Pokoknya belajar PPKN itu the best ,seruu ,dan yapp ibu guru nya jga cantik dan baikk,kalau menjelaskan materi pasti aku mudah memahami

UUD negara republik indonesia tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di republik indonesia. UUD 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara indonesia , yaitu pancasila , yang di sebutkan secara gamblang dalam pembukaan UUD 1945

Perundang-undangan adalah sistem peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif untuk mengatur masyarakat dan negara. Berikut adalah beberapa poin penting tentang perundang-undangan:

1. *Fungsi*: Mengatur dan melindungi hak-hak warga negara, serta menentukan kewajiban dan sanksi.

2. *Sumber*: Berasal dari lembaga legislatif, seperti parlemen atau dewan perwakilan rakyat.

3. *Jenis*: Termasuk konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya.

4. *Tujuan*: Menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan masyarakat.

Perundang-undangan berperan penting dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial, serta melindungi hak-hak individu dan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, istilah perundang-undangan mencakup:

1. Proses → kegiatan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan aturan hukum.

2. Produk hukum → hasil yang berupa norma hukum tertulis, misalnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan seterusnya.

Jadi, perundang-undangan bisa diartikan sebagai aturan hukum tertulis yang dibentuk secara resmi dan berlaku mengikat, sekaligus proses pembentukannya.

UUD negara republik indonesia tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di republik indonesia. UUD 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara indonesia , yaitu pancasila , yang di sebutkan secara gamblang dalam pembukaan UUD 1945

Tujuan dan Prinsip

• Pancasila sebagai Sumber Hukum:Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sehingga semua peraturan perundang-undangan harus bersumber dan berpedoman pada Pancasila. 

• Asas-Asas Pembentukan Peraturan:Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memuat asas-asas Pancasila, yang meliputi

Tujuan dan Prinsip

• Pancasila sebagai Sumber Hukum:Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sehingga semua peraturan perundang-undangan harus bersumber dan berpedoman pada Pancasila. 

• Asas-Asas Pembentukan Peraturan:Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memuat asas-asas Pancasila, yang meliputi:

Perundang-undangan adalah suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif untuk mengatur masyarakat dan negara. Berikut beberapa kesimpulan tentang perundang-undangan: Perundang-undangan berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengontrol masyarakat, serta melindungi hak-hak dan kepentingan individu dan masyarakat Perundang-undangan merupakan salah satu sumber hukum yang penting, selain hukum adat, hukum agama, dan hukum internasional. Perundang-undangan memiliki tingkatan yang berbeda-beda, mulai dari Undang-Undang Dasar (UUD) hingga peraturan daerah dan peraturan lainnya.

Proses pembuatan perundang-undangan melibatkan lembaga legislatif dan eksekutif, serta memerlukan partisipasi masyarakat dan proses diskusi yang transparan. Perundang-undangan sangat penting dalam menjaga ketertiban dan kestabilan masyarakat, serta melindungi hak-hak dan kepentingan individu dan masyarakat.

Dalam keseluruhan, perundang-undangan memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan negara, dan perlu dibuat dan dilaksanakan dengan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Perundang-undangan adalah seluruh aturan hukum yang disusun dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang memiliki kewenangan, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, maupun pemerintah daerah. Perundang-undangan berfungsi sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar tercipta ketertiban, keadilan, serta kepastian hukum.

Perundang-undangan tidak hanya berbentuk Undang-Undang (UU) saja, tetapi juga mencakup berbagai peraturan lain, seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda), dan sebagainya. Semua peraturan ini tersusun secara berjenjang, artinya ada aturan yang lebih tinggi dan ada aturan yang lebih rendah. Aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Tujuan dari adanya perundang-undangan adalah untuk mengatur hak dan kewajiban masyarakat, melindungi kepentingan umum, menjaga ketertiban sosial, serta menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan masalah atau perselisihan. Dengan adanya perundang-undangan, setiap orang dapat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga kehidupan bersama bisa berjalan lebih aman, teratur, dan adil.

- Hierarki peraturan perundang-undangan:

1. UUD 1945

2. Ketetapan MPR

3. Undang-Undang

4. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Presiden

6. Peraturan Daerah

- Fungsi perundang-undangan:

- Mengatur masyarakat

- Melindungi hak-hak warga negara

- Menjamin ketertiban dan keamanan

- Jenis peraturan perundang-undangan:

- Peraturan perundang-undangan nasional

- Peraturan perundang-undangan daerah

Perluasan dan penjelasan lebih lanjut bisa dibahas sesuai kebutuhan.

Lalu pasal 7 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang sejarah pembentukan undang-undang negara Republik Indonesia 1945

Penyusunan rancangan UUD dilakukan secara bertahap oleh badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan atau BPUPKI

Sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan di tanggal 28 Mei hingga 1 Juni proses perubahan UUD NRI 1945 undang-undang dasar dapat diagendakan dalam sidang majelis permusyawaratan rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan proses penyusunannya tingkat 1 pembahasan oleh badan pekerja majelis terhadap bahan-bahan yang masuk dan hasil daripada pembahasan tersebut merupakan rancangan ketetapan atau keputusan majelis sebagai bahan pokok pembicaraan tingkat 2

Lalu pasal 7 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang sejarah pembentukan undang-undang negara Republik Indonesia 1945

Penyusunan rancangan UUD dilakukan secara bertahap oleh badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan atau BPUPKI

Sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan di tanggal 28 Mei hingga 1 Juni proses perubahan UUD NRI 1945 undang-undang dasar dapat diagendakan dalam sidang majelis permusyawaratan rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan proses penyusunannya tingkat 1 pembahasan oleh badan pekerja majelis terhadap bahan-bahan yang masuk dan hasil daripada pembahasan tersebut merupakan rancangan ketetapan atau keputusan majelis sebagai bahan pokok pembicaraan tingkat 2

Contoh jenis-jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu:

•Undang-Undang Dasar (UUD)

•Undang-Undang (UU)

•Peraturan Pemerintah Pengganti •Undang-Undang (Perppu)

•Peraturan Pemerintah (PP)

•Peraturan Presiden (Perpres)

•Peraturan Daerah (Perda)

Undang-Undang adalah jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan ini memuat norma hukum yang mengikat secara umum, mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta menentukan hak dan kewajiban warga negara. 

Tujuan Undang-Undang

Tujuan utama undang-undang dalam suatu negara adalah:

1. Mengatur Kehidupan Masyarakat:

   Memberikan aturan main bagi masyarakat agar kehidupan bersama dapat berjalan dengan tertib dan teratur. 

2. Mewujudkan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum:

   Menjamin bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang adil dan hukum yang jelas dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 

3. Membatasi Kekuasaan:

   Menjadi pembatas bagi kekuasaan pemerintah sehingga tidak disalahgunakan. 

4. Mendorong Pembaharuan Masyarakat:

   Berfungsi sebagai alat untuk melakukan perubahan dan perbaikan dalam masyarakat. 

Perundang-undangan mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, dan peraturan dari lembaga lain yang berwenang. Fungsinya adalah sebagai landasan hukum bagi negara dalam menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat, serta sebagai pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara .

Peraturan perundang-undangan memiliki sifat mengikat secara umum dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara. Jika tidak mematuhi, maka akan mendapatkan hukuman .

Dalam konteks Indonesia, istilah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022).

Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Menurut Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 jo. UU 13/2022, urutannya adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

– Sebagai hukum tertinggi di Indonesia.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)

– Hanya yang masih berlaku dan bersifat mengatur hal-hal fundamental.

3. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

– UU dibentuk DPR bersama Presiden.

– Perppu ditetapkan Presiden dalam keadaan genting, dan harus mendapat persetujuan DPR.

4. Peraturan Pemerintah (PP)

– Dibentuk Presiden untuk melaksanakan UU secara teknis.

5. Peraturan Presiden (Perpres)

– Dibentuk Presiden untuk melaksanakan perintah UU/PP atau dalam penyelenggaraan pemerintahan.

6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)

– Dibentuk DPRD Provinsi bersama Gubernur.

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota)

– Dibentuk DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Wali Kota.

Ciri-ciri produk peraturan perundang-undangan:

Bersifat tertulis dan resmi.

Dibentuk oleh lembaga/pejabat berwenang sesuai prosedur.

Bersifat mengikat umum, tidak hanya untuk individu tertentu.

Memiliki sanksi hukum bila dilanggar.

Berjenjang dan berhirarki, sehingga peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi (asas lex superior derogat legi inferiori).

Contoh jenis-jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia:

Undang-Undang Dasar (UUD)

Undang-Undang (UU)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Daerah (Perda)

Perundang-undangan adalah aturan hukum yang ditetapkan oleh lembaga berwenang dalam suatu negara untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Komponen Utama

1. Undang-Undang Dasar: Konstitusi yang menjadi landasan utama.

2. Undang-Undang: Aturan yang dibuat oleh lembaga legislatif.

3. Peraturan Pemerintah: Aturan yang dibuat pemerintah untuk melaksanakan undang-undang.

4. Peraturan Daerah: Aturan yang berlaku di tingkat daerah.

Fungsi

- Mengatur Masyarakat: Memberikan kerangka hukum untuk kehidupan bermasyarakat.

- Melindungi Hak: Melindungi hak dan kewajiban warga negara.

- Menjaga Ketertiban: Menjaga ketertiban dan keamanan.

Contoh di Indonesia

- UUD 1945: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

- UU No. 12/2011: Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Perundang-undangan berperan penting dalam menciptakan tata hukum yang jelas dan tertib dalam suatu negara [1].

*Prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undang

~lex superiori deroget legi inferiori:

peraturan yang lebih rendah

~lex spesialis derogate legi Generali:

Peraturan yang lebih khusus

~lex posteriori derogate legi priori:

Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama.

#Perumusan#

Badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan atau (BPUPKI).

~ Pasal 5 UU 12 tahun 2011~

1 asas-asas pembentukan peraturan perundang-undang yang baik:

2 kejelasan tujuan;

3 kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

4 kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

5 dapat dilaksanakan;

6 kedayagunaan dan kekhasilan;

Tujuh kejelasan rumus; dan

Delapan keterbukaan

UUD NRI

TAHUN 1945

SEJARAH PEMBENTUKAN UUD NRI 1945 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ADALAH KONSTITUSI DAN SUMBER HUKUM TERTINGGI YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA.

*PROSES PERUBAHAN UUD NRI 1945

MENGACU PADA PASAL 37 UUD 1945 WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN TERHADAP UUD 1945 DIMILIKI MAJELIS PERMUSYAWARATAN

RAKYAT.

#TAP(KETETAPAN)MPR

#PERPPU

#PERATURAN-PERATURAN PEMERINTAH (PP)

#PERATURAN PRESIDEN

#PERATURAN DAERAH PROVINSI

#PERATURAN DAERAH./KOTA

UUD NRI 1945 dibentuk melalui sidang BPUPKI tahun 1945 yang merumuskan dasar negara dan rancangan UUD. Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, PPKI pada 18 Agustus 1945 mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia.

ketetapan MPR melalui 4 tingkat. peraturan pemerintah pengganti undang-undang diatur dalam pasal 22 ayat 1 undang-undang dasar 1945. peraturan pemerintah yaitu peraturan yang dibentuk secara mandiri oleh pemerintah dalam bentuk peraturan yang didelegasikan untuk menjalankan undang-undang. peraturan presiden yaitu peraturan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan undang-undang yang lebih tinggi. peraturan daerah provinsi yaitu peraturan yang dibuat oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten kota dengan persetujuan bersama bupati atau walikota

Prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undang

~lex superiori deroget legi inferiori:

peraturan yang lebih rendah

~lex spesialis derogate legi Generali:

Peraturan yang lebih khusus

~lex posteriori derogate legi priori:

Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama.

#Perumusan#

Badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan atau (BPUPKI).

~ Pasal 5 UU 12 tahun 2011~

1 asas-asas pembentukan peraturan perundang-undang yang baik:

2 kejelasan tujuan;

3 kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

4 kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

5 dapat dilaksanakan;

6 kedaya gunaan dan kekhasilan;

Tujuh kejelasan rumus; dan

Delapan keterbukaan

UUD NRI

TAHUN 1945

SEJARAH PEMBENTUKAN UUD NRI 1945 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ADALAH KONSTITUSI DAN SUMBER HUKUM TERTINGGI YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA.

PROSES PERUBAHAN UUD NRI 1945

MENGACU PADA PASAL 37 UUD 1945 WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN TERHADAP UUD 1945 DIMILIKI MAJELIS PERMUSYAWARATAN

RAKYAT.

#TAP(KETETAPAN)MPR

#PERPPU

#PERATURAN-PERATURAN PEMERINTAH (PP)

#PERATURAN PRESIDEN

#PERATURAN DAERAH PROVINSI

#PERATURAN DAERAH./KOTA

Pengertian dan Dasar Hukum

☆ Pengertian: Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum, mengikat secara umum, dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditentukan.

☆ Landasan Hukum: Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Asas-Asas Pembentukan

Agar peraturan perundang-undangan berjalan baik, pembentukannya harus mematuhi beberapa asas:

• Kejelasan Tujuan: Setiap peraturan harus memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai.

• Kelembagaan/Pejabat yang Tepat: Pejabat atau lembaga yang membentuk harus sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan.

• Kesesuaian Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan: Isi peraturan harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh menyimpang dari materi muatannya.

• Dapat Dilaksanakan: Peraturan harus dapat dijalankan dan diterapkan secara realistis.

• Daya Guna dan Kehasilgunaan: Peraturan harus bermanfaat dan memberikan hasil yang diharapkan.

• Kejelasan Rumusan: Bahasa dan susunan peraturan harus jelas dan tidak menimbulkan multitafsir.

• Keterbukaan: Proses pembentukan peraturan harus transparan dan dapat diakses publik, serta melibatkan partisipasi masyarakat.

Fungsi dan Materi Muatan

*Fungsi: Peraturan perundang-undangan berfungsi untuk mencegah ketimpangan, mengurangi dampak negatif aktivitas, mendorong kesetaraan, menjamin keadilan sosial, dan memperlancar koordinasi.

*Materi Muatan: Isi peraturan harus mencerminkan asas-asas penting seperti pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Piramida hukum mengatur peraturan dari yang tertinggi hingga terendah, dengan peraturan yang lebih tinggi menjadi dasar bagi peraturan yang lebih rendah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).

3. Undang-Undang.

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

5. Peraturan Pemerintah.

6. Keputusan Presiden.

7. Peraturan Daerah.

1. Nilai-nilai Pancasila dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari

2. Hak dan kewajiban warga negara

3. Struktur dan fungsi pemerintahan

4. Hukum dan peraturan perundang-undangan

5. Demokrasi dan partisipasi warga negara

6. nasionalisme dan patriotisme

7. ⁠hak asasi manusia (ham)

8. ⁠kewarganegaraan dan identitas nasionalisme

UUD NRI 1945

Mengacu pada pasal 37 UUD 1945, wewenang untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945 dimiliki majelis permusyawaratan rakyat seperti yang telah dilakukan oleh lembaga ini sebanyak empat kali, adapun tata cara perubahan UUD NRI tahun 1945 adalah:

1. usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar dapat diagendakan dalam sidang majelis permusyawaratan rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota majelis permusyawaratan rakyat.

2. setiap usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang di usulkan untuk diubah beserta alasannya.

3. untuk mengubah pasal-pasal undang-undang dasar, sidang majelis permusyawaratan rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 4/3

   dari jumalah anggota permusyawaratan rakyat.

TAP(KETETAPAN)MPR

perubahan UUD 1945,

MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum berupa tap MPR yang bersifat mengakur melainkan MPR hanya bisa mengeluarkan tap MPR yang bersifat beschikking

PROSES PENYUSUNAN

tingkat l

(pembahasan oleh Badan pekerja majelis terhadap bahan bahan yang masuk dan hasil dari pada pembahasan tersebut merupakan rancangan ketetapan /keputusan majelis sebagai bahan pokok pembicaraan tingkat ll

Saya juga mengetahui beberapa pasal 7 UU nomor 12 tahun 2011 mengatur jenis dan hierarki sbg brkt.

• UUD negara Republik Indonesia tahun 1945

• Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat

  Pasal 5 UU tahun 2011

• Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik

• Kejelasan tujuan

  Saya juga sudah mengetahui pengubahan terhadap UUD 1945 dimiliki majelis permusyawaratan rakyat , seperti yang telah dilakukan oleh lembaga ini sebanyak 4 kali ,

• Tingkat 1 : pembahasan oleh badan pekerja majelis

• Tingkat 2 : pembahasan oleh rapat paripurna majelis

• Tingkat 3 : pembahasan oleh komisi atau panitia ad hoc majelis

• Tingkat 4 : pengambilan keputusan oleh rapat paripurna majelis

•peraturan perundang undangan

•pasal pasal undang undang

•prinsip prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan

•bpupki

Pengertian perundangan undangan itu adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan di bentuk atau di tetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang di tentukan dlm peraturan perundangan undangan.

Oh iya ada juga UUD NRI tahun 1945 sejarah pembentukan MPR serta perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) dan banyak lagi pokoknya blajar PPkn benar benar asik dan seperti mengasah otak gitu apa lagi kemarin kamu satu kelas sempat bermain game tentang perundangan undangan pokok nya kemarin itu asik banget deh

Produk peraturan perundang-undangan

UUD NRI thn 1945

Pancasila adalah dasar negara

TAPI (ketetapan) MPR

PERPPU (peraturan pemerintah pengganti undang-undang)

Peraturan pemerintah (PP)

Peraturan presiden

Peraturan daerah provinsi

Peraturan daerah KAB. /kota

Undang-undang adalah peraturan yang menjadi dasar negara. Peraturan tertulis yang memuat norma dan hukum dalam suatu negara seperti Indonesia.

Pancasila adalah dasar negara dan dasar negara dengan mengacu pada rumusan Pancasila yang digagas oleh seokarno.

Pasal 7 uu nomor 12 thun 2011

-undang undang negara republik indonesia tahun 1945

-ketetapan majelis permusyawaratan rakyat

-undang undang peraturan pemerintah pengganti undang undang

Pasal 5 uu 12 tahun 2011

-asas pembentukan peraturan perundang undangan

-kesesuain antara jenis ,hiearki,dan materi muatan

-kejelasan rumus,dan keterbukaan

• hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia piramida hukum mengatur peraturan dari yang tertinggi menjadi dasar bagi peraturan yang lebih rendah

✓ asas-asas pembentukan

°kejelasan tujuan

°kesesuaian jenis

°keterbukaan

°dapat dilaksanakan

°daya guna dan hasil gunaan

°kejelasan rumus

Judul: produk peraturan perundang-undangan pendidikan Pancasila

Undang-undang adalah peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang membuat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang

Pasal 7 UU nomor 12 tahun 2011 mengatur jenis dan hierarki sebagai berikut UUD NRI tahun 1945

Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat

Pasal 5 UU tahun 2011

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik

Kejelasan tujuan

UUD NRI 1945

Mengacu pada pasal 37 UUD 1945 wewenang untuk melakukan pengubahan terhadap UUD 1945 dimiliki majelis permusyawaratan rakyat seperti yang telah dilakukan oleh lembaga ini sebanyak 4 kali

Tingkat 1

Pembahasan oleh badan pekerja majelis

Tingkat 2

Pembahasan oleh rapat paripurna

Tingkat 3

Pembahasan oleh komisi atau panitia ad hoc majelis

Tingkat 4

Pengambilan keputusan oleh rapat paripurna majelis

Pengertian peraturan perundang-undangan yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan di bentuk atau di tetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Dan saya juga menjadi tahu prinsip dalam Hierarki peraturan perundang-undangan dan juga perbedaan nya.

Prinsip nya yaitu:

1. Lex superiori derogat legi inferiori

2. Lex specialis derogat legi general

3. Lex posteriori derogat legi priori

4. Dan peraturan hanya bisa di hapus dengan peraturan yang kedudukannya sederajat atau lebih tinggi.

Dan juga sedikit lainnya

Selain itu, saya juga mengetahui bahwa peraturan perundang-undangan memiliki tingkatan atau hierarki, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi, kemudian diikuti oleh Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah. Hierarki ini sangat penting karena menunjukkan kedudukan dan kekuatan hukum dari setiap peraturan, sehingga tidak boleh ada peraturan di bawahnya yang bertentangan dengan aturan di atasnya.

Dari pembelajaran ini, saya menyadari bahwa peraturan perundang-undangan berfungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Peraturan juga menjadi pedoman dalam menjalankan hak dan kewajiban, baik sebagai warga negara maupun sebagai bagian dari pemerintah. Dengan adanya peraturan yang jelas, masyarakat dapat hidup lebih tertib, hak-hak dapat terlindungi, serta setiap tindakan memiliki dasar hukum yang pasti.

Pada akhirnya, saya memahami bahwa mematuhi peraturan perundang-undangan bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Tanpa adanya peraturan yang ditaati bersama, kehidupan bermasyarakat akan kacau dan sulit mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami, menghormati, dan melaksanakan setiap aturan hukum yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang isinya berupa norma hukum yang mengikat semua orang dan dibuat oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang, sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

Peraturan ini memiliki tingkatan atau hierarki, dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah, yaitu:

1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 

2).Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) 

3).Undang-Undang (UU) atau Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang

(Perppu) 

4).Peraturan Pemerintah (PP) 

5).Peraturan Presiden (Perpres) 

6).Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) 

7).Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab./Kota) 

Setiap peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi .