1.      MAULIDA CHASANAH                       (21)

2.      M. ASYAM JASUR BAKHITS HAQIQI  (22)

3.      M. DAFFA IZZANANTO                      (23)

4.      M. INDIE SATRIA DEWANATA           (24)

5.     
NADIYA ALIFAH GHAISANI                (25)

 

1.      Masa Pemerintahan (2009-2014)

Pemilu 2009 berhasil dimenangi oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Boediono. Selanjutnya, pelantikan presiden dan wakil presiden dilaksanakan pada 20 Oktober 2009. Untuk membantu melaksanakan tugasnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II. 

Berbagai pencapaian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meningkatkan popularitas dan kepercayaan masyarakat kepadanya. Hal ini juga tidak terlepas dari gaya kepemimpinan yang berkorelasi dengan penerapan berbagai kebijakan pemerintah yang efektif di lapangan.

Berbagai pencapaian pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dirasakan langsung oleh masyarakat menjadi modal bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kembali maju sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden tahun 2009. Berpasangan dengan seorang ahli ekonomi yakni Boediono, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil  mendapatkan kembali mandat dari rakyat untuk memimpin Indonesia untuk masa pemerintahan berikutnya. Pada pemilu presiden yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 pasangan Susilo Bambang Yudhoyono berhasil memenangkan pemilu hanya melalui satu putaran.

Merupakan salah satu tindak lanjut reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kabinet Indonesia Bersatu I. Program-program itu tampak pada kebijakan one stop service (OSS), mekanisme pengaduan, standar kompetensi jabatan, dan pelayanan pertanahan.
- MEMPERKUAT SISTEM POLITIK
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Sekretariat Gabungan (Setgab) yang beranggotakan Partai Demokrat dan partai politik pendukung pemerintah (Golkar, PKS, PPP, PKB, dan PAN). Tujuannya, menyatukan visi dan misi agar arah pembangunan berjalan seiring kesepakatan bersama. Setgab dianggap sebagai format koalisi yang sesuai etika demokrasi dan dibentuk sebagai sarana komunikasi politik.
- MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
Agenda besar Kabinet Indonesia Bersatu II adalah program kerja dalam bidang ekonomi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) seperti pemberantasan korupsi di elemen pemerintahan mulai desa hingga pemerintah pusat. Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono kondisi perekonomian terus berkembang dengan fundamental makin kuat. Kondisi ini tecermin dari indeks harga saham gabungan Indonesia yang terus membaik, daya saing Indonesia dan nilai ekspor di tingkat dunia tinggi, serta investasi dan cadangan devisa terus membaik.  Pendapatan domestik bruto makin meningkat, pada 2013 Indonesia menduduki peringkat ke-16 ekonomi dunia. Angka kemiskinan dan pengangguran terus ditekan di tengah gejolak perekonomian dunia. Salah satu upaya penekanan angka kemiskinan dan pengangguran dilakukan dengan pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- MEMAJUKAN PENDIDIKAN
Usaha pemerataan dan perbaikan di Indonesia makin gencar. Usaha perbaikan pendidikan dilakukan dengan memberdayakan para sarjana. Perekrutan lulusan perguruan tinggi melalui program Sarjana Mendidik di Daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (SM3T) menjadi usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di pelosok negeri. Calon guru yang baru lulus dari perguruan tinggi dibekali berbagai pelatihan sebelum dikirim ke daerah yang membutuhkan guru untuk mengabdi di daerah tersebut selama satu tahun.

(SUMBER : barcode LKS Sejarah hal.106)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Sekretariat Gabungan (Setgab) yang beranggotakan Partai Demokrat dan partai politik pendukung pemerintah (Golkar, PKS, PPP, PKB, dan PAN). Tujuannya, menyatukan visi dan misi agar arah pembangunan berjalan seiring kesepakatan bersama. Setgab dianggap sebagai format koalisi yang sesuai etika demokrasi dan dibentuk sebagai sarana komunikasi politik.
- MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
Agenda besar Kabinet Indonesia Bersatu II adalah program kerja dalam bidang ekonomi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) seperti pemberantasan korupsi di elemen pemerintahan mulai desa hingga pemerintah pusat. Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono kondisi perekonomian terus berkembang dengan fundamental makin kuat. Kondisi ini tecermin dari indeks harga saham gabungan Indonesia yang terus membaik, daya saing Indonesia dan nilai ekspor di tingkat dunia tinggi, serta investasi dan cadangan devisa terus membaik.  Pendapatan domestik bruto makin meningkat, pada 2013 Indonesia menduduki peringkat ke-16 ekonomi dunia. Angka kemiskinan dan pengangguran terus ditekan di tengah gejolak perekonomian dunia. Salah satu upaya penekanan angka kemiskinan dan pengangguran dilakukan dengan pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- MEMAJUKAN PENDIDIKAN
Usaha pemerataan dan perbaikan di Indonesia makin gencar. Usaha perbaikan pendidikan dilakukan dengan memberdayakan para sarjana. Perekrutan lulusan perguruan tinggi melalui program Sarjana Mendidik di Daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (SM3T) menjadi usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di pelosok negeri. Calon guru yang baru lulus dari perguruan tinggi dibekali berbagai pelatihan sebelum dikirim ke daerah yang membutuhkan guru untuk mengabdi di daerah tersebut selama satu tahun.

(SUMBER : Barcode LKS Sejarah hal.106)

1. Masa Pemerintahan (2014 - 2019)
Pada pemilihan presiden 2014 pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode I (2014 - 2019) mengungguli perolehan suara pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Setelah pelantikan, pada 26 Oktober 2014 presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumumkan daftar nama yang akan menduduki posisi menteri dalam pemerintahannya. Kabinet ini bernama Kabinet Kerja.

2. Kebijakan - Kebijakan yang diambil :

Pada 2018, Jokowi mengumumkan bahwa ia akan mencalonkan diri dalam pemilihan umum presiden 2019. Wakil presiden Jusuf Kalla dianggap tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan lagi karena batasan masa jabatan yang ditentukan untuk jabatan presiden dan wakil presiden.
Pada 9 Agustus 2018, secara mengejutkan, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa Ma'ruf Amin akan menjadi pasangannya. Jokowi memilih Ma'ruf karena pengalamannya yang luas dalam urusan pemerintahan dan agama. Setelah empat tahun menjabat, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi tetap tinggi, berkisar antara 60-70%. Hasil quick count menunjukkan bahwa Jokowi diperkirakan memenangkan pilpres dengan suara 54 persen. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’aruf Amin terpilih berdasarkan pemilu presiden yang dilaksanakan pada 17 April 2019. Pelantikan keduanya digelar di Gedung DPR/MPR, Jakarta pada 20 Oktober 2019. Acara ini menandai secara resmi dimulainya jabatan presiden Joko Widodo dan wakil presiden Ma’aruf Amin. Pemerintahan pada periode ini masih melanjutkan program-program pemerintahan pada periode sebelumnya.

Sumber : Internet & Barcode LKS Sejarah hal 107

Timor-Timur memilih untuk merdeka dan berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999. Masalah tidak berhenti sampai disitu, tidak lama muncul tuntutan dari dunia internasional mengenai masalah pelanggaran HAM yang meminta pertanggungjawaban militer Indonesia terkait keamanan pasca jajak pendapat. Setelah dipusingkan dengan tuntuan internasional muncul kembali gerakan separatis GAM dan OPM.

Pada tanggal 14 Oktober 1999 BJ Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawbaannya di depan sidang dan terjadi beberapa penolakan terhadap pidato tersebut. Dari 12 fraksi yang menyampaikan pandangan umumnyam hanya 4 fraksi yang secara tegas menolak, sedangkan 6 lainnya masih belum menentukan keputusannya.

Setelah mendengar jawaban presiden Habibie atas pandangan umum fraksi-fraksi, MPR kemudian menolak pertanggungjawaban Habibie melalui proses voting. Tepat pada pukul 00.35 dini hari rapat paripurna diakhirir dengan keputusan penolakan pertanggungjawaban BJ Habibie. Pada hari yang sama beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dan tidak mencalonkan kembali sebagai presiden di pemliu berikutnya

 

Sumber : Internet, Buku Paket Sejarah Indonesia Kelas 12 hal. 162

-          Presiden Habibie berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia, pada eranya dilahirkan UU Anti Monopoli atau UU Persaingan Sehat, perubahan UU Partai Politik dan yang paling penting adalah lahirnya UU otonomi daerah.

-          Memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak bermunculan partai-partai politik baru yakni sebanyak 48 partai politik

-          Membebaskan sejumlah narapidana politik (napol) seperti Sri Bintang Pamungkas (mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto) dan Muchtar Pakpahan (pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan tahun 1994)

 

Dampak negatifnya : 

kebijakan melepas tahanan pemerintah mungkin berdampak negatif bagi negara ini yaitu makin maraknya kejahatan tanpa korban, dan mungkin white colar crime, tetapi disisi lain kebijakan habibie melepas irian sangat positif, karena pergolakan yg terjadi disana cukup membuat indonesia kacau

3. Keberhasilan yang dicapai pada masa pemerintahan Megawati sebagai berikut.

 
Sumber : Internet

RI ke-6 pada tanggal 20 Oktober 2004.Terpilihnya pasangan Susilo Bambang 

Yudhoyono dan Jusuf Kalla menjadi presiden dan wakil presiden diikuti dengan berbagai aksi protes mahasiswa, di antaranya aksi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Udayana, Denpasar, Bali, yang meminta agar 

presiden terpilih segera merealisasikan janji-janji mereka selama kampanye presiden. Tidak lama setelah terpilih, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri segera membentuk susunan kabinet pemerintahannya yang diberi 

nama Kabinet Indonesia Bersatu.

Sejak awal pemerintahannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan 

pengangguran serta pemberantasan KKN yang ia canangkan dalam program 100 hari pertama pemerintahannya. Program pengentasan kemiskinan berkaitan 

langsung dengan upaya pemerataan dan pengurangan kesenjangan serta peningkatan pembangunan terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal. Salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah bantuan langsung tunai (BLT). Pada tahun 2006, BLT dianggarkan sebesar Rp18,8 triliun untuk 19,1 juta 

keluarga. Tahun 2007 dilakukan BLT bersyarat bagi 500 ribu rumah tangga miskin di 7 propinsi, 51 kabupaten, dan 348 kecamatan. Bantuan tersebut meliputi bantuan tetap, pendidikan, kesehatan dengan rata-rata bantuan per rumah tangga sebesar Rp 1.390.000 (Suasta, 2013: 31-33).

Selain memfokuskan pada manusia dan rumah tangganya, program pengentasan kemiskinan juga berupaya untuk memperbaiki fisik lingkungan dan prasarananya seperti gedung sekolah, fasilitas kesehatan, jalan, air bersih, 

dan lain-lain. Program 100 hari pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga memberikan prioritas pada peninjauan kembali RAPBN 2005, menetapkan langkah penegakkan hukum, langkah awal penyelesaian konflik di Aceh dan Papua, stimulasi ekonomi nasional, dan meletakkan fondasi yang efektif untuk pendidikan nasional (Gonggong & Asy’arie, 2005: 243)

Masa kepresidenan Yudhoyono juga ditandai dengan bencana menyebabkan beberapa orang menyebut Yudhoyono sebagai 'Presiden bencana'. Bencana alam yang paling terkenal adalah tsunami mengerikan di Aceh yang menewaskan lebih dari 200.000 orang di Aceh pada tahun 2004. Bencana-bencana lainnya adalah gempa bumi di Bantul (Daerah Istimewa Jogjakarta) pada tahun 2006 yang menewaskan 6.000 orang, semburan lumpur di Sidoarjo (yang merusak ratusan hektar di Jawa Timur dan menyebabkan evakuasi ribuan orang), sejumlah banjir di Jakarta yang memicu evakuasi sekitar setengah juta orang pada tahun 2007 dan, terakhir, letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 yang menewaskan 353 orang dan menyebabkan evakuasi 350.000 orang.

Prestasi baik dari pemerintahan Yudhoyono berhubungan dengan fundamental makroekonomi: utang luar negeri Indonesia menurun secara mengesankan, cadangan devisa meningkat dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahunan solid. Fundamental-fundamental ini kuat - didukung oleh boom komoditas pada tahun 2000-an dan meningkatnya daya beli secara cepat - membuat Indonesia berhasil melalui krisis global 2008-2009 tanpa masalah yang berarti.

sumber : buku paket Sejarah Indonesia kelas 12 dan https://www.indonesia-investments.com/id/culture/politics/reformation/susilo-bambang-yudhoyono/item7596?

-         Berhasil menurunkan dolar

Selama masa pemerintahannya, Habibie berhasil menurunkan harga dolar hingga menyentuh RP 6.700/dolar pada bulan juni 1999. Padahal tahun sebelumnya dolar menyentuh Rp15.000/dolar.

-         Memimpin pembuatan pesawat N-250 Gatot Kaca

 Dengan latar belakangnya, BJ Habibie memimpin langsung pembuatan pesawat N-250 Gatot Kaca sebagai pesawat dari Indonesia. Bahkan pesawat ini berhasil melewati Dutch Roll

-         Mendapat banyak penghargaan internasional

Keberhasilan BJ Habibie dalam menemukanTeori crack membuat teorinya diakui oleh dunia internasional bahkan mendapat penghargaan dari Award von Karman. Beliau bahkan dijuluki “Mr. Crack” atas temuan teorinya. Belau juga mendapatkan Doktor di jerman dengan predikat Summa 🤬 Laude, bahkan perguruan tinggi ITB memberikan penghargaan tertinggi yaitu Ganesha Praja Manggal Bhakti Kencana

 

Sumber : Internet, Buku Paket Sejarah Indonesia Kelas 12 hal. 160

Pelantikan B.J. Habibie sebagai presiden secara tidak langsung menyebabkan kondisi sebagai berikut.

1. Ketegangan politik menurun.

2. Desakan untuk memberlakukan demokratisasi dalam sistem politik makin kuat.

3. Muncul desakan untuk mengadakan pemilu guna memilih anggota legislatif.

4. Desakan untuk mengusut berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi pada masa Orde Baru makin kuat. 

Beberapa saat setelah pelantikan Presiden B.J. Habibie, MPR memberi mandat kepada Presiden B.J. Habibie untuk memimpin pemerintahan transisi, melaksanakan agenda reformasi secara menyeluruh dan mendasar, serta sesegera mungkin menyelesaikan kemelut yang sedang terjadi.

Sumber : LKS Sejarah Indonesia Intan Pariwara

 

 

 

 

 

                                                                                    

Jokowi menempatkan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Meskipun Prabowo adalah rival Jokowi dalam pemilihan presiden tahun 2019, langkah ini bertujuan meredam tensi politik yang terjadi.

Pemerintah dan DPR melakukan revisi terhadap UU No 30 Tahun 2002, meskipun mendapat kritikan dari berbagai pihak, revisi UU ini disahkan pada 17 september 2019, kemudian ditetapkan UU No 19 tahun 2019.

pemerintah membuka investasi di sektor manufaktur dan investasi di kawasan industri tau kawasan ekonomi khusus (KEK). Salah satu keputusan penting lain yang diambil Jokowi adalah rencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, salah satu tujuan pemindahan ibu kota adalah pemerataan ekonomi. Presiden Jokowi ingin membangun pusat pemerintahan baru yang terkoneksi dengan pusat ekonomi.

Salah satu upaya peningkatan memperbaiki kondisi sosial adalah menghapus rekrutmen tenaga honorer dalam instansi pemerintahan. 

Dalam bidang pendidikan pemerintah berencana akan menghapus Ujian Nasional pada tahun 2021, tetapi karena adanya Covid-19 penghapusan Ujian Nasional dilaksanakan setaun lebih awal pada 2020. Selanjutnya pemerintah akan menentukan skema baru sebagai penentu jenjang kelulusan akhir sekolah.

Shafira Yuanita
XII IPA 3
32

Pemisahan ini dilakukan agar kepolisian lebih focus sebagai pelayan masyarakat dalam bidang keamanan. Selain itu, pemisahan tersebut bertujuan melakukan reformasi ABRI sebagai penjaga keamanan.

Pada 17 Januari 2000 Presiden Abdurrahman Wahid menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 mengenai pemilihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu. Melalui peraturan tersebut, pemerintah Indonesia secara resmi mengakui agama Konghucu sebagai salah satu agama di Indonesia.

Presiden Abdurrahman Wahid meneruskan kebijakan Presiden B.J. Habibie dalam bidang pers. Kebijakan tersebut terlihat dari adanya penghapusan Departemen Penerangan yang dianggap menghalangi kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Dalam menghadapi tuntutan mengenai pelaksanaan referendum Irian Jaya, Presiden Abdurrahman Wahid menghendaki bentuk otonomi daerah. Untuk mengatasi permasalahan ini, beliau berangkat ke Jayapura untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin lokal serta masyarakat Irian Jaya. Presiden Aburrahman Wahid memutuskan mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua.

Presiden Abdurrahman Wahid melakukan diplomasi ke luar negeri secara intensif. Pada tiga bulan masa pemerintahannya, hampir semua mitra ekonomi Indonesia di empat benua telah dikunjungi. Kunjungan tersebut membawa dampak positif bagi Negara, yaitu memulihkan perekonomian dan mendorong aliran investasi ke Indonesia.

Nama : Bintang Putra Utama
Kelas : XII IPA 3
Presensi : 07

Sumber : LKS Intan Pariwara Sejarah Indonesia kelas XII