: Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Wilajah Negara Republik Indonesia, dan terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini tidak berlaku lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

- Ketiga: Pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara jang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat hasil pemilihan umum ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah-daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan selekas-lekasnja dengan ketentuan-ketentuan jang ditetapkan oleh Presiden.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 5 Djuli 1959

Atas nama Rakjat Indonesia

Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang, Soekarno

-Muhammad Amri Alfarizi

-Muhammad Kurnia Darma

-Muhammad Rofiyansah

-Muhyiddin Fathurakhman

-Pani

-Rafie Pradana Mohamad

-Repandi

-Risma Nurmalinda

-Salsa Bila

-Sarinah

-Siti Cahyani

Soal & Jawaban:

A. Jelaskan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan yang digunakan.

-Indonesia memiliki bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, dan sistem pemerintahan presidensial. Ini berarti Indonesia adalah negara yang kedaulatannya berada pada pemerintah pusat yang terbagi dalam provinsi, dengan sistem pemerintahan di mana presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang dipilih langsung oleh rakyat dan memegang kekuasaan eksekutif.

B. Cari dan tulis peran Presiden, Perdana Menteri, serta Parlemen (DPR) pada masa UUDS 1950.

-Pada masa UUDS 1950, Presiden berperan sebagai kepala negara, sedangkan Perdana Menteri (bersama kabinetnya) bertindak sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR). Parlemen (DPR) memiliki peran penting untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan setiap kabinet harus mendapat kepercayaan dari parlemen untuk bisa menjalankan tugasnya.

C. Tambahkan contoh kabinet yang pernah menjabat dan penyebab sering terjadinya pergantian kabinet.

-Contoh kabinet yang pernah menjabat adalah Kabinet Natsir (1950–1951) dan Kabinet Sukiman-Suwirjo (1951–1952), sedangkan penyebab seringnya pergantian kabinet adalah sistem multi-partai yang menyebabkan persaingan dan perbedaan kepentingan antargolongan, mosi tidak percaya dari parlemen, serta masalah internal seperti konflik politik, gangguan keamanan, dan ekonomi yang memburuk.

Nama kelompok:

Algi Mahalani

Azhar Mahardika

Galih Damar Kusuma

Kiara Syifa Frisaka

Lutfhi Faith Rafi

M. Trisyasa

Nazwa Nur Putriani

Moch Farel

Siti Faiqah

Tri Afshari

Muhammad Zikra

PENJELASAN

1. Penyebab Indonesia beralih bentuk dari RIS ke NKRI

   ‎

   ‎Tuntutan dan desakan rakyat dari beberapa bagian negara semakin menguat untuk segera kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara bagian Jawa Timur merupakan salah satu yang pertama kali menyerahkan urusan pemerintahannya kepada pemerintah RIS. Pada 15 Januari 1950, Kabinet RIS menyerahkan tanggung jawab pemerintahan di Jawa Timur kepada Komisaris Pemerintah Pusat.

   ‎

   ‎Langkah ini diikuti oleh negara bagian Pasundan dan negara bagian lainnya pada 10 Februari 1950. Namun, bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) tidak bertahan lama karena banyak daerah yang ingin kembali bersatu menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   ‎

   ‎Untuk mengakomodasi hal tersebut, dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS 1950). Perubahan ini didasarkan pada Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi RIS menjadi Konstitusi Republik Indonesia.

   ‎

   ‎Undang-undang ini bersifat sementara karena menunggu terbentuknya Dewan Konstituante yang bertugas menyusun konstitusi baru yang tetap. Maka dari itu, UUD ini disebut Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

   ‎

2. Proses Hukum Lahirnya UUDS 1950

   
   

   ‎Perubahan dari UUD RIS ke UUDS 1950 dituangkan dalam Undang-Undang Federal No. 7 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

   ‎

3. Info Grafis

   KEMBALI KE NKRI & LAHIRNYA UUDS 1950

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

   📌 1. KENAPA RIS DIBUBARKAN?

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

   ▪ RIS dianggap buatan Belanda (hasil KMB)

   ▪ Banyak rakyat & daerah ingin kembali bersatu seperti 17 Agustus 1945

   ▪ Sistem federasi menimbulkan konflik dan tidak stabil

   ➡ Solusi: kembali ke negara kesatuan (NKRI)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📌 2. PROSES KEMBALI KE NKRI

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1️⃣ Negara bagian mulai bergabung ke RI pusat (awal 1950)

2️⃣ 19 Mei 1950 → Disepakati bentuk NKRI & UUD baru

3️⃣ 15 Agustus 1950 → UU No. 7 Tahun 1950 disahkan

4️⃣ 17 Agustus 1950 → RIS bubar, NKRI berdiri, UUDS 1950 berlaku

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📌 3. ISI PENTING UUDS 1950

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

✔ Bentuk negara: **Kesatuan**

✔ Sistem pemerintahan: **Parlementer**

✔ Berlaku sementara sampai ada UUD tetap

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📌 4. TIMELINE SINGKAT

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1949 → RIS terbentuk

1950 awal → Negara bagian bergabung ke RI

19 Mei 1950 → Kesepakatan NKRI

17 Agustus 1950 → NKRI + UUDS 1950 resmi berlaku

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━