Presiden BJ Habibie

21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999

Mendirikan Kabinet Reformasi Pembangunan

Kebijakan:

• Amandemen UUD 1946-1.

• Membatasi masa jabatan presiden menjadi 2 periode.

• Mengganti paket UU politik tahun 1985 menjadi lebih demokratis:

  1. UU No. 2 tahun 1999: mengenai partai politik.

  2. UU No. 3 tahun 1999: mengenai pemilihan umum.

  3. UU No. 7 tahun 1999: mengenai DPR MPR.

• Kebebasan pers di Indonesia.

• Mengenai Dwi Fungsi ABRI:

  1. Mengurangi jumlah anggota fraksi ABRI di DPR dari 75 anggota menjadi 38 anggota.

  2. Instruksi Presiden (INPRES) No. 2 tahun 1999: mengenai pemisahan Kepolisian NKRI dari Tentara Nasional Indonesia NKRI.

  3. Membebaskan tahanan politik: Letkol Latief, Xanana Gusmao, Sri Bintang Pamungkas, Muchtar Pakpahan.

• Upaya mengatasi krisis ekonomi:

  1. Rekonsturksi ekonomi RI.

  2. Likuidasi bank bermasalah.

  3. Membentuk BPPN.

  4. Reformasi ekonomi.

  5. Kurs rupiah menguat terhadap dollar AS.

  6. Menggabungkan 4 bank menjadi Bank mandiri (EXIM, BBD, Dagang Negara, Pembangunan indonesia).

• Pemilu 1 reformasi 7 Juni 1999: diikuti oleh partai politik.

  Pemenang: PDIP, Golkar, PKB, dan PAN.

Penyebab turun:

• Timor-Timur lepas dari NKRI.

• Kejadian turunnya B.J. Habibie:

  1. 14 Oktober 1999: Sidang Umum MPR.

  2. B.J. Habibie menyampaikan pidato pertanggung jawaban sebagai Presiden RI.

  3. Sebagian besar anggota MPR menganggap B.J. Habibie tidak mampu menjalankan tugas sebagai Presiden RI.

  4. 20 Oktober 1999: Pidato pertanggungjawaban B.J. Habibie sebagai presiden ditolak oleh MPR dan mengundurkan diri dari pencalonan presiden periode berikutnya.

  5. Di hari yang sama MPR mengadakan rapat paripurna untuk memilih calon presiden berikutnya.

Dari yang saya baca, pada masa reformasi terjadinya banyak penyimpangan seperti kasus pembubaran Departemen sosial dan Departemen Penerangan pada masa Presiden Abdurachman Wahid, lalu perseteruan DPR dan Presiden Abdurachman Wahid, lalu belum maksimalnya penyelesaian masalah pemberantasan KKN, kasus-kasus pelanggaran HAM, terorisme, reformasi birokrasi, pengangguran, pemulihan investasi, kredibilitas aparatur negara, utang domestik, kesehatan dan pendidikan serta kerukunan beragama, dan belum terselesaikan masalah konflik Aceh, Maluku, Papua, Kalimantan Tengah dan ancaman disintegrasi lainnya. Sehingga, secara keseluruhan, teks tersebut menunjukkan bahwa reformasi di Indonesia telah diwarnai oleh berbagai penyimpangan dan tantangan yang masih harus diatasi. Diperlukan upaya yang lebih besar untuk memastikan stabilitas politik, penegakan hukum yang kuat, penyelesaian konflik regional, dan perbaikan dalam pelayanan publik agar tujuan reformasi yang lebih baik dapat dicapai.

pada tanggal 30 Agustus 1999:

Proses Pemungutan suara untuk mengambil keputusan politik yg memengaruhi negara

Tujuan:

Memastikan keinginan masyarakat Timor Timur Otonomi atau Kemerdekaan?

Pada saat itu masyarakat Timor Timur ingin memisahkan diri dari indonesia sejak masa Orde Baru.

Dari hasil itu didapat 78,5% masyrakat Timor Timur memilih kemerdekaan dan pada akhirnya Masyarak Timor Timur pada tanggal 19 Oktober 1999

Penpat saya tentang Refrendum Timor Timur:

Langkah yang penting dalam menjunjung prinsip-prinsip demokrasi dan hak penentuan nasib sendiri bagi penduduk Timor Timur. Referendum tersebut memungkinkan warga Timor Timur untuk menentukan masa depan mereka sendiri, dan hasilnya adalah dukungan yang kuat bagi kemerdekaan Timor Timur. Hal ini merupakan pencapaian yang penting dalam upaya mendukung hak asasi manusia dan perdamaian di wilayah tersebut.

Video ini membahas masa reformasi dan pemerintahan Ibu Megawati. Setelah Abdurrahman Wahid, Megawati diangkat sebagai Presiden RI kelima pada juli 2001. Beliau membentuk Kabinet Gotong-Royong dengan lima agenda utama, termasuk mengatasi masalah ekonomi. Megawati melakukan beberapa perubahan hukum, membentuk KPK dan Mahkamah konstitusi, dan mengeluarkan undang-undang terkait pemilihan umum. Dalam bidang ekonomi, dia berhasil mengatasi krisis dengan pertemuan IMF dan privatisasi BUMN, termasuk penjualan saham indosat. Beliau juga mengambil langkah untuk mempertahankan integritas NKRI dan mengatasi sengketa wilayah. Meskipun awalnya dianggap berhasil, kepercayaan terhadap Megawati mulai menurun saat harga BBM naik dan terkait dengan privatisasi BUMN. Video berakhir dengan pemilu tahun 2004, di mana Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memenangkan pemilihan presiden pada putaran kedua.

Beberapa penyimpangan pada masa orde reformasi :

1. Memusatkan kekuasaan ditangan presiden 

adanya Pemusatan kekuasaan pada Presiden di masa orde baru telah menyebabkan             korupsi merajalela ditambah dengan kolusi dan nepotisme. akibatnya terjadi kesenjangan sosial

yang semakin besar hutang luar negeri yang semakin membesar dan juga terjadinya krisis multidimensi semua lembaga negara yang ada di kendalikan oleh Presiden juga tidak ada rencana suksesi kekuasaan ke Presiden.

2. Menurunnya kualitas birokrasi pada zaman Orde Baru

terjadi penurunan pada kualitas birokrasi yang mengutamakan prinsip Asal bapak senang sehingga banyak mengabaikan prosedur-prosedur yang harusnya diikuti dengan benar. Penyimpangan masa orde baru ini menjadi kesalahan yang sangat fatal Karena tanpa adanya birokrasi yang efektif dapat menghancurkan tatanan suatu negara. Birokrasi Pada masa ini juga kerap dikaitkan dengan korupsi kolusi dan nepotisme dan sudah umum diketahui oleh rakyat.

3. Hak politik dibatasi 

pada masa orde baru lainnya ada batasi hak politik rakyat yang sebenarnya melanggar hak warga negara sebagaimana tercantum pada undang-undang Dasar 1945. Pembatasan ini terlihat pada tiga partai politik yang diizinkan oleh pemerintah yaitu PPP Golkar dan PDIP kondisi ini sangat menyimpang dari UUD.

4. Pembangunan tidak merata

Pemerintah memang telah merencanakan untuk pun di daerah tertentu tetapi di saat yang bersamaan juga tidak dilakukan secara merata sehingga terjadi kesenjangan antara pembangunan di pusat dengan pusat di daerah karena aset berupa dana yang didapatkan dari masing-masing daerah banyak diberikan ke pusat untuk pembangunan hal ini banyak menimbulkan kecemburuan sosial antara lain yang terjadi pada penduduk pribumi dan para pendatang transmigran yang mendapatkan tunjangan cukup besar dari pemerintah.

Pengadaan pesawat Sukhoi tahun 2003, tepatnya di era Presiden Megawati Soekarnoputri, dinilai melanggar Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2003. Pelanggaran dikarenakan pengadaannya tak dibahas dan dianggarkan dalam UU. Tudingan itu disampaikan Sekretaris Kabinet Dipo Alam dalam perjalanan ke Seoul, Korea Selatan, Minggu (25/3). ”Waktu itu ada keinginan dari Ibu Megawati, sebelum hari TNI tanggal 5 Oktober 2003, (pesawat Sukhoi yang dibeli) sudah terbang. Tidak ada pembahasan dalam UU. Jadi, saya katakan, ini melanggar UU APBN,” kata Dipo.

Menurut saya, ini adalah penyimpangan yang sangat berbahaya. Dikarenakan melanggar Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2003. Dan harus diusut tuntas.

SBY diangkat sebagai presiden pada 20 October 2004.

Presiden SBY membentuk kabinet baru yaitu: " Kabinet Indonesia Bersatu "

Kebijakan Presiden SBY -100 hari pertama

Pada hari pertama Presiden SBY mencanangkan program 100 hari pertama, program tersebut diprioritaskan untuk menyelesaikan masalah:

1. Kemiskinan

2. Pengangguran

3. Pemberantasan KKN

Program pemberantasan kemiskinan yang terkenal adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2006 program ini dianggarkan sebesar 18.8 Triliun untuk 19.1 juta rumah tangga .

Program BLT diberikan bantuan tetap, pendidikan, dan kesehatan 1,3 juta per rumah tangga.

Program pemberantasan kemiskinan juga ada:

Perbaikan lingkungan

Perbaikan sarana dan prasarana seperti gedung Sekolah, fasilitas kesehatan, akses jalan, air bersih, dll.

Kebijakan Presiden SBY -Kesejahteraan

Pada tahun 1998 kondisi

Ekonomi masyarakat masih belum pulih berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan presiden pada pemerintahan sebelumnya masih belum berhasil mengangkat perekonomian Indonesia.

Beberapa kebijakan SBY

Dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat diantaranya yang pertama menangani bencana tsunami.

•Menangani bencana Tsunami Aceh 2004

Bencana ini memperparah krisis ekonomi Indonesia, kerugian materi sangat besar.

Menetapkan kepres No. 30/2005 tentang rencana induk.

• Meningkatkan anggaran di sektor pertanian untuk perbaikan sektor pertanian & pupuk murah

• Meningkatkan anggaran pendidikan

Tingkat putus sekolah TURUN dari 4,25% mejadi 1,5% tahun 2006

• Memberikan Asuransi Kesehatan Masy Miskin

Kebijakan Prediden SBY - Politik

Membentuk sekretariat gabungan (Setgab) • menciptakan pemerintah yang solid dan visi misi sejalan

Memperluas wewenang pemerintah daerah mengurangi wewenang pemerintah pusat secara seimbang

Mengupayakan birokrasi yg transparan

• partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan

Komunikasi yg efektif dgn masyarakat. melalui medsos: sms online & twitter

Kebijakan Presiden SBY - Konflik

Kebijakan untuk konflik Aceh:

•Mengadakan forum dialog, lokal hingga internasional

• Melakukan pendekatan langsung ke masy Aceh Mensosialisasikan pentingnya otonomi khusus NAD

Tanggal 26 Nov 2004

"Solusi militer tidak akan menyelesaikan masalah di Aceh"

Instruksi Presiden No. 14 Tahun 2005 Tentang langkah penanganan konflik Poso

Pemilu 2009

Selama masa pemerintahan SBY

Situasi dalam negeri mulai kondu mereda

• Beberapa konflik dalam negeri

• Mulai kedatangan insvestor2 asing

• Lapangan pekerjaan mulai terbuka lebar

Pemilu 2009

Selama masa

pemerintahan SBY

Situasi dalam negeri mulai kondusif

• Beberapa konflik dalam negeri mereda

• Mulai kedatangan insvestor2 asing

• Lapangan pekerjaan mulai terbuka lebar

Dirasakan langsung oleh masyarakat.

Modal untuk maju kembali

pada Pemilihan Presiden 2009

Diselenggarakan tanggal 8 Juli 2009

Video ini membicarakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan saat pemerintahan Gus Dur, yaitu:

• Membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan, baru sebulan menjabat sebagai presiden, Gus Dur langsung merombak tatanan birokrasi pemerintahan dengan membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Departemen Sosial dan Departemen Penerangan, ini sebelumnya sudah ada sejak pemerintahan Orde Baru dan Habibie.

• Memecat Juzuf Kalla dan Laksamana Sukardi, pada April 2000, Gus Dur memecat Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla serta Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi. Alasan dia, keduanya terlibat dalam kasus korupsi, meskipun Gus Dur tidak pernah memberikan bukti yang kuat. Belakangan, Hamzah Haz juga mengundurkan diri dengan alasan menolak kedekatan Gus Dur dengan Israel.

• Usul agar TAP MPR tentang PKI dihapus, pencabutan Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan pelarangan penyebaran ajaran komunisme dan Marxisme/Leninisme di Indonesia. Namun usul ini kandas. Dalam rapat Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja (PAH II BP) MPR, seluruh Fraksi MPR menolak usulan yang sempat menjadi polemik publik itu.Akibat usul itu, aksi protes kaum muda serat umat Islam muncul di mana-mana. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun akhirnya ikut menolak usulan tersebut, kendati sempat berkukuh mendukung usulan tersebut.

• Abdurachman Wahid yang berlanjut dengan Memorandum I dan II berkaitan dengan kasus “Brunei Gate” dan “Bulog Gate”, kemudian MPR memberhentikan presiden karena dianggap melanggar haluan negara 

• Baik pada masa pemerintahan Abdurachman Wahid maupun Megawati, belum terselesaikan masalah konflik Aceh, Maluku, Papua, Kalimantan Tengah dan ancaman disintegrasi lainnya.

• Ancam keluarkan dekrit pembubaran parlemen, kebijakan ini paling kontroversial dilakukan Gus Dur menjelang akhir masa jabatan. Dia mengancaman mengeluarkan dekrit pembubaran parlemen. Dekrit itu berisi (1) pembubaran MPR/DPR, (2) mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun, dan (3) membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR. Namun dekrit tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada 23 Juli, dan akhirnya MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Soekarnoputri, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden.

• Berantas KKN

• Turunkan Presiden Soeharto dari kursi pemerintahan

• Hapuskan dwifungsi ABRI

Jika dilihat dari peristiwa reformasi yang terjadi di Indonesia tersebut, sudah menunjukkan adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sehingga merugikan rakyat maupun negara. Dimana jika dilihat dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa masa reformasi yang berlangsung di Indonesia dimulai sejak runtuhnya orde lama dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, dan dipimpinnya Indonesia oleh Presiden Habibie. Pada masa reformasi, Pancasila sebagai reinterpretasi. Yaitu Pancasila harus selalu di interpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman, berarti dalam menginterpretasikannya harus relevan dan kontekstual dan harus sinkron atau sesuai dengan kenyataan pada zaman saat itu.

Berbagai perubahan dilakukan untuk memperbaiki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah payung ideologi Pancasila. Namun, faktanya masih banyak masalah sosial-ekonomi yang belum terjawab. Eksistensi dan peranan Pancasila dalam reformasi pun dipertanyakan. Pancasila di masa reformasi tidak jauh berbeda dengan Pancasila di masa orde lama dan orde baru. Karena saat in debat tentang masih relevan atau tidak nya Pancasila dijadikan ideologi masih kerap terjadi. Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu.Pancasila banyak diselewengkan dianggap sebagai bagian dari pengalaman buruk di masa lalu dan bahkan ikut disalahkan dan menjadi sebab kehancuran.

Pancasila pada masa reformasi tidaklah jauh berbeda dengan Pancasila pada masa orde baru dan proe lama, yaitu tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangan itu adalah KN yang merupakan masalah yang sangat besar dan sulit untuk dituntaskan. Pada masa ini korupsi benar-benar merajalela.

Para pejabat negara yang melakukan korupsi sudah tidak malu lagi. Mereka justru merasa bangza, ditunjukkan sat pejabat itu keluar dari gedung KPK dengan melambaikan tangan serta tersenyum seperti artis yang baru terkenal. Selain KKN, globalisasi menjadi racun bagi bangsa Indonesia Karena semakin lama ideologI Pancasila tergerus oleh ideologi liberal dan kapitalis. Apalagi tantangan pada masa ini bersifat terbuka, lebih bebas, dan nyata. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi tanpa memperhatikan kerelevannya. Para elite politik cenderung hanya memanfaatkan gelombang reformasi.

Dari video yang saya nonton ada banyak penyimpangan yang terjadi pada Masa Reformasi Gus Dur. Pertama Gagasan mengcabut Tapi MPRS No. XXV 1966 tentang larangan Partai Komunis Indonesia (PKI). Gagasan tersebut ditentang oleh berbagai kalangan. Sehingga Gus Dur mengurungkan niatnya membawa gagasan tersebut ke Sidang tahunan MPR 2000. Akan tetapi presiden Gus Dur kembali ditentang karena ia juga memiliki gagasan kerja sama perdagangan dengan Israel. Sedangkan Israel adalah negara yang menjajah dan telah melakukan banyak pelanggaran HAM terhadap Palestina. Sehingga Israel melanggar isi pembukaan UUD 1945. Di dalam isi tersebut ada penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ketiga Gus Dur mengangkat kapolri tanpa persetujuan DPR. Dari kebijakan kontroversial kita bisa lihat bahwa Gus Dur dengan DPR dan mentri mentri kabinetnya tidak bisa menjalankan hubungan yang harmonis.

Juga masyarakat menjadi kurang percaya karena Gus Dur terlibat dengan Buloggate dan Bruneigate. Buloggate adalah dugaan pencairan dan penggunaan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Bulog sejumlah 35 Miliar. Bruneigate adalah dugaan penggunaan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam. Sampai DPR membentuk Panitia Khusus menyelidiki keterlibatan Gus Dur.

2.Gus Dur membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan, karena menurutnya kedua departemen tersebut hanya memberikan larangan-larangan yang sudah tidak berguna untuk masa reformasi. Namun tindakan Gus Dur tersebut membuat DPR marah karena menganggap Gus Dur tidak berkonsultasi terlebih dahulu sebelum bertindak demikian. DPR lalu meminta Gus Dur untuk memberi keterangan dan mencabut pembubaran. Namun Gus Dur gak mau dan menyebut DPR seperti ‘taman kanak-kanak’

3.Hal di atas lah yang pertama kali membuat hubungan Gus Dur dengan DPR tidak baik.

setelah itu ada fitnah Bullog gate dan Brunai Gate

Bulo gate : Gus Dur menggunakan dana Bullog untuk kepentingannya sendiri

Brunai Gate : Gus Dur menggunakan sumbangan dari Brunai untuk kepentingan dirinya sendiri

Padahal tidak ditemukan bukti dari kedua kasus tersebut

Gus Dur mengeluarkan Dekrit 23 Juli 2001 yang salah satu isinya adalah “Membekukan DPR dan MPR”, namun pengeluaran dekrit ini tidak disetujui

MPR lalu mengadakan sidang Istimewa yang menjatuhkan Gus Dur dari jabatannya, dan mengangkat Megawati menjadi presiden

4.Terlepas dari masa pemerintahan Gus Dur, masih ada konflik-konflik yang disebabkan oleh perbedaan etnis seperti konflik Aceh, Maluku, Papua, Kalimantan Tengah dan ancaman disintegrasi lainnya 

5.Masih adanya konflik KKN, Terorisme, Pelanggaran HAM, reformasi birokrasi, pengangguran, pemulihan investasi, kredibilitas aparatur negara, utang domestik, kesehatan dan pendidikan serta kerukunan beragama.

Opini 1: Menurut saya DPR MPR jahat sama Gus Dur karna sebenernya GusDur tuh sayang rakyat, nasionalis dan toleransinya tinggi, dia adalah presiden yang menetapkan imlek sebagai libur nasional, menetapkan konghucu sebagai agama resmi di Indonesia. Memperbolehkan irian jaya atau papua mengibarkan benderanya karna ia menganggap hal tersebut budaya yang perlu dilestarikan (walopun dengan syarat bendera tersebut tidak boleh lebih tinggi dri merah putih)

Opini 2 :

Sebelum Jokowi jadi presiden, hutang negara kan tetep bertambah terus ya, apalagi hutangnya Soeharto juga. Namun dari hutang” tersebut tidak ada yang memberi dampak besar untuk rakyat. Namun plus poinnya adalah di masa pemerintahan Joko Widodo. Beliau melunasi semua hutang negara, lalu berhutang lagi namun hutangnya kali ini benar benar digunakan untuk rakyat, contohnya seperti pembangunan LRT, MRT, Kereta Cepat. Pembangunan jalan antara lain : Trans Papua, Trans Kalimantan, Trans Jawa, Trans Sumatra. Pak Jokowi sudah banyak berhutang untuk memenuhi kebutuhan rakyat, jadi presiden selanjutnya tinggal melunasi hutangnya pak Jokowi saja dan tidak perlu banyak berhutang lagi untuk memenuhi kebutuhan rakyat, karna sebagian besar kebutuhan rakyat sudah dipenuhi Jokowi

jadi menurut saya Jokowi tuh meringankan beban negara dan menghilangkan/meringankan penyimpangan yang terjadi di masa reformasi

1. memusatkan kekuasaan ke tangan presiden

2. Menurunnya kualitas birokrasi

3. Hak Politik Dibatasi

4. Pembatasan Kebebasan Pers

5. Pembangunan yang Tidak Merata

Tujuan dari vidio tersebut adalh unutk mejlasakn peristiwa penyimpangan apa saja yang terjadi saat masa Orde baru

dari hasil pencarian saya dari sumber sumber seperti youtube, google, dan lain nya. Ini beberapa contoh penyimpangan pada masa reformasi yang ditemukan.

beberapa contohnya ada pada masa pemerintahan abdurahman wahid dan beberapa lebih secara garis besar.

korupsi, nepotisme, kekerasan polisi, dll.

Menurut saya ada banyak hal yang terjadi setelah masa soeharto, tetapi mungkin itu terjadi karena banyak orang yang masih hidup seperti zaman soeharto dengan cara hidup seperti itu sehingga mengakibatkan masih terjadi beberapa penyimpangan pada masa reformasi, dan mungkin juga karena memang karakteristik orang nya atau alasan internal seseorang yang mendorong orang melakukan penyimpangan.

beberapa contoh penyimpangan lain adalah

• Terjadinya perseteruan antara DPR dengan Presiden Abdurachman Wahid yang kemudian menghasilkan Memorandum I dan II yang dimana berkaitan dengan kasus "Brunei Gate" dan "Bulog Gate" sehingga MPR memberhentikan Presiden karena telah dianggap melanggar haluan negara.

• Gagalnya proses diplomasi Indonesia yang telah menyebabkan lepasnya kepulauan Sipadan-Ligitan dari kepulauan Indonesia.

• Kegagalan pemerintah dalam upaya pemberantasan maupun penghapusan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

• Sering terjadi korupsi dan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia.

• Pengalihan tata niaga sejumlah baran publik, misalnya BBM, Tarif transportasi, dan lain-lain kepada publik.