1. Perjanjian Konsensuil

Perjanjian yang dianggap sah kalau sudah ada consensus diantara para pihak yang membuat. Perjanjian semacam ini untuk sahnya tidak memerlukan bentuk tertentu. 

2. Perjanjian Formil

Suatu perjanjian yang harus diadakan dengan bentuk tertentu, seperti harus dibuat dengan akta notariil. Jadi perjanjian semacam ini baru dianggap sah jika dibuat dengan akta notaris dan tanpa itu maka perjanjian dianggap tidak pernah ada

Didalam KUHPerdata, tidak disebut secara sistematis tentang bentuk kontrak. Namun apabila kita menelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata maka kontrak menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Kontrak Lisan.

Kontrak Lisan adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak (Pasal 1320 KUHPerdata).

2. Kontrak Tertulis.

Kontrak tertulis merupakan kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan. Hal ini dapat kita lihat pada perjanjian hibah yang harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerdata).

#Kontrak Menurut Namanya
Penggolongan kontrak menurut namanya diatur pada pasal 1319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dalam pasal ini disebutkan bahwa ada dua macam kontrak yaitu kontrak bernama (nominaat) dan kontrak tidak bernama (innominaat).
       Kontrak bernama adalah kontrak yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Adapun yang termasuk ke dalam kontrak bernama adalah:
1. Jual-beli
2. Tukar-menukar
3. Sewa-menyewa
4 Hibah
5  Penitipan barang
6 Pinjam pakai
7 Pinjam-meminjam
8 Pemberian kuasa
9 Penanggungan hutang
10. Perdamaian, dan lain sebagainya

Sementara kontrak tidak bernama adalah kontrak yang tumbuh dalam masyarakat itu sendiri. Adapun yang termasuk ke dalam kontrak ini adalah warabala, joint venture, kontrak karya dan sebagainya.