Demo ribuan honorer K2 di Kantor KemenPanRB, Jakarta. Foto Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Lukman Said menyampaikan langsung ke Presiden Jokowi agar mengangkat honorer K2(kategori dua) menjadi CPNS.

Dikatakan Lukman, para anggota dewan hampir setipa hari didatangi honorer K2 dan pegawai kontrak yang menyampaikan aspirasi agar segera diangkat CPNS.

"Bapak presiden, tolong kami untuk menyelesaikan keluh kesah honorer K2 ini. Ada 17.652 anggota dewan dari 417 kabupaten tiap hari didatangi honorer," ungkap Ketua Umum ADKASI Lukman Said dalam sambutannya di Rakernas ke-2 ADKASI yang dihadiri Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Selasa (27/3).
ADKASI, lanjutnya, memberikan dukungan penuh agar pemerintah pusat memberikan solusi untuk mengangkat honorer K2 dan honorer lainnya yang berstatus pekerja kontrak, pekerja tidak tetap dan pekerja tetap non PNS.

ADKASI juga mengapresiasi Presiden Jokowi yang telah mengeluarkan Surat Presiden dengan menugaskan tiga menteri, yaitu Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Keuangan untuk bersama-sama dengan DPR-RI segera menyelesaikan pembahasan Revisi Terbatas atas Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Tidak usah khawatir dan takut Pak Jokowi. Segera bahas dan sahkan revisi UU ASN. ADKASIdi belakang bapak, mendukung penuh untuk disahkannya revisi UU ASN," ujar Lukman.

ADKASI menyadari pengangkatan honorer K2menjadi CPNS harus berdasarkan validasi data yang akurat dan memenuhi rasa keadilan. Juga dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa para pekerja pelayan masyarakat tersebut sangat dibutuhkan untuk menyukseskan program-program pemerintah pusat dan daerah.
"ADKASI juga memberikan penghormatan kepada para pekerja pelayan masyarakat atas pengabdiannya yang sekaligus sesungguhnya sebagai perajut Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Lukman. (esy/jpnn)

klik sumber : JPNN.com

Sama seperti lemak tubuh, kolesterol juga merupakan lemak atau lipid yang diproduksi di lever yang bermanfaat untuk tubuh dalam batas normal. Namun jika kadar kolesterol meningkat, timbul gumpalan atau plak di pembuluh darah yang menyebabkan hipertensi (tekanan darah tinggi), angina (nyeri dada), serangan jantung, stroke, dan penyakit pembuluh darah perifer.

Tentu, tingkat kolesterol jahat yang tinggi wajib diturunkan. Dan kamu bisa mencobanya dengan rajin makan bawang putih.
"Bawang putih telah lama digunakan untuk mengurangi kolesterol jahat, mencegah peningkatan tekanan darah, serta menghindari timbulnya pengendapan plak di dinding arteri yang berkontribusi menyebabkan serangan jantung. Sebabnya bawang putih mengandung zat alami sulfur yang memiliki khasiat hebat tersebut."

"Untuk mendapatkan manfaat sehat yang maksimal, hancurkan 5 siung bawang putih dan biarkan selama 5 menit untuk mengaktifkan senyawa alami di dalamnya. Setelah itu kamu bisa menambahkan air perasan jeruk lemon sebelum kamu konsumsi agar kamu mendapatkan manfaat ganda."

Klik sumber : merdeka.com

Massa Honorer K2 melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Jakarta, Kamis (23/2). Mereka menuntut penyelesaian pengangkatan honorer K2. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Posisi honorer kategori dua (K2) dan pegawai kontrak lainnya sangat rentan dipolitisasi.

Dengan jumlah honorer K2 sebanyak 439 ribu, akan potensial untuk menjaring suara dalam Pilpres 2019 mendatang.

"Kami tahu, suara honorer K2 sangat potensial dalam Pilpres nanti. Jumlah K2 ada 439 ribu belum ditambah anak dan suami/istri serta keluarga. Dan keberadaan kami memang nyata bukan di atas kertas saja," kata Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Rabu (28/3).
Tahu bila posisinya cukup menggiurkan, honorer K2 pun tidak mau asal pilih capres maupun cawapres.

Mereka bersepakat memberikan dukungan kepada capres/cawapres yang mau berpihak kepada honorer K2.

"Wajar kalau teman-teman memilih pemimpin yang bisa menghantarkan honorer K2 jadi CPNS. Perjuangan kami sudah lama loh, jadi kami enggak mau kalau salah memilih pemimpin," tegasnya.

Di kalangan anggota FHK2I, banyak yang menginginkan Ketum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Lukman Said sebagai cawapres. Legislator ini dinilai sangat berpihak kepada honorer K2.

Hal itu terbukti saat rapat kerja nasional (Rakernas) ADKASI ke-2, Lukman dengan lantang meminta Presiden Joko Widodo untuk mem-PNS-kan honorer K2.
Selain itu Jokowi juga diminta mendukung percepatan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kami mencari calon pemimpin seperti Ketum ADKASI. Cepat atau lambat honorer K2 diangkat ada di tangan pemimpin negara ini," ujar Ridwan, koordinator wilayah (korwil) FHK2I Bengkulu.

Senada itu Korwil FHK2I Jatim Eko Mardiono yang terkenal vokal ini menegaskan, butuh komitmen kuat pemimpin bangsa dalam menuntaskan masalah honorer K2. Tanpa itu perjuangan apapun yang dilakukan akan terseok-seok.

Dia menyebutkan, revisi UU ASN hanya beberapa pasal saja yang diubah. Namun, prosesnya begitu panjang dan menyita energi.

Padahal hanya lewat revisi UU ASN itu honorer K2 bisa diangkat CPNS.

"Kami tidak tahu apakah kami akan diangkat di era pemerintahan sekarang atau menunggu pemimpin yang baru. Yang pasti kami mencari calon pemimpin pembela masyarakat kecil termasuk honorer K2," tandasnya. (esy/jpnn)

klik sumber : JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta yang dibuka Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu sudah berakhir. Namun, pelaksanaan Rakernas II ADKASI itu memberikan kesan mendalam di hati ratusan ribu honorer K2.

Menurut Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih, baru ADKASIyang secara terang-terangan di depan Presiden Joko Widodo meminta revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dipercepat. ADKASI juga meminta presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu mengangkat honorer K2 menjadi PNS.

"Kami berterima kasih kepada ketua umum ADKASI dan jajarannya karena telah diberi ruang untuk menyaksikan langsung pembukaan Rakernas kedua. Apalagi penyelesaian K2 telah dimasukkan dalam rekomendasi ADKASI dan disampaikan langsung ke presiden," kata Titi kepada JPNN, Minggu (1/4).

Guru SD di Kabupaten Banjarnegara itu lantas menceritakan suasana saat FHK2I melihat langsung Ketua Umum ADKASI Lukman Said menyampaikan masalah (K2) secara langsung ke Presiden Jokowi. Seluruh delegasi FHK2I yang menyaksikannya langsung menangis.

Menurut Titi, ADKASI sudah membuktikan langkah nyata dalam memerjuangkan nasib honorer K2. Dia berharap langkah ADKASI bisa diikuti pemerintah dan DPR RI.

"Semoga perjuangan ini akan segera mencapai keberhasilan dengan tindaklanjut secepatnya. Regulasi segera disahkan sehingga seluruh K2 di angkat CPNS tanpa melalui seleksi tes lagi," beber Titi.(esy/jpnn)

klik sumber : JPNn.com

Liputan6.com, Jakarta Ada kabar gembira untuk guru honorer. Pemerintah telah memberikan lampu hijau untuk pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, usai rapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (2/4/2018).

"Tadi Pak Wapres pada prinsipnya sudah memberikan lampu hijau bahwa mulai 2018 akan ada pengangkatan guru menjadi ASN (aparatur sipil negara) bisa PNS bisa PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)," kata Muhadjir di kantor Wapres, Jakarta Pusat.

Dia mengatakan, akan membahas lebih lanjut hal ini. Menurut Muhadjir, saat ini terdapat sekitar 736 ribu guru honorer yang harus diangkatDia mengatakan, akan membahas lebih lanjut hal ini. Menurut Muhadjir, saat ini terdapat sekitar 736 ribu guru honorer yang harus diangkat.
"Ditambah kebutuhan yang lain. Tapi masih di cross-check data dari Pak Menpan (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara), karena Pak Menpan mengumpulkan data dari daerah-daerah untuk mengetahui berapa kebutuhan riilnya. Sekarang sedang kita selaraskan antar data yang ada," papar Muhadjir.
Klik sumber : liputan6.com

Dilansir dari AFP, mereka menuntut kenaikan gaji dan pendanaan bagi sekolah. Para guru telah dihadapkan pada dominasi Partai Republik di negara bagian, di mana dana pendidikan dipotong dalam beberapa tahun terakhir.

Mereka juga terinspirasi oleh aksi unjuk rasa selama 9 hari pada bulan lalu di Virginia Barat. Guru di sana akhirnya memperoleh kenaikan gaji pertama mereka dalam empat tahun terakhir.

Para guru di Arizona juga mengadakan protes serupa pada akhir Maret lalu.

Sementara, panitia di Oklahoma City memperkirakan jumlah guru yang ikut dalam unjuk rasa kemarin mencapai 30.000 orang.

Gambar-gambar yang diambil oleh televisi memperlihatkan kerumunan besar dengan banyak orang mengenakan baju berwarna merah, berkumpul di luar gedung DPR negara bagian.

"Ini tentang mendanai pendidikan publik dan benar-benar memulihkan dukungan yang dibutuhkan semua anak untuk belajar," kata kepala sekolah negara bagian Oklahoma, Joy Hofmeister.

Akibat aksi unjuk rasa, beberapa kelas terpaksa dikosongkan dan sekolah juga ditutup. Beberapa distrik juga harus menghadapi penutupan kelas yang lama karena para guru akan melanjutkan demonstrasi sampai tuntutan mereka terpenuhi.

Sekolah Negeri Oklahoma City mengumumkan penutupan sekolah hingga Selasa (3/4/2018).

Oklahoma menjadi salah satu dari 12 negara bagian yang memangkas belanja pendidikan setelah resesi 2009, dan gagal memulihkannya ketika perekonomian telah membaik.

Di ibu kota negara bagian Kentucky, Frankfort, ribuan guru juga melakukan aksi demonstrasi. Seluruh 120 sekolah negeri di masing-masing distrik juga tutup, meskipun sebagian besar murid libur karena memasuki liburan musim semi.

Dalam rancangan fiskal negara bagian Kentucky, dana pendidikan akan dipotong per siswa di sekolah negeri.

Presiden Asosisasi Pendidikan Nasional (NEA) Lily Garcia mengarakan, para guru tidak memiliki kepercayaan kepada legislator negara bagian untuk bertindak tanpa tekanan publik.
"Ini (unjuk rasa) merupakan hasil dari satu dekade sekolah negeri yang kekurangan dana," katanya kepada CNN.

Klik sumber : compas.com

Dari jumlah itu, Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Sumsel memprioritaskan lebih dulu usulan pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS. Jumlah mencapai 7.033.

“Pengangkatan harus skala prioritas dulu. Baru lainnya menyusul. Pertimbangan kita di sini masa kerja dan usia. Artinya masa kerja paling lama dan usia yang tua dulu diusulkan,” jelas Ketua FHK21 Sumsel, Syahrial seperti diberitakan Sumatera Ekspres (Jawa Pos Group). Nah, honorer K2 paling lama, dengan SK per 1 Januari 2005.
Di luar honorer K2 tergantung kebutuhan kabupaten/kota masing-masing. “Setiap pemda juga mengusulkan pengangkatan sesuai skema berlaku,” terang dia.

Sejauh ini memang ada dua wacana pengangkatan honorer menjadi CPNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Tapi hingga kini belum ada kepastian karena pembahsan revisi UU ASN baru akan dimulai. (ran/nni/uni/ebi/cj13/sid/gti/fad/ce1)

klik sumber : JPNN.com

Ketum ADKASI Lukman Said berharap rekomendasi yang disampaikan langsung di hadapan Presiden Jokowi saat rapat kerja nasional (Rakernas) AKDASI pada 27 Maret 2018 bisa segera ditindaklanjuti.

Hanya Jokowi yang bisa memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk pengangkatan honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS.

"Kami harap rekom ADKASI segera direspons Bapak Presiden. Sangat mendesak adalah masalah honorer K2. Semoga beliau segera memerintahkan kementerian terkait memercepat pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang berproses di DPR RI," kata Ketua Umum ADKASI Lukman Said kepada JPNN, Kamis (5/4).

ADKASI berharap tahun ini sudah selesai dan final sehingga negara bisa mengestimasi jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam APBN.

Pemerintah, lanjutnya, tidak harus mengangkat sekaligus tapi bertahap. Tentu saja pengangkatannya berkeadilan.

"Enggak harus sekaligus tapi bertahap. Setiap tahun kan ada pengangkatan, harusnya ada honorer K2 di situ," terangnya.

Walaupun rapat lanjutan pembahasan revisi UU ASN belum dilaksanakan lagi, Lukman optimistis akan ada kebijakan yang memihak honorer K2.
"Pak Jokowi itu selalu mendengar aspirasi rakyat. ADKASI adalah wadah yang menampung aspirasi rakyat dan presiden sudah mendengarnya. Honorer K2 harus tetap optimistis, sabar, dan ikhtiar," tandasnya. (esy/jpnn)

klik sumber : JPNN.com

Dua alasan disampaikan, yakni honorer sudah berpengalaman mengajar dan pengangkatan sebagai CPNS bisa menjadi bentuk penghargaan.

“Mereka harus prioritas. Pertimbangannya karena sudah punya pengalaman dan CPNS ini bentuk penghargaan bagi mereka yang sudah lama mengabdi. Mereka membantu sekali khususnya sekolah pelosok yang kekurangan guru,” terangnya, seperti diberitakan Sumatera Ekspres (Jawa Pos Group).

Bupati OKI pun, katanya, sudah berkirim surat ke Kemen-PAN RB supaya honorer bisa diperhatikan.

Beti SPdI, guru honorer SMPN Kayuagung mengaku sudah melakoni profesi ini lima tahun. Dengan gaji kecil dia tetap mengabdikan diri.

“Cuma Rp300 ribu per bulan, dan biasanya tiga bulan sekali dibayar setelah dana bantuan operasional sekolah (BOS) cair,” bebernya. Padahal seminggu dia bisa ngajar 24 jam.

Yasmin Zukri (49), guru honorer K2 di SM Rupit, Kabupaten Muratara, menuturkan dia sudah jadi tenaga honorer sejak 1993 lalu, dari gaji Rp15 ribu per bulan hingga saat ini Rp1 juta per bulan.

Meski peluangnya tipis untuk jadi CPNS karena terbentur syarat usia, kata adia, masih ada opsi lain yakni diangkat menjadi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
“Saya rasa itu sudah cukup, intinya kami diakui pegawai pemerintah. Apalagi gajinya juga sama saja dengan PNS,” ujarnya.

Para honorer pun akan berkoordinasi dengan forum honorer di wilayah Muratara agar memperjuangkan nasib mereka, sekaligus terus memantau informasi kapan pengangkatan CPNS atau PPPK.

“Kalau sekarang belum ada informasinya, tapi kami terus pantau informasi dari pemerintah pusat,” tutupnya. (ran/nni/uni/ebi/cj13/sid/gti/fad/ce1)

klik sumber : JPNN.com

Pemerintah, dalam hal ini Kemenpan-RB, masih fokus menyelesaikan pendataan honorer K2, untuk memastikan mana yang asli dan mana yang bodong.
Untuk bertahan hidup, banyak honorer K2 kerja serabutan lantaran honornya baru diterima per triwulan.

Koodinator wilayah (Korwil) Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Aceh Taufik Yahya mengaku terpaksa menjadi buruh bangunan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Taufik yang bekerja sebagai operator sekolah dibayar Rp 500 ribu per bulan. Itupun dirapel tiga bulan sekali. Kalau ada uang, Taufik bisa menerima Rp 1,5 juta tapi kalau sekolah kekurangan dana terpaksa tidak menerima bayaran.

"Saya kerja bangunan tidak menentu. Ada yang pulang sekolah ada yang libur sekolah. Gaji saya sebagai buruh bangunan Rp 70 ribu per hari. Miris memang tapi faktanya memang begitu. Di sekolah saya jadi operator, di desa jadi buruh bangunan," ungkap Taufik kepada JPNN, Kamis (11/4).

Nia Kurniasih, koordinator daerah (Korda) FHK2I Bandung Barat juga kerja serabutan demi menambah pendapatannya. Kurang lebih empat tahun ini, dia berdagang makanan. Apapun dijual agar bisa menyambung hidup.
"Setelah otak saya agak mandeg karena terbentur persoalan ekonomi, menunggu nasib baik untuk diangkat PNS tak kunjung datang, akhirnya saya mulai dengan dagang ice cream homemade dengan modal Rp 25 ribu. Itu saya titip ke warung dan kantin sekolah. Setelah itu, saya menjajal dunia catering dua tahun berjalan," bebernya.

Sementara Korwil FHK2I Jawa Timur Eko Mardiono memilih kerja sampingan menjadi petani jamur. Menurut dia, 100 persen honorer K2 pria kerja serabutan untuk menutupi biaya hidup. Usai melaksanakan kewajiban di sekolah langsung kerja sampingan.

"Di sekolah kami dihormati, pulang sekolah kami kerja serabutan. Kayak saya hidup di kota besar tapi masih jadi petani," ucapya. (esy/jpnn)

klik sumber : JP

(1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“

(2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun.”

pasal 315 KUHP:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 27 ayat (3) UU ITE
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Pasal 45 UU ITE
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Masih ada pasal lain dalam UU ITE yang terkait dengan pencemaran nama baik dan memiliki sanksi pidana dan denda yang lebih berat lagi, perhatikan pasal 36 UU ITE.

Pasal 36 UU ITE
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”

Misalnya, seseorang yang menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda maksimum 12 milyar rupiah (dinyatakan dalam Pasal 51 ayat 2)

Pasal 51 ayat (2) UU ITE
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(1)        Diancam dengan pidana penjara paling lama satau tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;

Ke-1: barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain.

Ke-2: barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

(2)        Dalam hal diterangkan ke-2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

 

Dari rumusannya, pasal 335 ayat (1) KUHP mensyaratkan adanya pemenuhan atas dua unsur yakni “memakai kekerasan” atau “ancaman kekerasan”. Pembuktian delik ini cukup dengan terpenuhinya salah satu dari dua unsur tersebut.

 

Dalam prakteknya, penerapan pasal 335 KUHP oleh Mahkamah Agung R.I. (MA) akan menekankan pada penafsiran terhadap “unsur paksaan” sebagai unsur utama yang harus ada dalam rangkaian perbuatan yang tidak menyenangkan. Unsur paksaan, menurut MA, tidak selalu diterjemahkan dalam bentuk paksan fisik, tapi dapat pula dalam bentuk paksaan psikis.
Dalam putusan No.: 675 K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987 yang memperbaiki putusan bebas (vrijspraak) dari Pengadilan Negeri Ende No.: 15/Pid.B/1984 tanggal 26 Maret 1985, MA telah memberi kualifikasi perbuatan pidana yang tidak menyenangkan yaitu: “Dengan sesuatu perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang untuk membiarkan sesuatu.” Artinya, ada rangkaian perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu orang lain atau korban tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan terjadinya sesuatu sedang dia (korban) tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, baik karena dia tidak suka maupun karena dia tidak membolehkan terjadinya sesuatu tersebut; akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindar dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut.

 

Sedangkan maksud dari pasal 335 ayat (2) KUHP adalah perbuatan tidak menyenangkan tersebut dapat juga terjadi jika seseorang memaksa orang lain agar melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu tetapi dengan menggunakan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis. Artinya, ancaman tersebut dilakukan dengan cara akan mencemarkan baik secara lisan maupun tertulis. Misalnya A memaksa B agar melakukan sesuatu hal dengan mengancam bahwa jika B tidak melaksanakan sesuatu hal yang diinginkan oleh A, maka A akan mencemarkan nama baik si B baik secara lisan atau tulisan. Namun, tindak pidana ini baru dapat diproses jika si korban melakukan pengaduan ke Polisi terlebih dahulu.

MUNGKIN sudah puluhan miliar dana yang dikeluarkan honorer K2 di bawah komando Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih.
Setiap aksi damai digelar di Jakarta, tidak hanya ratusan honorer K2 yang turun tapi ribuan hingga puluhan ribu orang. Tentu, dana yang dikeluarkan pun semakin besar jika massa yang turun jumlahnya membeludak.

Ya, cukup banyak dana yang dikeluarkan dalam setiap aksi. Meski gaji mereka sebagai honorer sangat kecil, tetap saja prinsip gotong royong dan kebersamaan diutamakan. Dana aksi digalang secara urunan, tapi sukarela, tidak dipatok besarannya.

Sementara, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, banyak di antaranya yang nyambi kerja sampingan demi menyambung hidup.

Seperti yang dijalani Denny Setiawan, sekjen FHK2I. Usai menjalankan tugasnya sebagai guru di sekolah, dia langsung ganti baju dan nyales alat tulis serta sembako.

"Ya harus kerja tambahan karena honor dari sekolah masih sangat jauh dari kata layak. Apalagi sebagai pengurus FHK2I saya harus juga bertanggung jawab untuk kelangsungan perjuangan. Enggak mungkin saya maksain seluruh anggota urunan kan," beber Denny, honorer K2 Banjarnegara kepada JPNN.
Sebagai sekjen FHK2I, dia selalu mendampingi Titi untuk menyukseskan perjuangan. Baik Denny maupun Titi acapkali mengorbankan dana pribadi untuk menopang perjuangan FHK2I.

Memang ada iuran forum, tapi menurut Titi, itu tidak mengikat. Haram hukumnya pengurus FHK2I memaksa anggotanya untuk menyetorkan dana perjuangan. Jumlah iuran hanya berdasarkan kesepakatan.

"Kalau dana iurannya tidak cukup untuk berjuang, koordinator daerah (korda), koordinator wilayah (korwil) dan pengurus pusat memakai uang pribadi untuk berjuang. Istilahnya ya nombok," terang Titi.

Dia melanjutkan, walaupun penghasilan minim tapi niat ikhlas berjuang dengan segala cara bisa berangkat ke Jakarta, modalnya ikhlas dan yakin. Mereka yakin, semua akan diganti Allah SWT tanpa diduga.

Korwil FHK2I Jateng Ahmad Saefudin punya pengalaman sama. Demi menopang kebutuhan keluarga dan perjuangan karena minimnya gaji yang diterima, harus menjadi pengecer bahan bakar minyak (BBM) Pertamini.

Demikian juga Korda FHK2I Cilacap Sunardi yang nyambi jadi nelayan. Ini demi menopang ekonomi keluarga dan menghidupkan sebuah usaha perjuangan.

"Kalau kami enggak kerja sambilan bagaimana bisa terus berjuang mendapatkan status CPNS. Memang ada iuran mulai dari anggota, ke korcam dan korda lalu ke korwil dan pusat dengan nominal sukarela. Namun, kalau tidak cukup, para penguruslah yang pontang-panting cari jalan ke luar," beber Ahmad.

Karena sifatnya sukarela maka tidak ada target berapa duit yang harus dikumpulkan. Para penguruslah yang lagi-lagi harus berkorban. Namun, bagi mereka itu tidak jadi masalah karena ini semua buat perjuangan bersama.
Nurbaiti, pengurus FHK2I DKI Jakarta menambahkan, soal iuran dana perjuangan ini tidak ada patokan nominalnya. Biasanya honorer K2 yang memang merasa senasib dan seperjuangan dengan suka rela menyodorkan sumbangan.

Dia mencontohkan bila ada aksi damai di Jakarta, honorer K2 DKI yang paling sibuk membantu teman-temannya dari daerah. Biasanya mereka mencarikan wisma yang murah meriah. Kalau pun tidak ada tempat yang bisa buat honorer K2 bermalam, mereka istirahat di masjid –masjid, juga di rest area yang ada di jalur tol.

"Tidak bisa dipungkiri perjuangan juga butuh biaya tapi bukan berarti kami golongkan sebagai uang suap atau uang sogok. Ini bentuk keperdulian dari anggota yang enggak bisa berangkat ke Jakarta makanya mereka mengirim perwakilan yang berangkat dengan cara patungan dan nilainya pun tidak ditentukan," paparnya.

Sampai di Jakarta jika para korwil atau korda kumpul, mereka urunan makan bersama sehingga bisa mengurangi biaya hidup selama di Jakarta. Sementara honorer K2 yang di Jakarta, biasanya membawa makanan ringan buat rekan-rekannya dari daerah. Yang paling penting adalah nilai kebersamaannya.

Korwil FHK2I Bengkulu Ridwan juga mengungkapkan pengalamannya. Dengan honor minim, dia harus kerja sampingan apa saja demi asap dapur tetap mengepul.

"Kalau honor kami sangat minim tapi saya enggak putus asa untuk memerjuangkan K2 di Provinsi Bengkulu. Yang penting ikhlas dan semangat dalam memerjuangkan K2 menjadi CPNS," pungkasnya. (esy/jpnn)

klik sumber : JPNN.com

"Untuk diakomodasi, mereka (K2) harus dites. Karena itu mereka harus mempersiapkan diri," ujar Menteri usai peresmian "Mal Pelayanan Publik" di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Sabtu (21/4).

Undang-undang kepegawaian saat ini menyebutkan aparatur sipil negara (ASN) terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Sehingga, apabila tidak bisa masuk menjadi PNS, bisa diakomodasi menjadi P3K.

"Tetaplah mempersiapkan diri menjelang tes," kata Asman.

Menteri menambahkan, pola perekrutan PNS dimulai dari setiap daerah mengajukan ke Kementerian Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi. Kemudian, kuotanya diputuskan secara nasional termasuk tesnya.

"Sulut sudah mengajukannya ke Kemenpan-RB," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla memberikan 'lampu hijau' untuk mengangkat guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 2018. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy usai rapat internal bersama wakil presiden terkait tata kelola dan proses rekrutmen guru.

Muhadjir menyampaikan, berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdapat 736 ribu guru honorer yang harus diangkat menjadi ASN. Akan tetapi, proses kedepannya akan disinkronisasi terlebih dahulu dengan data di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Tadi pak wakil presiden pada prinsipnya sudah memberikan lampu hijau bahwa mulai 2018 akan ada pengangkatan guru menjadi ASN, bisa PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan bisa juga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)," ujar Muhadjir ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden, Senin (2/4).

Klik sumber : republika.co.id

Kabar miring itu membuat para pengurus FHK2I (Forum Honorer K2 Indonesia) meradang. Mereka membantah bila ada upaya memanfaatkan honorer K2 untuk kepentingan diri sendiri.

"Masyaallah, ini tudingan sangat tidak berdasar. Kami benar-benar berjuang untuk seluruh honorer K2, baik yang masuk FHK2I maupun tidak. Kalau revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) disahkan, semua honorer K2 kan diakomodir tanpa melihat dia dari forum mana," kata Ketum FHK2I Titi Purwaningsih kepada JPNN, Jumat (27/4).

Klik sumber : JPNN.com

Seperti Whatsapp, Instagram, Facebook, Snapchat, Line, Kakao Talk, dan banyak lagi.

Baru-baru ini, ada aplikasi chatting baru yang disebut-sebut sebagai tandingan WhatsApp lho!

Ya, aplikasi komunikasi baru yang baru dirilis adalah Callind.
Soft launching aplikasi ini digelar bertepatan dengan peringatan Hari Kartini 2018.
Mengusung tagline "Mempercepat komunikasi, transaksi dan informasi", aplikasi chatting ini memungkinkan penggunanya melakukan chat privat, broadcast message, kirim foto, telepon, hingga video call.

Aplikasi chatting karya anak bangsa ini sudah dapat diunduh di toko aplikasi di Android yakni Play Store.

Seperti apa Callind ini?

Dilansir dari Tribunnews, berikut beberapa fakta seputar Callind.

klik sumber : bangkasPos.com

Dikutip dari laman resmi Facebook Sri Mulyani, Jumat (25/5/2018), Menkeu memberikan penjelasan lengkap pemberian THR bagi pegawai honorer di Pusat yaitu Kementerian dan Lembaga, THR bagi pegawai honorer atau Non PNS yang merupakan pegawai Pemerintah Daerah dan pemberian THR untuk guru daerah.

Ia menjelaskan, aturan pemberian THR untuk pegawai honorer di Pusat sebagai berikut:

1. Pegawai Honorer Instansi Pusat seperti sekretaris, satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubhakti (office boy atau cleaning service) dibayarkan tambahan honor sebesar 1 bulan sebagai THR. Pegawai honor tersebut lebih tepat disebut sebagai pegawai kontrak.

2. Anggaran untuk THR pegawai kontrak pada Satker Pemerintah Pusat alokasinya sudah diperhitungkan pada DIPA masing-masing kantor pada Belanja Barang Operasional Perkantoran, bukan Belanja Pegawai, sesuai PMK No 49 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan dalam penyusunan anggaran tahun 2018, dan dituangkan dalam kontrak kerja yang ditetapkan dalam SK Pejabat yang Berwenang (Kepala Satker).

Alokasi dana bagi pegawai kontrak tersebut untuk kebutuhan pembayaran THR bulan Juni 2018 adalah sebesar Rp 440,38 miliar.

3. Dalam rangka mengatur pemberian honor tersebut telah diterbitkan surat Dirjen Perbendaharaan No S-4452/PB/2018 tanggal 24 Mei 2018.

4. Saat ini satker-satker Pemerintah Pusat telah mulai memproses pembayaran honor untuk pegawai honorer tersebut sesuai ketentuan, sehingga diharapkan penerima honor juga menerima THR honor sebelum Idul Fitri.

5. Dengan demikian sebenarnya seluruh pegawai non PNS pada Pemerintah Pusat diberikan THR, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- untuk Pegawai Non PNS yang diangkat oleh Pejabat Kepegawaian seperti berupa SK Menteri diberikan THR sesuai ketentuan PP 19 Tahun 2018 dan PMK No 53 Tahun 2018. Termasuk didalamnya dokter PTT, bidan PTT dan tenaga penyuluh KB dll.

- untuk pegawai non PNS atau pegawai kontrak yang diangkat oleh Kepala Satker seperti sopir, satpam, pramubhakti, sekretaris dan lain-lain, diberikan THR sesuai alokasi pada DIPA, kontrak kerja dan SK, berdasarkan PMK 49 Tahun 2017 dan pembayarannya menggunakan PMK 190 Tahun 2012.

Mengenai pembayaran THR bagi pegawai honorer atau Non PNS yang merupakan pegawai Pemerintah Daerah:

(1) THR untuk Non-PNS di Daerah, sesuai Permendagri No.33/2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD TA 2018 a.l diatur :

(a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan peraturan perundang-undangan, serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan dan pemberian gaji ke-13 dan ke-14.

(b) Mengenai pemberian honorarium bagi PNSD dan Non-PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non-PNSD benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.

(2) Berdasarkan informasi dari Kemendagri, daerah tidak menganggarkan THR atau gaji ke-13 bagi Non PNSD, karena honor bagi tenaga Non-PNSD pada dasarnya melekat pada setiap kegiatan.

Dengan demikian, apabila kegiatannya dilaksanakan dalam 12 bulan, maka honornya diberikan sebanyak 12 bulan.

(3) Untuk pegawai honorer daerah dapat diberikan THR sejalan dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku sejauh kemampuan keuangan daerah memadai untuk memberikan THR.

(4) Untuk Cleaning Service (CS) dan supir, apabila CS dan supir adalah karyawan outsourcing dari perusahaan yang mempekerjakan, maka perusahaan dimana CS dan supir dimaksud terdaftar juga memiliki kewajiban untuk memberikan THR.

Sementara itu, untuk supir dan CS honorer (yang tidak melalui sistem outsourcing), pemberian THR menjadi tanggung jawab K/L yang menggunakan jasa CS dan supir.

- Kebijakan THR untuk Guru tidak termasuk tunjangan profesi guru (TPG) atau tunjangan khusus guru di daerah terpencil (TKG).

- Sesuai Pasal 63 PP No. 58/2005 dan Permendagri No. 13/2006, Pemprov dapat memberikan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) kepada PNSD, termasuk Guru, berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dan memperoleh persetujuan DPRD.

- Kebijakan pemberian TPP bagi Guru di masing-masing daerah berbeda-beda, ada daerah yang memberikan TPP dan TPG/TKG kepada Guru, dan ada daerah yang tidak memberikan TPP, karena guru sudah mendapatkan TPG/TKG.

Terkait THR untuk PNS Daerah:

- Semua PNS Daerah, termasuk perangkat desa yang berstatus PNS, mendapatkan THR dan Gaji ke-13 sama seperti halnya PNS di Kementerian/Lembaga, hanya besarannya disesuaikan dengan penghasilannya (gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan tunjangan perbaikan penghasilan di masing-masing daerah).

Pemberian THR bagi PNS/TNI/Polri merupakan kebijakan untuk mempertahankan daya beli dan kesejahteraan PNS/TNI/Polri yang selama ini secara riil masih mengalami penurunan sehingga Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai (take home pay) juga kebijakan yang lebih efisien dan seminimal mungkin menimbulkan dampak terhadap kapasitas fiskal Pemerintah.

Definisi terorisme ini menjadi pembahasan yang paling alot dan yang paling terakhir disepakati oleh pemerintah dan DPR. Pada akhirnya, terorisme didefinisikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Pasal ini mengatur, setiap orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan pengadilan sebagai organisasi terorisme dipidana paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun. Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengendalikan kegiatan korporasi juga bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun. Dengan pasal ini, Kapolri mengaku akan segera menyeret JAD (Jamaah Ansharut Daulah) dan JI (Jemaah Islamiyah) ke pengadilan.

Pasal ini mengatur setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan tindak pidana terorisme atau ikut berperang di luar negeri untuk tindak pidana terorisme, dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun. Dengan pasal ini, maka WNI yang selama ini banyak mengikuti pelatihan di Suriah bisa dijerat pidana.

Pasal ini mengatur, setiap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme, dipidana paling lama 5 tahun.

Pasal ini mengatur, setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah sepertiga. Pasal ini dibuat dengan berkaca pada banyaknya aksi teror yang melibatkan anak di luar negeri. Namun, belakangan teror dengan melibatkan anak juga terjadi saat aksi bom bunuh diri di tiga gereja dan Mapolrestabes Surabaya.

Pasal ini mengatur tersangka teroris bisa ditahan dalam waktu yang lebih lama. Jika sebelumnya penahanan seorang tersangka untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan hanya bisa dilakukan dalam waktu 180 hari atau 6 bulan, kini menjadi 270 hari atau 9 bulan. Kendati demikian, pasal ini juga mengatur bahwa penahanan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Setiap penyidik yang melanggar ketentuan tersebut bisa dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28: Penangkapan

Pasal ini mengatur polisi memiliki waktu yang lebih lama untuk melakukan penangkapan terhadap terduga teroris sebelum menetapkannya sebagai tersangka atau membebaskannya. Jika sebelumnya polisi hanya memiliki waktu 7 hari, kini bisa diperpanjang sampai 21 hari.

Namun, pasal ini juga mengatur bahwa penangkapan terduga teroris harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Setiap penyidik yang melanggar ketentuan tersebut bisa dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ini mengatur, dalam keadaan mendesak penyidik kepolisian bisa langsung melakukan penyadapan kepada terduga teroris. Setelah penyadapan dilakukan, dalam waktu paling lama tiga hari baru lah penyidik wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri setempat. Izin penyadapan dari ketua pengadilan negeri kini dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana terorisme. Penyadapan juga wajib dilaporkan kepada atasan penyidik dan dilaporkan ke kementerian komunikasi dan informatika. Selain menyadap, penyidik juga bisa membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman dari pos atau jasa pengiriman lain.

Perlindungan Pasal ini mengatur penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya. Perlindungan diberikan baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Di UU sebelumnya, perlindungan hanya diberikan pada saksi, penyidik, penuntut umum dan hakim saja.

Hak Korban Empat tambahan pasal baru ini mengatur secara lebih komprehensif hak korban terorisme. Ada enam hak korban yang diatur, yakni berupa bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, santunan bagi korban meninggal dunia, pemberian restitusi dan kompensasi. Sebelumnya hanya dua hak korban yang diatur di UU yang lama, yaitu kompensasi dan restitusi.

Pencegahan Pasal ini mengatur bahwa pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme. Dalam upaya pencegahan ini, pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.

Pencegahan dilaksanakan melalui: kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi.

Keempat pasal mengatur mengenai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Disebutkan bahwa BNPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNPT betugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Selain itu, BNPT juga bertugas mengoordinasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan terorisme hingga mengoordinasikan program pemulihan korban. Ketentuan mengenai susunan organisasi BNPT diatur dengan Peraturan Presiden.

Satu pasal ini mengatur tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Dalam mengatasi aksi terorisme dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.Ketentuan lebih lanjut mengenai pelibatan TNI ini akan diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal ini mengatur DPR untuk membentuk tim pengawas penanggulangan terorisme. Ketentuan mengenai pembentukan tim pengawas ini diatur dengan Peraturan DPR. (rafael.ak)

Sumber: Kompas
Abadini.com