Setelah tiba di lokasi sekitar pukul 11.00, para jurnalis mulai dihadang oleh dua petugas keamanan berseragam hitam dengan tulisan "brimob" di punggung. Brimob ini secara sewenang-wenang melarang para jurnalis untuk masuk. Meskipun adanya intervensi dari petugas KLH yang memungkinkan mereka untuk masuk, mereka tetap dikawal secara ketat dan dibatasi ruang untuk pengambilan gambar dan wawancara narasumber.

Puncak konflik itu terjadi pada saat para jurnalis mau meninggalkan lokasi. Mereka secara tiba-tiba dikepung, diintimidasi, bahkan dikeroyok oleh sekelompok orang yang diduga aparat keamanan yang sama. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum ini menyebabkan seorang jurnalis dari Tribun Banten dan dua staf Humas KLH mengalami luka berat.

Tindakan tersebut menunjukkan serangan terhadap kebebasan pers yang di mana hal itu tidak hanya melibatkan kekerasan fisik, tetapi juga menjadi salah satu usaha yang terkoordinasi untuk menghalangi kinerja jurnalis.

Penegakan Hukum yang Tegas: Kapolri dan Kapolda Banten harus segera mengusut tuntas kasus ini secara transparan, dengan menindak pelaku kekerasan tanpa kompromi, terutama aparat yang terlibat. Negara harus memastikan bahwa tidak ada impunitas bagi pelaku kekerasan.

Menurut kelompok kami, dengan adanya kasus kekerasan kepada jurnalis seperti solusinya adalah melibatkan beberapa lembaga dan kepolisian:

1. Langkah Segera:

•Polri: Bentuk tim investigasi independen dan umumkan hasil awal dalam waktu 30 hari.

•LPSK: Berikan perlindungan fisik dan psikologis kepada korban.

•Organisasi Pers (AJI, IJTI, PWI, KKJ): Dokumentasikan bukti, laporkan ke publik, dan dampingi korban.

•Komnas HAM: Turun langsung melakukan fact-finding mission untuk memastikan tidak ada impunitas.

2. Langkah Menengah:

•Pemerintah Daerah Banten: Lakukan evaluasi izin perusahaan (PT GRS), khususnya soal

kepatuhan terhadap HAM dan lingkungan.

•Perusahaan (PT GRS): Wajib buka data siapa yang mengerahkan aparat keamanan, dan bertanggung jawab terhadap kerugian korban.

•DPR Komisi III dan IX: Gelar rapat dengar pendapat dengan Polri dan Kemenkominfo terkait perlindungan pers.

•LSM HAM: Kampanye publik untuk mendesak proses hukum berjalan transparan (misalnya lewat petisi, konferensi pers, dan laporan periodik).

3. Langkah Jangka Panjang:

•Pemerintah Pusat: Revisi regulasi untuk memperkuat perlindungan jurnalis, misalnya menambah sanksi hukum terhadap penghalangan kerja pers.

•Polri: Masukkan kurikulum perlindungan HAM dan kebebasan pers dalam pendidikan akademi kepolisian.

•Dewan Pers: Susun protokol darurat bagi jurnalis ketika meliput isu sensitif, termasuk mekanisme pelaporan cepat jika mendapat intimidasi.

•Amnesty International & LSM Internasional: Monitor kasus ini dan dorong Indonesia mematuhi standar internasional tentang kebebasan pers.

tujuan akhirnya adalah keadilan bagi korban, pertanggungjawaban aparat, perubahan sistem keamanan, dan penguatan kemerdekaan pers di Indonesia.

-Aparat yang malah ikut serta dalam pembungkaman: Kekerasan yang melibatkan aparat keamanan ini justru menunjukkan adanya upaya dari pihak berseragam tersebut untuk menutup-nutupi informasi yang dapat merugikan kepentingan politik atau ekonomi, dengan membungkam jurnalis yang meliputnya