a) Platform e-learning telah diupgrade, dan berfungsi

b) 14 staff Pusdatinkom dan Pusdiklat mendapatkan pelatihan platform open Edx 

c) 6.606 user media online yang sudah menonton video sosialiasi e-learning serta 42 peserta offline dalam kegiatan PRB

d) 10 Staff BNPB mampu mengelola e-Tangguh dan SI Diklat

e) 289 Staff BNPB sudah mendapatkan pelatihan Dasar Manajemen Bencana

a) 1 Kajian Proses Sertifikasi Kompetensi Profesional Penanggulangan Bencana Melalui LSP BNPB

b) 1 Laporan Tinjauan Proses Sertifikasi dan Tinjauan Renstra LSP

c) 1 Peta Okupasi Nasional

a) 2.165 peserta  telah hadir dalam 13 webinar 

b) 2 kali pelaksanaan CSM,  diikuti oleh 13 staff BNPB

c) 3 Staff Pusdiklat  terus terlibat dalam pengorganisasian webinar dan 14 staff Pusdiklat telah hadir dan mendapatkan pengetahuan dari webinar  yang diadakan.

d) 1 Modul Civil Military dan 37 partisipan mengikuti pelatihan koordinasi sipil militer

a) 1 peta jalan pengembangan kurikulum dan modul diklat

b) 13 staff Widyaswara sudah mendapatkan pemahaman dan peningkatan skill dalam penyusunan kurikulum dan pengembangan modul. Berdasarkan hasil survei retensi pengetahuan yang dilakukan satu bulan paska Bimtek diperoleh hasil bahwa persentase pengetahuan yang bertahan sebesar 76.4% (Laki-laki = 67% dan Perempuan = 84.2%)

a) 1 Policy Brief Tentang Talent Pool dan Assessment

a) 11 Kriteria Unjuk Kerja  Identifikasi standar kompetensi teknis pada unit kerja sasaran

b) 77 staff BNPB yang sudah mendapatkan assessment kompetensi teknis

c) 18 BNPB Staff yang sudah mendapatkan pelatihan serta mendapatkan sertifikasi

d) 1 Brifiing Paper tentang perencanaan dan advokasi pengembangan staf untuk diintegrasikan ke dalam rencana dan anggaran BNPB

e) 1 Study Kajian Dampak Digitalisasi terhadap Pengembangan Sumber Daya Manusia di BNPB

a) 1 Kebijakan perlindungan perempuan dan disabilitas

Kedepannya pelatihan-pelatihan harus dibuat online seperti kementerian-kementerian lain.

Pusdiklat lebih melayani pelatihan ke luar dan bukan internal BNPB. Demand dan supply, antara Pusdiklat dan Biro SDM tidak nyambung. HCDP dikeluarkan oleh Biro SDM namun Pusdiklat belum bisa memenuhi kebutuhan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan HCDP.

Hasil assessment kompetensi teknis bagaimana kelanjutannya. Hasil kompetensi teknis akan memetakan gap kompetensi, dan menjadi dasar kebutuhan pelatihan apa yang diperlukan untuk memenuhi gap tersebut.

Hal ini karena adanya peraturan yang belum lengkap, reformasi birokrasi cukup baru (es 3 dan es 4) dipotong dan diganti jabfung. Jabfung analis dan pranata, sementara banyak kebutuhan lain yang butuh jabfungnya, misalnya di pusdalops, tidak ada jabfungnya.

Pengelolaan JF, peta jabatan dan susunan organisasi ada di ortala biro HOKS, dan perlu koordinasi intens antara biro SDM dan biro HOKS. Tantangannya adalah mensinkronkan antara biro HOKS, biro SDM dan Pusdiklat. Seharusnya ketiga unit ini berkoordinasi secara intens.

Rekrutmen dan susunan JF di BNPS atas dasar permintaan, bukan berdasarkan peta jabatan, beban kerja dan kebutuhan.

BNPB ada talent pool yang sudah pernah diinisiasi untuk pemetaan staf mana yang excellent yang bisa dipromosikan dan staf mana yang kapasitasnya masih kurang dan perlu mengikuti pengembangan kapasitas.

Jika membutuhkan pelatihan dapat didiskusikan lebih lanjut. Jika advisory tidak memungkinkan, bisa juga diberikan pelatihan-pelatihan.