- Bapak Negara : Noval Dwi Widya Ramadhan (L100220164)

- Menteri Luar Negeri : Dimas Aditya Rahman (L100220178)

- Menteri Kesehatan : Ziddan Fadlu Tamam (L100220174)

- Menteri Kelautan : Panji Nazzala Jati (L100220212)

- Menteri Keuangan : Fadzil Muhammad Kholilulloh (L100220146)

Saya Fadzil Muhammad Kholilulloh bertindak sebagai Menteri Keuangan di negara Univ Soviet akan menjelaskan apa saja program-program pembangunan yang ada khususnya di bidang keuangan.Dalam pembangunan yang ada saya akan menjelaskan lima diantaranya sebagai berikut :

1. Kemenkeu Mengajar

Kemenkeu Mengajar merupakan kegiatan mengajar selama satu hari di sekolah oleh relawan dari Kementerian Keuangan. Relawan akan mengajarkan peran Kementerian Keuangan dalam upaya menjaga ekonomi negeri dan memperkenalkan profesi yang ada di Kementerian Keuangan. Kemenkeu Mengajar juga akan mengajarkan nilai-nilai dan semangat yang ada di Kementerian Keuangan. Kegiatan ini mengusung semangat kesukarelaan. Panitia tidak memungut biaya apapun pada sekolah dan pegawai yang mengikuti Kemenkeu Mengajar, juga tidak mendapatkan pembayaran baik honorarium maupun SPD. Biaya yang ditimbulkan atas penyelenggaraan kegiatan ini tidak dibebankan pada APBN. Relawan meyakini bahwa masa depan Indonesia yang lebih baik adalah imbalan yang pantas atas upaya Kemenkeu Mengajar untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa

2. Kemenkeu Peduli Bumi

Berharap kehadiran seluruh kantor-kantor di bawah Kementrian Keuangan di seluruh Indonesia dan perilaku pegawainya dapat menjadi inspirasi dan pelopor aktivitas rendah karbon dan peduli lingkungan seperti mengelola sampah,menjaga kebersihan lingkungan,bersih-bersih pantai,pengolahan limbah air,dan menjadikan kawasan lebih hijau.Indonesia berjuang bersama dunia untuk mengatasi perubahan iklim,dan komitmen Indonesia adalah menurunkan target emisi dari 29% menjadi 31,89%

3. KPBU Kemenkeu

Program KPBU ( Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha) merupakan program dari Kementerian Keuangan dengan tujuan sebagai berikut :

# Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;

# Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;

# Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;

# Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/atau

# Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.

4. Peluncuran Bursa Karbon

Indonesia punya potensi kredit karbon berupa satu gigaton karbon dioksida yang bisa ditangkap.Jika dikonversi menjadi uang, potensi tersebut setara dengan nilai Rp 3.000 triliun.Indonesia tidak boleh main-main dalam mengatasi ancaman perubahan iklim yang sudah dirasakan oleh banyak orang dalam bentuk kenaikan suhu, kekeringan, banjir, hingga polusi.Sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret dan bursa karbon yang diluncurkan bisa jadi sebuah langkah konkret bisa jadi sebuah langkah besar untuk indonesia mencapai target emisi.

5. Pembinaan UMKM

Membicarakan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan topik yang sangat menarik, terutama dengan adanya Pandemi Covid-19 yang melanda dunia mulai akhir 2019. Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang luar biasa yang mempengaruhi kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Kementerian Keuangan mencanangkan tema Program UMKM Kemenkeu Satu untuk tahun 2023 yaitu “Kemenkeu Satu mendukung UMKM tumbuh melalui digitalisasi dan globalisasi menuju Indonesia Maju”. Program yang menjadi prioritas di tahun 2023 adalah seluruh kegiatan pemberdayaan UMKM yang mendukung UMKM tumbuh baik melalui digitalisasi dan globalisasi, meliputi pada klaster berikut:

1) Aspek Pembiayaan

Perluasan akses pembiayaan bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha;

2) Fasilitas Fiskal

- mendorong UMKM memahami proses pelaporan pajak secara daring; dan/atau

- mendorong pemberian fasilitas kepabeanan bagi UMKM;

3) Pemasaran

- mendorong UMKM untuk bergabung dalam ekosistem DigiPay (pengadaan barang/jasa pemerintah) atau ekosistem e-commerce lainnya;

- optimalisasi situs lelang.go.id untuk membantu penjualan produk UMKM; dan/atau

- perluasan akses pasar domestik dan luar negeri/ekspor;

4) Pelatihan dan Pendampingan

- pelatihan ekspor untuk mendukung UMKM siap go international;

- pelatihan lainnya; dan/atau

- pembinaan berkesinambungan oleh semua unit;

5) Peningkatan kerja sama sinergi dan kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya dan pihak swasta.

Dalam pelaksanaan event/showcase UMKM, seluruh unit eselon I, non eselon, dan SMV di lingkungan Kementerian Keuangan diminta untuk melakukan kolaborasi dan koordinasi. Pelaksanaan event/showcase UMKM dapat dilakukan dalam skala regional maupun nasional.

Guna menunjang teknis pelaksanaan dari kebijakan ini, maka dibentuk Pokja Wilayah pada tiap-tiap Perwakilan Kementerian Keuangan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan UMKM pada masing-masing wilayah. Dengan adanya kebijakan pembinaan tersebut diharapkan terjadi keseragaman pemahaman dalam pembinaan UMKM pada lingkup Kemenkterian Keuangan, dengan mengedepankan kolaborasi antar unit eselon I serta dengan kontribusi masing-masing Satuan Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam implementasi Program UMKM Kementerian Keuangan Satu, dapat terwujud kegiatan pembinaan UMKM dengan melibatkan minimal 2 eselon satu di Kementerian Keuangan pada setiap kegiatannya sehingga harus bersinergi dan berkolaborasi antar unit Kementerian Keuangan.

Sekian penjelasan dari saya

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Saya Dimas Aditya Rahman selaku Menteri Luar Negeri dari negara Univ Soviet akan menjelaskan terkait pembangunan di bidang infrastruktur pada era Presiden Joko Widodo.