Pada masa orde lama, upaya untuk membangun dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat dirancang oleh MPRS yang sedikitnya menetapkan tiga ketetapan dasar perencanaan Nasional. Namun, pada tahu 1960 sampai 1965 proses tersebut mulai tersendat karena kondisi politik yang masih labil. Kondisi politik yang penuh dengan konflik tersebut membawa beberapa pemberontakan dan gerakan separatis seperti G30S/PKI, pemberontakan NII, dan pemberontakan PKI, ditambah dengan kedekatan presiden Soekarno dengan partai komunis membuat banyak dampak yang lebih buruk bagi masyarakat. Ideologi komunisme menggiring banyak penganutnya menjadi ateis, dan menciptakan manusia yang membenci bahkan cenderung memusuhi agama. Pada masa Orde Lama, pendidikan dan media saling berperan dalam membentuk kesadaran nasional yang sesuai dengan ideologi pemerintah. Kurikulum sekolah dirancang untuk menanamkan nasionalisme dan semangat anti-imperialisme, sementara media massa digunakan sebagai alat penyebaran propaganda pemerintah. Pengawasan ketat terhadap kedua sektor ini membatasi kebebasan berpendapat dan menghambat perkembangan pemikiran kritis.

Keterkaitan antara pendidikan dan media menciptakan siklus yang sulit diakhiri. Sekolah menjadi sarana untuk menanamkan ideologi pemerintah, sementara media berfungsi mempromosikan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan. Akibatnya, pendidikan lebih difokuskan pada indoktrinasi daripada pada pengembangan potensi individu.

Dampak jangka panjang dari kebijakan ini sangat besar. Kurangnya ruang untuk berpikir kritis dan berdialog secara terbuka menghambat pertumbuhan masyarakat yang demokratis dan inovatif. Kualitas pendidikan juga menurun karena kurikulum lebih menekankan hafalan daripada pemahaman konsep. Selain itu, pengawasan ketat terhadap media menyebabkan rendahnya literasi media di masyarakat.

Meskipun reformasi telah membawa banyak perubahan, pengaruh masa lalu masih terasa hingga kini. Upaya untuk memisahkan pendidikan dan media dari intervensi negara masih dihadapkan pada tantangan, terutama dalam mengatasi warisan otoritarianisme dalam proses pembangunan masyarakat demokratis.

Sistem pemerintahan Orde Lama, Indonesia menganut sistem ekonomi liberal dan ekonomi komando. Ir. Soekarno juga menerapkan beberapa kebijakan, salah satunya adalah De Javasche Bank (Bank milik Belanda) yang dinasionalisasikan menjadi Bank Indonesia. Namun, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Soekarno tidak berjalan dengan semestinya karena beberapa konflik. Diantaranya adalah propaganda politik dan sabotase, dan kabinet Soekarno mengalami jatuh bangun yang tidak konsisten sehingga tidak dapat menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut dengan bijak. Fakta tersebut terdapat pada pengeluaran dana yang bukan ditujukan untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, namun pengeluaran dana bebas untuk membalas jasa rekan dekat dari rezim yang berkuasa.

Pada tahun 1958 di mana berlakunya UU No. 78/1958 tentang investasi asing memperburuk perekonomian, di tahun 1965 perbankan berfungsi sebagai pemasok dana proyek pemerintah. Melonjaknya angka pengangguran diberbagai sektor, dan anggaran pemerintah mengalami defisit sebesar 137%, sehingga negara melakukan pinjaman luar negeri. Keadaan perekonomian Indonesia semakin memburuk, dikarenakan mengalami hiperinflasi sebesar 650%, Kemudian mengalami penurunan yang sangat drastis menjadi 1,9% sehingga berakibat terjadinya stagflasi pada tahun 1965 - 1966.  Dimana  pada  saat  itu,  PDB  Indonesia  hanya  sekitar  0,5%  dan 0,6%. Adapun  upaya-upaya  yang  dilakukan  pemerintah  Indonesia  kesulitan ekonomi  pada  masa  orde  lama  adalah melakukan pada  saat  itu  dilakukan  Konferensi  Ekonomi pada Februari tahun 1946 (Fahrika & Zulkifli, 2020).

Demokrasi Liberal

Era Demokrasi Liberal ditandai dengan ketidakstabilan politik dan pergantian kabinet dalam waktu 10 tahun. Kabinet tersebut adalah;

1. Kabinet Natsir (Masyumi) 1950-1951

Program kerja kabinet Natsir diantaranya adalah; mempersiapkan dan mengatur pemilu, mempercepat pembangunan perumahan rakyat, meningkatkan kesehatan dan mempromosikan pengembangan standar hidup. Kabinet ini bertahan singkat dikarenakan partai oposisi yang terus menyerang sehingga menyebabkan mosi tidak percaya.

2. Kabinet Sukiman (Masyumi) 1951-1952;

Berbeda dengan kabinet sebelumnya, kabinet ini berhasil melibatkan PNI di dalamnya, hingga kabinet ini didukung oleh 2 partai besar (Masyumi dan PNI). Mereka (partai pendukung) berusaha merealisasikan program partainya masing-masing, padahal kabinet sudah mempunyai program kerja tersendiri. Hal ini yang membuat kabinet mulai retak. Jatuhnya Kabinet Sukiman diperkuat dengan kemunduran Achmad Subardjo karena bersedia menerima bantuan Amerika sehingga secara tidak langsung memasukkan Indonesia ke dalam lingkungan strategi Amerika, sehingga menyimpang dari asas politik luar negeri bebas aktif. Pada kabinet ini terlihat jelas bahwa partai lah yang memegang pemerintahan.

3. Kabinet Wilopo (PNI) 1952-1953;

Kabinet ini memiliki tugas pokok menjalankan persiapan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dan anggota konstituante. Namun sebelum tugas ini dapat diselesaikan, kabinet ini harus meletakkan jabatannya. Faktor yang menyebabkannya antara lain peristiwa 17 Oktober 1952.

Keberlangsungan Kabinet Wilopo semakin terancam ketika terjadi peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa ini terkait dengan pembebasan tanah milik Deli Planters Vereeniging (DPV). Tanah ini sebelumnya sudah digarap penduduk, kemudian diminta untuk dikembalikan kepada DPV.

4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (PNI) 1953-1955;

Kabinet ini bertujuan melanjutkan tugas Kabinet Wilopo, menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Parlemen dan Anggota Dewan Konstituante.

Faktor utama yang menyebabkan jatuhnya kabinet adalah masalah pimpinan TNI-AD yang berpangkal pada Peristiwa 17 Oktober 1952

5. Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi) 1955-1956;

Kabinet Burhanuddin Harahap mempunyai tugas penting untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Tugas tersebut berhasil dilaksanakan, meskipun harus melalui rintangan-rintangan yang berat. Setelah menyelesaikan tugasnya Kabinet Burhanuddin meletakkan jabatannya. Kemudian dibentuk suatu kabinet baru berdasarkan kekuatan partai politik yang ada dalam parlemen baru hasil pemilihan umum.

6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (PNI) 1956-1957;

Kabinet Ali II merupakan kabinet pertama yang memiliki Rencana Lima Tahun yang antara lain isinya mencakup masalah Irian Barat, masalah otonomi daerah, masalah perbaikan nasib buruh, penyehatan keuangan dan pembentukan ekonomi keuangan.

7. Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet) 1957-1959.

Kabinet Djuanda merupakan Zaken Kabinet dengan beban tugas yang harus dijalankan adalah perjuangan membebaskan Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang memburuk. Kabinet Djuanda untuk menyelesaikan tugasnya menyusun program kerja yang terdiri dari lima pasal yang dikenal dengan Panca Karya.

Demokrasi Terpimpin

Demokrasi ini ditawarkan oleh presiden pada Februari 1957. Demokrasi ini merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Saat itu presiden mencoba mengganti sistem demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Selanjutnya, mengeluarkan keputusan pada 19 Februari 1959 mengenai pelaksanaan demokrasi terpimpin untuk kembali ke UUD 1945.

Hingga pada hari minggu, 5 juli 1959, dalam upacara resmi Presiden mengumumkan dekrit yang memuat tiga hal pokok;

1. Menetapkan pembubaran konstituante

2. Menetapkan UUD 1945

3. Pembentukan MPRS (anggota dpr dengan utusan-utusan & golongan) serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) sehari sesudah dekrit dikeluarkan, kabinet karya dibubarkan.

Rujukan:

Penpres No. 4 https://bphn.go.id/data/documents/63pnp004.pdf
Penpres No. 6 https://bphn.go.id/data/documents/63pnp006.pdf

2. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1960 (PEPERTI No. 10/1960) tentang Peraturan tentang izin terbit terhadap penerbitan surat kabar dan majalah. 

Rujukan: https://jdih.palembang.go.id/uploads/peperti_10_1960_4305c31336.pdf

3. Dekrit presiden 5 Juli 1959 memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 menandai kembalinya era pemerintahan presidensial dengan kewenangan besar ada di tangan presiden. Secara normative, pengelolaan pemerintahan daerah diatur berdasarkan produk yang dibuat pada masa tersebut, yaitu Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 6 tahun 1959 dan nomor 5 tahun 1960. Bahwa Penpres adalah produk hukum yang secara kelembagaan tidak ada dalam UUD 1945. 

4. Indonesia dipimpin oleh seorang presiden dimana saat itu dijabat oleh Ir. Soekarno sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

5.  Hukum Reforma Agraria: 

1. UU No.1/1958 berisi tentang penghapusan tanah-tanah partikelir dengan tujuan mendistribusikan tanah kepada masyarakat khususnya yang bergolongan ekonomi lemah melalui program landreform. 

2. UU No. 2/1960 tentang perjanjian pengusaha tanah dengan penggarap dalam proses pembagian hasil yang adil antara pemilik dan penggarap.

3. UU No. 5/1960 terbentuk untuk menciptakan keadilan terhadap penguasaan dan pemilikan atas sumber-sumber daya agraria yang lebih adil bagi seluruh masyarakat yang selama ini dimonopoli baik oleh perusahaan maupun perorangan.

4. UU No.56 PRP/1960 tentang kebijakan pemerintah untuk mengimplementasikan pasal 7 pada UU No. 5/1960 yang mengatur pemilikan dan pengusahaan tanah yang melampaui batas.

5. PP No. 224/1961 tentang teknis dalam pelaksanaan pembagian tanah dan pembelian ganti kerugian, syarat-syarat pembagian tanah, pemberian hak milik pasca pembagian tanah, penetapan harga tanah bagi pemilik baru dan cara pembayarannya, serta ketentuan pidana bagi masyarakat yang menolak dalam pelaksanaan PP ini.

Pers pada Orde Lama dibagi kedalam dua periode, yakni periode Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966). Kedua periode ini memiliki perbedaan kondisi pers yang sangat signifikan. Pada masa Demokrasi Liberal di Indonesia (1950-1959), pers mengalami kebebasan yang relatif besar. Media massa berperan penting dalam mencerminkan pluralisme politik dan menjadi sarana utama untuk menyampaikan berbagai pandangan politik yang beragam. Surat kabar dan majalah tumbuh subur dengan berbagai aliran ideologi, dari kiri hingga kanan, serta dari nasionalis hingga komunis. Namun, kondisi ini berubah drastis pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Kebebasan pers dibatasi secara signifikan dan media massa diarahkan untuk mendukung ideologi negara dan program-program pemerintah. Surat kabar yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah dibredel, dan wartawan yang kritis terhadap rezim Soekarno menghadapi intimidasi dan penahanan. Kondisi ini menciptakan suasana pers yang lebih terkontrol dan kurang bebas dibandingkan dengan masa sebelumnya, di mana fungsi pers sebagai pengawas pemerintah menjadi sangat terbatas.

Peristiwa Penting pada Masa Orde Lama

1. Berdirinya media radio RRI di Banda Aceh pada tahun 1946. Pada masa Orde Lama, RRI Banda Aceh yang didirikan melakukan siaran untuk pertama kali pada tanggal 11 Mei 1946 lebih dikenal sebagai radio perjuangan karena siaran yang diberikan yang lebih mengarah dan memberikan semangat nasionalisme kepada para pejuang yang sedang berperang di samping selain memberikan siaran informasi dan berita kepada masyarakat. 

   
   

2. Berbagai penahanan dan sanksi berkenaan dengan pemberitaan media pada tahun 1957. Pada tahun 1957, pemerintah Orde Lama melakukan penahanan, sanksi ekonomi, sanksi perizinan bahkan pemenjaraan terkait dengan pemberitaan media. Bahkan surat kabar Harian Indonesia Raya, Pedoman, dan Nusantara dibubarkan pada Era Soekarno. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, tercipta kondisi di mana politik adalah panglima, maka informasi pun harus sesuai dengan arah haluan politik. Soekarno melarang musik dan buku atau informasi dari barat, sehingga pada masa Orde Lama peredaran buku ataupun barang cetakan dari luar negeri dilarang. Soekarno juga mewajibkan setiap perusahaan pers memiliki Surat Izin Terbit.
   

3. Terjadinya Reformasi Agraria pada tahun 1960. Reformasi Agraria merupakan upaya membangun hukum agraria nasional. Puncak dari pembangunan agraria nasional dimulai dari lahirnya Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), terdapat pengaruh yang signifikan dari proklamasi RI terhadap Penyusunan Hukum Agraria Nasional, Pertama, bangsa  indonesia memutuskan hubungannya dengan hukum agraria nasional, dan Kedua, bangsa Indonesia sekaligus menyusun Agraria nasional. 

4. Terselenggaranya Asian Games di Indonesia sekaligus lahirnya media televisi TVRI pada tahun 1962. Indonesia  menjadi sorotan dunia setelah keberhasilannya  menyelenggarakan  acara  sebesar  Asian  Game  pada  24  Agustus–4 September 1962. Hadirnya TVRI Nasional pada 24 Agustus 1962 diawali dengan siaran Asian Games IV.  Awal bersiaran, TVRI menyajikan berita seputar Asian Games IV dengan nama Saluran Lima. TVRI saat itu jadi bagian dari Biro Radio dan Televisi - Organizing Committee Asian Games IV. Dalam artian, TVRI berstatus di bawah naungan panitia Asian Games IV, bukan pada Departemen Penerangan. Saat Asian Games IV berakhir, status TVRI mengalami stagnasi. Walaupun demikian, TVRI terus mengudara secara tetap yang dimulai pada 12 November 1962. 

5. Keluarnya penetapan presiden mengenai aturan baru barang pencetakan dari dalam dan luar negeri pada tahun 1963. Presiden Soekarno  mengeluarkan Penetapan Presiden atau Penpres Nomor 4 Tahun 1963 tentang aturan barang cetakan dari dalam maupun luar negeri. Semua barang cetakan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 adalah buku, brosur, surat kabar harian, majalah atau penerbitan, seperti poster dan surat yang disebarkan untuk khalayak ramai. Oleh sebab itu, harus dilaporkan pada Kejaksaan Negeri setempat untuk mendapat tanda tangan sebelum disebarluaskan. Kejaksaan memiliki hak untuk melarang peredaran barang cetakan tersebut jika isinya dianggap bertentangan dengan jalannya Revolusi Indonesia ataupun dianggap mengganggu ketertiban masyarakat umum. Pihak penerbit harus mencantumkan nama dan alamat pada barang cetakan mereka, dan jika melanggar, penerbitnya dapat dikenakan denda.

6. Pembatasan media yang boleh terbit imbas dari peristiwa Gerakan 30 September (Gestapu) pada 1965. Peristiwa Sumur Lubang Buaya menjadi rentetan peristiwa Gestapu 1965 dianggap oleh pemerintah Indonesia sebagai Gerakan 30 September 1965/Partai  Komunis Indonesia (G30S/PKI). Kemudian pada 3 Desember 1965, Kepala Direktorat Pers dan Humas Departemen Penerangan, Kolonel Dharsono memanggil para pemimpin surat kabar tentang pengumuman media cetak yang masih boleh beredar. Dalam hal ini Departemen Penerangan menjadi pembina pers dalam era Demokrasi Terpimpin. Tentu saja, semua media bentukan PKI ataupun media pendukung PKI dan yang masih berkaitan dengan Gestapu dilarang terbit.

7. Seminar kebebasan pers pada tahun 1966. Menanggapi berbagai perubahan yang terjadi, insan pers Indonesia melakukan seminar Kebebasan Pers pada 4–5 Mei 1966 yang menghasilkan kesepakatan, yaitu mengembalikan kebebasan pers dengan mencabut Penpres Nomor 4/1963 dan Penpres Nomor 6/1963 serta aturan-aturan yang berada di bawahnya. Insan pers menuntut agar wartawan Mochtar Lubis yang sudah ditahan pemerintah selama 9 tahun lamanya agar dibebaskan. Tuntutan lainnya termasuk mengembalikan unit percetakan milik swasta nasional yang dikuasai pemerintah pada tahun 1960–1961 pada pemilik yang berhak serta memberikan hak bekerja pada wartawan. Selain itu, persatuan wartawan juga meminta agar pemerintah mengeluarkan aturan atau undang-undang yang melarang bekas Gestapu/PKI dan golongan plin-plan bekerja dalam perusahaan pers.

Soe Hok Gie

Yang dikenal sebagai sosok pemberani dalam memberikan kritik kepada kebijakan pemerintah orde lama. Sebagai mahasiswa sastra Soe Hok Gie menggunakan bahasa yang dapat menarik para mahasiswa lainnya untuk ikut aktif dalam peran protes sosial pada masa orde lama. Berikut ini adalah beberapa pemikiran pada masa itu:

1. kejadian pemberontakan G30S

setelah kejadian pemberontakan G30S para mahasiswa menuntut tindakan tegas para pemerintah dalam menanggapi pemberontakan yang dituduhkan kepada PKI. Namun, tindakan pemerintah khususnya Soekarno seolah menahan dan membiarkan kasus tersebut, yang kemudian membuat para mahasiswa geram. Mahasiswa beranggapan bahwa Soekarno lamban dalam menangani atau menyelesaikan kasus ini.

2. Tritura (Tiga Tuntutann Rakyat).

Karena kinerja Soekarno yang lamban dalam menangani kasus persoalan PKI, akhirnya para mahasiswa membuat tuntutan, yaitu Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) yang isinya mencakup pembubaran partai PKI dan penurunan harga pokok dimasyarakat.

3. KAMI (Komunitas Aksi Mahasiswa Indonesia)

Dengan terciptanya Tritura, Soe Hok Gie bersama para mahasiswa bergabung dalam KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) untuk menjalankan Tritura dengan mengadakan orasi atau demo besar-besaran.

Soe Hok Gie dan para mahasiswa mulai melakukan tindakan yang bertujuan untuk mendapat perhatian dari pemerintah, supaya pemerintah mau mendengarkan tuntutan mereka. Slogan yang juga berisikan pesan Tritura dibawanya, agar pemerintah melihat dan sadar  bahwa rakyat benar-benar marah. Dari hari kehari wibawa dan popolaritas presiden Soekarno menurun yang mengakibatkan kekalahan dibidang politik dan kedudukan dipemerintahan.

Gerakan yang Berpengaruh pada Masa Orde Lama

• Gerakan Mahasiswa

Penyimpangan yang terjadi pada masa Demorasi Terpimpin oleh Soekarna menyebabkan munculnya pemikiran Soe Hok Gie untuk menjatuhkan pimpinan Soekarno. Akhirnya pada tahun 1961, Soe Hok Gie mulai melakukan gerakan tersebut didukung oleh Prof. Kusumo  Djoyohadikusumo dalam sebuah gerakan yang diberi nama "Gerakan Pembaharuan Indonesia". Soe Hok Gie dengan mahasiswa lainnya, dikenal dengan sebutan angkatan ‘66 juga melakukan gerakan menyebarkan selebaran-selebaran dari bawah tanah. Pembahasan dari selebaran tersebut adalah mengenai opini publik atas permasalahan ketimpangan ekonomi pada masa tersebut.

• Gerakan 30 September atau G30S/PKI

Gerakan ini mempengaruhi orde lama. Para pelaku dari G30S/PKI menganggap bahwa media massa sangat penting. Tanggal 1 Oktober 1965 mereka mengumumkan alasan terkait alasan menyingkirkan para Jenderal. Pada hari tersebut juga pers milik PKI di Jakarta mengeluarkan surat kabar "Warta Bhakti" yang berisi dukungan terhadap PKI. Namun, pihak TNI-AD berhasil merebut kembali RRI dan gedung telekomunikasi. Kontrol pers pada masa itu berada di tangan TNI-AD. Terjadi juga bredel terhadap surat kabar milik PKI dan para wartawan yang dinilai berada di pihak kiri dipecat, ditahan, bahkan dipenjarakan.

Yang juga dikenal sebagai Raden Mas Djokomono, berkembang dari seorang dokter menjadi seorang jurnalis dan menulis untuk surat kabar Hindia Olanda. Karena peran besarnya dalam membangun dan mengembangkan Pers Indonesia, Tirto Adhi Soerjo sering disebut sebagai "Bapak Pers Indonesia".

2. Soekarno

Soekarno aktif terlibat dalam pembentukan Pancasila. Selain itu, Soekarno mampu mengumpulkan delegasi dari berbagai golongan di Indonesia untuk mendukung kemerdekaan.

3. Moh Hatta

Karena Ia adalah salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia, ia memainkan peran penting dalam masa sulit abad pertengahan. Dikenal sebagai "Bapak Koperasi Indonesia", Moh Hatta sangat percaya bahwa koperasi adalah bagian penting dari perekonomian Indonesia.

4. Adam Malik

Malik adalah gelar yang sangat kuat; ia sangat membantu memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara lain. Malik adalah salah satu pendiri ASEAN,

5. Soebandrio

Dr. Soebandrio melakukan pekerjaan dengan baik dan juga menjadi diplomat yang baik. Ia berjasa menempatkan Indonesia di mata dunia. Sebagai diplomat, Soebandrio bekerja selama dua tahun, tepatnya hingga 1947.

Pada tahun berikutnya, Soebandrio diangkat menjadi perwakilan Indonesia untuk Inggris, dan dia berusaha mendapatkan pengakuan kedaulatan dari kerajaan Inggris.

6. Tan Malaka

Salah satu tokoh penting dalam sejarah pers Indonesia adalah Tan Malaka, seorang jurnalis yang sempat mengajar. Dalam tulisannya untuk Sumatera Post, dia menunjukkan penderitaan para kuli perkebunan teh.

7. Herawati Diah

Ia memulai karir jurnalistiknya saat masih kuliah di AS. Herawati menulis untuk majalah Doenia Kita, yang didirikan ibunya, setelah lulus sekolah. Pada tahun 1942, Herawati kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai wartawan lepas untuk United Press International (UPI) dan penyiar radio hosokyoku.

8. Jacob Oetama

Jakob Oetama adalah seorang jurnalis senior Indonesia yang lahir di Borobudur, Magelang, pada 27 September 1931. Dia adalah pendiri dan pemilik beberapa kelompok usaha Kompas Gramedia Grup.

Disusun oleh:

Zaskia Nur Fatimah Tanjung (210610240002)

Rinesa Rinaldi (210610240006)

Lupita Sari Ayuning Cahya Nugraha (210610240010)

Yuli Sherllina (210610240018)

Hasanudin Yahya (210610240014)

Nuansa Timur Langit (210610240022)

Syahin Fathin (210619240026)

Muhammad Hafiz Thamrin (210610240030)

Pri Manda Barus (210610240034)

Yunika Destriani (210610240038)

Nanda Ruth Rosiyana Sinurat (210610240042)

Keyla Surya Putri (210610240046)

PROGRAM STUDI JURNALISTIK

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS PADJADJARAN

TAHUN 2024

Aflah, F. (2020, Maret). Perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Diakses dari https://fauzanaflh.blogspot.com/2020/03/perkembangan-politik-ekonomi-sosial-dan.html

Allifiansyah, S. (2015) . Media Alternatif di Indonesia. Jurnal scholar, 1-13.

CNN Indonesia (2022, 29 Juni), Sejarah Singkat Orde Lama di Bawah Pemerintahan Soekarno, Diakses pada 23 September 2024, dari  https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20220629115824-574-814945/sejarah-singkat-orde-lama-di-bawah-pemerintahan-soekarno.

Datumula, S. (2020). Peraturan Kebijakan Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, Dan Kabinet Kerja. Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, 1(2), 56-78. https://doi.org/10.24239/moderasi.Vol1.Iss2.27

Dimas S., Rayyan, Nashih L., Ahmad, & Aries M., Dian  (2018). KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DI INDONESIA (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi). Jurnal Tunas Agraria, 1(1), 196-203.

Dr. Dr. Inanna, & Nurjannah. (2023, November). (Dr. Rahmatullah, Ed.). Perekonomian Indonesia, 1-143. https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/449/447.

Fahri, A. (2023). SEJARAH KEBERHASILAN ASIAN GAMES IV PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN TAHUN 1962. NAGRI PUSTAKA: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sejarah, dan Budaya, 1(1), 1-13.

Ghani, R., & Tajuddin, M. S. (2017). G30S/PKI 1965 DAN TRAGEDI LUBANG BUAYA: SEBUAH TRILOGI [THE G30S/PKI 1965 AND LUBANG BUAYA TRAGEDY: A TRILOGY]. Journal of Nusantara Studies (JONUS), 2(2), 295-305.

Izza, D. N. F. (2024). Peran Media Pers Dalam Pembentukan Opini Publik Dimasa  Demokrasi  Liberal Dan Terpimpin. Pubmedia Social Sciences and Humanities, 1(3), 1-8.

Khasanah, U. (2020, November). Perekonomian Indonesia di Era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. https://www.kompasiana.com/amp/uswatunkhasanah3190/5fa4fd574b9a4734580265f2/perekonomian-indonesia-di-era-orde-lama-orde-baru-dan-reformasi.

Kompas.com. (2024, Juni 26). Sejarah kebebasan pers di Indonesia. Kompas. https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-kebebasan-pers-di-indonesia?track_source=kompaspedia-paywall&track_medium=login-paywall&track_content=https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-kebebasan-pers-di-indonesia

Lystiwan, P. (n.d.). Perekonomian Indonesia Pada Masa Pemerintahan Orde Lama. https://www.academia.edu/11404895/PEREKONOMIAN_INDONESIA_PADA_MASA_PEMERINTAHAN_ORDE_LAMA.

Mahindah, Rosi, F., & Yasin, M. (2024, Juni). Analisis Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Sejak Orde Lama Hingga Era Reformasi. Volume 2,(Volume 2, Nomor 5), 351-35. https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/download/2091/2163.

Martini Rina. 2014. Analisis peran dan fungsi pers  sebelum  dan sesudah  Reformasi  politik di Indonesia. Jurnal ilmu sosial. Vol 13 (02).

Maulana, R., Septiyana, D., Ginting, A. F. B., & Pardede, S. A. (2023). Rahasia Terungkap: Menganalisis Dinamika Keamanan Pers Pada Masa Orde Baru (1966-1998). Histeria Jurnal: Ilmiah Soshum dan Humaniora, 2(2), 89-96.

Prasisko, Y. G. (2019). Demokrasi Indonesia dalam Masyarakat Multikultural. Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter, 3(1), 1-12. https://waskita.ub.ac.id/index.php/waskita/article/view/64

Renngur, R. H. (2023). Analisis Ideologi Dibalik Kebijakan Reforma Agraria Pada Masa Orde Lama (1945-1965) Dan Orde Baru (1965-1968). Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2(05), 377-386.

Saifullah, M., Abdullah, T., & Abidin, Z. (2017). Perkembangan Radio Republik Indonesia (RRI) Banda Aceh tahun 1946-2015. JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 2(1).

Samsul, Wahidin. Hukum Pemerintahan Daerah Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa ke Masa. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 16 http://repository.uin-suska.ac.id/20561/6/6.%20BAB%20I%20%281%29.pdf

Sanjaya, A. (2016, Januari). Kondisi ekonomi, politik, dan sosial budaya pada masa Orde Lama. Diakses dari https://adesanjaya16.blogspot.com/2016/01/kondisi-ekonomi-politik-dan-sosial.html

Soe, P., dkk. (2019). PERAN SOE HOK GIE DIDALAM PERJUANGAN MAHASISWA ANGKATAN 66. Jurnal Swarnadwipa, 3(2).

Supriyatna. (2007). Peranan Soe Hok Gie Dalam Gerakan Mahasiswa Indonesia Tahun 1960-1966. Skripsi. Dipublikasikan. Universitas Sebelas Maret: Surakarta. 5-65.

Suwirta, A. (2008). Dinamika Kehidupan Pers di Indonesia pada Tahun 1950-1965: Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Nasional. Jurnal SOSIOHUMANIKA 1(2). 261-294. https://www.journals.mindamas.com/index.php/sosiohumanika/article/viewFile/336/335

Padlet ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Lingkup Jurnalistik pada materi Sejatah Pers Indonesia. Terimakasih kami ucapkan kepada ibu Dr. Maimon Herawati, S.Sos., M.Litt. selaku dosen pengampu mata kuliah Lingkup Jurnalistik dan juga terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kami dalam penyelesaian padlet ini.

Dalam padlet ini, kami mengidentifikasi perkembangan pers, peristiwa penting, pemikiran dan gerakan yang berpengaruh dan tokoh-tokoh yang berpengaruh pada masa orde lama. Penyelesaian padlet ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami sebagai penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1.     Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan hikmat, berkat, dan membukakan hati dan pikiran kami selama proses penyusunan Makalah  sederhana ini.

2.     Bapak Prof. Arief S Kartasasmita selaku Rektor Universitas Padjadjaran (UNPAD) untuk masa 2024-2029

3.     Bapak Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Fikom UNPAD)

4.     Ibu Dr. Pandan Yudhapramesti, S.Sos., M.T. selaku Kepala Program Studi Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran

5.     Ibu Dr. Maimon Herawati, S.Sos., M.Litt. selaku dosen pengampu mata kuliah Lingkup Jurnalistik yang telah memberikan segudang ilmu pengetahuan di bidang ilmu kejurnalistikan dasar.

6.     Semua teman-teman Program Studi Jurnalistik Angkatan 2024 untuk banyak dukungan dan semangat kepada penulis.

Mengingat keterbatasan dan kemampuan kami dalam membuat padlet ini masih terdapat banyak kesalahan. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan masukan yang bermanfaat dan membangun di masa yang akan datang dari semua pihak. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam menulis. Kami berharap karya ilmiah sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak untuk melakukan hal yang lebih baik lagi.

Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih. Semoga Karya Ilmiah ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca

Jatinangor, September 2024

Tim Penyusun