Makna demokrasi berketuhanan yang maha esa yaitu seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asasi,konsisten atau sesuai dengan nilai' dan kaidah dasar ketuhanan yang maha esa

Dalam demokrasi Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan adil di bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Prinsip ini juga menegaskan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak dasar setiap individu.

Ahmad komarudin

sabrina

Makna pilar demokrasi pengadilan yang merdeka terletak pada prinsip-prinsip yang mendukung keadilan dan integritas sistem peradilan.

1. musyawarah dalam pengambilan keputusan

2. partisipasi dalam pemilihan umum

3. aksi sosial dan unjuk rasa

4. kegiatan gotong royong

5. diskusi publik dan forum warga

sabrina

•Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa

•Demokrasi dengan kecerdasan

•Demokrasi yang berkedaulatan rakyat

•Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara

•Demokrasi dengan hak asasi manusia

•Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka

Khofiyatu rahmah & Mu'allim basyri

●Dalam suatu negara antara hukum, demokrasi

dan hak asasi manusia merupakan suatu

bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu

sama lainnya. Sebab tanpa adanya dari satu

bagian tersebut maka negara akan mengalami

ketimpangan, adanya otoriter serta

kediktatoran dalam menyelenggarakan suatu

negara. Untuk itu implementasinya perlu

kearifan dari setiap komponen bangsa.

Demonstrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) adalah demonstrasi yang dilakukan dengan menghormati dan melindungi hak-hak yang melekat pada manusia. 

Di Indonesia, demonstrasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang ini merupakan bukti bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak legal warga negara yang diakui sebagai bagian dari HAM. 

>Pemilihan umum

>Musyawarah desa

>Kebebasan berpendapat di media sosial

>Lembaga swadaya masyarakat

>Referendum atau konsultasi publik

>Aspirasi melalui wakil rakyat

>Demontrasi dan aksi protes yang damai

1. kedaulatan rakyat

2. keadilan sosial

3. hukum yang berkeadilan

4. partisipasi masyarakat

5. hak asasi manusia

6. pembangun berkelanjutan

sabrina

•Campur tangan dari pemerintah atau partai politik

•korupsi

•kurangnya sumber daya

•keterbatasan akses

•stereotip dan diskriminasi

•kurangnya pendidikan

•tekanan media publik

1.ketimbangan ekonomi dan sosial

2.korupsi dan penyalahgunaan kekuasan

3.diskriminasi dan ketidakadilan hukum

4.keterbatasan partisipasi masyarakat

Naila

Contoh penerapannya adalah

1. Pancasila sebagai Dasar Negara

2. Kebebasan Beragama

3. Partisipasi Masyarakat

4. Keadilan Sosial

5. Etika dalam Berpolitik

Pemilihan umum

Partisipasi dalam pemerintahan lokal

Kebebasan berbicara dan berkumpul

Hak untuk mengajukan petisi

Kerja sama dalam pengambilan keputusan

Kegiatan kemasyarakatan

Beberapa contoh demonstrasi yang menjunjung tinggi HAM di Indonesia, antara lain:

Demonstrasi mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada 12 Februari 2024. Dalam demonstrasi ini, mahasiswa menuntut pemerintah untuk menghentikan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) serta menjunjung tinggi HAM. 

1. Politik uang

2. Ketimpangan ekonomi dan distribusi sumber daya yang tidak merata

3. Penegakan Hukum yang tidak adil dan korupsi

4. Rendah nya kesadaran politik

5. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

6. Kerusakan lingkungan

7. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

sabrina

Relevansi pilar demokrasi pengadilan yang merdeka sangat penting dalam konteks pembangunan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.

Berikut beberapa poin nya

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia

2. Menjaga Supremasi Hukum

3. Meningkatkan Kepercayaan Publik

4. Mendorong Akuntabilitas

5. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa

6. Pembangunan Demokrasi yang Sehat

Akses informasi dan pendidikan politik yang tidak setara: Studi BPS pada tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat literasi politik di Indonesia masih rendah.

Pelanggaran HAM: Banyaknya tindakan pelanggaran HAM di Indonesia.

Minimnya pelibatan aspirasi publik: Aspirasi publik terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) belum banyak dilibatkan.

UU ITE yang menyulitkan pejuang HAM: UU ITE dianggap menyulitkan pejuang HAM.

Perpu yang tidak dilandaskan kajian objektif: Beberapa Perpu diterbitkan tanpa kajian yang objektif.

Politikus memanfaatkan isu-isu SARA: Politikus memanfaatkan isu-isu SARA untuk menyerang lawan politiknya.

Fenomena anti Pancasila: Fenomena anti Pancasila terjadi di kalangan aparat sipil negara (ASN) dan publik.

Penurunan dukungan terhadap Pancasila: Dukungan publik terhadap Pancasila mengalami penurunan dari 85,2% pada tahun 2005 menjadi 75,3% pada tahun 2018.

1.mendorong partisipasi warga dalam proses demokrasi

2.penegakan keadilan hukum

3.pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi

4.peningkatan kesetaraan dan induksi sosial

2. Politik Identitas

3. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

4. Diskriminasi dan Ketidakadilan

5. Kurangnya Pendidikan Politik

Salah satu tantangan dalam demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat adalah ketidak setaraan akses informasi dan pendidikan politik di seluruh lapisan masyarakat

Beberapa masalah yang menghambat demokrasi kedaulatan rakyat di Indonesia antara lain

1.Politik uang

2.korupsi di lingkungan pemerintah

3.keterbatasan partisipasi politik

4.politik Identitas

5.dominasi elite politik

6.kurang nya transparasi dalam pembuatan kebijakan

7.penggunaan hukum untuk membungkam kritik

8.lemah nya penegakan hukum

Relevansi pilar antara lain:

1. Pembangunan Karakter Bangsa

2. Persatuan di Tengah Perbedaan

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

4. Keadilan Sosial

5. Etika dalam Berpolitik

Demokrasi yang kuat memerlukan negara hukum

Hukum memiliki peran penting dalam negara demokrasi

Negara hukum berbeda dengan negara hukum di barat

Dinamika demokrasi dan hukum akan selalu ada

1.Pemilu dan Representasi Politik

2.Kebebasan berpendapat dan berpartisipasi

3.Tantangan demokrasi

4.Peran lembaga negara

1. Populisme

2. Kelemahan dalam Penegakan Hukum

3. Polarisasi Politik

4. Keterbatasan Pendidikan dan Partisipasi Politik

5. Ketidaksetaraan Ekonomi

6. Penggunaan Teknologi

7. Krisis Keamanan dan Terorisme

8. Mayoritas yang Menekan Minoritas

Meskipun demokrasi menjunjung tinggi HAM, tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa proses demokratis tidak selalu menjamin hak-hak tersebut terlindungi tanpa pengawasan, reformasi, dan keterlibatan aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

1. Kedaulatan Rakyat

2. Kebebasan Berpendapat dan Berserikat

3. Supremasi Hukum

4. Transparansi dan Akuntabilitas

5. Perlindungan Minoritas

6. Partisipasi Aktif Warga Negara

7. Pencegahan Otoritarianisme

8. Komitmen Internasional