b. Pendapat tentang ibu kota IKN bisa beragam tergantung pada sudut pandang masing-masing. Beberapa orang mungkin mendukungnya karena diharapkan dapat mengurangi beban Jakarta yang padat dan tercemar, serta meratakan pembangunan di Indonesia. Namun, ada juga yang mengkritiknya karena dampak lingkungan dan sosial yang mungkin ditimbulkannya, serta biaya yang diperlukan untuk pembangunan tersebut.

c. Mau, alasan untuk mau tinggal di IKN mungkin termasuk harapan untuk memanfaatkan peluang ekonomi baru, lingkungan yang lebih sehat, dan infrastruktur yang lebih modern. Namun, alasan untuk tidak mau tinggal di sana bisa termasuk ketidakpastian mengenai ketersediaan fasilitas publik, jarak dari tempat kerja atau keluarga, serta perubahan budaya dan gaya hidup yang mungkin sulit diadaptasi.

Yuniar-32

Anggi Maulandari/08

Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara masih terus berlangsung. Saat ini, progres pembangunan mencapai 78 persen. "Rumah Tapak Jabatan Menteri ya, waktu terakhir 50 persenan berapa. Sekarang, sudah 78 persen,” ungkap Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H. Sumadilaga,

Pembangunan RTJM ini menjadi prioritas utama karena sejumlah Kementerian akan segera berpindah ke IKN mulai Juli 2024, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dipimpin oleh Menteri Basuki Hadimuljono. Rumah menteri yang sedang dibangun itu terlihat lebih modern dari rumah menteri yang ada di Jakarta. Hal itu diketahui dari unggahan di kanall YouTube dan TikTok Dian Rana, 19 Februari 2024. Kita bisa melihat rumah menteri yang terlihat mewah dan dilengkapi furnitur dan alat-alat yang modern.

Beberapa peralatan seperti tempat tidur yang baru, lampu-lampu kristal yang terlihat mewah, hingga tempat makan yang simpel namun elegan. Kamar tidurnya pun terlihat seperti kamar-kamar di hotel bintang liima.

Di sisi lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebut rumah dinas menteri yang dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) berukuran lebih kecil dibandingkan rumah dinas yang ada di Jakarta saat ini.

Hal itu disampaikan Azwar Anas saat menjawab pertanyaan soal isu rumah menteri di IKN yang terkesan mewah hingga menjadi perbincangan publik. “Justru menurut saya rumah menteri yang sekarang (dibangun di IKN) lebih kecil dibanding rumah menteri yang di Jakarta. Lebih kecil, justru lebih kecil tanahnya, bangunannya juga lebih kecil,” kata Azwar Anas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.

Menurut Azwar, dirinya tidak berbicara soal mewah atau tidaknya rumah dinas menteri di IKN, namun menurutnya ukuran rumah dinas menteri di IKN lebih kecil. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (melalui Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN mengungkapkan interior dan furnitur rumah tapak jabatan menteri di IKN menggunakan produk lokal.

adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara.

"Burung Garuda di sini juga sayapnya lebar, ini berada di tengah-tengah Kota Nusantara dan ini

nanti akan berada di tempat yang tertinggi, sehingga ini yang dinanti-nanti untuk ikon Ibu Kota

Nusantara," tutur Diana.

Dalam peninjauan ini, Jokowi didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir,

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri

Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki

Hadimuljono, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus

Harimurti Yudhoyono.

Hadir juga Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden

Wiranto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil.

Achmad Ivan/02

Hal ini dilaporkan langsung di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di acara Silaturahmi Presiden Republik Indonesia dengan Pegiat Infrastruktur dalam rangka Hari Bhakti PU ke 78, di Istana Negara.

"Progresnya (IKN) sekitar 60,3%, sehingga rencana peringatan Hari Kemerdekaan RI ke 79 pada tahun 2024 nanti, insyaallah akan dapat kita laksanakan di IKN," kata Basuki, di Istana Negara, Senin (4/12).

Adapun infrastruktur yang tengah dibangun di antaranya, jalan tol, bendungan, perkantoran pemerintahan, sumbu kebangsaan, kantor dan istana presiden, serta perumahan menteri. "Untuk pelaksanaan pembangunan IKN Nusantara saat ini progres fisik jalan tol, bendungan, perkantoran pemerintah, sumbu kebangsaan, kantor-istana presiden serta serta perumahan menteri," jelas dia.

Sebelumnya, Basuki juga telah mengungkap bahwa pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara secara keseluruhan saat ini sudah mencapai 60%.

Selain pembangunan untuk pemerintahan, sudah ada sejumlah investor dalam negeri yang melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking di IKN. Berbagai agenda peletakan batu pertama alias groundbreaking pun akan terlaksana pada Desember 2023 dan Januari 2024. "Tahap pertama ini sudah sampai 60% selesai. Mungkin Desember atau Januari ini groundbreaking lagi," ucap Basuki dalam agenda Seremoni Serah Terima Barang Milik Negara Kementerian PUPR Tahun 2023" di kantor Kementerian PUPR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (29/1).(net/vie)

Abdul Sani Zaka Fahami

XII IPS 2 / 01

XII IPS 2

Aneira / 07

b. Pendapat kami tentang pegawai berdirinya Ibu Kota Nusantara (IKN) bervariasi. Beberapa mungkin melihatnya sebagai peluang untuk mendapatkan pekerjaan baru dan berkembang secara profesional, sementara yang lain mungkin merasa khawatir tentang proses relokasi dan persaingan ketat dalam mendapatkan pekerjaan di IKN.

c. Jika diberi pilihan, keputusan untuk tinggal di IKN akan tergantung pada berbagai faktor, seperti kesempatan pekerjaan, fasilitas publik, kualitas lingkungan, dan kehidupan sosial. Beberapa dari kami mungkin tertarik untuk tinggal di IKN karena peluang baru yang ditawarkan, kualitas lingkungan yang lebih baik, dan infrastruktur yang lebih modern. Namun, yang lain mungkin memilih untuk tetap tinggal di tempat mereka saat ini karena alasan seperti koneksi dengan keluarga dan komunitas lokal, atau kecenderungan untuk mempertahankan ikatan dengan budaya dan tradisi daerah mereka.

Adriano Merdiansyah-03

b. Semoga berjalan dengan baik

c. Tidak ingin, karena disana serba mahal dan fasilitas belum sebanyak seperti dikota-kota besar.

Yolanda Febriani / 31

a) Ibu Kota Negara Nusantara adalah salah satu proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. IKN Nusantara direncanakan akan diresmikan pada 17 Agustus 2024 mendatang sebagai bukti bahwa Indonesia merupakan negara maritim.

b) Pemindahan IKN merupakan langkah yang mengundang banyak pro kontra di antara masyarakat Indonesia. Namun, yang perlu kita ketahui tujuan utama pemindahan IKN karena alasan yang cukup baik. Hal tersebut di karenakan Ibu kota Jakarta sudah sangat padat penduduk sehingga menyebabkan tanah permukaan Ibu kota Jakarta semakin menurun. Hal tersebut akan membahayakan masyarakat jika tidak di tangani.

c) Untuk saat ini tidak. karena cepat atau lambat penduduknya akan padat seperti Ibu kota Jakarta sekarang. Hal tersebut kurang nyaman bagi saya untuk dijadikan tempat tinggal

"Untuk batch pertama pembagunan IKN sudah 61,2 persen. Target untuk selesai pada Juni atau Juli 2024. InshaAllah masih bisa terselesaikan. Termasuk untuk istana dan kantor presiden," kata Basuki di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (12/12/2023) sore.

Lebih lanjut, dia menjabarkan bahwa pembangunan kelompok pertama terdiri dari jalan tol, bendungan, air minum, sumbu kebangsaan, Istana Kepresidenan, kantor kementerian koordinator dan Sekretariat Negara.

Zahwa Lia Naura Ya Sinta

XII IPS 2

A. Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan proyek monumental yang direncanakan untuk menjadi pusat administrasi dan pemerintahan Indonesia. Tujuan utama dari pembangunan ini adalah untuk mewujudkan visi Indonesia 2045 sebagai negara maju, simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia, serta sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Ibu Kota Nusantara ini terletak di dua kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. Pendirian Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki potensi untuk mengubah lanskap politik, ekonomi, dan sosial Indonesia secara signifikan. Ini bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki distribusi pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah dan memperkuat integrasi nasional. Namun, implementasinya harus dipersiapkan dengan matang, memperhitungkan berbagai dampak dan tantangan yang mungkin timbul.

C. Menurut saya ingin tinggal di IBU KOTA NUSANTARA. Namun, jika berbicara secara teoritis, tinggal di Ibu Kota Nusantara bisa menjadi pengalaman yang menarik karena potensinya sebagai pusat kegiatan politik, ekonomi, dan budaya. Namun, keputusan untuk tinggal di suatu tempat tergantung pada preferensi pribadi, seperti lokasi, fasilitas, dan lingkungan sosial yang diinginkan oleh individu.

a. IKN sendiri merupakan proyek yang dibangun untuk ibu kota dimasa depan yang akan berada di Kalimantan Timur

b. Adanya pembangunan IKN ini diharapkan dapat memberikan pembangunan yang merata bagi daerah terdekatnya lalu pemindahan ibu kota ini juga baik karena IKN berada di wilayah Kalimantan dimana wilayah ini aman dari bencana

C. Saya akan tinggal di IKN karena di IKN memiliki infrastruktur yang baik dan memiliki sarana prasarana yang baik

Perpindahan Ibu Kota Negara ini merupakan salah satu upaya konkrit pemerintah dalam memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota untuk mewujudkan tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Untuk mewujudkan itu, dibuat sebuah lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang disebut Otorita Ibu Kota Nusantara. Lembaga Otorita ini bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus lbu Kota Nusantara.

Dalam pembangunan dan pelaksanaannya, Ibu Kota Negara menganut kepada 8 Prinsip utama,yaitu

1. Mendesain Sesuai Kondisi Alam

2. Bhinneka Tunggal Ika

3. Terhubung, Aktif dan Mudah Diakses

4. Terhubung, Aktif dan Mudah Diakses

5. Terhubung, Aktif dan Mudah Diakses

6. Aman dan Terjangkau

7. Kenyamanan dan Efisiensi melalui Teknologi

8. Peluang Ekonomi untuk Semua

Bambang Susantono menyampaikan dalam Pernyataan Pers Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara di Istana Negara, Jakarta, 10 Maret 2022 bahwa "membangun kota tidak hanya membangun fisiknya, tapi terutama adalah bagaimana kerekatan sosialnya, interaksi antar warganya, bagaimana kota tersebut menjadi kota yang layak huni, humanis, dan liveable. Kami memohon dukungan dari semua lapisan masyarakat sehingga Ibu Kota Nusantara menjadi kota yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan,dibangun untuk semua kalangan, “a city for all”. Pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara ini dilaksanakan dalam 5 tahap sesuai UU Ibu Kota Negara yang akan berlangsung dari tahun 2022 hingga 2045.

Pembangunan IKN ini merupakan salah satu proyek prioritas strategis yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Indikasi nominal kebutuhan pendanaan IKN yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 sebesar Rp466 triliun. Pendanaan tersebut bersumber dari bermacam-macam skema menurut lampiran II UU IKN. Skema-skema yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. APBN yang dapat dilakukan melalui alokasi anggaran belanja dan/atau pembiayaan.

2. Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mendukung IKN

3. seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk BUMN/swasta murni antara lain: a. BUMN Melalui Investasi yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan swasta; b. BUMN melalui penugasan dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. swasta murni, melalui investasi murni dari swasta yang dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Skema dukungan pendanaan/pembiayaan internasional: dukungan pendanaan/pembiayaan internasional merupakan skema untuk mewadahi pemberian dana antara lain dari bilateral/lembaga multilateral yang hendak berpartisipasi dalam pengembangan IKN yang hijau dan cerdas yang dapat melalui hibah dan/ataupemberian dana talangan

5. Skema pendanaan lainnya(creative financing), seperti crowdfunding dan dana dari filantropi

Demikian beberapa fakta terkait rencana pembangunan IKN. Kita harap pembangunan akan berjalan dengan lancar, sehingga visi Indonesia 2045 dapat tercapai “Kota Dunia Untuk Semua”.

Daftar Pustaka:

1. Indonesia. Undang-UndangNomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor41, Tambahan Lembaran RI Nomor 6766. Sekretariat Negara. Jakarta.

2. Vernando, Zaki. Sekilasterkait Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), KPBU. Diakses 15 Mei 2023dari https://kpbu.kemenkeu.go.id/

3. https://ikn.go.id/

STELLA OLIVIA K.H./27

Perpindahan Ibu Kota Negara ini merupakan salah satu upaya konkrit pemerintah dalam memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota untuk mewujudkan tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Untuk mewujudkan itu, dibuat sebuah lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang disebut Otorita Ibu Kota Nusantara. Lembaga Otorita ini bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus lbu Kota Nusantara.

Dalam pembangunan dan pelaksanaannya, Ibu Kota Negara menganut kepada 8 Prinsip utama,yaitu

1. Mendesain Sesuai Kondisi Alam

2. Bhinneka Tunggal Ika

3. Terhubung, Aktif dan Mudah Diakses

4. Terhubung, Aktif dan Mudah Diakses

5. Terhubung, Aktif dan Mudah Diakses

6. Aman dan Terjangkau

7. Kenyamanan dan Efisiensi melalui Teknologi

8. Peluang Ekonomi untuk Semua

Bambang Susantono menyampaikan dalam Pernyataan Pers Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara di Istana Negara, Jakarta, 10 Maret 2022 bahwa "membangun kota tidak hanya membangun fisiknya, tapi terutama adalah bagaimana kerekatan sosialnya, interaksi antar warganya, bagaimana kota tersebut menjadi kota yang layak huni, humanis, dan liveable. Kami memohon dukungan dari semua lapisan masyarakat sehingga Ibu Kota Nusantara menjadi kota yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan,dibangun untuk semua kalangan, “a city for all”. Pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara ini dilaksanakan dalam 5 tahap sesuai UU Ibu Kota Negara yang akan berlangsung dari tahun 2022 hingga 2045.

Pembangunan IKN ini merupakan salah satu proyek prioritas strategis yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Indikasi nominal kebutuhan pendanaan IKN yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 sebesar Rp466 triliun. Pendanaan tersebut bersumber dari bermacam-macam skema menurut lampiran II UU IKN. Skema-skema yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. APBN yang dapat dilakukan melalui alokasi anggaran belanja dan/atau pembiayaan.

2. Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mendukung IKN

3. seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk BUMN/swasta murni antara lain: a. BUMN Melalui Investasi yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan swasta; b. BUMN melalui penugasan dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. swasta murni, melalui investasi murni dari swasta yang dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Skema dukungan pendanaan/pembiayaan internasional: dukungan pendanaan/pembiayaan internasional merupakan skema untuk mewadahi pemberian dana antara lain dari bilateral/lembaga multilateral yang hendak berpartisipasi dalam pengembangan IKN yang hijau dan cerdas yang dapat melalui hibah dan/ataupemberian dana talangan

5. Skema pendanaan lainnya(creative financing), seperti crowdfunding dan dana dari filantropi

Demikian beberapa fakta terkait rencana pembangunan IKN. Kita harap pembangunan akan berjalan dengan lancar, sehingga visi Indonesia 2045 dapat tercapai “Kota Dunia Untuk Semua”.

Daftar Pustaka:

1. Indonesia. Undang-UndangNomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor41, Tambahan Lembaran RI Nomor 6766. Sekretariat Negara. Jakarta.

2. Vernando, Zaki. Sekilasterkait Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), KPBU. Diakses 15 Mei 2023dari https://kpbu.kemenkeu.go.id/

3. https://ikn.go.id/

DELLA SASI K.

Sebagai model bahasa buatan, saya tidak memiliki pendapat pribadi. Namun, pendapat terhadap pegawai IKN atau instansi mana pun biasanya tergantung pada kinerja, transparansi, dan efisiensi lembaga tersebut, yang dapat berbeda-beda sesuai dengan pengalaman individu.

Saya hanyalah program komputer dan tidak memiliki kemampuan untuk tinggal di tempat fisik apa pun, termasuk IKN atau tempat lainnya. Tugas saya adalah memberikan informasi dan bantuan sebisa mungkin melalui obrolan teks

Ide pemindahan IKN pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno tanggal 17 Juli 1957. Soekarno memilih Palangkaraya sebagai IKN dengan alasan Palangkaraya berada di tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya luas. Soekarno juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu membangun IKN yang modern. Ide Soekarno tersebut tidak pernah terwujud. Sebaliknya, Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai IKN Indonesia dengan UU Nomor 10 tahun 1964 tanggal 22 Juni 1964.

Dhiero ilham s/ XII IPS 2 15

A). Sedikit yang saya ketahui tentang ikn adalah Ibu Kota Nusantara yang berpindah ke Kalimantan, dan sistem yang digunakan disana adalah modern dan tidak ada ketradisional.

B). -

C).Mau, karena saya sangat tertarik dengan sistem yang akan diberlakukan disana.

2. Menurut saya, pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) menimbulkan berbagai masalah/pro dan kontra. Tetapi, pemindahan ini memiliki banyak alasan yang membuat harus pindah ke Kalimantan diantaranya populasi yang terlalu padat, krisis terhadap air bersih, pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi, ancaman bahaya banjir, gempa bumi, dan tanah turun di Jakarta, dll. 

3. Tidak, karena kalau tinggal disana pastinya semua akan mahal dan fasilitas disana belum terlalu banyak seperti di kota-kota besar.

Tyas Ayu Sekarsari / 29

Sekilas Mengenai Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara ( IKN ) Pada pertengahan 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota Indonesia akan dipindahkan ke luar Jawa. Lokasi ibu kota baru merupakan wilayah yang meliputi sebagian besar wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.

Perpindahan Ibu Kota Negara ini merupakan salah satu upaya konkrit pemerintah dalam memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota untuk mewujudkan tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Untuk mewujudkan itu, dibuat sebuah lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang disebut Otorita Ibu Kota Nusantara. Lembaga Otorita ini bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus lbu Kota Nusantara.

Dalam pembangunan dan pelaksanaannya, Ibu Kota Negara menganut kepada 8 Prinsip utama,yaitu

1. Mendesain Sesuai Kondisi Alam

2. Bhinneka Tunggal Ika

3. Terhubung, Aktif dan Mudah Diakses

4. Terhubung, Aktif dan Mudah Diakses

5. Terhubung, Aktif dan Mudah Diakses

6. Aman dan Terjangkau

7. Kenyamanan dan Efisiensi melalui Teknologi

8. Peluang Ekonomi untuk Semua

Bambang Susantono menyampaikan dalam Pernyataan Pers Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara di Istana Negara, Jakarta, 10 Maret 2022 bahwa "membangun kota tidak hanya membangun fisiknya, tapi terutama adalah bagaimana kerekatan sosialnya, interaksi antar warganya, bagaimana kota tersebut menjadi kota yang layak huni, humanis, dan liveable. Kami memohon dukungan dari semua lapisan masyarakat sehingga Ibu Kota Nusantara menjadi kota yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan,dibangun untuk semua kalangan, “a city for all”. Pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara ini dilaksanakan dalam 5 tahap sesuai UU Ibu Kota Negara yang akan berlangsung dari tahun 2022 hingga 2045.

Pembangunan IKN ini merupakan salah satu proyek prioritas strategis yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Indikasi nominal kebutuhan pendanaan IKN yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 sebesar Rp466 triliun. Pendanaan tersebut bersumber dari bermacam-macam skema menurut lampiran II UU IKN. Skema-skema yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. APBN yang dapat dilakukan melalui alokasi anggaran belanja dan/atau pembiayaan.

2. Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mendukung IKN

3. seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk BUMN/swasta murni antara lain: a. BUMN Melalui Investasi yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan swasta; b. BUMN melalui penugasan dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. swasta murni, melalui investasi murni dari swasta yang dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Skema dukungan pendanaan/pembiayaan internasional: dukungan pendanaan/pembiayaan internasional merupakan skema untuk mewadahi pemberian dana antara lain dari bilateral/lembaga multilateral yang hendak berpartisipasi dalam pengembangan IKN yang hijau dan cerdas yang dapat melalui hibah dan/ataupemberian dana talangan

5. Skema pendanaan lainnya(creative financing), seperti crowdfunding dan dana dari filantropi

Demikian beberapa fakta terkait rencana pembangunan IKN. Kita harap pembangunan akan berjalan dengan lancar, sehingga visi Indonesia 2045 dapat tercapai “Kota Dunia Untuk Semua”.

Vita Mariana/30

2. Berdirinya IKN di gadang-gadang bisa meratakan pembangunan hingga meningkatkan ekonomi negara, dengan adanya IKN ini menurut saya akan membantu ekonomi jauh lebih baik lagi dan ratanya taraf pendidikan hingga pekerjaan.

3. Tidak mau, karena pemerataan disana tidak langsung instan terjadi begitu saja, melainkan harus ada tahap tahap terlebih dahulu. mungkin nanti saat sudah bisa berkembang dan maju dengan layak, saya akan minat pindah ke sana.

Imelda Clara Rosi / 19.