KELAS : A

NIM : 2410211220115

MATA KULIAH : HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

Tugas dan Fungsi INSPEKTORAT DAN SATPOL PP KALSEL

- INSPEKTORAT KALSEL

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 083 TAHUN 2017

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI,DAN URAIAN TUGAS

INSPEKTORAT DAERAH

Bagian Kesatu

Inspektorat

Pasal 2

(1) Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan

Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat

Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan

eksternal;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari

gubernur;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas

dan fungsinya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan

eksternal;

b. melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan

lainnya;

c. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari

gubernur;

d. menyusun laporan hasil pengawasan;

e. membina, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan kegiatan

kesekretariatan; dan

f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(4) Unsur organisasi Inspektorat terdiri atas:

a. Sekretariat;

b. Inspektur Pembantu Wilayah I;

c. Inspektur Pembantu Wilayah II;

d. Inspektur Pembantu Wilayah III;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- SATPOL PP KALSEL

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

(1) Satpol PP mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah,

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,

mengembangkan sumberdaya aparatur serta perlindungan masyarakat.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satpol PP melaksanakan

tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Keempat

F u n g s i

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

Satpol PP mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan

Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat, pengembangan sumberdaya aparatur serta perlindungan

masyarakat ;

b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Gubernur ;

c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat di daerah;

d. pelaksanaan kebijakan pengembangan sumberdaya aparatur ;

e. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat ;

f. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Gubernur

serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri

Sipil dan/atau aparatur lainnya ;

g. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur,atau badan hukum agar

mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Gubernur ; dan

h. pelaksanaan tugas lainnya.

(2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h

meliputi :

a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta

kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah ;

b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat

negara dan tamu negara ;

c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan

umum dan pemilihan umum Gubernur ;

e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian

daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal ; dan

f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh

Gubernur sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

NIM: 2410211320020

Dinas yang ada di kalimantan selatan

-Dinas Komunikasi Dan Informatika Prov. Kalsel

-Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kalsel

-Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan

-Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

-Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan

-Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan

-Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalsel

-Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

-Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan

-Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan

-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan

-Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kalsel

-Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov Kalsel

-Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan

-Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalsel

-Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalsel

-Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalsel

-Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalsel

-Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan

-Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

-Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalsel

-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalsel

-Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan

-Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB Pemprov Kalsel

Nim:2410211220131

Tugas utama Kecamatan Kertak Hanyar, seperti kecamatan lainnya, adalah menjalankan kewenangan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya, termasuk koordinasi dengan instansi terkait, pengelolaan administrasi, serta melaksanakan tugas lain yang didelegasikan oleh pimpinan. Fungsi spesifiknya meliputi menyusun program kerja, mendistribusikan tugas kepada bawahan, mengelola administrasi, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas untuk memastikan pelayanan yang efisien dan efektif bagi masyarakat. 

Tugas dan Fungsi Umum Kecamatan

Secara umum, tugas dan fungsi kecamatan meliputi:

1.  Penyusunan Program Kerja:
Menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan dan rencana kegiatan untuk wilayah kecamatan. 
2.  Koordinasi Internal dan Eksternal:
Mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi pemerintah di tingkat yang lebih tinggi maupun di tingkat desa/kelurahan, serta dengan pihak swasta. 
3.  Pelaksanaan Pemerintahan:
Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan. 
4.  Pengelolaan Administrasi:
Mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perjalanan dinas, dan administrasi surat-menyurat. 
5.  Pelayanan Publik:
Memberikan pelayanan administrasi dan layanan lainnya kepada masyarakat, termasuk mengusulkan kebutuhan masyarakat ke pemerintah daerah. 
6.  Pembinaan dan Pemberdayaan:
Memberdayakan masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan peningkatan ekonomi, serta menjaga kerukunan dan silaturahmi di masyarakat. 
7.  Pelaporan dan Evaluasi:
Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan. 
8.  Pembagian Wewenang:
Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan menilai kinerja mereka. 

Fungsi Spesifik Kecamatan Kertak Hanyar

Meskipun informasi spesifik tentang Kecamatan Kertak Hanyar tidak tersedia detail pada hasil pencarian, secara umum fungsi yang dijalankan adalah untuk mendukung program pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti: 

• Meningkatkan Pelayanan Masyarakat:
  Memberikan pelayanan publik yang baik dan tanpa diskriminasi kepada seluruh warga.

• Melibatkan Masyarakat:
  Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan fisik maupun non-fisik di wilayah mereka.

• Meningkatkan Perekonomian Warga:
  Mengadakan pelatihan atau program yang bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
  
  
  

NIM : 2410211320006

Dinas yang ada di Kalimantan Selatan

1. Dinas Komunikasi Dan Informatika Prov. Kalsel

2. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kalsel

3. Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan

4. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

5. Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan

6. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalsel

8. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

9. Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan

10. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan

11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan

12. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kalsel

13. Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov Kalsel

14. Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan

15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalsel

16. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalsel

18. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalsel

19. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Kalsel

20. Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan

21. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

22. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalsel

23. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalsel

24. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan

25. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB Pemprov Kalsel

Sumber : https://smart.kalselprov.go.id/Dashboard/detail_sub/1

NIM : 2410211120003

Badan-badan Utama di Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan

• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA):

  • Tugas: Melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan pembangunan daerah, membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang tersebut. 
    

• Badan Kepegawaian Daerah (BKD):

  • Tugas: Membantu pejabat pembina kepegawaian daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah, termasuk pengelolaan kepegawaian dan pengembangan aparatur. 
    

• Badan Keuangan Daerah (BPKAD):

  • Tugas: Melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan daerah. 
    

• Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD):

  • Tugas: Melakukan penanggulangan bencana di wilayah Kalimantan Selatan. 
    

• Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD):

  • Tugas: Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur. 
    

• Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (Bappeda/Lainnya):

  • Tugas: Melakukan fungsi penunjang bidang perencanaan daerah dan penelitian. 

Kelas/semester : A/3

Nim: 2410211120103

Inspektorat bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalan jujur, bersih, transparan, dan akuntabel. Inspektorat melaksanakan audit, review, evaluasi, dan pengawasan terhadap kegiatan organisasi perangkat daerah untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan tindak pidana korupsi serta memberikan pendampingan kepada perangkat daerah. Contohnya terjadi di Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Satpol PP (satuan polisi pamong praja) bertugas dalam penjagaan, pengawalan, patroli, menegakkan Peraturan Daerah, menjaga ketertiban, melaksanakan pengawasan pelanggaran peraturan, dan memberikan perlindungan serta pengayoman kepada masyarakat sesuai kewenangan daerah. Contohnya bisa ditemukan di Kantor pada pemerintah kabupaten/kota di Kalsel.

Sumber: https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2023/03/17/peran-inspektorat-sebagai-apip-dalam-pengawasan-penyelenggaraan-pemerintah-yang-transparan/

https://ppid.satpolpp.kalteng.go.id/dokumen/dip/2025/informasi-berkala/rancangan-buku-saku-turjawali.pdf

2410211120002

Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Selatan

• Tugas Utama:

  • Membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan.

  • Koordinasi administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.

• Fungsi:

  1. Perumusan dan koordinasi kebijakan.

  2. Koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah.

  3. Monitoring dan evaluasi kebijakan.

  4. Pembinaan administrasi dan aparatur.

  5. Pelaksanaan tugas tambahan sesuai penugasan Gubernur.

• Uraian Tugas:

  • Biro Pemerintahan: koordinasi urusan pemerintahan umum, kerja sama, catatan sipil.

  • Biro Hukum: perumusan regulasi.

  • Biro Organisasi, Biro Umum, Keuangan, Aset: admin internal, keuangan, tata usaha, logistik, dan inventaris.

2410211310010

Badan badan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan:

1. Badan perencanaan pembangunan daerah Kalsel (Bappeda Kalsel)

2. Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi Kalimantan Selatan

   ( BPKAD Kalsel)

3. Badan Kepegawaiaan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

7. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan

8. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

9. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan

2410211210170

Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 11 kabupaten, 2 kota, 153 kecamatan, 144 kelurahan, dan 1.864 desa. Namun, informasi spesifik mengenai tugas dan fungsi masing-masing kecamatan di Kalimantan Selatan tidak tersedia secara rinci dalam sumber yang ada, karena tugas dan fungsi kecamatan pada umumnya bersifat seragam di seluruh Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan tugas dan fungsi umum kecamatan di Indonesia, yang juga berlaku di Kalimantan Selatan, serta memberikan konteks spesifik berdasarkan informasi yang tersedia.

Tugas dan Fungsi Umum Kecamatan di Kalimantan Selatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dan sumber lain, kecamatan di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan, memiliki tugas pokok untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pemberdayaan masyarakat. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Berikut adalah tugas dan fungsi utama kecamatan secara umum:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan:

   • Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.

   • Memastikan integrasi dan sinkronisasi antarunit organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah.

2. Pelayanan Publik:

   • Melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah, seperti pelayanan administrasi kependudukan, izin usaha tertentu, atau rekomendasi teknis.

   • Mengembangkan inovasi pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan, seperti pelayanan terpadu satu pintu di tingkat kecamatan.

3. Pemberdayaan Masyarakat:

   • Mengorganisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan ekonomi, pengembangan usaha kecil, atau program sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

   • Memberikan bimbingan teknis untuk pengembangan perekonomian masyarakat, misalnya melalui pertemuan atau pelatihan.

4. Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum:

   • Mengorganisasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, seperti koordinasi dengan aparat keamanan untuk menjaga stabilitas wilayah.

   • Mengawasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di tingkat kecamatan.

5. Pembinaan dan Pengawasan Kelurahan/Desa:

   • Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan/desa di wilayah kecamatan.

   • Memberikan bimbingan kepada lurah atau kepala desa untuk memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan daerah.

6. Pengelolaan Data dan Perencanaan Pembangunan:

   • Mengumpulkan dan mengelola data potensi kecamatan melalui survei untuk mendukung perencanaan pembangunan.

   • Menyusun rencana kerja kecamatan, termasuk rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, dan laporan akuntabilitas kinerja.

7. Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum:

   • Mengorganisasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, seperti jalan, saluran air, atau fasilitas publik lainnya di wilayah kecamatan.

8. Pelaporan dan Akuntabilitas:

   • Menyusun laporan berkala atas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

   • Mengadakan rapat berkala untuk memberikan bimbingan kepada bawahan dan memastikan koordinasi yang baik.

Konteks Spesifik di Kalimantan Selatan

Meskipun tugas dan fungsi kecamatan bersifat umum, pelaksanaannya di Kalimantan Selatan dapat dipengaruhi oleh karakteristik lokal, seperti potensi ekonomi, budaya, dan geografis. Berikut adalah beberapa konteks spesifik berdasarkan wilayah di Kalimantan Selatan:

• Kabupaten Kotabaru: Dengan 22 kecamatan, kabupaten ini terkenal dengan produksi ikan dan hasil laut lainnya. Kecamatan seperti Pulau Laut Utara atau Pulau Laut Selatan kemungkinan memiliki fokus pada pemberdayaan masyarakat di sektor perikanan dan kelautan, termasuk pengelolaan pelabuhan kecil atau pasar ikan.

• Kabupaten Banjar: Memiliki 20 kecamatan, kabupaten ini dikenal dengan situs sejarah dan potensi pertanian. Kecamatan di sini, seperti Astambul atau Martapura, mungkin lebih menekankan pada pelayanan administrasi untuk sektor pertanian dan pariwisata religi.

• Kabupaten Tanah Laut: Dengan 11 kecamatan, kabupaten ini memiliki potensi wisata alam. Kecamatan seperti Pelaihari mungkin fokus pada pengembangan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat melalui sektor wisata.

• Kota Banjarmasin: Sebagai ibu kota provinsi sebelumnya, kota ini memiliki 5 kecamatan yang fokus pada pelayanan publik di sektor perdagangan dan jasa, seperti pengelolaan pasar terapung yang menjadi ikon kota.

• Kota Banjarbaru: Dengan 5 kecamatan, kota ini berkembang sebagai pusat industri dan perdagangan. Kecamatan seperti Banjarbaru Selatan mungkin lebih menekankan pada pelayanan perizinan untuk usaha industri.

Daftar Kecamatan di Kalimantan Selatan

Berikut adalah jumlah kecamatan per kabupaten/kota di Kalimantan Selatan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber lainnya:

1. Kabupaten Balangan: 8 kecamatan

2. Kabupaten Banjar: 20 kecamatan

3. Kabupaten Barito Kuala: 17 kecamatan

4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan: 11 kecamatan

5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah: 11 kecamatan

6. Kabupaten Hulu Sungai Utara: 10 kecamatan

7. Kabupaten Kotabaru: 22 kecamatan

8. Kabupaten Tabalong: 12 kecamatan

9. Kabupaten Tanah Bumbu: 12 kecamatan

10. Kabupaten Tanah Laut: 11 kecamatan

11. Kabupaten Tapin: 12 kecamatan

12. Kota Banjarbaru: 5 kecamatan

13. Kota Banjarmasin: 5 kecamatan

Catatan Penting

• Keterbatasan Data Spesifik: Sumber yang tersedia tidak memberikan rincian tugas dan fungsi spesifik untuk setiap kecamatan di Kalimantan Selatan. Tugas dan fungsi kecamatan biasanya diatur secara umum oleh peraturan daerah dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal, seperti potensi ekonomi atau isu sosial di masing-masing kecamatan.

• Variasi Lokal: Meskipun tugas dan fungsi kecamatan bersifat seragam, pelaksanaannya dapat bervariasi. Misalnya, kecamatan di daerah pesisir seperti di Kabupaten Kotabaru mungkin lebih fokus pada sektor kelautan, sedangkan kecamatan di Kabupaten Banjar mungkin lebih menekankan pada pertanian atau pariwisata.

• Sumber Hukum: Tugas dan fungsi kecamatan diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dan peraturan daerah setempat. Untuk informasi lebih rinci, Anda dapat merujuk ke situs resmi pemerintah kabupaten/kota atau Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan

NIM : 2410211110033

KELAS : A

JAWABAN

Fungsi utama kecamatan di Kalimantan Selatan adalah sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah tingkat kabupaten/kota, meliputi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi pendelegasian wewenang dari Bupati/Walikota. Struktur umumnya terdiri dari Camat sebagai pimpinan, Sekretariat yang membidangi urusan administrasi dan keuangan, beberapa Seksi yang fokus pada bidang pemerintahan, ketentraman, pembangunan, dan kesejahteraan sosial, serta Jabatan Fungsional Tertentu untuk tugas-tugas teknis. 

Fungsi dan Tugas Kecamatan

1. 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan:

   Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, seperti pembinaan aparatur, dan melaksanakan sebagian wewenang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. 

2. 2. Pelayanan Masyarakat:

   Memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di berbagai bidang, termasuk layanan administrasi, dan pelayanan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban. 

3. 3. Pemberdayaan Masyarakat:

   Melakukan kegiatan yang bertujuan meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat untuk pembangunan dan kesejahteraan di tingkat desa dan kelurahan. 

4. 4. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum:

   Mengelola dan memelihara kondisi ketentraman, ketertiban, serta keamanan di lingkungan kecamatan, termasuk penanggulangan bencana. 

5. 5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana:

   Memelihara dan mengelola fasilitas pelayanan umum dan sarana prasarana yang berada di wilayah kecamatan. 

6. 6. Kerja Sama:

   Memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan. 

7. 7. Evaluasi dan Pelaporan:

   Melakukan evaluasi dan melaporkan akuntabilitas kinerja serta hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan daerah. 

Struktur Organisasi Kecamatan

Struktur organisasi kecamatan umumnya terdiri dari: 

• Camat:

  Pimpinan tertinggi di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang.

• Sekretariat Kecamatan:

  Dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan, membawahi bagian-bagian seperti:

  • Subbagian Umum dan Kepegawaian

  • Subbagian Perencanaan dan Keuangan

• Seksi-Seksi:

  Terdiri dari beberapa seksi yang menangani bidang tugas spesifik, antara lain:

  • Seksi Pemerintahan

  • Seksi Ketentraman dan Ketertiban

  • Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

  • Seksi Kesejahteraan Sosial atau Pelayanan

• Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu:

  Untuk mendukung tugas-tugas teknis yang membutuhkan keahlian khusus, seperti analis kebijakan, perencana, arsiparis, atau pranata komputer.

SOURCE AI😁

NIM: 2410211320017

1.Dinas Komunikasi dan Informatika prov Kalsel

2.Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kalsel

3.Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan

4.Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

5.Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan

6.Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan

7.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalsel

8. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

9.Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan

10.Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan

11.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan

12.Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kalsel

13.Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov Kalsel

14.Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan

15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalsel

16.Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

17.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalsel

18.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalsel

19. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalsel

20.Dinas Perindustrian

Provinsi Kalimantan

Selatan

nim: 2410211220111

jumlah Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan:

1. Dinas Komunikasi Dan Informatika Prov. Kalsel

2. ⁠Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kalsel

3. ⁠Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan

4. ⁠Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

5. ⁠Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan

6. ⁠Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan

7. ⁠Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalsel

8. ⁠Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

9. ⁠Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan

10. ⁠Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan

11. ⁠Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan

12. ⁠Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kalsel

13. ⁠Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov Kalsel

14. ⁠Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan

15. ⁠Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalsel

16. ⁠Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

17. ⁠Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalsel

18. ⁠Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalsel

19. ⁠Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalsel

20. ⁠Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan

21. ⁠Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

22. ⁠Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalsel

23. ⁠Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalsel

24. ⁠Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan

25. ⁠Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB Pemprov Kalsel

sumber informasi: https://smart.kalselprov.go.id/Dashboard/detail_sub/1

NIM: 2410211220118

Tugas dan Fungsi Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan
Nomor 012 Tahun 2023
tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Bagian Kesatu Sekretariat Daerah Pasal 4

(1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;

2. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

NIM: 2410211110030

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

Status dan Fungsi

• Ombudsman RI memiliki kantor perwakilan di Kalimantan Selatan, tepatnya di Jalan Letjen S. Parman No. 57, Banjarmasin, dan dipimpin oleh Hadi Rahman, S.I.P., MPA (Ombudsman Republik Indonesia).

• Lembaga ini merupakan institusi independen yang mengawasi maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Catatan dan Capaian Terkini

• Pada Semester I 2024, Ombudsman Kalsel menyelamatkan dana kerugian publik sekitar Rp 3,69 miliar berkat penanganan terhadap laporan masyarakat. Substansi yang disorot antara lain infrastruktur, kependudukan, jaminan sosial, air minum, dan energi (Antara News Kalimantan Selatan).

• Selama tahun 2023, Ombudsman Kalsel memproses 227 laporan (dari total 1 231 akses masyarakat) dan berhasil menyelesaikan sekitar 92,07% di antaranya. Nilai kerugian publik yang berhasil ditangani mencapai lebih dari Rp 14 miliar (kanalkalimantan.com, derapjurnalis.com).

• Selain penanganan laporan, Ombudsman juga menyelenggarakan penilaian kepatuhan pelayanan publik—tahun 2024, sejumlah instansi seperti Kantor Pertanahan Tanah Laut dan Polres Hulu Sungai Selatan mendapatkan skor tinggi (masuk zona hijau) (Ombudsman Republik Indonesia).

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Meskipun KPK adalah lembaga independen, KPK tidak memiliki kantor perwakilan atau kantor cabang resmi di provinsi manapun, termasuk Kalimantan Selatan:

• Berdasarkan Undang‑Undang No. 19 Tahun 2019 (mengubah UU KPK), pasal tentang kewenangan KPK membentuk perwakilan di daerah dihapus. Kini, KPK memang mengadakan kegiatan di berbagai daerah, tetapi tidak memiliki kantor perwakilan tetap (ANTARA News, Liputan6, Kompas).

• Ali Fikri, Plt. Juru Bicara KPK, menegaskan bahwa KPK tidak pernah mempunyai kantor perwakilan di daerah apapun (ANTARA News).

• KPK melakukan fungsi pengawasan dan pencegahan melalui struktur Koordinator Wilayah (Korwil) yang bersifat virtual, bukan fisik—mengawasi wilayah provinsi secara kolektif, termasuk Kalsel dalam wilayah Korwil di Kalimantan (WARTAKUTIM.CO.ID, Kompas).

Ringkasan

Lembaga Status di Kalsel Tugas / Kewenangan Ombudsman RI Perwakilan Kalsel Ada kantor perwakilan di Banjarmasin Mengawasi maladministrasi layanan publik, pencegahan & penanganan laporan KPK Tidak memiliki kantor perwakilan daerah Menangani kasus korupsi dengan pendekatan pusat dan Korwil virtual

Nim: 2410211220112

Fungsi dan tugas sekda kalsel

Fungsi:

• membantu gubernur menyusun kebijakan daerah

• ⁠menjaga agar administrasi pemerintah tertib,efektif, dan efesien

• ⁠mengkoordinasikan utk pelaksanaan program pembangunan di berbagai SKPD ( satuan kerja perangkat daerah)

• menjaga komunikasi antara gubernur, DPRD, SKPD DAN pemerintah kabupaten atau kota

Tugas nya :

• ⁠ penghubung pemerintah pusat pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota di Kalimantan Selatan

• Mengawasi program kerja SKPD di bawah provinsi.

• Menyusun dan mengoordinasikan rencana pembangunan daerah.

• Mengelola urusan administrasi, mulai dari kepegawaian, keuangan, dan tata usaha

Nik: 2410211220117

-Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

-Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan

-Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan

-Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

- Dinas Perdagangan (Disdag)

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)

- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

- Dinas kehutanan

sumber: google

NIM : 2410211120032

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

Pasal 4

(1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;

d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Adapun Sekretaris DPRD yang menjabat di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini yaitu Muhammad Jaini, S.E., M.A.P.

Dalam Rapat Koordinasi Sekretariat DPRD pada 30 Juli 2025 lalu, Muhammad Jaini menjelaskan Sekretariat DPRD harus terus menjadi mitra strategis DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara efektif dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Menutup paparannya, Muhammad Jaini menegaskan bahwa Sekretariat DPRD Kalsel akan terus berupaya menjadi mitra strategis DPRD yang mampu mewujudkan parlemen yang modern, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Hal tersebut dapan menjelaskan bagaimana tugas dan fungsi dari Sekretariat DPRD Kalimantan Selatan.

NIM : 2410211110043

Badan Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Selatan :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

2. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

4. Badan Riset dan Inovasi Daerah

5. Badan Pendapatan Daerah

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

8. Badan kesatuan bangsa dan politik

9. Inspektorat

Badan Lingkungan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan :

1. Badan Musyawarah

2. Badan Anggaran

3. Badan Legislasi Daerah

4. Badan Kehormatan

(2410211220127)

Secara singkat, Camat dan kecamatan berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota di tingkat wilayah, yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan, mengoordinasikan pembangunan, memberikan pelayanan publik, serta menjaga ketenteraman masyarakat.

contoh:

Pertama, Seluruh Desa di Kecamatan Pulaulaut Utara Kotabaru Ditetapkan Desa Anti Maladministrasi 4.0

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan Hadi Rahman, menyampaikan bahwa penetapan Desa Anti-maladministrasi ini mempunyai nilai yang sangat strategis. Pertama, dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, dari data yang ada, desa acapkali menjadi lokus yang dilaporkan ke Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan. nilai strategis dari penetapan ini adalah berjangka panjang, bukan program sesaat. Penetapan Desa Anti-maladministrasi ini harus dilihat dan dimaknai sebagai upaya perbaikan kualitas pelayanan publik di level pemerintahan desa, khususnya menyangkut lima hal yang menjadi catatan dan temuan Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan.

sumber:

https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--pertama-seluruh-desa-di-kecamatan-pulaulaut-utara-kotabaru-ditetapkan-desa-anti-maladministrasi-40?TSPD_101_R0=08c103ecb4ab20001b90ad5f67827e023a5b97a19b3f5211af541a6374e06b9aaf16886142148fb60857a6d1fb1430008fff4c54e359d99931703ab21c551b68d9cea8904aeb60b6131c7a7246ae234287b450ae0167e1686b766fce060608b9

Kelas : A Semester 3

NIM : 2410211220119

1.Dinas Komunikasi dan Informatika prov Kalsel

2.Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kalsel

3.Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan

4.Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

5.Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan

6.Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan

7.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalsel

8.Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

9.Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan

10.Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan

11.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan

12.Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kalsel

13.Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov Kalsel

14.Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan

15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalsel

16.Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

17.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalsel

18.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalsel

19.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalsel

20.Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan

21.Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

22.Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalsel

23.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalsel

24.Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan

25.Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB Pemprov Kalsel

2410211220124

tugas dan fungsi sekretariat daerah kalsel

fungsi:

1. Pengoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah Kalsel: Mengelola dan mengoordinasikan proses penyusunan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah provinsi kalsel seperti pembangunan perkebunan berkelanjutan (Perda No. 4 Tahun 2023), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD 2021-2026 oleh Perda No. 2 Tahun 2022), pengelolaan pajak dan retribusi (Perda No. 1 Tahun 2024), serta penyesuaian anggaran (Pergub No. 16 Tahun 2024)

2. Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah Kalsel: Menyelaraskan dan mengoordinasikan tugas-tugas yang dijalankan oleh dinas-dinas dan badan-badan daerah.  Contohnya seperti

Forum Perangkat Daerah Disbunnak Kalsel Susun Rencana Strategis Bidang Perkebunan dan Peternakan - Media Center Provinsi Kalimantan Selatan https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2025/02/10/forum-perangkat-daerah-disbunnak-kalsel-susun-rencana-strategis-bidang-perkebunan-dan-peternakan/

3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah: Memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan daerah yg dilakukan oleh berbagai instansi seperti Kanwil Kemenkumham Kalsel, Bappeda, Inspektorat Daerah, dan melalui sistem E-Sakip dan mengevaluasinya untuk mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, termasuk analisis dan inventarisasi peraturan daerah (Perda), penilaian kinerja, hingga pemantauan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan rencana strategis daerah. 

4. Pelayanan Administratif dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara: Menangani berbagai kebutuhan administratif dan mengembangkan aparatur sipil negara di lingkungan instansi daerah. yang dapat diakses di Mall Pelayanan Publik (MPP) yang terintegrasi, Mal Pelayanan Publik Digital DPMPTSP Provinsi Kalsel, aplikasi seperti Sipolayandas dari Biro Kesra, dan situs resmi pemerintah seperti Website Resmi Provinsi Kalimantan Selatan dan Website Resmi Provinsi Kalimantan Selatan

5. Pelaksanaan Fungsi Lain:

Melaksanakan fungsi lain yang mungkin diberikan oleh Gubernur (H. Muhidin) terkait dengan tugas dan fungsinya

tugas:

• Membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan daerah dan mengoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah.

• Menyediakan dan mengoordinasikan pelayanan administratif bagi Gubernur dan perangkat daerah.

Nim : 2410211110010

Kelas : A

Badan Yang Ada Di Lingkup Provinsi Kalimantan Selatan:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);

2. Badan Keuangan Daerah Kalimantan Selatan;

3. Badan Kepegawaian Daerah Kalimantan Selatan;

4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kalimantan Selatan;

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan;

6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kalimantan Selatan;

7. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan;

8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Selatan;

9. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Selatan;

10. Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan;

11. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Selatan;

12. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kalimantan Selatan;

13. Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Selatan;

14. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kalimantan Selatan;

15. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kalimantan Selatan; dan

16. Badan Narkotika Nasional Kalimantan Selatan;

NIM : 2410211120044

Kelas : A

"Fungsi Kesekretariatan DPRD Kalimantan Selatan"

Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin melantik Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, muhammad Jainil S.E, M.A.P.

Berdasarkan informasi yang ada, fungsi kesekretariatan DPRD Kalimantan Selatan secara umum adalah memberikan dukungan administratif dan teknis kepada DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

• Pelayanan Administrasi dan Keuangan

• Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

• Mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan DPRD, yaitu ;Pembahasan rancangan peraturan daerah (perda), Kunjungan kerja dan monitoring, Kegiatan reses (menyerap aspirasi masyarakat), Dialog dengan pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, atau tokoh agama, Sosialisasi peraturan perundang-undangan.

• Pengelolaan Administrasi Kesekretariatan: Melakukan serangkaian kegiatan administratif, Pengelolaan surat-menyurat dan arsip, Penyusunan jadwal kegiatan, Pengaturan perjalanan dinas, Dokumentasi kegiatan.

• Pengelolaan Aset dan Fasilitas

• Pelayanan Protokoler dan Keamanan

• Fasilitasi Hubungan Masyarakat

NIM : 2410211310005

Kelas : A

• Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

• Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD)

• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

• Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)

• Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

• Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

• Badan Penghubung

• Badan narkotika nasional ( BNN ) tingkat provinsi Kalimantan Selatan

• Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin

• Badan Perencanaan, Penelitan dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin

• Badan keuangan daerah

• Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kalsel

• Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin

• Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial bkks

• Badan Kesatuan Bangsa & Politik Pemerintahan

• Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin

• Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Banjarmasin

• Badan Kesbang dan Politik

• Badan SAR Nasional Kantor SAR XVI Banjarmasin Pos Sar Tri Sakti

• Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov Kalsel

• Badan Pusat Statistik Kab Tanah Laut

  
  

  
  

Nim : 2410211120019

Kelas : A

Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Jaini menyebutkan bahwa di tahun 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan tetap fokus terhadap tugas pengawasan, anggaran dan pembentukan Peraturan Daerah (Perda).

Jaini menyebutkan, pihaknya telah menyusun Rencana Kerja (Renja) selama satu tahun dan jadwal Renja itu dirapatkan di Badan Musyawarah (Banmus) setiap satu bulan sekali.

Lalu Jaini juga menjelaskan, pihaknya mendukung tugas pokok dan fungsi anggota DPRD Kalsel dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hal ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kami terus memberikan pelayanan administrasi dan keuangan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kalsel.

Fungsi utama dari sekertariat DPRD Kalsel ini pada pengawasan anggaran dan pembentukan Peraturan Daerah serta memberikan pelayanan administrasi

NIM : 2410211320007

1. Dinas pendidikan

2. Dinas ketahanan pangan, pertanian,dan perikanan

3. Dinas kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata

4. Dinas kesehatan

5. Dinas sosial dan tenaga kerja

6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

7. Dinas perhubungan

8. Dinas lingkungan hidup

9. Dinas perdagangan

10. Dinas komunikasi informatika dan statistik

11. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil

12. Dinas energi dan sumber daya mineral

13. Dinas kehutanan

Tugas pokok kecamatan di Kalimantan Selatan (maupun di provinsi lain di Indonesia) secara umum diatur oleh regulasi nasional, yaitu:

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yang merupakan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kecamatan memiliki tugas utama sebagai perangkat daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab untuk:

"Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota untuk menangani urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan lainnya."

Artinya, kecamatan adalah kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah kecamatan.

Berdasarkan regulasi, berikut adalah fungsi utama kecamatan:

1. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan
   Termasuk koordinasi antar desa/kelurahan, keamanan dan ketertiban.

2. Pelaksanaan pelayanan publik
   Melayani administrasi kependudukan, perizinan, dan surat menyurat lainnya.

3. Fasilitasi dan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan
   Camat membina kepala desa dan lurah, serta memfasilitasi musyawarah desa/kelurahan.

4. Pelaksanaan urusan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota
   Misalnya: pengelolaan data kependudukan, pengawasan pembangunan, pelaporan bencana, dll.

5. Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa/kelurahan

6. Fungsi keamanan dan ketertiban
   Camat sering menjadi ketua forum koordinasi keamanan wilayah.

Camat sebagai Pemimpin Kecamatan

• Camat adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) yang diangkat oleh bupati/wali kota.

• Camat melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan kewenangan dari kepala daerah.

• Di beberapa daerah, termasuk Kalimantan Selatan, camat juga sering menjadi penghubung dengan TNI/Polri, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Contoh Pelimpahan Kewenangan di Kalsel (spesifik daerah bisa bervariasi)

• Pelayanan KTP/KK/SKTM (via kecamatan)

• Rekomendasi izin usaha mikro/kecil

• Pendataan dan pelaporan data keluarga miskin

• Koordinasi kegiatan posyandu, PKK, Karang Taruna

Kecamatan di Kalimantan Selatan memiliki tugas utama:

Melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik atas pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota.

Barito Kuala:
Alalak, Anjir Muara, Anjir Pasar, Bakumpai, Barambai, Kuripan, Mandastana, Marabahan, Mekar Sari, Rantau Badauh, Tabukan, Tabunganen, Tamban

Banjar:
Aluh Aluh, Aranio, Astambul, Kertak Hanyar, Martapura, Martapura Barat, Martapura Timur, Mataraman, Paramasan, Sambung Makmur, Simpang Empat, Sungai Pinang, Sungai Tabuk, Tatah Makmur, Telaga Bauntung

Hulu Sungai Utara (HSU):
Amuntai Selatan, Amuntai Tengah, Amuntai Utara, Babirik, Banjang, Paminggir, Sungai Pandan, Sungai Tabukan, Haur Gading, Paminggir (duplikat)

Hulu Sungai Selatan (HSS):
Angkinang, Awayan, Loksado, Padang Batung, Simpur, Sungai Raya, Telaga Langsat

Hulu Sungai Tengah (HST):
Barabai, Batang Alai Selatan, Batang Alai Tengah, Batang Alai Timur, Labuan Amas Selatan, Labuan Amas Utara, Limpasu, Pandawan

Tanah Bumbu:
Angsana, Kuranji, Kusan Hilir, Kusan Hulu, Mentewe, Satui, Simpang Empat, Sungai Loban

Tanah Laut:
Kintap, Kurau, Panyipatan, Pelaihari, Takisung, Tambang Ulang, (Tapin daerah lain, tapi ini mencakup Tanah Laut)

Kotabaru:
Kelumpang Tengah, Kelumpang Utara, Pamukan Barat, Pamukan Selatan, Pamukan Utara, Pulau Laut Barat, Pulau Laut Kepulauan, Pulau Laut Selatan, Pulau Laut Tengah, Pulau Laut Timur, Pulau Laut Utara, Pulau Sebuku, Pulau Sembilan, Sampanahan, Sungai Durian

Tabalong:
Banua Lawas, Muara Harus, Muara Uya, Murung Pudak, Pugaan, Tanjung, Tanta, Upau

Tapin:
Bakarangan, Lokpaikat, Piani, Tapin Selatan, Tapin Tengah, Tapin Utara, Salam Babaris

Banjarbaru (Kota):
Banjarbaru Selatan, Banjarbaru Utara, Landasan Ulin

NIM: 2410211220136

Kecamatan Teluk Kepayang (Kabupaten Tanah Bumbu – Kalimantan Selatan)

Landasan dan Tujuan Pembentukan

Kecamatan dibentuk untuk meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Tugas Pokok Camat

Menurut sumber resmi Kecamatan Teluk Kepayang, Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.

2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

3. Mengoordinasikan ketenteraman dan ketertiban umum.

4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati.

5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan.

8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah tetapi belum dilaksanakan di tingkat kecamatan.

9. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Rincian Uraian Tugas Camat

Berikut adalah uraian kerja konkret Camat Teluk Kepayang yang mendukung tugas pokok di atas

• Merumuskan program kerja dan kegiatan Kecamatan sesuai kewenangan dan sasaran pembangunan daerah.

• Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan.

• Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat, ketentraman/ketertiban, penerapan perda, dan fasilitas publik.

• Membina, mengawasi, dan memfasilitasi desa dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk rekomendasi dan evaluasi.

• Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan.

• Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi dan pihak terkait.

• Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas.

• Menjalankan tugas lain sesuai peraturan atau kebutuhan pemerintah daerah.

Fungsi Camat

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Camat Teluk Kepayang juga memiliki fungsi-fungsi strategis sebagai berikut:

• Fungsi koordinatif, yaitu menyinergikan berbagai program dan kegiatan pembangunan lintas sektor di tingkat kecamatan.

• Fungsi fasilitasi, yaitu memberikan dukungan teknis dan administratif kepada pemerintah desa/kelurahan serta masyarakat.

• Fungsi pengawasan, yaitu memastikan pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

• Fungsi representatif, yaitu mewakili pemerintah daerah di wilayah kecamatan dalam hal pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik.

• Fungsi pelaporan dan evaluasi, yaitu menyusun laporan berkala mengenai pelaksanaan tugas kecamatan dan kondisi wilayah kepada Bupati.

• Fungsi pembinaan dan pemberdayaan, yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kapasitas aparatur desa.

• Fungsi mediasi dan resolusi konflik, yaitu menjadi penghubung dalam penyelesaian sengketa sosial dan menjaga stabilitas wilayah.

NIM : 2410211210155

Badan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan :

1. Badan perencanaan pembangunan daerah Kalsel (Bappeda Kalsel)

2. Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi Kalimantan Selatan

( BPKAD Kalsel)

3. Badan Kepegawaiaan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

7. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan

8. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

9. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan

NIM : 241021132004

Badan badan yang ada di daerah kalimantan selatan

• Badan Keuangan Daerah prov kalsel

• Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah prov kalsel

• Badan Kepegawaian Daerah prov kalsel

• Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah prov kalsel

• Badan Penanggulangan Bencana Daerah prov kalsel

• Badan Narkotika Nasional Provinsi kalsel

• Badan Pusat Statistik kota banjarmasin

• Badan Perencanaan, Penelitan dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin

• Badan Amil Zakat Zakat Nasional

• Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimatan Selatan

• Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan aset daerah kota banjarmasin

• Badan Kependudukan dan keluarga berencana nasional prov kalsel

• Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

• Badan Kepegawaian Daerah Prov kalsel

• Badan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak prov kalsel

• Dharma Wanita Persatuan badan statistik prov kalsel

• Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov kalsel

• Badan Karantina Pertanian Bandara Syamsudin Noor

  
  

  
  

  
  

Kecamatan adalah bagian wilayah dari suatu kabupaten atau kota di Indonesia yang dipimpin oleh seorang camat. Dan yang ingin saya jelaskan adalah Kecamatan Murung Pudak di Kabupaten Tabalong. Kecamatan ini meliputi beberapa desa dan kelurahan, dengan ibukota kecamatan berada di Kelurahan Belimbing Raya, dan Camat Murung Pudak saat ini adalah Handi Yanuardi, S.IP., MA, Handi Yanuardi memimpin program pelatihan keterampilan untuk 1.000 warga Kecamatan Murung Pudak pada tahun 2025, mencakup keahlian seperti menyetir, menjahit, dan barista

Nama: Samsudin

NIM: 2410211210157

NIM : 2410211120116

TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KALIMANTAN SELATAN

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan

Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

• Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan

eksternal;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari

gubernur;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas

dan fungsinya.

• Uraian tugas sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan

eksternal;

b. melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan

lainnya;

c. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari

gubernur;

d. menyusun laporan hasil pengawasan;

e. membina, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan kegiatan

kesekretariatan; dan

f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

TUGAS DAN FUNGSI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

• TUGAS

1. Menegakan Perda dan Perkada

2. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman
   Masyarakat

3. Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat

• FUNGSI

1. Penyusunan Program Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

2. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Perda dan Perkada Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteramar

3. Masyarakat serta Penyelenggaraan Perlindungan
   Masyarakat

4. Pelaksanaan Koordinasi Penegakan Perda dan Perkada Penvelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman erta Penyelenggaraan Perlindungan Masyaraka lengan InstansiTerkai

5. Pengawasan terhadap Masyarakat, Aparatur, atau Badan Hukum atas Palaksanaan Perda dan Perkada

6. Pelaksanaan Fungsi Lain Berdasarkan Tugas yang
   Diberikan oleh Kepala Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan

Nim: 2410211120036

Badan-Badan di Kalimantan Selatan

• Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)

• Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

• Badan Keuangan Daerah

• Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

• Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

• Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)

• Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)

• Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)

• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

• Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan (Banbhub Kalsel)

• Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin

• Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan

• Badan SAR Nasional Kantor SAR XVI Banjarmasin Pos Sar Tri Sakti

2410211210161

Salah satu kecamatan di Kalimantan Selatan adalah Kecamatan Banjarmasin Tengah yang berada di Kota Banjarmasin. Kecamatan ini memiliki tugas sebagai perangkat daerah yang membantu wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mulai dari mengoordinasikan kelurahan, menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan, pembinaan kehidupan bermasyarakat, hingga memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan lokal.

NIM: 2410211320009

Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Prov. Kalsel

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalsel

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Prov. Kalsel

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Kalsel

BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan

referensi:

https://smart.kalselprov.go.id/Dashboard/detail_sub/1

NIM: 2410211220130

Badan yang ada di Kalimantan Selatan:

1. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

2. ⁠Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Kalsel

3. ⁠Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

4. ⁠Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Prov. Kalsel

5. ⁠Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalsel

6. ⁠Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Prov. Kalimantan Selatan

7. ⁠Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Prov. Kalsel

8. ⁠Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan

https://smart.kalselprov.go.id/Dashboard/detail_sub/1

Nim : 2410211220134

Ada 8 badan di provinsi Kalimantan Selatan

1. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

2. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

3. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Selatan

7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan

8. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan

Nama : Ria Aulia Fitriani

Nim : 2410211120101

Dinas Pendidikan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Dinas Pelabuhan Perikanan

Dinas perindustrian dan perdagangan kota

Dinas PUPR

Dinas Kesehatan

Dinas Pemuda dan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas kehutanan

Dinas Komunikasi informatika dan statistik

Dinas lingkungan hidup

Dinas Perhubungan

Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Nim: 2410211120038

1. Dinas Provinisi Kalimantan Selatan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Kesehatan

Dinas Perdagangan

Dinas Perhubungan

Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja

Dinas Pelabuhan Perikanan

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dinas Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik

Dinas Pemuda Dan Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KELAS : A

NIM : 2410211110033

1. Nama Organisasi

2. Tugas

: Kecamatan Banjarbaru Selatan

3. Fungsi :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan Keca- matan;

b. Perumusan Program, Koordinasi, Pengaturan , Pengendalian dan Evaluasi Penye- lenggaraan Pemerintahan umum;

c. Perumusan Program, Koordinasi, Pengaturan , Pengendalian dan Evaluasi Penye- lenggaraan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;

d. Perumusan Program, Koordinasi, Pengaturan , Pengendalian dan Evaluasi Pengembangan Perekonomian, Pembangunnan serta pemberdayaan Masyara- kat;

e. Perumusan Program, Koordinasi, Pengaturan , Pengendalian dan Evaluasi Pengembangan Kesejahteraan sosial, Fasilitas Pendidikan, Kehidupan Keagamaan dan Pembinaan mental Spiritual;

f. Perumusan, Program, Koordinasi, Pengaturan, Pengendalian dan Evaluasi pela- yanan Masyarakat;

g. Perumusan Program, Koordinasi, Pengaturan, Pengendalian Penyelenggaraan tugas pemerintahan Kelurahan;

h. Pengelolaan Kesekretariatan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT BANJARBARU

NOMOR 18 Tahun 2021

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR UTAMA KECAMATAN BANJARBARU SELATAN KOTA BANJARBARU TAHUN 2021-2026

: Membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai karakteristik Wilayahnya, kebutuhan daerah dan melaksanakan tugas Pemerintahan liannya berdasarkan perundang-undangan.

REFERENSI file:///private/var/mobile/Containers/Data/Application/03E85B5E-6EF3-49C6-A878-77835FA83463/Documents/Inbox/SK%2520IKU%2520KECAMATAN%2520BANJARBARU%25202021-2026.pdf

Kelas : A

NIM : 2410211210160

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN LANDASAN ULIN.

Berikut Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2016 :

• Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian.

Untuk menyelenggaraka tugas pokok sebaaimana dimaksud pada ayat(1),sekretariat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan

2. Pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga

3. Pengelolaan urusan keuangan dan administrasi kecamatan

4. Pengelolaan urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan

5. Pegendalian urusan umum, evaluasi dan pelaporan

6. Pengoordinasian urusan umum, perencanaa, evaluasi dan pelaporan kecamatan

• Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan, pembinaan administrasi pemerintah kelurahan dan administrasi kependudukan serta keagrariaan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

1. Perumusan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah umum

2. Menyusun program dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil

3. Pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan

4. Pelaksaaan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan

5. Pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya

• Seksi Ekonomi Pembangunan

Seksi Ekonomi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan pembangunan bidang ekonomi, produksi, sarana dan prasarana umum serta lingkungan hidup

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat

2. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum

3. Penyelenggaaan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan

4. Pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan partisikasi dan swadaya gotong royong masyarakat

5. Pelaksanaan dan fasiltasi peningkatan kelestarian lingkungan hidup

6. Penyelenggaraan musyawarah pembangunan tingkat kelurahan

7. Penyelenggaraan dan fasilitasi program pembangunan pengentasan kemiskinan

• Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi kesejahteraan sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga bencana, keagamaan, sosial budaya, kesenian, generasi muda dan pemberdayaan masyarakat serta bantuan dan pelayanan sosial

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan pembinaan bidang sosial

2. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sosial

3. Pellaksanaan dan fasilitasi pembinaan sosial budaya masyarakat

4. Pelaksanaan dan fasilitasi program penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana lainnya

5. Pembinaan dan peningkatan partisipasi kegotong royongan masyarakat

6. Pembinaan organisasi kepemudaan, kesenian, olahraga dan pemberdayaan masyarakat

7. Pembinaan partisipasi dan kegotong royongan masyakarat

• Seksi Ketentraman dan ketertiban

Seksi ketentraman dan ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyusun rencana pembinaan dan kebijakan dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja bidang ketentraman dan ketertiban Kecamatan

2. Pelaksanaan pengawasan terhadap sarana dan prasarana serta fasilitas umum, fasilitas sosial, aset milik pemerintah daerah yang ada diwilayah kecamatan/kelurahan

3. Pengkoordinasian setiap pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait ddan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat

4. Pelaksanaan pelayanan dalam bidang ketentraman dan ketertiban

5. Pembinaan dalam penanggulangan dan pemulihan bencana

6. Pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan

https://kec-landasanulin.banjarbarukota.go.id/selayang-pandang/tugas-pokok-dan-fungsi-kecamatan/

Baris 4, Badan

1. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Prov. Kalsel

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalsel

4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Kalsel

5. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

6. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Prov. Kalsel

7. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan

8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan

https://smart.kalselprov.go.id/Dashboard/detail_sub/1

241021120013

kelas: A

Dinas yang ada di Kalimantan Selatan:

• Dinas Pendidikan

• Dinas Kesehatan

• Dinas Perhubungan

• Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

• Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil

• Dinas Lingkungan Hidup

• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

• Dinas Perdagangan dan Perindustrian

• Dinas Pertanian

• Dinas Perikanan

• Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

• Dinas Sosial Tenaga kerja

• Energi dan Sumber Daya Mineral

• Dinas Kehutanan

• Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

• Dinas Perhubungan

• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

• Dinas Pemuda dan Olahraga

• Dinas Kesehatan

• Dinas Sosial

• Dinas Komunikasi dan Informatika

• Dinas Pariwisata

• Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat

• Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

• Dinas Kelautan dan Perikanan

• Dinas Perkebunan dan Peternakan

• Dinas Kehutanan

• Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

• Dinas Lingkungan Hidup

• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

• Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Nama : Salsabila Fitrihayani

NIM : 2410211120088

Kecamatan Banjarbaru Selatan di Kalimantan Selatan

Camat (Kepala) Kecamatan Banjarbaru Selatan saat ini adalah Adi Surya Noor, S.STP, M.Si.

Tugas dan Fungsi:

Tugas dan fungsi Kecamatan Banjarbaru Selatan sejalan dengan kecamatan lain di Kalimantan Selatan, yaitu melaksanakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa fokus utamanya adalah:

• Pelayanan Publik Berbasis Teknologi: Peningkatan kualitas layanan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi.

• Pemberdayaan Masyarakat: Melaksanakan program pemberdayaan di tingkat kelurahan, seperti pembinaan PKK, Karang Taruna, dan Posyandu.

• Ketentraman dan Ketertiban: Menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayahnya, termasuk pembinaan poskamling.

• Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan: Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum dan mengoordinasikan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) di tingkat kelurahan.

• Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi: Berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN.

Jumlah Kelurahan:

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 153 kecamatan yang tersebar di 11 kabupaten dan 2 kota. Sedangkan, kecamatan Banjarbaru Selatan memiliki 4 kelurahan, yaitu:

1. Loktabat Selatan

2. Kemuning

3. Guntung Paikat

4. Sungai Besar

Struktur Organisasi:

Struktur organisasi Kecamatan Banjarbaru Selatan dipimpin oleh Camat dan dibantu oleh Sekretaris Kecamatan. Di bawahnya, terdapat beberapa seksi yang memiliki tugas spesifik:

• Sekretariat: Mengurus urusan umum, kepegawaian, dan perencanaan keuangan.

• Seksi Pemerintahan: Menangani urusan pemerintahan dan administrasi kependudukan.

• Seksi Ekonomi Pembangunan: Bertanggung jawab atas urusan ekonomi dan pembangunan.

• Seksi Ketentraman dan Ketertiban: Menangani keamanan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

• Seksi Kesejahteraan Sosial: Mengurus urusan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.

Contoh berita di Kalimantan Selatan:

"Pemprov Optimalkan Peran dan Fungsi Camat di Kalsel"

Berita ini membahas tentang upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengoptimalkan peran camat dalam meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan daerah. Fokusnya adalah bagaimana camat dapat menjalankan tanggung jawabnya secara sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2023/10/24/pemprov-optimalkan-peran-dan-fungsi-camat-di-kalsel/

NIM : 2410211120062

Berdasarkan Pergub Kalimantan Selatan No 21 tahun 2023

Dalam Bab 2 (TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS)

Bagian Kesatu

Sekretariat DPRD

Pasal 2

(1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan, membina,

mengatur, mengendalikan kegiatan administrasi kesekretariatan,

administrasi keuangan, dan fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD serta

menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh

DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

(2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1), menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan

oleh DPRD;

e. mengoordinasikan rencana kerja atau program kerja DPRD dan

kegiatan yang menyangkut bagian di lingkup Sekretariat DPRD;

f. penyusunan anggaran kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;

g. penyelenggaraan penunjangan pelaksanaan program kerja tahunan

DPRD;

h. pengoordinasian penyiapan perencanaan dan penyelenggaraan urusan

rumah tangga, perjalanan dinas dan ketatausahaan DPRD;

i. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada

para kepala bagian, sesuai dengan bidang tugasnya;

j. pengoreksian dan pemberian paraf konsep surat di lingkungan

Sekretariat DPRD;

k. pengoordinasian pengurusan Asuransi kesehatan (medical checkup)

pimpinan dan anggota DPRD;

l.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas atau

kegiatan Sekretariat DPRD

m. pemberian saran dan bahan pertimbangan kepada pimpinan DPRD

yang berkaitan dengan kegiatan kesekretariatan DPRD dalam rangka

pengambilan keputusan atau kebijakan; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai bidang

tugas dan kewenangannya.

(3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1), mempunyai uraian tugas:

a. mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan

mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis kegiatan Sekretariat DPRD;

b. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pengelolaan administrasi

keuangan DPRD;

c. mengoordinasikan, membina, dan memfasilitasi kegiatan rapat dan

persidangan DPRD;

d. menyiapkan bahan persidangan, membuat risalah persidangan,

merumuskan konsep dan menghimpun produk DPRD;

e. mengoordinasikan, membina, dan memfasilitasi penyediaan tenaga ahli

yang diperlukan DPRD;

f. mengkoordinir penyusunan rencana strategis dan rencana kerja

Sekretariat DPRD;

g. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;

h. mengoordinasikan penyusunan dan monitoring, evaluasi serta

pelaporan atas pelaksanaan standar operasional prosedur, standar

pelayanan publik dan survei kepuasan masyarakat;

i. mengoordinasikan pengelolaan perencanaan, evaluasi, pelaporan,

keuangan, rumah tangga, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat,

serta urusan umum dan administrasi kepegawaian;

J. mengoordinasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana

strategis dan rencana kerja;

k. mengkoordinir penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah dan

laporan kinerja instansi pemerintah Perangkat Daerah;

1. mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan laporan keterangan

pertanggungjawaban, laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah,

informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan laporan keuangan

dan kinerja instansi Pemerintah;

m. pelaksanaan koordinasi penyusunan perjanjian kinerja Perangkat

Daerah;

n. menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional;

o. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja

Sekretariat DPRD; dan

p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(4) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1), terdiri atas:

• Sekretaris DPRD: Muhammad Jaini, S.E., M.A.P.

• Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan: Andry Yuzh'ar, S.S.T.P., M.I.P.

• Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah: M. Khaidir Rahmatullah, S.E., M.Ak.

https://peraturan.bpk.go.id/Details/273252/pergub-prov-kalimantan-selatan-no-21-tahun-20

Tugas dan Fungsi Inspektorat Kalimantan Selatan

lnspektorat Daerah mempunyai tugas:

a. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah; dan

b. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan eksternal;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Selatan

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

Fungsi:

1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelengaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

3. Pelaksanaan koordinasai penegakan Perda dan Perkada.Penyelenggaraan ketertiban Umum dan Ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.   

4. Pengawasan terhadap Masyarakat, Aparatur, ata adan Hukum atas Palaksanaan Perda dan Perkada

5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan

Sumber:

https://peraturan.bpk.go.id/Details/273253/pergub-prov-kalimantan-selatan-no-22-tahun-20

https://peraturan.bpk.go.id/Details/273277/pergub-prov-kalimantan-selatan-no-27-tahun-20

https://satpolpp.banjarmasinkota.go.id/p/tugas-dan-fungsi.html

Kelas: A

Nim:2410211120094

Tugas dan fungsi inspektorat dan satpol pp Kalimantan Selatan.

Tugas dan fungsi inspektorat Kalimantan Selatan.

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan 

Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat 

Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan 

eksternal;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui 

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari 

gubernur;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas 

dan fungsinya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan 

eksternal;

b. melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan 

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan 

lainnya;

c. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari 

gubernur;

d. menyusun laporan hasil pengawasan;

e. membina, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan kegiatan 

kesekretariatan; danf. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(4) Unsur organisasi Inspektorat terdiri atas:

a. Sekretariat;

b. Inspektur Pembantu Wilayah I;

c. Inspektur Pembantu Wilayah II;

d. Inspektur Pembantu Wilayah III;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan fungsi satpol pp

(1) Satpol PP mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah, 

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, 

mengembangkan sumberdaya aparatur serta perlindungan masyarakat.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satpol PP melaksanakan 

tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Keempat

F u n g s i

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 

Satpol PP mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan 

Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat, pengembangan sumberdaya aparatur serta perlindungan 

masyarakat ;

b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Gubernur ;

c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat di daerah;

d. pelaksanaan kebijakan pengembangan sumberdaya aparatur ;

e. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat ;

f. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Gubernur 

serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 

dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil dan/atau aparatur lainnya ;

g. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur,atau badan hukum agar 

mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Gubernur ; dan

h. pelaksanaan tugas lainnya.(2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h 

meliputi :

a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta 

kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah ;

b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat 

negara dan tamu negara ; 

c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan 

umum dan pemilihan umum Gubernur ;

e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian 

daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal ; dan

f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh 

Gubernur sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

NIM: 2410211220129

1. Dinas kesehatan provinsi kalimantan selatan

2. Dinas sosial prov kalimantan selatan

3. Dinas perdagangan prov Kalimantan selatan

4. Dinas perhubungan prov kalimantan selatan

5. Dinas pendapatan daerah prov kalimantan selatan

6. Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang prov kalimantan selatan

7. Dinas perindustrian prov kalimantan selatan

8. Dinas perpustakaan dan kearsipan prov kalimantan selatan

9. Dinas kehutanan prov kalimantan selatan

10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan prov kalimantan selatan

11. Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil prov kalimantan selatan

12. Dinas Energi danSumber Daya Mineral Prov. Kalsel

13. Dinas Lingkungan hidup prov kalimantan selatan

14. Dinas penanaman modal dan dan pelayanan terpadu satu pintu prov kalimantan selatan

15. Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa

NIM :2410211210168

1.Kecamatan(dipimpin Camat)

-Melaksanakan urusan pemerintahan umum.

-Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

-Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan (misalnya KTP, KK, akta kelahiran melalui UPT Disdukcapil).

-Membina desa dan kelurahan dalam wilayahnya.

-Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

-Fasilitasi pelayanan publik di tingkat kecamatan.

2.Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kabupaten/Kota di Kecamatan

Biasanya ada UPT yang ditempatkan di kecamatan, tergantung daerah, seperti:

UPT Disdukcapil > pelayanan administrasi kependudukan.

UPT Pendidikan > mengurus sekolah SD/SMP negeri.

UPT Kesehatan (Puskesmas) > pelayanan kesehatan masyarakat.

UPT Pertanian/Peternakan/Perikanan > penyuluhan dan layanan teknis.

3.Lembaga yang sering ada di kecamatan

PKK Kecamatan > pemberdayaan keluarga.

Karang Taruna Kecamatan > wadah kepemudaan.

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) > terkait program pembangunan (di beberapa daerah).

Forum RT/RW > koordinasi lingkungan.

Jadi, secara formal badan di kecamatan bukan lembaga mandiri, melainkan unit pelaksana teknis dari dinas kabupaten/kota serta perangkat kecamatan sendiri yang dipimpin Camat.

NIM : 2410211220135

-Tugas utama Inspektorat Daerah (Inspektorat) Provinsi Kalimantan Selatan adalah membantu Gubernur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pengawasan internal pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan. Fungsinya adalah sebagai pengawas internal Pemerintah Daerah, yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, pembinaan, koordinasi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan serta menindaklanjuti rekomendasi dari auditor eksternal untuk mencegah korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan. 

•Saat ini yang menjadi Kepala Inspektorat Kalimantan Selatan saat ini adalah Akhmad Fydayeen. 

•Terdapat pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 22 Tahun 2023

•Sumber: BPK RI https://share.google/zaiIJWQUngENxpcVQ

-Tugas Satpol PP di Kalimantan Selatan meliputi penegakan peraturan daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Fungsi utamanya adalah menyusun program dan melaksanakan kebijakan terkait tugas-tugas tersebut, berkoordinasi dengan instansi lain seperti Polri, serta melakukan pengawasan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan gubernur. 

•Saat ini yang menjadi Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan adalah Drs. H. Zakly Asswan, MM.

• PERGUB Kalimantan Selatan No. 27 Tahun 2023

•Sumber: Pemerintah Kota Banjarmasin https://share.google/6DJYH0pc8gWTj7OpB

NIM : 2410211120004

Badan-Badan di Provinsi Kalimantan Selatan :

- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPD)

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan

- Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

- Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)

- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan

- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan

- Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)

- Badan Penghubung Daerah

- Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

- Badan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (BLP atau BLPBJ)

- Badan Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan

- Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Selatan

- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Kalsel

- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kalsel

- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kalsel

- Badan Karantina Pertanian (BKP) Kalsel

dll.

Sumber :

https://smart.kalselprov.go.id/Dashboard/detail_sub/1

dan google maps

NIM : 2410211110066

Ada beberapa fungsi dan tugas sekretariat daerah di Kalimantan Selatan yaitu :

Tugas utama :

Tugas utama Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Selatan adalah membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah

- Penyusunan Kebijakan : Membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan teknis dan strategis di berbagai bidang, seperti pemerintahan, ekonomi, dan pembangunan. 

- Koordinasi Pelaksanaan Tugas: Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas-dinas dan badan-badan daerah agar berjalan selaras.

- Pelayanan Administratif: Menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan administratif yang dibutuhkan oleh pimpinan daerah (Gubernur) dan seluruh perangkat daerah.

- Pembinaan dan Pengawasan:

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah.

- Evaluasi dan Pengembangan:

Mengevaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah serta mengembangkan sistem administrasi yang efisien dan modern.

Ada juga fungsi penunjang nya yaitu :

- Administrasi Umum dan Keuangan: Mengelola administrasi umum, keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan daerah.

- Administrasi Kepegawaian: Mengelola kepegawaian di lingkungan sekretariat daerah. 

Protokol dan Komunikasi Pimpinan: Menyiapkan dan mengoordinasikan urusan protokol serta komunikasi pimpinan

- Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa: Membantu dalam perumusan kebijakan teknis bidang ekonomi, pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa. 

Sumber :

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://setda.kotabarukab.go.id/tupoksi/&ved=2ahUKEwipqr2VwsiPAxWnyzgGHdPuLRQQzsoNegQIBxAM&usg=AOvVaw38j59JrPBK5T7dcNuTptZo

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://setda.kotabarukab.go.id/strukur-organisasi/&ved=2ahUKEwipqr2VwsiPAxWnyzgGHdPuLRQQzsoNegQIBxAS&usg=AOvVaw3zqJNU9xAU73B2KIPO1fNG

Nim : 2410211120019

Kelas : A

Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Jaini menyebutkan bahwa di tahun 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan tetap fokus terhadap tugas pengawasan, anggaran dan pembentukan Peraturan Daerah (Perda).

Jaini menyebutkan, pihaknya telah menyusun Rencana Kerja (Renja) selama satu tahun dan jadwal Renja itu dirapatkan di Badan Musyawarah (Banmus) setiap satu bulan sekali.

Lalu Jaini juga menjelaskan, pihaknya mendukung tugas pokok dan fungsi anggota DPRD Kalsel dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hal ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kami terus memberikan pelayanan administrasi dan keuangan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kalsel.

Fungsi utama dari sekertariat DPRD Kalsel ini pada pengawasan anggaran dan pembentukan Peraturan Daerah serta memberikan pelayanan administratif.

https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/01/04/sekretariat-dprd-kalsel-tetap-fokus-jalankan-fungsi-pelayanan-bagi-pimpinan-dan-anggota/

2410211120105

Dinas yang ada di kalimantan selatan

-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

-Dinas Kesehatan

-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

-Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

-Dinas Sosial

-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

-Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB

-Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

-Dinas Lingkungan Hidup

-Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil (Disdukcapil)

-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

-Dinas Perhubungan

-Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)

-Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

-Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

-Dinas Kepemudaan dan Olahraga

-Dinas Pariwisata

-Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

-Dinas Kelautan dan Perikanan

-Dinas Perkebunan dan Peternakan

-Dinas Kehutanan

-Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

-Dinas Perdagangan

-Dinas Perindustrian

https://id.scribd.com/document/787634718/DAFTAR-SKPD-LINGKUP-PEMERINTAH-PROVINSI-KALSEL

NIM : 2410211120005

1. Fungsi dan tugas inspektorat dan satpol PP kalimantan selatan

Jawab :

• Fungsi dan tugas inspektorat kalimatan selatan

- Pengawasan Internal: Melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan terhadap kinerja dan keuangan Perangkat Daerah untuk memastikan pengelolaan pemerintahan berjalan sesuai aturan dan bebas dari penyimpangan, termasuk korupsi.

- Penyusunan Kebijakan: Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan memfasilitasi pengawasan eksternal.

- Penindak lanjutan Laporan: Menindak lanjuti pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- Penyusunan Laporan: Menyusun laporan hasil pengawasan dan memantau tindak lanjut dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau instansi pengawas lainnya.

- Pemberian Rekomendasi: Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

- Tugas Khusus: Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur.

Intinya, Inspektorat memastikan tata kelola pemerintahan di lingkup Pemprov Kalsel berjalan secara transparan dan akuntabel.

• 1. Tugas satpol PP kalimantan selatan

- Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur:

Melaksanakan kebijakan dan penegakan Perda dan Pergub, termasuk melakukan patroli pemantauan untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran.

- Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat:

Melaksanakan kebijakan dalam menciptakan dan memelihara ketertiban umum dan ketenteraman di daerah, termasuk melakukan pengamanan, pengawalan, dan penertiban.

- Perlindungan Masyarakat:

Menjalankan kebijakan terkait perlindungan masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

- Pengembangan Sumber Daya Aparatur:

Melaksanakan kebijakan terkait pengembangan sumber daya aparatur Satpol PP itu sendiri.

2. Fungsi Satpol PP Kalimantan Selatan

- Penyusunan dan Pelaksanaan Program:

Menyusun program dan melaksanakan kegiatan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat.

- Pelaksanaan Kebijakan: Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan terkait penegakan Perda dan Pergub serta penyelenggaraan ketertiban umum.

- Koordinasi: Berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan aparatur lainnya dalam menjalankan tugasnya.

- Pengawasan: Mengawasi masyarakat, aparatur, dan badan hukum agar mematuhi serta menaati peraturan daerah dan peraturan gubernur.

- Pelaksanaan Tugas Lain: Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur atau Kepala Satpol PP sesuai dengan bidang tugasnya.

- Pengawalan: Melaksanakan pengawalan dan pengamanan terhadap Gubernur, Wakil Gubernur, serta pejabat daerah lainnya yang dianggap perlu.

Secara sederhana, Inspektorat berfokus pada pengawasan internal di dalam birokrasi, sementara Satpol PP berfokus pada penegakan aturan di tengah masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman.

Sumber: Pemerintah Kota Banjarmasin https://share.google/eOpMzujtwXnAEbMbL

https://g.co/gemini/share/77e27606fbe2

NIM : 2410211310030

KECAMATAN DI KALIMANTAN SELATAN

Pengertian Kecamatan

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat/Distrik .

Pengertian Camat

Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau kepada Walikota. Camat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

Kalimantan Selatan mempunyai 153 kecamatan

Kedudukan Kecamatan dan Camat menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN

Pasal 4

Syarat administratif pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun;

b. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan

dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun;

c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa dan

Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah

kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun

kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;

d. Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk desa dan Keputusan Lurah atau

nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi

cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan

pembentukan kecamatan;

e. Rekomendasi Gubernur.

Pasal 14

Kedudukan Kecamatan dan Camat

(1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis

kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

(2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota

melalui sekretaris daerah.

Tugas pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kota Banjarmasin menurut PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR TAHUN 2016 TENTANG Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Banjarmasin

Pasal 2

Kecamatan mempunyai tugas pokok penyelenggaran

pemerintahan,pembangungandan pembinaan

kemasyarakatan berdasarkan pelimpahan kewenangan oleh

Walikota, sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah

dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, Kecamatan mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan pemerintahan umum, melakukan

pembinaan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat;

b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di

lingkungan kecamatan berkoordinasi dengan unit

terkait;

c. Penyelenggaraan dan pengembangan di bidang ekonomi

dan pembangunan pada tingkat kecamatan;.

d. Penyelenggaraan dan peningkatan kesejahteraan sosial;

e. Pelayanan kepada Walikota dalam penyiapan informasi

mengenai wilayah kecamatan yang di butuhkan dalam

perumusan kebijakan;

f. Pelaksanaan tugas-tugas Walikota yang dilimpahkan

kewenangannya kepada Camat sesuai bidang tugasnya;

g. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Pasal 4

Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan adalah :

a. Sekretariat ;

b. Seksi Pemerintahan. ;

c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;

d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

e. Seksi Kesejahteraan Sosial ;

f. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan ; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

sumber :

chrome-native://pdf/link?url=content%3A%2F%2Fmedia%2Fexternal%2Fdownloads%2F1000275590

NIM: 2410211120115

Berikut adalah beberapa dinas yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2. Dinas Kesehatan

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

5. Dinas Sosial

6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

8. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

9. Dinas Lingkungan Hidup

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

12. Dinas Perhubungan

13. Dinas Komunikasi dan Informatika

14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

16. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

17. Dinas Pariwisata

18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

19. Dinas Kelautan dan Perikanan

20. Dinas Perkebunan dan Peternakan

21. Dinas Kehutanan

22. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

23. Dinas Perdagangan

24. Dinas Perindustrian

sumber/referensi:

https://latihan.lapor.go.id/instansi/pemerintah-provinsi-kalimantan-selatan

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI,DAN URAIAN TUGAS

INSPEKTORAT DAERAH

Bagian Kesatu - Inspektorat

Pasal 2

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat

Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan

eksternal;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari

gubernur;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan

eksternal;

b. melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan

lainnya;

c. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari

gubernur;

d. menyusun laporan hasil pengawasan;

e. membina, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan kegiatan

kesekretariatan;

dan

f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(4) Unsur organisasi Inspektorat terdiri atas:

a. Sekretariat;

b. Inspektur Pembantu Wilayah I;

c. Inspektur Pembantu Wilayah II;

d. Inspektur Pembantu Wilayah III;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

https://peraturan.bpk.go.id/Download/75470/PERGUB%20NO%20083%20THN%202017%20ttng%20TUPOKSI%20INSPEKTORAT%20(EDIT).pdf

Tugas Satpol PP

1. Menegakan Perda dan Perkada

2. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman
   Masyarakat

3. Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat

   
   

Fungsi satpol pp

1. Penyusunan Program Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

2. Pelaksanaan dan kebijakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

3. Pelaksanaan Koordinasi Penegakan Perda dan Perkada Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dengan Instansi Terkait.

4. Pengawasan terhadap Masyarakat, Aparatur, atau Badan Hukum atas Palaksanaan Perda dan Perkada

5. Pelaksanaan Fungsi Lain Berdasarkan Tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.

Nim :2410211110064

Pengertian:

Kecamatan merupakan unit administrasi di Kalimantan Selatan yang berperan sebagai pemerintahan tingkat paling awal dalam melayani masyarakat secara lokal. Tugasnya mencakup pengelolaan administrasi pemerintahan, penyediaan layanan sosial, penegakan aturan daerah, serta mendukung pembangunan wilayah sesuai kebijakan pemerintah daerah.

Contoh Kecamatan Dan fungsinya:Banjarmasin Barat

Melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan umum yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, antara lain menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, nyaman, dan hijau, menjaga ketertiban serta ketentraman masyarakat, serta menyediakan layanan terbaik melalui pemerintahan kelurahan yang efektif dan profesional.

A. Pelaksanaan Pemerintahan Umum:

Camat bertindak sebagai perwakilan pemerintah kota dalam melaksanakan tugas pemerintahan tingkat kecamatan, yang mencakup administrasi, administrasi umum, dan keamanan daerah.

B. Pelayanan Masyarakat:

Menyediakan layanan yang baik, profesional, dan unggul kepada warga yang tinggal di kelurahan-kelurahan dalam wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat.

C.Pembinaan dan Pengawasan: Melakukan pelatihan serta pengawasan atas pelaksanaan berbagai kegiatan di kelurahan, termasuk administrasi ekonomi, pembangunan, dan perawatan aset-aset milik pemerintah kota.

Koordinasi Pembangunan: Mengumpulkan dan mengolah data terkait ekonomi dan pembangunan serta menyiapkan materi untuk pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan.

D. Mewujudkan Lingkungan yang Baik: Berupaya menciptakan organisasi lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan hijau dengan meningkatkan kesadaran serta pemahaman tentang lingkungan.

E. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban:

Menyelenggarakan serta menjaga keamanan dan menjaga keamanan di seluruh wilayah masyarakat Kecamatan Banjarmasin Barat.

Sumber:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://barat.banjarmasinkota.go.id/p/visi-dan-misi.html%23:~:text%3DVISI%2520DAN%2520MISI%2520*%2520Mewujudkan%2520Kecamatan%2520Banjarmasin,dalam%2520rangka%2520memberikan%2520pelayanan%2520prima%2520kepada%2520masyarakat.&ved=2ahUKEwj4itSvwMiPAxXJS2cHHRtpEQ0QzsoNegQIBxAR&usg=AOvVaw0tI5vjyzLsb-GDP0zP1Dzy

https://barat.banjarmasinkota.go.id/p/visi-dan-misi.html?m=1#:~:text=VISI%20DAN%20MISI%20*%20Mewujudkan%20Kecamatan%20Banjarmasin,dalam%20rangka%20memberikan%20pelayanan%20prima%20kepada%20masyarakat.

Nim : 2410211120112

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Inspektorat Daerah

Pasal 2

(1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas:

melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas. Pembantuan oleh Perangkat Daerah; dan

b. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

perumusan kebijakan teknis bidang Pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

pelaksanaan koordinasi pencegahan Tindak Pidana Korupsi;

f. pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;

g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;

h. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam rangka pembinaan. dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang

tugas dan kewenangannya.

(3) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:

menyelenggarakan perumusan kebijakan dan penetapan program

kerja Inspektorat Daerah;

b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan;

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring, reviu, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta menyelenggarakan penilaian tugas pengawasan;

d. menyelenggarakan pembinaan atas implementasi sistem pengendalian internal pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah;

dan limpahan dari pemerintah pusat;

menyelenggarakan penanganan kasus pengaduan

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pasal 2

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dala melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, dan pemadaman kebakaran;

b. pelaksanaan kebijakan pengembangan kapasitas personil;

pelaksanaan kebijakan penegakan produk hukum Daerah;

d. pelaksanaan kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran;

pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;

pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(3) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:

mengoordinasikan, membina, membina, mer mengawasi, dan mengevaluasi perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, dan pemadaman kebakaran;

b. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kapasitas personil;

mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penegakan produk hukum Daerah;

mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran;

kebakaran:

f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;

pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(3) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:

mengoordinasikan, asikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, dan pemadaman kebakaran;

b. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kapasitas personil;

mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penegakan produk hukum Daerah;

mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman. masyarakat;

mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan pemadaman. kebakaran;

mengoordinasikan. membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian unit pelaksana teknis;

membina, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan

h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan

kewenangannya.

(4) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri atas:

Sekretariat;

b. Bidang Pengembangan Kapasitas;

Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;

f. Unit Pel

g. Jabatan Fungsional.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

nim : 241021132001

fungsi dan tugas Satpol pp

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satpol PP.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

(1) Satpol PP adalah merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan

peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat.

(2) Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

(1) Satpol PP mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah,

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,

mengembangkan sumberdaya aparatur serta perlindungan masyarakat.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satpol PP melaksanakan

tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Keempat

F u n g s i

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

Satpol PP mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan

Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat, pengembangan sumberdaya aparatur serta perlindungan

masyarakat ;

b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Gubernur ;

c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat di daerah;

d. pelaksanaan kebijakan pengembangan sumberdaya aparatur ;

e. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat ;

f. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Gubernur

serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri

Sipil dan/atau aparatur lainnya ;

g. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur,atau badan hukum agar

mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Gubernur ; dan

h. pelaksanaan tugas lainnya.

(2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h

meliputi :

a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta

kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah ;

b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat

negara dan tamu negara ;

c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan

umum dan pemilihan umum Gubernur ;

e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian

daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal ; dan

f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh

Gubernur sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

fungsi dan tugas inspektorat

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI,DAN URAIAN TUGAS

INSPEKTORAT DAERAH

Bagian Kesatu

Inspektorat

Pasal 2

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan

Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat

Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan

eksternal;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari

gubernur;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan

eksternal;

b. melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan

lainnya;

c. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari

gubernur;

d. menyusun laporan hasil pengawasan;

e. membina, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan kegiatan

kesekretariatan; dan

f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(4) Unsur organisasi Inspektorat terdiri atas:

a. Sekretariat;

b. Inspektur Pembantu Wilayah I;

c. Inspektur Pembantu Wilayah II;

d. Inspektur Pembantu Wilayah III;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

sumber: GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2012

Nim :2410211310003

Berita Terbaru

1. Kecamatan Pulau Petak Juara Umum MTQH Kapuas 2025

Kecamatan Pulau Petak berhasil mempertahankan gelar Juara Umum Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadits (MTQH) ke-47 tingkat Kabupaten Kapuas tahun 2025. Mereka meraih total 295 poin dari 16 gelar juara I, 7 juara II, dan 3 juara III. Penghargaan trofi bergilir diserahkan langsung oleh Ketua Umum LPTQ Kabupaten Kapuas yang disampaikan dalam penutupan pada 7 September 2025.

Berita ini lebih bersifat prestasi budaya dan religius, dan kurang mencakup aspek hukum pemerintahan maupun kebijakan administratif di tingkat kecamatan.

Laporan Terkait Pemerintahan & Hukum Tingkat Kecamatan

a. Harmonisasi Produk Hukum Daerah untuk Percepatan Pemekaran Kecamatan

Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah mendorong penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas yang berkaitan dengan pemekaran wilayah kecamatan. Rapat harmonisasi ini memastikan kesesuaian rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan, seperti Undang‑Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Hal penting lain yang dibahas: pembagian wilayah administratif dan distribusi sumber daya pasca-pemekaran.

b. Penunjukan Pelaksana Tugas Camat karena Kasus Hukum

Di Kecamatan Kotabesi, Kabupaten Kotawaringin Timur, seorang Camat definitif ditahan karena dugaan korupsi alat laboratorium. Untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan, maka Sekretaris Camat ditunjuk sebagai pelaksana tugas Camat. Pemerintah daerah menegaskan tetap menghormati proses hukum dan menyampaikan asas praduga tak bersalah.

c. Pemerintahan Tidak Terganggu Meski Kepala Daerah Tersangka

Bupati Kotawaringin Timur, H. Supian Hadi, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi perizinan tambang. Namun, Sekretaris Daerah dan ASN lainnya diminta untuk tetap menjalankan pemerintahan demi kelangsungan pelayanan publik. Wakil Bupati siap menggantikan jika diperlukan.

d. Inisiatif Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Kalimantan Tengah: Kepala BPHN meresmikan 26 Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang tersebar di 18 kecamatan. Ini bagian dari upaya memperkuat kesadaran hukum masyarakat di wilayah tersebut.

Kalimantan Timur: Kanwil Kemenkumham Kaltim meningkatkan koordinasi dengan Pemprov guna pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum secara lebih luas.

Kota Balikpapan: Bagian Hukum Pemkot menggandeng Kemenkumham Kaltim untuk menyelenggarakan pembinaan hukum pada Kelurahan Sepinggan tahun 2024. Program ini bertujuan membentuk kelompok Kadarkum dan memperkuat kesadaran hukum masyarakat.

2410211110028

Kelas A

Mengenai sekretariat DPRD semua ketentuannya diatur dalam peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang bersifat teknis pelaksanaan dari ketentuan undang-undang yang lebih tinggi, seperti UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 41 Tahun 2007, serta peraturan daerah dan perbup terkait dengan Sekretariat DPRD Provinsi.

Dan pada pergub juga diatur mengenai pergub no 012 tahun 2023

Yang isinya,

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 14

(1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat

DPRD menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Nim : 2410211110008

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Badan Kepegawaian Daerah provinsi kalimantan selatan

Badan Keuangan Daerah provinsi kalimantan selatan

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) provinsi kalimantan selatan

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah provinsi kalimantan selatan

Badan kesatuan bangsa dan politik (Bakesbangpol)

Badan pusat statistik prov kalimantan selatan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (BPPPA) provinsi kalimantan selatan

Badan perpustakaan dan arsip daerah provinsi kalimantan selatan

Badan narkotika nasional provinsi kalimantan selatan