2. Jakob Oetama: Pendiri Kompas Gramedia

3. Ahmad Taufik : Pendiri AJI

4. Andreas Harsono: Ikut mendirikan AJI

5. Karni Ilyas: Membentuk opini publik lewat media TV

6. Atmakusumah Astraatmadja: Salah satu pelopor Undang-undang Pers Tahun 1999

7. Rosihan Anwar: Memperjuangkan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi

- Haura Shofa Hafizhah 210610250027

- Ibnu Tsaqib Athaillah 210610250035

- Gyanendra 210610250039

Dari pemikiran ini, lahirlah gerakan Reformasi 1998 yang dipelopori oleh para mahasiswa dan masyarakat luas yang pada akhirnya menjatuhkan rezim Soeharto. Gerakan ini pun membuka ruang bagi kebebasan politik juga pers, serta tumbuhnya partai-partai politik yang baru. Selain itu, lahir juga gerakan-gerakan sosial yang baru, yang terfokus pada hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan keadilan sosial, sehingga memperkuat dinamika politik dan sosial Indonesia yang lebih beragam dan terbuka.

TITIK BALIK

Munculnya UU Pers No.40 tahun 1999: undang-undang yang mengganti UU lama, mengganti SIUPP, mengurangi campur tangan pemerintah dalam penerbitan pers

Kemunculan media baru dan liberalisasi: Banyak media baru bermunculan, lebih beragam dalam bentuk dan kepemilikan. Pemilik modal lebih bebas memasuki bisnis media.

1. Sosial dan Ekonomi, pasca orde baru membuat masyarakat lebih terbuka dalam menyampaikan aspirasi dan informasi melalui media, ditambah tumbuhnya organisasi sipil serta hadirnya media digital yang menjadi terobosan baru dalam dunia komunikasi pada saat itu. Perkembangan Pers pasca orde baru juga dikaitkan dengan krisis moneter yang terjadi pada 1997–1998, krisis moneter mendorong masyarakat sipil khususnya pelaku di bidang kejurnalistikan bertransformasi menjadi industri bisnis demi kelangsungan organisasi mereka agar tetap bertahan digempuran krisis ekonomi, dengan masuknya investor yang mendukung sektor kejurnalistikan, ada hal lain yang juga terjadi, yaitu simbiosis mutualisme tetapi hal itu membuat terbentuknya konglomerasi media yaitu tujuan redaksi kerap terpengaruh kepentingan pemilik modal.

2. Politik, pasca orde baru presiden B.J Habibie membuat kebijakan baru yaitu membuka kebebasan berpartai, sistem multipartai dan pemilu demokratis membuat pers semakin berkembang pesat karena pers sendiri berperan sebagai pengawas kekuasaan dan dijadikan alat kampanye untuk membuat opini publik ataupun membentuk narasi yang menguntungkan suatu partai dalam kepentingan politik tertentu.

3. Hukum, Presiden B.J Habibie dan DPR RI membuat suatu undang undang baru yaitu, UU No. 40 Tahun 1999 yang menjamin kebebasan pers serta menghapus pembredelan jurnalis, sementara Dewan Pers diperbaharui karena ketika orde baru, Dewan Pers adalah lembaga yang tidak independen karena di bawah kendali pemerintah sehingga sekarang Dewan Pers diperbaharui sebagai lembaga independen, karena 2 faktor diatas membuat perkembangan kejurnalistikan pada masa pasca orde baru mengalami peningkatan signifikan karena para jurnalis kini punya tempat dan uu yang mendukung mereka.

4. Masyarakat, pada pasca orde baru publik menjadi lebih kritis terhadap isu politik, korupsi, dan HAM karena pada masa orde baru masyarakat itu dibungkam tetapi sekarang masyarakat sudah mendapatkan kebebasan dalam menyampaikan saran & kritik, sehingga hal ini yang menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat menjadi pelaku dalam kejurnalistikan.