4. kesejahteraan petani yang menurun 0,92 %.
5. nilai utang pemerintah mencemaskan, meski terdapat penurunan rasio utang terhadap
PDB. Utang per kapita naik US$ 531,29 per penduduk pada 2005 menjadi US$ 1.002,69 per
penduduk.

Sumber :
1. Buku LKS sejarah Indonesia XII
2. Buku paket sejarah Indonesia XII
3. https://m.liputan6.com/bisnis/read/2139802/10-kegagalan-sby-di-bidang-ekonomi

Nama : Fadhilah Nanda Kusuma
Kelas  : XII IPA 6
No. Absen : 19

Sumber : Pendapat kelompok kami

Nama anggota

1. Ariel Desta P.M (06)

2. Attila Ijanov K.G (07)

3. Auliaul Lathifah P. (08)

4. Aura Hagia Shofia (09)

5. Baitul Nazwa F. (10)

Kelas : XII IPA 6

Sebagian kalangan menganggap Abdurrahman Wahid  adalah tokoh nasional yang diakui kecermelangannya. Sebagai sosok utama di kalangan Nahdiyin Abdurrahman Wahid memang disegani kepemimpinannya. Tapi, sebagai seorang negarawan yang harus arif dalam membuat kebijakan, Abdurrahman Wahid diragukan kemampuannya. 

b. Tidak memiliki basis yang kuat di parlemen (MPR/DPR).

Proses terpilihnya Abdurrahman Wahid menjadi Presiden dari hasil dari lobby politik  Akibatnya, dalam kabinet pemerintahan yang di bentuk oleh Abdurrahman Wahid, ia “terpaksa” merengkuh semua partai tanpa melihat kesamaan platform (visi/misi) dengan dirinya. Dengan gaya Abdurrahman Wahid yang ceplas-ceplos, membuat banyak pihak yang awalnya menunjukan simpati berubah menjadi antipati. Puncaknya, Abdurrahman Wahid  dilengserkan oleh MPR dan “dipaksa” keluar dari istana Negara.

c. Muncul berbagai kontroversi di masyarakat.

Abdurrahman Wahid dinilai telah menyimpang dari perjalanan reformasi dengan mengeluarkan peryataan politik yang kontroversial. Bahkan Abdurrahaman Wahud dianggap terus mengundang ketegangan dengan kalangan parlemen dan lembaga tinggi negara.

Sumber : Internet

https://id.scribd.com/document/365510298/Kelemahan-Dan-Kelebihan-Kepemimpinan-Presiden-Gus-Dur-Di-Indonesia

Nama : Aura Hagia Shofia

Kelas : XII IPA 6

Absen : 09

 | Hamzah Haz

Pendahulu

 | Abdurrahman Wahid

Pengganti

 | Susilo Bambang Yudhoyono

Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar. Ia dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelumnya dari tahun 1999–2001, ia menjabat Wakil Presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Megawati juga merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999.

2. Pembebasan tahanan politik pada masa orde baru
Tindakan yang dilakukan Presiden B.J Habibie untuk membebaskan tahanan politik pada masa Pemerintahan Orde Baru ini meningkatkan legitimasi Presiden B.J Habibie di dalam negeri maupun luar negeri. Legitimasi Presiden B.J Habibie terlihat pada kebijakan yang dikeluarkannya dengan diberikannya amnesti dan abolisi yang merupakan langkah penting menuju keterbukaan dan rekonsiliasi. Selain membebaskan tahanan politik masa Orde Baru, Presiden B.J Habibie juga membebaskan tahanan Mahasiswa dan aktivis reformasi. Presiden juga mencabut UU Subversi dan menyatakan dukungan budaya oposisi serta melakukan pendekatan kepada mereka yang selama ini menentang Rezim Orde Baru.

3. Kebebasan Pers
Presiden B.J Habibie membuat kebijakan mengenai kebebasan pers di Indonesia. Pers pada masa pemerintahan B.J Habibie diberikan perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan. Kebebasan pers diikuti pula dengan kebebasan berorganisasi pers, sehingga banyak bermunculan organisasi-organisasi pers alternatif. Pers bebas memberitakan kinerja pemerintah yang menyangkut kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam rangka melaksanakan kebebasan pers, B.J Habibie mencabut ketentuan pembatalan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) yang selama ini menghantui wartawan terhadap pemberedelan surat kabar dan majalah.

4. Penghapusan Istilah Pribumi dan Non Pribumi
Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Inpres N0. 26/1998 yang menghapuskan istilah pribumi dan non pribumi. Presiden B.J. Habibie juga mengeluarkan Inpres 4/1999 tentang penghapusan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), dan diperbolehkannya pelajaran Bahasa Mandarin.

5. Pembentukan Partai Politik dan Percepatan Pemilu
Presiden B.J Habibie membuat kebijakan untuk membuat perubahan dalam bidang politik lainnya antara lain mengeluarkan UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, UU No. 4 Tahun 1999 tentang MPR dan DPR. Pemilihan umum kedelapan dalam sejarah Indonesia pada masa pemerintahan yang sangat singkat dari Presiden B.J Habibie, diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1999 dengan diikuti oleh 48 partai. Pemilihan umum Tahun 1998 dilaksanakan secara LUBER yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia dan JURDIL yaitu jujur dan adil yang diakui oleh semua pihak termasuk oleh oleh luar negeri melalui pemantauan secara langsung oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter. 

6. Penyelesaian masalah Timor Timur
Presiden B.J Habibie membuat kebijakan untuk memberikan kemerdekaan bagi Timor Timur. Pada bulan Juni 1998 terjadi demonstran besar-besaran di Timor Timur yang menuntut diadakannya referendum yang menawarkan pilihan kemerdekaan dan menolak status istimewa dalam lingkup Negara Republik Indonesia. Melihat situasi di Timor Timur Presiden B.J Habibie mengambil sikappro-aktif dengan menawarkan dua pilihan bagi penyelesaiaan Timor Timur yaitu dengan memberikan otonomi khusus atau memisahkan diri dari Kesatuan Republik Indonesia. Referendum dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999. Dari 438.968 suara sah, 78,5 % menginginkan kemerdekaan, dan 21,5% sisanya menghendaki otonomi dalam lingkup negara Republik Indonesia. Hasil ini menunjukkan penduduk Timor Timur menghendaki kemerdekaan. Presiden B.J. Habibie menanggapi hasil referendum ini dengan menyatakan bahwa Indonesia mulai 1 Januari 2000 akan memusatkan perhatian pada 26 propinsi dan tidak diganggu lagi dengan masalah Timor Timur.

7. Pengusutan Kekayaan Soeharto dan Kroni-kroninya
Presiden B.J. Habibie - dengan Instruksi Presiden No. 30/1998 tanggal 2 Desember 1998 – telah mengintruksikan Jaksa Agung Baru, Andi Ghalib segera mengambil tindakan hukum memeriksa Mantan Presiden Soeharto yang diduga telah melakukan praktik KKN.Kasus dugaan KKN Soeharto menyangkut penggunaan uang negara oleh 7 buah yayasan yang diketuainya, yaitu Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Yayasan Trikora. Pada tanggal 11 Oktober 1999, pejabat Jaksa Agung Ismudjoko mengeluarkan SP3, yang menyatakan bahwa penyidikan terhadap Soeharto yang berkaitan dengan masalah dana yayasan dihentikan. Alasannya, Kejagung tidak menemukan cukup bukti untuk melanjutkan penyidikan, kecuali menemukan bukti-bukti baru.

Sumber: Pemerintahan Presiden BJ Habibie (1998-1999) -USD Repository

Rachel Audhita Desvira Firdaus (34)

1. Penanganan pandemi Covid-19 yang tidak ampuh dalam menekan penyebaran virus.

2. Gagal dalam program pemulihan ekonomi nasional 

3. Tidak bisa menumbuhkan nilai-nilai demokrasi bangsa

4. Demokrasi di Indonesia sedang mengalami resesi terhadap kondisi demokrasi

5. Hutang pemerintah meningkat

Sumber :

a) www.tribunnews.com

b) https://kontras.org

c) https://money.kompas.com

1. Penanganan pandemi Covid-19 yang tidak ampuh dalam menekan penyebaran virus.

2. Gagal dalam program pemulihan ekonomi nasional 

3. Tidak bisa menumbuhkan nilai-nilai demokrasi bangsa

4. Demokrasi di Indonesia sedang mengalami resesi terhadap kondisi demokrasi

5. Hutang pemerintah meningkat

Sumber :

a) www.tribunnews.com

b) https://kontras.org

c) https://money.kompas.com

 | Hamzah Haz

Pendahulu

 | Abdurrahman Wahid

Pengganti

 | Susilo Bambang Yudhoyono

Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar. Ia dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelumnya dari tahun 1999–2001, ia menjabat Wakil Presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Megawati juga merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999.

Meskipun kepemimpinan Presiden Megawati hanya terbatas waktu yang singkat, beliau dapat memaksimalkan kinerjanya dengan berhasil mengeluarkan Indonesia dari masa krisis ekonomi 1998 yang dibuktikan dengan keluarnya Indonesia dari IMF pada tahun 2003. Bahkan beliau berhasil menciptakan swasembada beras yang berarti perekonomian di Indonesia sudah jauh membaik dari tahun sebelumnya. Beliau juga berhasil melakukan kepemimpinan dengan zero utang dan menguatkan nilai mata uang rupiah. Selain itu, pembentukan badan khusus yang menangani kasus korupsi merupakan kebijakan yang sangat baik dan dikatakan cukup berhasil dalam mengurangi kasus korupsi. Dalam bidang upaya memperbaiki demokrasi di Indonesia beliau juga dapat melakukan kepemimpinannya sangat baik dengan mengadakan pilpres pada tahun 2004 yang semakin memperkuat sistem demokrasi di Indonesia bahwa suara rakyat sangat penting. Berikut bukti dampak positif yang terjadi selama kepemimpinan beliau :
a. Menstabilkan fundamen ekonomi makro meliputi inflasi, BI rate, pertumbuhan ekonomi, kurs rupiah terhadap dolar, angka kemiskinan.
 b. Mulai melakukan pemberantasan KKN diantaranya dengan keberanian memenjarakan kroni Soeharto (Tommy Soehato, Bob Hasan dan Probosutedjo) dan menangkap konglomerat bermasalah Nurdin Halid. KPK didirikan pada masa pemerintahan megawati.
c. Berhasil menyehatkan perbankan nasional yang collapse setelah krisis ekonomi 1998 terbukti dengan dibubarkan BPPN pada Februari 2004 yang telah selesai melaksanakan tugasnya.

Dalam kepemimpinannya beliau lemah dalam menegakkan hukum yang menyebabkan maraknya terjadi korupsi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Fraksi Reformasi dan laporan Badan Pengawas Keuangan Negara bahwa korupsi yang terjadi sudah sangat parah dan penyimpangan keuangan negara di lingkungan pemerintah beserta badan usaha milik negara mencapai Rp 167 triliun. Hal ini yang melatarbelakangi pembentukan badan penangan khusus korupsi seperti KPK, Tipikor, dan peningkatan kegiatan BPKP sebagai auditor internal, termasuk melakukan audit badan usaha milik negara dan daerah. Berikut bukti dampak negatif dari kepemimpinan beliau :
A. Kurangnya pemahaman dalam bidang ekonomi sehingga keputusan yang di ambil tidak berpihak kepada rakyat
B. Terdapat kepentingan ekonomi dan politik dibelakang pemerintahannya.
C. Dianggap gagal melaksanakan agenda reformasi dan masih kurang mampu mengatasi krisis ekonomi bangsa.
D. Kepercayaan rakyat pada beliau menurun rakyat menganggap kinerjanya kurang sehingga pada Pemilu Presiden kedua beliau kalah suara dengan Susilo Bambang Yudhoyono.
Sumber : Diskusi kelompok dan internet


Nama Anggota Kelompok 3 : 
1. Brian Baghaskoro Putra C. (11)
2. Cindy Putri Rachmawati (12)

3. Dana Putra M. Anugerah (13)
4. Daniel Fatichul I. (14)
5. Dava Rio F. (15)
Kelas : XII IPA 6

2. Menghentikan Aktivitas Pertambangan Freeport Di Papua.
 Kegiatan tersebut dianggap melanggar aturan Internasional tentang AMDAL (dampak lingkungan) sehingga dihentikan.

3. Menghentikan Kontrak Pertambangan Migas Caltex Di Riau Daratan.
 Kontrak tersebut sempat dihentikan, namun kemudian kontrak migas Riau disambung kembali oleh SBY-JK dan diberikan kepada Chevron.

4. Membubarkan BUMN Terkorup Pada Masa Itu Yaitu Indosat.
 Lembaga tersebut merugikan negara puluhan triliun & banyak praktik ilegal di Indosat sehingga jadi dibubarkan.

5. Mega Mengeluarkan Keppres No 34 Tahun 2004 Tentang Penertiban Bisnis TNI.
 Kala itu, aparat TNI sering dipakai untuk mem-back-up ilegal logging & kejahatan lainnya.

Nama: Dana Putra
Absen : 13

Sc: https://www.finansialku.com/kepemimpinan-megawati-soekarnoputri/

Presiden Megawati dan Hamzah Haz mengawali tugasnya dengan membentuk Kabinet Gotong Royong yang disebut "zaken kabinet" karena menterinya dijabat Oleh tokoh-tokoh profesional di bidangnya. Kabinet ini dilantik pada 10 Agustus 2001. Kebijakan yang terdapat dalam Kabinet Gotong Royong : 
a) Membuktikan sikap secara tegas untuk menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
b) Menunjukkan kesungguhan dalam menyusun langkah-langkah untuk Megawati Soekarnoputri
c) menyelamatkan rakyat Indonesia dari penderitaan akibat krisis berkepanjangan.
d) Meneruskan pembangunan politik untuk melakukan perbaikan dalam menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
e) Menunjukkan kemampuan untuk mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil.
f) Menjaga pertahanan keamanan dan hak-hak asasi manusia sebagai bagian dalam menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat.

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri melakukan upaya perencanaan pembentukan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003. Kebijakan reformasi di bidang hukum, salah satunya melalui penataan dan pembersihan hakim serta peningkatan kesejahteraan hakim. Untuk membersihkan Indonesia dari praktik korupsi, pemerintah membentuk : 1) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 27 Desember 2002, ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2) Pemerintah membentuk pengadilan khusus untuk kasus korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 3) meningkatkan kegiatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor internal, termasuk melakukan audit bagi badan usaha milik negara dan daerah.

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri terjadi beberapa konflik, salah satunya konflik Aceh. Salah satu upaya pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri untuk meredam konflik Aceh adalah melakukan kunjungan kerja pada 8 September 2001, beliau berdialog langsung dengan sejumlah tokoh masyarakat Aceh di halaman masjid raya Baiturrahman Banda Aceh. Dalam kesempatan itu Presiden Megawati Soekarnoputri menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Aceh. Berdasarkan undang-undang tersebut, Provinsi Daerah Istimewa Aceh resmi berganti nama menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

 Beberapa kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai berikut.
a. Mengatasi masalah utang Indonesia peninggalan Orde Baru sebesar US$150,80 miliar dengan cara meminta penundaan utang sebesar US$5,8 miliar pada pertemuan Paris Club tahun 2002.
b. Menaikkan pendapatan per kapita, yaitu sekira US$930 yang menyebabkan kenaikan nilai mata uang rupiah. 
c. Melakukan privatisasi BUMN. Privatisasi merupakan kebijakan menjual seluruh atau sebagian saham perusahaan negara pada periode krisis.
d. Memperbaiki kinerja ekspor. Pada 2002 Indonesia berhasil mencapai swasembada beras karena kondisi perekonomian Indonesia makin membaik dan didukung kebijakan larangan impor beras pada 2003 melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2002. Beliau juga mengakhiri kerja sama dengan International Monetary Fund (IMF) dan membubarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Presiden Megawati memiliki upaya memperbaiki demokrasi di Indonesia dengan penyelenggaraan pemilu 2004. Pemilu 2004 diselenggarakan dua tahap, diikuti oleh 24 partai politik dengan sistem perwakilan berimbang untuk memilih anggota legislatif serta memilih presiden dan wakil presiden.
Sumber : LKS Intan Pariwara halaman 104.

Nama : Cindy Putri Rachmawati 
Kelas : XII IPA 6
Absen : 12 

 | Hamzah Haz

Pendahulu

 | Abdurrahman Wahid

Pengganti

 | Susilo Bambang Yudhoyono

Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar. Ia dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelumnya dari tahun 1999–2001, ia menjabat Wakil Presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Megawati juga merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999.