Beberapa calon presiden sudah mulai diajukan oleh partai politik untuk mengisi kontestasi elektoral pada pemilu yang akan datang. Setiap pasangan calon siap bertarung menduduki kursi kekuasaan menggantikan Presiden Jokowi.

Setiap pasangan kandidat menyiapkan berbagai strategi untuk  menghadapi persoalan tersebut. Tentu dengan caranya masing-masing. Namun, apa yang sebetulnya mereka tawarkan? Mengenai strategi yang akan digunakan para kandidat, sebenarnya sudah dibicarakan dalam acara Tiga Bacapres Bicara Gagasan oleh calon Mata Najwa di Universitas Gadjah Mada pada September 2023. Namun, solusi dari masing-masing bakal calon presiden tersebut, jika diringkaskan dengan satu kata, maka kata yang tepat adalah normatif (Kompas 2019). Hampir seluruh argumen yang diajukan bernuansa people pleaser. Strateginya tidak jauh-jauh dari penguatan lembaga maupun rombak perundang-undangan. Fenomena ke-normatif-an ini bisa dibilang tidak baru, dalam arti cara ‘klasik’ yang diajukan kandidat presiden untuk menyelesaikan persoalan bangsa merupakan sebuah preseden.

Lalu bagaimana solusinya?

Biarkan orang-orang baru yang bisa jadi lebih berkompeten untuk ikut berpartisipasi dalam kontestasi elektoral. Namun, ini menjadi masalah lagi karena orang-orang baru itu tidak memiliki bekal politik berupa elektabilitas, sehingga akan sulit bagi partai-partai populer untuk menjadikannya sebagai kandidat capres.

Lalu, bagaimana lagi?

Turunkan ambang-batas presiden menjadi nol persen. Dengan cara ini, orang-orang yang kompeten tetapi tidak memiliki elektabilitas yang kuat bisa mengikuti kompetisi politik. Melalui cara ini juga, aneka ragam ide dari berbagai orang akan bisa memperkaya diskursus politik, sehingga ide-ide lama yang normatif akan tergeser dengan ide baru yang boleh jadi lebih strategis dan berprospek. 

“Kok partai-partai sekarang ideologinya ga jelas yahh?” Itulah yang saya pikirkan ketika begadang di sepertiga malam. Setelah reformasi, nampaknya kita tidak kembali ke iklim demokrasi liberal seperti tahun 1955. Ragam partai politik yang ada saat ini tidak seperti tahun 55 yang diisi oleh berbagai partai dengan ideologinya masing-masing. Partai sekarang cenderung tidak jelas, dalam arti tidak memiliki basis filsafat politik yang tegas. Entah itu Liberal, Sosialis, Konservatif—-semuanya tunduk di hadapan Pancasila dan UUD 1945 yang katanya ideologi nasional. Kalo memang itu benar adanya, mengapa negara ini punya partai banyak? Kenapa tidak seperti Cina dengan PKC sebagai partai tunggal? Bagi saya, kondisi ini terjadi karena watak partai kita yang malas mengambil sikap. Mereka cenderung bersikap “tengah” demi bisa ber zig-zag kanan kiri mengikuti arah voters. Hal inilah yang membuat budaya politik kita rendah. Kita berpolitik hanya sebagai formalitas untuk mempertahankan predikat demokrasi—-ketimbang berpolitik untuk mengejar ideal-ideal demokrasi. Lalu, gimana caranya agar budaya politik kita maju? Tentu dengan cara memperkaya ideologi pada arena politik nasional. Ditambah lagi ketika ideologi sudah mulai variatif, banyak orang akan terakomodasi, misal: abang-abangan kampus yang “kiri”.