by Maksum Rangkuti

Desember 19, 2023

in Opini

0

Pangeran Antasari: Perjuangan dan Dedikasi untuk Kalimantan Selatan

Pangeran Antasari: Perjuangan dan Dedikasi untuk Kalimantan Selatan

Pangeran Antasari, seorang pahlawan nasional dari Kalimantan Selatan, menorehkan jejak sejarah yang tak terhapuskan dalam perjuangannya melawan penjajahan dan ketidakadilan. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara lengkap biografi Pangeran Antasari, mulai dari latar belakang kehidupannya hingga peran heroiknya dalam melawan penindasan.

Latar Belakang Keluarga

Pangeran Antasari lahir pada tanggal 20 Februari 1809 di Keraton Pagatan, Kesultanan Banjar, yang saat itu menjadi wilayah bagian dari Kalimantan Selatan. Beliau memiliki keturunan bangsawan dan terlahir dari keluarga yang memiliki pengaruh di wilayah tersebut. Ayahnya, Sultan Muhammad Seman, merupakan penguasa yang dihormati di Kerajaan Banjar.

Pendidikan dan Kebijakan

Pangeran Antasari mendapatkan pendidikan awalnya di lingkungan kerajaan, dan seiring berjalannya waktu, beliau memperdalam pengetahuannya tentang kebijakan dan administrasi. Keterlibatan aktifnya dalam mengelola wilayah kekuasaannya membuktikan kemampuannya dalam memimpin dan membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Perlawanan Terhadap VOC

Pada awal abad ke-19, Hindia Belanda meluaskan pengaruhnya di wilayah Kalimantan Selatan, termasuk Kesultanan Banjar. Pangeran Antasari, sebagai seorang pemimpin yang peduli terhadap rakyatnya, menolak penindasan yang dilakukan oleh Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), perusahaan dagang Belanda.

Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan terhadap VOC. Ia berhasil mempersatukan suku-suku Dayak di Kalimantan Selatan untuk menghadapi penjajah. Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Antasari menjadi salah satu perlawanan sengit dan mendalam terhadap kekuasaan kolonial..

Oleh karena itu, ketersediaan informasi tentang kisah para pahlawan nasional dari Sumbar ini menjadi tak kalah penting. Karena dengan adanya informasi yang memadai, generasi sekarang bisa mengetahui kisah para pahlawannya. Dan di samping itu, perlu diciptakan atau diinisiasi gerakan yang mengajak masyarakat Sumbar untuk mengenal para pahlawannya.

Pada tanggal 18 November 1946, Letnan Asli Zuhri dan Letnan Muda Mursyid menemui Hasan Basry di Tabat, Haruyan, untuk membentuk Batalyon ALRI DIVISI IV (A), sebagai bagian dari ALRI DIVISI IV yang bermarkas di Tuban. Dengan segera Hasan Basri melaksanakan perintah ini dengan melebur Pasukan Banteng Indonesia dan beberapa organisasi kemiliteran yang ada di Kalimantan. Sebagai komandan batalyon ditetapkan Letnan Kolonel Hasan Basry, dengan markas di Haruyan. Penyatuan kesatuan ini membuat operasi militer yang dilaksanakan dalam rangka mempertahan kemerdekaan menjadi lebih terarah dan terpadu. Akibatnya Belanda lebih meluaskan daerah pembersihannya, daerah-daerah yang dianggap sarang pejuang ditembaki dan di bumi hanguskan. Untuk menghindari kontak langsung dengan Belanda, markas TNI ALRI DIVISI (A) dipindahkan ke Birayang, dekat Barabai sejak awal 1947. Namun karena selalu dikejar dan diserang, akhirnya markas TNI ALRI DIVISI (A) disepakati adalah di mana-mana, tergantung Hasan Basry dan kawan-kawan berada di mana. Pada tanggal 16 Mei 1948, TNI ALRI DIVISI (A) mengeluarkan sikap terhadap Belanda dan dunia internasional.

Pada 3 Maret 2018 dilaksanakan diskusi yang membahas tentang Syeikh Sulaiman ar-Rasuli di Gedung DPRD Provinsi Sumbar. Diskusi dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi dan juga Gubernur Sumbar. Baik Ketua DPRD Provinsi maupun Gubernur.

Maka menjadi penting bagi generasi yang hidup saat ini untuk bisa mengetahui cerita atau kisah perjuangan para pahlawan nasional yang berasal dari daerahnya. Mengapa penting? Karena di antara pahlawan nasional dari Sumbar tersebut  dan juga yang akan diusulkan, adalah para ulama (ulama besar) yang bisa dijadikan teladan bagi generasi saat ini.

Para pahlawan nasional yang berasal dari Sumbar bisa menjadi role model bagi generasi saat ini untuk mempelajari karakter para pahlawan tersebut. Karena para pahlawan sesungguhnya ruh perjuangan mereka hingga saat ini masih hidup dan tinggal dipelajari oleh para penerusnya.

Maka menjadi penting bagi generasi yang hidup saat ini untuk bisa mengetahui cerita atau kisah perjuangan para pahlawan nasional yang berasal dari daerahnya. Mengapa penting? Karena di antara pahlawan nasional dari Sumbar tersebut  dan juga yang akan diusulkan, adalah para ulama (ulama besar) yang bisa dijadikan teladan bagi generasi saat ini.

Pada tanggal 18 November 1946, Letnan Asli Zuhri dan Letnan Muda Mursyid menemui Hasan Basry di Tabat, Haruyan, untuk membentuk Batalyon ALRI DIVISI IV (A), sebagai bagian dari ALRI DIVISI IV yang bermarkas di Tuban. Dengan segera Hasan Basri melaksanakan perintah ini dengan melebur Pasukan Banteng Indonesia dan beberapa organisasi kemiliteran yang ada di Kalimantan. Sebagai komandan batalyon ditetapkan Letnan Kolonel Hasan Basry, dengan markas di Haruyan. Penyatuan kesatuan ini membuat operasi militer yang dilaksanakan dalam rangka mempertahan kemerdekaan menjadi lebih terarah dan terpadu. Akibatnya Belanda lebih meluaskan daerah pembersihannya, daerah-daerah yang dianggap sarang pejuang ditembaki dan di bumi hanguskan. Untuk menghindari kontak langsung dengan Belanda, markas TNI ALRI DIVISI (A) dipindahkan ke Birayang, dekat Barabai sejak awal 1947. Namun karena selalu dikejar dan diserang, akhirnya markas TNI ALRI DIVISI (A) disepakati adalah di mana-mana, tergantung Hasan Basry dan kawan-kawan berada di mana

Kawasan Kalimantan Selatan pernah dikuasai oleh tiga dinasti kerajaan secara berturut-turut, yakni Kerajaan Negara Dipa yang kemudian diteruskan oleh Kerajaan Negara Daha dan diteruskan lagi oleh Kesultanan Banjar.^[17] Pada tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Kalimantan sebagai salah satu dari delapan provinsi di wilayah Indonesia.^[18] Gubernur pertama untuk Provinsi Kalimantan ialah Pangeran Mohammad Noor.^[19] ia menjabat sampai dibuatnya Perjanjian Linggarjati.

Oleh karena itu, ketersediaan informasi tentang kisah para pahlawan nasional dari Sumbar ini menjadi tak kalah penting. Karena dengan adanya informasi yang memadai, generasi sekarang bisa mengetahui kisah para pahlawannya. Dan di samping itu, perlu diciptakan atau diinisiasi gerakan yang mengajak masyarakat Sumbar untuk mengenal para pahlawannya.

Konon, keluarganya berasal dari kalangan bergelar atau bangsawan. Tetapi beliau mempunyai cara dan penilaian tentang keturunan dan nasab. Ajaran Islam dan didikan keras ayahnya mengajarkan beliau bahwa kemuliaan seseorang tidak terletak pada darahnya, melainkan pada amal perbuatan dan darma baktinya.

Idham Chalid memiliki 8 orang anak sebagai buah pernikahannya dengan Ibu Hj. Masturah berasal dari Kalimantan Selatan dan dimakamkan berdampingan di pesantren Darul Qur'an, Cisarua.^[3][4]

Riwayat[sunting | sunting sumber]

Sampul Buku mengenai otobigrafi Idham Chalid

Sejak kecil Idham dikenal sangat cerdas dan pemberani. Saat masuk SR ia langsung duduk di kelas dua dan bakat pidatonya mulai terlihat dan terasah. Keahlian berorasi itu kelak menjadi modal utama Idham Chalid dalam meniti karier di jagat politik.

Perlawanan Terhadap VOC

Pangeran Antasari, sebagai seorang pemimpin yang peduli terhadap rakyatnya, menolak penindasan yang dilakukan oleh Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), perusahaan dagang Belanda. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan terhadap VOC

Selanjutnya pada 25 April 1859 Pangeran Antasari memimpin 300 prajuritnya menyerang tambang batu bara milik Belanda di Pengaron. Dia memimpin prajurit Banjar menyerang pos-pos Belanda lainnya bahkan berhasil meledakkan dan menenggelamkan kapal Onrust milik Belanda beserta pemimpinnya.

Hasan Basry menerima rangkaian bunga beberapa saat sesudah pertemuan dengan misi militer Belanda dan utusan PBB (UNCI) di Munggu Raya, Kandangan 2 September 1949

Hasan Basry menyelesaikan pendidikan di Hollands Inlandsche School (HIS) yang setingkat sekolah dasar, kemudian ia mengikuti pendidikan berbasis Islam, mula-mula di Tsanawiyah al-Wathaniah di Kandangan, kemudian di Kweekschool Islam Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur.^[1]

Masa Revolusi Kemerdekaan[sunting | sunting sumber]

Setelah prolamasi kemerdekaan, Hasan Basry aktif dalam organisasi pemuda Kalimantan yang berpusat di Surabaya. Dari sini ia mengawali kariernya sebagai pejuang. Pada 30 Oktober 1945, Hasan Basry berhasil menyusup pulang ke Kalimantan Selatan dengan menumpang kapal Bintang Tulen, yang berangkat lewat pelabuhan Kalimas Surabaya. Sesampainya di Banjarmasin, Hasan Basry menemui H. Abdurrahman Sidik di Pekapuran, untuk mengirimkan pamflet dan poster tentang kemerdekaan Indonesia. Selain itu melalui AA. Hamidhan, juga dikirim pamflet ke Amuntai dengan Ahmad Kaderi, sedangkan yang ke Kandangan dikirim lewat H. Ismail.

Di Haruyan pada tanggal 5 Mei 1946 para pejuang mendirikan Lasykar Syaifullah. Program utama organisasi ini adalah latihan keprajuritan, sebagai pemimpin ditunjuklah Hassan Basry. Pada tanggal 24 September 1946 saat acara pasar malam amal banyak tokoh Lasykar Syaifullah yang ditangkap dan dipenjarakan Belanda. Karena itu Hassan Basry mereorganisir anggota yang tersisa dengan membentuk, Benteng Indonesia.^[1]

Pada tanggal 15 Nopember 1946, Letnan Asli Zuchri dan Letnan Muda M.Mursid anggota ALRI Divisi IV yang berada di Mojokerto, menghubungi Hassan Basry untuk menyampaikan tugas yaitu mendirikan satu batalyon ALRI Divisi IV di Kalimantan Selatan. Dengan mengerahkan pasukan Banteng Indonesia Hassan Basry berhasil membentuk batalyon ALRI tersebut. Ia menempatkan markasnya di Haruyan. Selanjutnya ia berusaha menggabungkan semua kekuatan bersenjata di Kalimantan Selatan ke dalam kesatuan yang baru terbentuk itu.^[1][2]

Perkembangan politik di tingkat pemerintah pusat di Jawa menyebabkan posisi Hasan Basry dan pasukannya menjadi sulit. Sesuai dengan Perjanjian Linggarjati (25 Maret 1947), Belanda hanya mengakui kekuasaan de facto RI atas Jawa, Madura dan Sumatra. Berarti Kalimantan merupakan wilayah yang ada di bawah kekuasaan Belanda. Akan tetapi, Hasan Basry tidak terpengaruh oleh perjanjian tersebut. Ia dan pasukannya tetap melanjutkan perjuangan melawan Belanda. Sikap yang sama diperlihatkan pula terhadap Perjanjian Renville (17 Januari 1948). Ia menolak untuk memindahkan pasukannya ke daerah yang masih dikuasai RI, yakni ke Jawa.^[1]

Pada tanggal 15 Mei 1949, dilakukan perumusan teks proklamasi di Telaga Langsat. Perumusan di pimpin oleh H. Aberani Sulaiman, dibantu oleh Gt. Aman, Hasnan Basuki, Pangeran Arya, Budi Gawis dan Romansie. Perumusan selesai pada jam 03.00 pagi hari tanggal 16 Mei 1949, lalu diketik oleh Romansie sebanyak 10 lembar dengan pita warna merah dan huruf kapital semua. Selesai pertemuan, semua anggota berpencar namun semuanya menuju Ni’ih yaitu tempat Hasan Basry berada. Naskah teks proklamasi di bawa Kardi dan H Ramli untuk diantar ke Hasan Basry. Sesampainya di Ni’ih, teks proklamasi ditandatangani Hasan Basry di hadapan para pejuang yang telah berkumpul. Setelah itu, dilakukan persiapan kegiatan proklamasi, dengan tempat dipilih di Mandapai pada tanggal 17 Mei 1949. Kegiatan proklamasi dilaksanakan dengan upacara penaikan bendera merah putih. Sebagai komandan upacara adalah Ahmad Kusasi, sedangkan penggerek bendera adalah Abbas Basri dan Kardi. Upacara dihadiri masyarakat setempat dan anggota TNI ALRI DIVISI (A). Setelah pembacaan teks proklamasi oleh Hasan Basri dan penaikan bendera merah putih, bendera kembali diturunkan untuk menghindari serangan Belanda.

Masa Revolusi Kemerdekaan[sunting | sunting sumber]

Setelah prolamasi kemerdekaan, Hasan Basry aktif dalam organisasi pemuda Kalimantan yang berpusat di Surabaya. Dari sini ia mengawali kariernya sebagai pejuang. Pada 30 Oktober 1945, Hasan Basry berhasil menyusup pulang ke Kalimantan Selatan dengan menumpang kapal Bintang Tulen, yang berangkat lewat pelabuhan Kalimas Surabaya. Sesampainya di Banjarmasin, Hasan Basry menemui H. Abdurrahman Sidik di Pekapuran, untuk mengirimkan pamflet dan poster tentang kemerdekaan Indonesia. Selain itu melalui AA. Hamidhan, juga dikirim pamflet ke Amuntai dengan Ahmad Kaderi, sedangkan yang ke Kandangan dikirim lewat H. Ismail.

Pangeran Antasari (lahir di Kayu Tangi, Kesultanan Banjar, 1797^[1][2] atau 1809^[3][4][5][6] – meninggal di Bayan Begok, Hindia Belanda, 11 Oktober 1862 pada umur 53 tahun) adalah seorang pemimpin dan tokoh penting dalam Perang Banjar. Sebagai Sultan Banjar,^[8] pada 14 Maret 1862, dia dinobatkan sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi di Kesultanan Banjar (Sultan Banjar) dengan menyandang gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin dihadapan para kepala suku Dayak dan adipati (gubernur) penguasa wilayah Dusun Atas, Kapuas dan Kahayan yaitu Tumenggung Surapati/Tumenggung Yang Pati Jaya Raja.^[9]

Keluarga[sunting | sunting sumber]

Gusti Inu Kartapati Pangeran Antasari merupakan cucu Pangeran Amir.^[10][11] Semasa muda nama Pangeran Antasari adalah Gusti Inu Kartapati.^[12] Ibunda Pangeran Antasari adalah Gusti Hadijah binti Sultan Sulaiman. Ayah Pangeran Antasari adalah Pangeran Masohut (Mas'ud) bin Pangeran Amir. Pangeran Amir adalah anak Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah yang gagal naik tahta pada tahun 1785. Ia diusir oleh walinya sendiri, Pangeran Nata, yang dengan dukungan Belanda memaklumkan dirinya sebagai Sultan Tahmidullah II^[13][14][15] Pangeran Antasari memiliki 3 putera dan 8 puteri.^[16]

Beliau merupakan salah satu politisi Indonesia yang berpengaruh pada masanya. Selain pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II dan Kabinet Djuanda, Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua MPR dan Ketua DPR. Bahkan oleh Presiden Soeharto ia dipercaya menjadi Menteri Kesejahteraan Rakyat, Menteri Sosial Ad Interim dan Ketua DPA.

Pada tanggal 19 Desember 2016, atas jasa jasanya, Pemerintah Republik Indonesia, mengabadikan beliau di pecahan uang kertas rupiah baru, pecahan Rp. 5.000,-.

Latar Belakang[sunting | sunting sumber]

Idham Chalid lahir pada tanggal 27 Agustus 1921 di Satui, bagian tenggara Kalimantan Selatan. Ia merupakan anak tengah dari 8 bersaudara, 4 Laki-laki dan 4 perempuan. Ayahnya H Muhammad Chalid, penghulu asal Amuntai yang sekitar 200 kilometer dari Kota Banjarmasin. Saat usia Idham enam tahun, keluarganya hijrah ke Amuntai dan tinggal di daerah Tangga Ulin, kampung halaman leluhur ayahnya.

Konon, keluarganya berasal dari kalangan bergelar atau bangsawan. Tetapi beliau mempunyai cara dan penilaian tentang keturunan dan nasab. Ajaran Islam dan didikan keras ayahnya mengajarkan beliau bahwa kemuliaan seseorang tidak terletak pada darahnya, melainkan pada amal perbuatan dan darma baktinya.

Idham Chalid memiliki 8 orang anak sebagai buah pernikahannya dengan Ibu Hj. Masturah berasal dari Kalimantan Selatan dan dimakamkan berdampingan di pesantren Darul Qur'an, Cisarua.^[3][4]

Riwayat[sunting | sunting sumber]

Sampul Buku mengenai otobigrafi Idham Chalid

Sejak kecil Idham dikenal sangat cerdas dan pemberani. Saat masuk SR ia langsung duduk di kelas dua dan bakat pidatonya mulai terlihat dan terasah. Keahlian berorasi itu kelak menjadi modal utama Idham Chalid dalam meniti karier di jagat politik.

Selepas SR, Idham melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Ar-Rasyidiyyah pada tahun 1922. Idham, yang sedang tumbuh dan gandrung dengan pengetahuan, mendapatkan banyak kesempatan untuk mendalami bahasa Arab, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan umum. Kemudian Idham melanjutkan pendidikannya ke Pesantren Gontor yang terletak di Ponorogo, Jawa Timur. Kesempatan belajar di Gontor juga dimanfaatkan Idham untuk memperdalam bahasa Jepang, Jerman, dan Prancis.

Tamat dari Gontor, 1943, Idham melanjutkan pendidikan di Jakarta. Di ibu kota, kefasihan Idham dalam berbahasa Jepang membuat penjajah Dai-Nipon sangat kagum. Pihak Jepang juga sering memintanya menjadi penerjemah dalam beberapa pertemuan dengan alim ulama. Dalam pertemuan-pertemuan itulah Idham mulai akrab dengan tokoh-tokoh utama NU.

Ketika Jepang kalah perang dan Sekutu masuk Indonesia, Idham Chalid bergabung ke dalam badan-badan perjuangan. Menjelang kemerdekaan, ia aktif dalam Panitia Kemerdekaan Indonesia Daerah di kota Amuntai. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, ia bergabung dengan Persatuan Rakyat Indonesia, p

Latar Belakang Keluarga

Pangeran Antasari lahir pada tanggal 20 Februari 1809 di Keraton Pagatan, Kesultanan Banjar, yang saat itu menjadi wilayah bagian dari Kalimantan Selatan. Beliau memiliki keturunan bangsawan dan terlahir dari keluarga yang memiliki pengaruh di wilayah tersebut. Ayahnya, Sultan Muhammad Seman, merupakan penguasa yang dihormati di Kerajaan Banjar.

Pendidikan dan Kebijakan

Pangeran Antasari mendapatkan pendidikan awalnya di lingkungan kerajaan, dan seiring berjalannya waktu, beliau memperdalam pengetahuannya tentang kebijakan dan administrasi. Keterlibatan aktifnya dalam mengelola wilayah kekuasaannya membuktikan kemampuannya dalam memimpin dan membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Perlawanan Terhadap VOC

Pada awal abad ke-19, Hindia Belanda meluaskan pengaruhnya di wilayah Kalimantan Selatan, termasuk Kesultanan Banjar. Pangeran Antasari, sebagai seorang pemimpin yang peduli terhadap rakyatnya, menolak penindasan yang dilakukan oleh Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), perusahaan dagang Belanda.

Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan terhadap VOC. Ia berhasil mempersatukan suku-suku Dayak di Kalimantan Selatan untuk menghadapi penjajah. Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Antasari menjadi salah satu perlawanan sengit dan mendalam terhadap kekuasaan kolonial.

Untuk kegunaan lain, lihat Hasan Basri.

Hasan Basry

Pangdam X/Lambung Mangkurat ke-1Masa jabatan
17 Juli 1958 – 24 September 1958

Pendahulu
Jabatan baru

Pengganti
Letnan Kolonel Inf A. Wahab Sjachranie

Rektor Universitas Lambung Mangkurat ke-1Masa jabatan
21 September 1958 – 1963

Pendahulu
Jabatan baru

Pengganti
Milono

Informasi pribadiLahir17 Juni 1923
Kandangan, Hulu Sungai Selatan, BorneoMeninggal15 Juli 1984 (umur 61)
JakartaPenghargaan sipilPahlawan Nasional IndonesiaKarier militerPihakIndonesiaDinas/cabang TNI Angkatan DaratPangkat Brigadir Jenderal TNISatuanInfanteri

Sunting kotak info • L • B

Brigadir Jenderal TNI (Purn.) Hasan Basry (17 Juni 1923 – 15 Juli 1984) adalah seorang tokoh militer dan Pahlawan nasional Indonesia. Ia dimakamkan di Simpang Empat, Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dianugerahi gelar Pahlawan nasional Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 110/TK/2001 tanggal 3 November 2001.^[1]

Riwayat Hidup[sunting | sunting sumber]

Masa Muda[sunting | sunting sumber]

Hasan Basry menerima rangkaian bunga beberapa saat sesudah pertemuan dengan misi militer Belanda dan utusan PBB (UNCI) di Munggu Raya, Kandangan 2 September 1949

Hasan Basry menyelesaikan pendidikan di Hollands Inlandsche School (HIS) yang setingkat sekolah dasar, kemudian ia mengikuti pendidikan berbasis Islam, mula-mula di Tsanawiyah al-Wathaniah di Kandangan, kemudian di Kweekschool Islam Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur.^[1]

K.H. Idham Chalid merupakan ulama yang cukup lama, memimpin organisasi terbesar Islam, NU 928 tahun) Keterkaitannya dengan NUdimulai pada tahun 1952 ketika ia dalam Pemuda Ansor, organisasi bawahan NU. Dua tahun kemudian ia sudah dipercaya memegang tahun kemudian ia sudah dipercaya memegang jabatan Sekretaris jenderal PBNU, Jabatan sebagai Ketua NU dipegangnya dari tahun 1956 sampai tahun 1984.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, Idham Chalid mengambil sikap berpartisipasi dengan pemerintah, walaupun ia mendapat kritik dari berbagai pihak. Sikap itu diambilnya agar kelompok Islam terwakili dalam pemerintahan dan dengan demikian dapat memperjuangkan kepentingan umat islam, terutama untuk mengimbangi kekuatan PKI yang semakin besar.

Sebelum memasuki NU, Idham Chalid sudah aktif di bidang pendidikan. Pada tahun 1940 ia menjadi guru di Madrasah Pondok Modern Gontor, bekas almamaternya. Setelah kembali ke daerah kelahirannya di Kalimantan Selatan pada tahun 1944, ia mempin Normal  Silam School. Ia juga menghimpun sejumlah pesantren dengan mendirikan Ittihad Al Ma’ahid Al islamiyyah. Kegiatan di dunia pendidkan masih dilanjutkan Idham Chalid ketika ia sudah menjadi pimpinan NU. Pada tahun 1956 ia mendirikan perguruan islam Darul Ma’arif di Jakarta dan pada tahun 1960 mendirikan Pendidikan Yatim Darul Qur’an si Cisarua, Bogor.

Pada masa Perang kemerdekaan, Idham Chalid berjuang di Kalimantan Selatan . Mula-mula ia bergabung dengan badan perjuangan Serikat Muslim Indonesia ( Sermi), kemudian dengan Sentral Organisasi pemberontak Indonesia Kalimantan (SOPIK) . Bersama dengan Komandan Divisi IV ALRI, Letnan Kolonel Hassan Basri, ia mendirikan Fonds Nasional Indonesia Kalimantan. Ia ikut bergerilya bersama anggota divisi IV ALRI, bahkan diangkat sebagai penasihat. Pada bulan Maret 1949 ia ditangkap Belanda dan baru dibebaskan pada bulan November.

Di bidang pemerintahan, beberapa kali Idham Chalid duduk dalam kabinet dengan jabatan antara lain sebgai wakil Perdana Menteri II dan menteri Utama Bidang Kesejahteraan Rakyat. Ia juga pernah menajdi anggota dalam beberapa lembaga kenegaraan seperti DPR, Konstituante, DPA, dan MPR. Bahkan, ia pernah diangkat sebagai Ketua DPR dan Ketua MPR.

Pertempuran yang berkecamuk makin sengit antara pasukan Pangeran Antasari dengan pasukan Belanda, berlangsung terus di berbagai medan. Pasukan Belanda yang ditopang oleh bala bantuan dari Batavia dan persenjataan modern, akhirnya berhasil mendesak terus pasukan Pangeran Antasari. Dan akhirnya Pangeran Antasari memindahkan pusat benteng pertahanannya di Muara Teweh.^[22]

Beliau merupakan pendiri Batalyon ALRI Divisi IV di Kalimantan Selatan, serta disebut sebagai Bapak Gerilya Kalimantan oleh Ketetapan DPRGR Tingkat II Hulu Sungai Utara pada tanggal 20 Mei 1962. Pendidikan awal yang dienyamnya adalah HIS, Tsanawiyah al-Wathaniah di Kandangan, Kweekschool Islam Pondok Modern Ponorogo, Jawa Timur.

Pasca kemerdekaan, Brigjen Hasan Basri aktif dalam organisasi pemuda Kalimantan yang pusatnya berada di Surabaya. Karir sebagai seorang tentara dan pejuangnya dimulai dari situ, ketika beliau menyusup pulang ke Kalimanran Selatan dan menjadi pemimpin Laskar Syaifullah.

Idham Chalid (27 August 1921 – 11 July 2010) was an Indonesian politician, religious leader, and minister, who served as Chairman of the People's Consultative Assembly and Chairman of the People's Representative Council from 1972 until 1977. He was also a prominent leader of the Nahdlatul Ulama (NU) and leader of the United Development Party (PPP), from 1956 until 1984.

He was appointed a National Hero of Indonesia, along with 6 other figures, based on Presidential Decree No. 113/TK/Tahun 2011 dated November 7, 2011. On December 19, 2016, he was immortalized in the new redesign of Rp. 5.000, new rupiah banknote.

Meski memiliki darah bangsawan, Pangeran Antasari tumbuh besar di kalangan rakyat biasa. Ia pun menjadi sosok yang dekat dengan rakyat. Ia begitu disegani dan sangat berpengaruh bagi masyarakat Banjar. Itulah mengapa, ia begitu ditakuti oleh Belanda. 

Jadi Pemimpin Kerajaan

Pada masa pendudukan Belanda di negerinya, mereka menjalankan politik devide et impera atau politik adu domba. Akibat strategi tersebut rakyat Banjar terpecah belah. Ayah Pangeran Antasari pun ditangkap dan dibuang oleh Belanda. 

Akhirnya pada 1862, Pangeran Antasari diangkat menjadi pimpinan pemerintahan menggantikan sang ayah. Ia dianugerahi gelar Amiruddin Khalifatul Mukminin yang berarti ia menjadi pimpinan pemerintahan, panglima perang, sekaligus tokoh agama terkemuka. 

Berhasil Memukul Mundur Belanda

Melansir dari  buku berjudul 99 Tokoh Muslim Indonesia, pada Mei 1859, Pangeran Antasari beserta pasukannya berhasil menguasai  wilayah Martapura. Ia pun menggempur musuh di tambang batubara Pengaron dan Belanda takluk di Gunung Jabuk. Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai Perang Belanda

Melihat kekuatan Pangeran Antasari, Belanda goyah dan menawarkan damai Dengan berbagai iming-iming. Namun, sang Pangeran menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Bahkan, Belanda pernah membuat sayembara berhadiah 10. 000 gulden bagi orang yang mampu membunuh Pangeran Antasari. Belanda pun berhasil disingkirkan dari tanah kelahirannya. 

Wafat

Pangeran Antasari meninggal dunia pada 11 Oktober 1862. Ia terserang penyakit cacar yang mewabah pada masa itu. Ia dimakamkan di Taman Makam Perang Banjar. Ia baru dinobatkan menjadi Pahlawan Indonesia pada 27 Maret 1968.

Demikian kisah Pangeran Antasari mulai dari sepak terjangnya mengusir Belanda hingga menjadi pahlawan nasional. Jangan sampai melupakan jasanya!

Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia di Kabinet Ali Sastroamidjojo dan di Kabinet Djuanda, Ketua MPR dan DPR pada 1972-1977, Idam Chalid juga aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan serta pernah menjabat sebagai Ketua Tanfidziyah Nadhlatul Ulama sejak 1956-1984.

Adam Chalid telah aktif di PBNU sejak usia remaja dan pernah menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang Kalimantan Selatan saat NU masih menjadi bagian dari Masyumi. Bahkan, pernah menjadi anggota DPR RIS (1949-1950), Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif NU (1952-1956) sebelum menjadi Ketua Umum NU pada 1956 dan merupakan orang terlama yang pernah menjabat sebagai ketua NU.

Pagi hingga siang, Hasan kecil belajar di Sekolah Rakyat. Sore belajar di sekolah Diniyah Awaliyah Islamiyah (DAI). Di sekolah DAI, dia belajar membaca Alquran, menulis dan membaca tulisan Arab, serta mempraktikkan ajaran dan ibadah Islam. Dia murid cerdas, selalu menjadi yang terbaik. Sehingga dia sangat disayang oleh gurunya yang memiliki nama sama dengan kakeknya, Haji Abdullah. Maka, tatkala dia duduk di kelas tiga, gurunya mempercayainya mengajar di kelas satu dan dua.

Lulus dari Sekolah Rakyat, Hasan Basri meninggalkan desa kelahirannya untuk melanjutkan sekolah di Banjarmasin. Ia melanjut ke Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah di Banjarmasin (1935-1938). Saat Buya Hamka berkunjung ke Banjarmasin. Dia sangat mengagumi ulama Muhammadiyah itu, apalagi setelah melihatnya berceramah. Sejak itu, Hasan bercita-cita menjadi ulama seperti Buya Hamka.

Setamat MTs, dia melanjut ke Sekolah Zu'ama Muhammadiyah di Yogyakarta (1938-1941). Dia menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Sesudah tamat, ia pun menikah di usia 21 tahun dengan Nurhani.

Kendati masih terbilang masih sangat muda, dia bersama sang istri, sudah berpikir lebih dewasa dari usianya. Pasangan suami-isteri muda ini mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Marabahan, Kalimantan Selatan. Mereka berdualah yang menjadi gurunya. Namun, 1944 madrasah itu ditutup karena situasi perang. Dia sempat mendirikan Persatuan Guru Agama Islam di Kalimantan Selatan.

Selain itu, Hasan Basri juga sering pidato dan khutbah di masjid, serta ceramah di majlis taklim. Hal ini membuatnya sangat dikenal luas di lingkungan masyarakatnya. Hal ini pula yang mendorong Hasan Basri terjun ke gelanggang organisasi dan pergerakan politik. Ia pun aktif dalam partai Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) yang diikrarkan sebagai satu-satunya partai politik Islam, kala itu. Hasan Basri dan keluarga hijrah ke Jakarta, saat Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk, dan dia terpilih menjadi anggota DPR mewakili provinsinya.^{[butuh rujukan]}

Namun, tahun 1960 partai Masyumi dibubarkan pemerintah. Maka, dia sebagai anggota Pimpinan Pusat Partai Masyumi tidak dapat lagi bergerak dalam politik.^{[butuh rujukan]} Gerak politik ulama dan pemimpin Islam dipersempit, terutama setelah DPR-RI hasil pemilu yang pertama tahun 1955 dibubarkan dengan Dekret Presiden Sukarno.^{[butuh rujukan]}

Sebagai ulama dan zu'ama (pemimpin Islam), dia merasa tidak ada lagi organisasi politik yang cocok menyalurkan pemikiran dan pandangan politik yang diyakininya. Maka, ia memutuskan untuk menekuni pelayanan dakwah.^{[butuh rujukan]} Langsung terjun ke tengah-tengah masyarakat, mengawal moral dan akidah umat.^{[butuh rujukan]} Dia pun akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pertama, sampai dia meninggal dunia dan digantikan Prof KH Ali Yafie.^{[butuh rujukan]}

Saat, menjabat Ketua Umum MUI, pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan Pakto (Paket Oktober) 1988, yang mendorong berdirinya bank.^{[butuh rujukan]} Banyak umat Islam yang bertanya kepadanya mengenai bunga bank yang oleh sebagian kalangan dianggap haram. Selaku ketua umum MUI, dia mendengar keluhan umat Islam tersebut.^{[butuh rujukan]} Ia merespon dengan menggelar seminar “Bank Tanpa Bunga” di Hotel Safari Cisarua Agustus 1991 dihadiri para pakar ekonomi, pejabat Bank Indonesia, menteri terkait, serta para ulama. Waktu itu ada tiga pendapat; ada yang menyebutkan bunga bank haram, bunga bank halal dan ada juga yang berpendapat bunga bank syubhat.^{[butuh rujukan]} Lalu, seminar itu merekomendasikan agar KH Hasan Basri, selaku Ketua Umum MUI membawakan masalah itu ke Munas MUI yang diadakan akhir Agustus 1991. Munas MUI itu memutuskan agar MUI mengambil prakarsa mendirikan bank tanpa bunga.^{[butuh rujukan]} Untuk itu, dibentuk kelompok kerja yang diketuai oleh Sekjen MUI waktu itu HS Prodjokusumo. Dilakukan lobi melalui BJ Habibie sampai akhirnya Presiden Soeharto menyetujui didirikannya Bank Muamalat Indonesia

Kepala Seksi Sejarah, Kepurbakalaan, dan Permuseuman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Meranti, Abdullah, menceritakan dirinya baru mengetahui kalau Letkol Hasan Basri mendapat gelar pahlawan nasional setelah berkunjung ke rumah salah seorang anak beliau di Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Kalau kenal sudah lama, bahkan sudah pernah berjumpa saat saya kecil dulu. Hanya saja belum tahu kalau beliau bergelar pahlawan nasional," sebut Abdullah, Minggu (22/5/2016).

Menurutnya adanya penganugerahan gelar itu berdasarkan Sertifikat Penganugerahan Tanda Jasa Pahlawan No. 30897 tertanggal 17 Agustus 1959 dan ditandatangani oleh Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI, Soekarno. "Ada banyak tanda jasa lainnya yang didapat beliau selama masih bertugas," ungkap Abdullah.

Di antaranya, Gelar Penghormatan Veteran Perjuangan Kemerdaan RI Tahun 1981, Lencana Cikal Bakal TNI Tahun 1977 dari Soeharto, Penghargaan Kesatuan Jong Air Pendarat, Anugerah Tanda Jasa Pahlawan Kesatuan Batalion Air Tahun 1959 oleh Soekarno, Anugerah Medali Sewindu Angkatan Perang,Anugerah dari Menteri Keamanan Nasional Satyalantjana Kesetiaan tahun 1967, tanda penghargaan Wakil Menteri Pertama Bidang Keamanan Pertahanan, Satyalantcana Satia Dharma tahun 1962, dan masih banyak lagi anugerah serta tanda jasa yang disandang beliau.

"Beliau wafat di Jakarta di RSUD Koja, 2 Agustus 1995. Meninggalkan 8 anak yang bermukim di Jakarta hasil pernikahannya dengan Asmah Binti Abdul Kahar wanita asal Selatpanjang tanggal 27 Juli tahun 1950 dengan maskawin 10 dolar, uang benja 60 dolar," sambung Abdullah.

Pelopor Kompi Selatpanjang
Letkol Hasan Basri saat masih bertugas menilai perlu adanya basis tentara di Kota Selatpanjang, karena ibukota Kabupaten Kepulauan Meranti itu terdiri dari berbagai etnis sehingga rawan terhadap hal-hal yang menganggu stabilitas nasional. Salah satu upaya beliau adalah membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) di Selatpanjang dibawah Kresiden Riau pada 1 November 1945.

Menurut Letkol Hasan Basri suatu daerah dimana terdapat berpenduduk pendatang yang lebih dominan maka daerah tersebut dipandang sangat rawan.oleh karena itu Selatpanjang perlu dibentuk suatu angkatan bersenjata yang mempunyai senjata lengkap untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus menunjukkan bahwa militer Indonesia telah terbentuk dan kuat.

Dalam struktur pemerintahan,status Selatpanjang berada dalam wilayah kresidenan Riau.Oleh karena itu pembentukan BKR Selatpanjang berada dalam tanggung jawab BKR Kresidenan Riau.Berdasarkan hal tersebut maka pada 1 november 1945.Letkol Hasan Basri berangkat ke Selatpanjang dalam rangka untuk menyatukan semua pasukan bersenjata kedalam satuan BKR. Letkol Hasan Basri bertolak ke Selatpanjang dengan diiringi beberapa orang perwira dari Resimen IV Pekanbaru.

Letkol Hasan Basri meresmikan berdirinya kompi Selatpanjang dibawah komandan kompi kapten Marahalim Harahap yang sebelumnya pernah bertugas di Bengkalis sekaligus teman satu kelas Letkol Hasan Basri ketika bersekolah Taman Siswa Selatpanjang tahun 1932 secara hierarki kompi Selatpanjang berada di bawah komandan Batalyon II Bengkalis.

"Kompi ini Kompi II Batalion II Resimen IV Divisi II Sumatera Tengah. Dalam perkembangannya berubah menjadi TKR, TRI dan kemudian TNI," kata mantan guru sejarah di SMA N 1 Selatpanjang itu.

Abdullah mengaku pihaknya masih kekurangan data lengkap Almarhum Letkol Hasan Basri. Oleh karena itu pihaknya akan melakukan penelitian lebih mendalam dan akan dibukukan sebagai kebanggaan daerah.

Pangeran Antasari, seorang pahlawan nasional dari Kalimantan Selatan, menorehkan jejak sejarah yang tak terhapuskan dalam perjuangannya melawan penjajahan dan ketidakadilan. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara lengkap biografi Pangeran Antasari, mulai dari latar belakang kehidupannya hingga peran heroiknya dalam melawan penindasan.

Latar Belakang Keluarga

Pangeran Antasari lahir pada tanggal 20 Februari 1809 di Keraton Pagatan, Kesultanan Banjar, yang saat itu menjadi wilayah bagian dari Kalimantan Selatan. Beliau memiliki keturunan bangsawan dan terlahir dari keluarga yang memiliki pengaruh di wilayah tersebut. Ayahnya, Sultan Muhammad Seman, merupakan penguasa yang dihormati di Kerajaan Banjar.

Pendidikan dan Kebijakan

Pangeran Antasari mendapatkan pendidikan awalnya di lingkungan kerajaan, dan seiring berjalannya waktu, beliau memperdalam pengetahuannya tentang kebijakan dan administrasi. Keterlibatan aktifnya dalam mengelola wilayah kekuasaannya membuktikan kemampuannya dalam memimpin dan membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Perlawanan Terhadap VOC

Pada awal abad ke-19, Hindia Belanda meluaskan pengaruhnya di wilayah Kalimantan Selatan, termasuk Kesultanan Banjar. Pangeran Antasari, sebagai seorang pemimpin yang peduli terhadap rakyatnya, menolak penindasan yang dilakukan oleh Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), perusahaan dagang Belanda.

Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan terhadap VOC. Ia berhasil mempersatukan suku-suku Dayak di Kalimantan Selatan untuk menghadapi penjajah. Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Antasari menjadi salah satu perlawanan sengit dan mendalam terhadap kekuasaan kolonial.

Kematian dan Warisan

Sayangnya, perjuangan Pangeran Antasari tidak berakhir dengan kemenangan mutlak. Pada tahun 1862, beliau tertangkap oleh pasukan VOC dan diasingkan ke Pulau Java. Pangeran Antasari meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 1862 di Surabaya.

Namun, meskipun beliau telah tiada, warisan dan semangat perjuangan Pangeran Antasari tetap hidup. Pada tahun 1961, Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan Pangeran Antasari sebagai pahlawan nasional atas jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan bagi rakyat Kalimantan Selatan.

Pangeran Antasari, dengan keberaniannya menghadapi penjajahan dan melindungi rakyatnya, menjadi simbol perlawanan dan patriotisme. Biografi lengkapnya menginspirasi generasi-generasi selanjutnya untuk menghargai nilai-nilai keadilan, kemerdekaan, dan perjuangan tanpa kenal lelah. Pangeran Antasari tetap hidup dalam sejarah Indonesia sebagai pahlawan yang gigih dan berdedikasi untuk melawan ketidakadilan dan penjajahan.

Sejak kecil, Hasan Basri sudah gemar belajar membaca Alquran, serta mempraktikkan ajaran dan ibadah Islam. Kendati ayahnya, Muhammad Darun, sudah meninggal dunia saat Hasan Basri berusia tiga tahun. Sang ibu, Siti Fatmah membesarkannya bersama dua saudaranya. Dia putra kedua dari tiga bersaudara.^{[butuh rujukan]}

Pagi hingga siang, Hasan kecil belajar di Sekolah Rakyat. Sore belajar di sekolah Diniyah Awaliyah Islamiyah (DAI). Di sekolah DAI, dia belajar membaca Alquran, menulis dan membaca tulisan Arab, serta mempraktikkan ajaran dan ibadah Islam.^{[butuh rujukan]} Dia murid cerdas, selalu menjadi yang terbaik. Sehingga dia sangat disayang oleh gurunya yang memiliki nama sama dengan kakeknya, Haji Abdullah. Maka, tatkala dia duduk di kelas tiga, gurunya mempercayainya mengajar di kelas satu dan dua.^{[butuh rujukan]}

Lulus dari Sekolah Rakyat, Hasan Basri meninggalkan desa kelahirannya untuk melanjutkan sekolah di Banjarmasin.^[3] Ia melanjut ke Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah di Banjarmasin (1935-1938). Saat Buya Hamka berkunjung ke Banjarmasin. Dia sangat mengagumi ulama Muhammadiyah itu, apalagi setelah melihatnya berceramah. Sejak itu, Hasan bercita-cita menjadi ulama seperti Buya Hamka.^[4]

Setamat MTs, dia melanjut ke Sekolah Zu'ama Muhammadiyah di Yogyakarta (1938-1941). Dia menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Sesudah tamat, ia pun menikah di usia 21 tahun dengan Nurhani.^[5]

Kendati masih terbilang masih sangat muda, dia bersama sang istri, sudah berpikir lebih dewasa dari usianya.^{[butuh rujukan]} Pasangan suami-isteri muda ini mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Marabahan, Kalimantan Selatan.^{[butuh rujukan]} Mereka berdualah yang menjadi gurunya. Namun, 1944 madrasah itu ditutup karena situasi perang. Dia sempat mendirikan Persatuan Guru Agama Islam di Kalimantan Selatan.^[6]

Selain itu, Hasan Basri juga sering pidato dan khutbah di masjid, serta ceramah di majlis taklim. Hal ini membuatnya sangat dikenal luas di lingkungan masyarakatnya. Hal ini pula yang mendorong Hasan Basri terjun ke gelanggang organisasi dan pergerakan politik.^{[butuh rujukan]} Ia pun aktif dalam partai Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) yang diikrarkan sebagai satu-satunya partai politik Islam, kala itu. Hasan Basri dan keluarga hijrah ke Jakarta, saat Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk, dan dia terpilih menjadi anggota DPR mewakili provinsinya.^{[butuh rujukan]}

Namun, tahun 1960 partai Masyumi dibubarkan pemerintah. Maka, dia sebagai anggota Pimpinan Pusat Partai Masyumi tidak dapat lagi bergerak dalam politik.^{[butuh rujukan]} Gerak politik ulama dan pemimpin Islam dipersempit, terutama setelah DPR-RI hasil pemilu yang pertama tahun 1955 dibubarkan dengan Dekret Presiden Sukarno.^{[butuh rujukan]}

Sebagai ulama dan zu'ama (pemimpin Islam), dia merasa tidak ada lagi organisasi politik yang cocok menyalurkan pemikiran dan pandangan politik yang diyakininya. Maka, ia memutuskan untuk menekuni pelayanan dakwah.^{[butuh rujukan]} Langsung terjun ke tengah-tengah masyarakat, mengawal moral dan akidah umat.^{[butuh rujukan]} Dia pun akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pertama, sampai dia meninggal dunia dan digantikan Prof KH Ali Yafie.^{[butuh rujukan]}

Saat, menjabat Ketua Umum MUI, pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan Pakto (Paket Oktober) 1988, yang mendorong berdirinya bank.^{[butuh rujukan]} Banyak umat Islam yang bertanya kepadanya mengenai bunga bank yang oleh sebagian kalangan dianggap haram. Selaku ketua umum MUI, dia mendengar keluhan umat Islam tersebut.^{[butuh rujukan]} Ia merespon dengan menggelar seminar “Bank Tanpa Bunga” di Hotel Safari Cisarua Agustus 1991 dihadiri para pakar ekonomi, pejabat Bank Indonesia, menteri terkait, serta para ulama. Waktu itu ada tiga pendapat; ada yang menyebutkan bunga bank haram, bunga bank halal dan ada juga yang berpendapat bunga bank syubhat.^{[butuh rujukan]} Lalu, seminar itu merekomendasikan agar KH Hasan Basri, selaku Ketua Umum MUI membawakan masalah itu ke Munas MUI yang diadakan akhir Agustus 1991. Munas MUI itu memutuskan agar MUI mengambil prakarsa mendirikan bank tanpa bunga.^{[butuh rujukan]} Untuk itu, dibentuk kelompok kerja yang diketuai oleh Sekjen MUI waktu itu HS Prodjokusumo. Dilakukan lobi melalui BJ Habibie sampai akhirnya Presiden Soeharto menyetujui didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI).^{[butuh rujukan]}

Resminya, BMI lahir tanggal 1 November 1991. Pada 3 Nopember 1991, atas prakarsa Presiden Soeharto, dilakukan penghimpunan dana di Istana Bogor. Kemudian setelah semua perangkatnya dilengkapi, BMI beroperasi 1 Mei 1992.^{[butuh rujukan]}

Pendidikan

• Sekolah Rakyat. dan Diniyah Awaliyah Islamiyah (DAI) Muara Teweh (1928-1935)

• Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Banjarmasin (1935-1938)

• Sekolah Zu'ama Muhammadiyah Yogyakarta (1938-1941)

Karier

• Pendiri Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Marabahan, Kalimantan Selatan (1941-1944)

• Pendiri Persatuan Guru Agama Islam di Kalimantan Selatan

• Anggota DPR-RI dari partai Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia), 1955

• Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia

• Pendiri Bank Muamalat Indonesia (BMI), 1991

Selepas SR, Idham melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Ar-Rasyidiyyah pada tahun 1922. Idham, yang sedang tumbuh dan gandrung dengan pengetahuan, mendapatkan banyak kesempatan untuk mendalami bahasa Arab, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan umum. Kemudian Idham melanjutkan pendidikannya ke Pesantren Gontor yang terletak di Ponorogo, Jawa Timur. Kesempatan belajar di Gontor juga dimanfaatkan Idham untuk memperdalam bahasa Jepang, Jerman, dan Prancis.

Tamat dari Gontor, 1943, Idham melanjutkan pendidikan di Jakarta. Di ibu kota, kefasihan Idham dalam berbahasa Jepang membuat penjajah Dai-Nipon sangat kagum. Pihak Jepang juga sering memintanya menjadi penerjemah dalam beberapa pertemuan dengan alim ulama. Dalam pertemuan-pertemuan itulah Idham mulai akrab dengan tokoh-tokoh utama NU.

Ketika Jepang kalah perang dan Sekutu masuk Indonesia, Idham Chalid bergabung ke dalam badan-badan perjuangan. Menjelang kemerdekaan, ia aktif dalam Panitia Kemerdekaan Indonesia Daerah di kota Amuntai. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, ia bergabung dengan Persatuan Rakyat Indonesia, partai lokal, kemudian pindah ke Serikat Muslim Indonesia.

Tahun 1947 ia bergabung dengan Sentral Organisasi Pemberontak Indonesia Kalimantan, yang dipimpin Hasan Basry yang juga muridnya saat di Gontor. Usai perang kemerdekaan, Idham diangkat menjadi anggota Parlemen Sementara RI mewakili Kalimantan. Tahun 1950 ia terpilih lagi menjadi anggota DPRS mewakili Masyumi. Ketika NU memisahkan diri dari Masyumi, tahun 1952, Idham memilih bergabung dengan Partai Nahdlatul Ulama dan terlibat aktif dalam konsolidasi internal ke daerah-daerah.

Idham memulai kariernya di NU dengan aktif di GP Ansor. Tahun 1952 ia diangkat sebagai ketua PB Ma’arif, organisasi sayap NU yang bergerak di bidang pendidikan. Pada tahun yang sama ia juga diangkat menjadi sekretaris jenderal partai, dan dua tahun kemudian menjadi wakil ketua. Selama masa kampanye Pemilu 1955, Idham memegang peran penting sebagai ketua Lajnah Pemilihan Umum NU.

Sepanjang tahun 1952-1955, ia, yang juga duduk dalam Majelis Pertimbangan Politik PBNU, sering mendampingi Rais Am K.H. Abdul Wahab Hasbullah berkeliling ke seluruh cabang NU di Nusantara.

Dalam Pemilu 1955, NU berhasil meraih peringkat ketiga setelah PNI dan Masyumi. Karena perolehan suara yang cukup besar dalam Pemilu 1955, pada pembentukan kabinet tahun berikutnya, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, NU mendapat jatah lima menteri, termasuk satu kursi wakil perdana menteri, yang oleh PBNU diserahkan kepada Idham Chalid. Pada Muktamar NU ke-21 di Medan bulan Desember tahun yang sama, Idham terpilih menjadi ketua umum PBNU. Saat dipercaya menjadi orang nomor satu NU ia masih berusia 34 tahun. Jabatan tersebut dijabatya hingga tahun 1984 dan menjadikannya orang terlama yang menjadi ketua umum PBNU selama 28 tahun.

Kabinet Ali Sastroamijoyo hanya bertahan setahun, berganti dengan Kabinet Djuanda. Namun Idham Chalid tetap bertahan di posisi wakil perdana menteri sampai Dekret Presiden tahun 1959. Idham kemudian ditarik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, dan setahun kemudian menjadi wakil ketua MPRS.

Pertengahan tahun 1966 Orde Lama tumbang dan tampillah Orde Baru. Namun posisi Idham di pemerintahan tidak ikut tumbang. Dalam Kabinet Ampera I, Kabinet Ampera II dan Kabinet Pembangunan I yang dibentuk Soeharto, ia dipercaya menjabat Menteri Kesejahteraan Rakyat sampai tanggal 28 Oktober 1971^[5][6]. Kemudian, di akhir tahun 1970 dia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Sosial untuk melanjutkan tugas dari mendiang Albert Mangaratua Tambunan yang telah meninggal dunia pada 12 Desember 1970 sampai dengan 11 September 1971.

Nahdlatul Ulama di bawah kepemimpinan Idham kembali mengulang sukses dalam Pemilu 1971. Namun setelah itu pemerintah melebur seluruh partai menjadi hanya tiga partai: Golkar, PDI, dan PPP dan NU tergabung di dalam PPP.

Idham Chalid menjabat presiden PPP, yang dijabatnya sampai tahun 1989. Ia juga terpilih menjadi ketua MPR/DPR RI periode 1971-1977. Jabatan terakhir yang diemban Idham Chalid adalah ketua Dewan Pertimbangan Agung sampai tahun 1983.

Dalam bidang pendidikan, Idham mendirikan Universitas Nahdlatul Ulama/ UNNU (Sekarang Universitas Islam Nusantara) pada 30 November 1950 bersama K.H Subhan Z.E. (Alm.), K.H. Achsien (Alm.), K.H. Habib Utsman Al-Aydarus (Alm.), dan lain-lain dengan K.H.E.Z Muttaqien (Alm.).

Sejak kecil, Hasan Basri sudah gemar belajar membaca Alquran, serta mempraktikkan ajaran dan ibadah Islam. Kendati ayahnya, Muhammad Darun, sudah meninggal dunia saat Hasan Basri berusia tiga tahun. Sang ibu, Siti Fatmah membesarkannya bersama dua saudaranya. Dia putra kedua dari tiga bersaudara.^{[butuh rujukan]}

Pagi hingga siang, Hasan kecil belajar di Sekolah Rakyat. Sore belajar di sekolah Diniyah Awaliyah Islamiyah (DAI). Di sekolah DAI, dia belajar membaca Alquran, menulis dan membaca tulisan Arab, serta mempraktikkan ajaran dan ibadah Islam.^{[butuh rujukan]} Dia murid cerdas, selalu menjadi yang terbaik. Sehingga dia sangat disayang oleh gurunya yang memiliki nama sama dengan kakeknya, Haji Abdullah. Maka, tatkala dia duduk di kelas tiga, gurunya mempercayainya mengajar di kelas satu dan dua.^{[butuh rujukan]}

Lulus dari Sekolah Rakyat, Hasan Basri meninggalkan desa kelahirannya untuk melanjutkan sekolah di Banjarmasin.^[3] Ia melanjut ke Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah di Banjarmasin (1935-1938). Saat Buya Hamka berkunjung ke Banjarmasin. Dia sangat mengagumi ulama Muhammadiyah itu, apalagi setelah melihatnya berceramah. Sejak itu, Hasan bercita-cita menjadi ulama seperti Buya Hamka.^[4]

Setamat MTs, dia melanjut ke Sekolah Zu'ama Muhammadiyah di Yogyakarta (1938-1941). Dia menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Sesudah tamat, ia pun menikah di usia 21 tahun dengan Nurhani.^[5]

Kendati masih terbilang masih sangat muda, dia bersama sang istri, sudah berpikir lebih dewasa dari usianya.^{[butuh rujukan]} Pasangan suami-isteri muda ini mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Marabahan, Kalimantan Selatan.^{[butuh rujukan]} Mereka berdualah yang menjadi gurunya. Namun, 1944 madrasah itu ditutup karena situasi perang. Dia sempat mendirikan Persatuan Guru Agama Islam di Kalimantan Selatan.^[6]

Selain itu, Hasan Basri juga sering pidato dan khutbah di masjid, serta ceramah di majlis taklim. Hal ini membuatnya sangat dikenal luas di lingkungan masyarakatnya. Hal ini pula yang mendorong Hasan Basri terjun ke gelanggang organisasi dan pergerakan politik.^{[butuh rujukan]} Ia pun aktif dalam partai Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) yang diikrarkan sebagai satu-satunya partai politik Islam, kala itu. Hasan Basri dan keluarga hijrah ke Jakarta, saat Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk, dan dia terpilih menjadi anggota DPR mewakili provinsinya.^{[butuh rujukan]}

Namun, tahun 1960 partai Masyumi dibubarkan pemerintah. Maka, dia sebagai anggota Pimpinan Pusat Partai Masyumi tidak dapat lagi bergerak dalam politik.^{[butuh rujukan]} Gerak politik ulama dan pemimpin Islam dipersempit, terutama setelah DPR-RI hasil pemilu yang pertama tahun 1955 dibubarkan dengan Dekret Presiden Sukarno.^{[butuh rujukan]}

Sebagai ulama dan zu'ama (pemimpin Islam), dia merasa tidak ada lagi organisasi politik yang cocok menyalurkan pemikiran dan pandangan politik yang diyakininya. Maka, ia memutuskan untuk menekuni pelayanan dakwah.^{[butuh rujukan]} Langsung terjun ke tengah-tengah masyarakat, mengawal moral dan akidah umat.^{[butuh rujukan]} Dia pun akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pertama, sampai dia meninggal dunia dan digantikan Prof KH Ali Yafie.^{[butuh rujukan]}

Saat, menjabat Ketua Umum MUI, pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan Pakto (Paket Oktober) 1988, yang mendorong berdirinya bank.^{[butuh rujukan]} Banyak umat Islam yang bertanya kepadanya mengenai bunga bank yang oleh sebagian kalangan dianggap haram. Selaku ketua umum MUI, dia mendengar keluhan umat Islam tersebut.^{[butuh rujukan]} Ia merespon dengan menggelar seminar “Bank Tanpa Bunga” di Hotel Safari Cisarua Agustus 1991 dihadiri para pakar ekonomi, pejabat Bank Indonesia, menteri terkait, serta para ulama. Waktu itu ada tiga pendapat; ada yang menyebutkan bunga bank haram, bunga bank halal dan ada juga yang berpendapat bunga bank syubhat.^{[butuh rujukan]} Lalu, seminar itu merekomendasikan agar KH Hasan Basri, selaku Ketua Umum MUI membawakan masalah itu ke Munas MUI yang diadakan akhir Agustus 1991. Munas MUI itu memutuskan agar MUI mengambil prakarsa mendirikan bank tanpa bunga.^{[butuh rujukan]} Untuk itu, dibentuk kelompok kerja yang diketuai oleh Sekjen MUI waktu itu HS Prodjokusumo. Dilakukan lobi melalui BJ Habibie sampai akhirnya Presiden Soeharto menyetujui didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI).^{[butuh rujukan]}

Resminya, BMI lahir tanggal 1 November 1991. Pada 3 Nopember 1991, atas prakarsa Presiden Soeharto, dilakukan penghimpunan dana di Istana Bogor. Kemudian setelah semua perangkatnya dilengkapi, BMI beroperasi 1 Mei 1992.^{[butuh rujukan]}

Pendidikan

• Sekolah Rakyat. dan Diniyah Awaliyah Islamiyah (DAI) Muara Teweh (1928-1935)

• Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Banjarmasin (1935-1938)

• Sekolah Zu'ama Muhammadiyah Yogyakarta (1938-1941)

Karier

• Pendiri Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Marabahan, Kalimantan Selatan (1941-1944)

• Pendiri Persatuan Guru Agama Islam di Kalimantan Selatan

• Anggota DPR-RI dari partai Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia), 1955

• Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia

• Pendiri Bank Muamalat Indonesia (BMI), 1991

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pahlawan merupakan “orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuang yang gagah berani”. Semangat dari pahlawan tersebut dapat menjadi teladan kita untuk melewati tantangan dan berkontribusi bagi negeri. 

Semangat kepahlawanan sangat relevan dengan kondisi saat ini dan dapat menjadi sarana refleksi bagi kita semua tentang pengorbanan, keteladanan, keteguhan dan optimisme untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Sebelum pandemi datang, kita terlena berada pada zona nyaman dimana kita menjalankan aktivitas dengan tenang, nyaman dan tekanan yang datang dapat dilewati dengan baik. Pandemi telah memaksa kita untuk berubah dan bergerak dari zona nyaman kita ke arah masa depan yang lebih baik apabila kita dapat beradaptasi dan mengembangkan diri dengan didukung semangat kepahlawanan.

Semangat kepahlawanan ini dapat dimulai dari pola pikir dan mental kita agar senantiasa terus bergerak dan optimis dalam mencapai visi kehidupan kita dengan penuh integritas. Karena itu, semangat kepahlawanan menjadi motivasi dan inspirasi agar kita terus berpikir dan melakukan hal-hal yang positif serta memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara.

Ketidakpastian akan selalu ada dan harus kita hadapi, terlebih dalam kondisi pandemi saat ini. Kita dituntut untuk mampu mengimplementasikan semangat kepahlawanan sehingga dapat keluar dari kondisi ini dengan memiliki kemampuan dan kelincahan beradaptasi secara positif dan tetap teguh dalam menghadapi situasi sulit ini. Dengan semangat tersebut, kita akan lebih tenang dan menghindarkan diri dari kepanikan serta akan menumbuhkan keyakinan untuk dapat terus bergerak dan menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapi.

Dampak pandemi telah kita hadapi bersama. Kita tidak bisa menolak atau menghindarinya.  Kata bijak ini dapat menggambarkan bagaimana kita menyikapi keadaan yaitu “tidak menjadi hal yang penting apa yang menimpamu/terjadi padamu, namun yang penting adalah bagaimana kamu menyikapi hal yang terjadi padamu”.

Cara kita menyikapi keadaanlah yang akan menentukan keberhasilan kita melewati setiap tantangan sehingga kita mampu mengambil manfaat dari dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Sulit pastinya, tapi jelas bukan hal yang mustahil. Semangat kepahlawanan menuntut kita untuk memunculkan energi untuk beradaptasi, berubah dan mengembangkan diri dimana tantangan terbesarnya justru berasal dari diri kita sendiri.

Pada kondisi saat ini, pahlawan ada dimana-mana, ada di setiap rumah sakit, ada di setiap kantor, ada di setiap lingkungan dan ada di semua tempat dimana mereka terus bekerja, berjuang dan berkorban dengan penuh integritas dalam menangani penyebaran dan dampak pandemi. Mereka senantiasa berani, optimis dan terus berupaya menuntaskan setiap tugas mulia yang telah mereka mulai dan berupaya melewati tantangan yang dihadapi.

Ketidakpastian akan terus muncul terkait dengan pandemi, paling tidak sampai dengan vaksin ditemukan. Kita tidak bisa sepenuhnya menggantungkan diri pada pemerintah untuk menangani semuanya, masing-masing kita juga harus dapat menata diri dengan perilaku yang bertanggungjawab dan paling tidak menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri. Kita dapat mengimplementasikan semangat kepahlawanan dengan mengatur diri kita secara disiplin dan konsisten dengan kebiasaan atau perilaku yang mendukung kebijakan penanggulangan covid ini.
            Saatnya kita introspeksi dengan setiap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita terutama dampak pandemi yang sangat besar ke berbagai aspek kehidupan. Semangat kepahlawanan akan dapat memotivasi dan menginspirasi perilaku kita. Setiap orang akan mengalami perubahan perilaku dari situasi ke situasi, dari waktu ke waktu. Tentu kita ingin berubah ke arah yang  lebih baik karena perubahan perilaku merupakan perubahan identitas diri seperti apa yang kita inginkan.

         Semangat kepahlawanan akan mendorong kita untuk senantiasa berupaya mewujudkan identitas yang memiliki sifat-sifat pahlawan dan tidak hanya sekadar fokus pada hasil yang dicapai. Pahlawan terus berjuang dengan penuh optimisme, berintegritas dan memiliki mental pemenang. Perilaku tersebut harus senantiasa diupayakan menjadi kebiasaan kita karena kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun sekarang memungkinkan kita melakukan lebih banyak hal yang lebih baik di masa depan.

Mari kita jadikan semangat kepahlawanan sebagai motivasi, inspirasi dan energi bagi kita untuk mengembangkan diri untuk masa depan yang lebih baik dan memberikan kontribusi yang optimal bagi negeri yang kita cintai. Selamat Hari Pahlawan 10 November 2020. (Penulis Agus Budianta)

Selepas SR, Idham melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Ar-Rasyidiyyah pada tahun 1922. Idham, yang sedang tumbuh dan gandrung dengan pengetahuan, mendapatkan banyak kesempatan untuk mendalami bahasa Arab, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan umum. Kemudian Idham melanjutkan pendidikannya ke Pesantren Gontor yang terletak di Ponorogo, Jawa Timur. Kesempatan belajar di Gontor juga dimanfaatkan Idham untuk memperdalam bahasa Jepang, Jerman, dan Prancis.

Tamat dari Gontor, 1943, Idham melanjutkan pendidikan di Jakarta. Di ibu kota, kefasihan Idham dalam berbahasa Jepang membuat penjajah Dai-Nipon sangat kagum. Pihak Jepang juga sering memintanya menjadi penerjemah dalam beberapa pertemuan dengan alim ulama. Dalam pertemuan-pertemuan itulah Idham mulai akrab dengan tokoh-tokoh utama NU.

Ketika Jepang kalah perang dan Sekutu masuk Indonesia, Idham Chalid bergabung ke dalam badan-badan perjuangan. Menjelang kemerdekaan, ia aktif dalam Panitia Kemerdekaan Indonesia Daerah di kota Amuntai. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, ia bergabung dengan Persatuan Rakyat Indonesia, partai lokal, kemudian pindah ke Serikat Muslim Indonesia

Hasan Basry menerima rangkaian bunga beberapa saat sesudah pertemuan dengan misi militer Belanda dan utusan PBB (UNCI) di Munggu Raya, Kandangan 2 September 1949

Hasan Basry menyelesaikan pendidikan di Hollands Inlandsche School (HIS) yang setingkat sekolah dasar, kemudian ia mengikuti pendidikan berbasis Islam, mula-mula di Tsanawiyah al-Wathaniah di Kandangan, kemudian di Kweekschool Islam Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur.^[1]

Masa Revolusi Kemerdekaan[sunting | sunting sumber]

Setelah prolamasi kemerdekaan, Hasan Basry aktif dalam organisasi pemuda Kalimantan yang berpusat di Surabaya. Dari sini ia mengawali kariernya sebagai pejuang. Pada 30 Oktober 1945, Hasan Basry berhasil menyusup pulang ke Kalimantan Selatan dengan menumpang kapal Bintang Tulen, yang berangkat lewat pelabuhan Kalimas Surabaya. Sesampainya di Banjarmasin, Hasan Basry menemui H. Abdurrahman Sidik di Pekapuran, untuk mengirimkan pamflet dan poster tentang kemerdekaan Indonesia. Selain itu melalui AA. Hamidhan, juga dikirim pamflet ke Amuntai dengan Ahmad Kaderi, sedangkan yang ke Kandangan dikirim lewat H. Ismail.

Di Haruyan pada tanggal 5 Mei 1946 para pejuang mendirikan Lasykar Syaifullah. Program utama organisasi ini adalah latihan keprajuritan, sebagai pemimpin ditunjuklah Hassan Basry. Pada tanggal 24 September 1946 saat acara pasar malam amal banyak tokoh Lasykar Syaifullah yang ditangkap dan dipenjarakan Belanda. Karena itu Hassan Basry mereorganisir anggota yang tersisa dengan membentuk, Benteng Indonesia.^[1]

Pada tanggal 15 Nopember 1946, Letnan Asli Zuchri dan Letnan Muda M.Mursid anggota ALRI Divisi IV yang berada di Mojokerto, menghubungi Hassan Basry untuk menyampaikan tugas yaitu mendirikan satu batalyon ALRI Divisi IV di Kalimantan Selatan. Dengan mengerahkan pasukan Banteng Indonesia Hassan Basry berhasil membentuk batalyon ALRI tersebut. Ia menempatkan markasnya di Haruyan. Selanjutnya ia berusaha menggabungkan semua kekuatan bersenjata di Kalimantan Selatan ke dalam kesatuan yang baru terbentuk itu.^[1][2]

Perkembangan politik di tingkat pemerintah pusat di Jawa menyebabkan posisi Hasan Basry dan pasukannya menjadi sulit. Sesuai dengan Perjanjian Linggarjati (25 Maret 1947), Belanda hanya mengakui kekuasaan de facto RI atas Jawa, Madura dan Sumatra. Berarti Kalimantan merupakan wilayah yang ada di bawah kekuasaan Belanda. Akan tetapi, Hasan Basry tidak terpengaruh oleh perjanjian tersebut. Ia dan pasukannya tetap melanjutkan perjuangan melawan Belanda. Sikap yang sama diperlihatkan pula terhadap Perjanjian Renville (17 Januari 1948). Ia menolak untuk memindahkan pasukannya ke daerah yang masih dikuasai RI, yakni ke Jawa.^[1]

Kiai Idham atau KH Idham Chalid adalah ulama berpengaruh dan disebut sebagai mahaguru politik dari orang-orang Nahdlatul Ulama (NU). Pemikiran dan pengaruhnya terus mengalir hingga saat ini.

Begitu kuat pengaruhnya dalam dunia politik dan keulamaan di Indonesia membuat pemerintah Indonesia menobatkannya sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 2011 lalu, berdasarkan SK Keppres Nomor 113/TK/Tahun 2011 tanggal 7 November 2011.

Sosok kelahiran Satui, Kalimantan Selatan, pada 27 Agustus 1921 ini jadi putera Banjar yang mendapatkan gelar Pahlawan Nasional setelah Hasan Basry dan Pangeran Antasari.

Begitu kuat pengaruhnya sosok Kiai Idham Cholid dalam lanskap politik keumatan dalam sejarah, membuat Ahmad Syafi’I Maarif, Tokoh Bangsa sekaligus Guru Besar Sejarah Universitas Yogyakarta, menyebut Kiai Idham Chalid sebagai figur puncak politik di NU dalam sejarah.

“Pada masa Demokrasi Terpimpin, Soekarno adalah sesepuh bangsa Indonesia secara keseluruhan, sementara dalam kubu NU, Kiai Wahab Chasbullah dan Kiai Idham Chalid adalah figur puncak yang menentukan secara mutlak warna politik NU,” tulisnya dalam buku Percaturan Islam dan Politik (2021) Hal 129.

Baca Juga: Sosok dan Jejak Muhammad Zainuddin Abdul Madjid: Ulama Kharismatik NTB, Pendiri Nahdlatul Wathan

Jejak Masa Kecil Idham Chalid

Dikutip dari buku Idham Chalid: Guru Politik orang NU (2017) yang ditulis Ahmad Muhadjir, sosok Idham muda memang sudah lekat dengan dunia para ulama. Ia juga dikenal sebagai orang yang cerdas  dan berbakat dari kecil.

Sedari kecil, kemampuan berpikir dan berorasi Idham Chalid begitu kuat. Kelak, di kemudian hari, gaya retorika di panggung bisa sangat membius sejak menempuh pendidikan di sekolah rakyat (SR) hingga menjadi santri di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jatim pada 1922.

“Kelak, kemampuan pidatonya diakui secara luas di kancah nasional, baik sebagai penceramah, jurkam ataupun pengajar. Kemampuan ini dikombinasikan dengan kecerdasan dan kerendahan hati jadi modal bagi perjalanannya di dunia politik,” tulisnya di Hal 21.

Sosok KH Idham Chalid di pecahan Rp5 ribu. (Sumber: Bank Indonesia)

Perjuangan Politik di NU

Saat masa revolusi, lewat kemampuan berbahasa yang ia miliki, Jepang, Inggris, dan Arab, ia jadi penyambung lidah para ulama dengan Jepang, mulai dari penerjemahan surat hingga urusan diplomasi.

Ketika merdeka, ia lantas tergabung di sejumlah organisasi dan ikut juga tergabung dengan Masyumi.

Lantas, ketika NU keluar dari Masyumi karena perbedaan politik, ia pun bergabung dengan Partai NU yang dibawanya menjadi besar hingga menjadi salah satu kekuatan terbesar di zaman itu.

NU jadi partai besar, bahkan pada Pemilu 1955 yang dianggap para sejarawan jadi pemilu paling demokratis dalam sejarah, NU dibawanya memperoleh suara nomor 3 setelah PNI dan Masyumi.

Waktu itu, dalam metode berpikir KH Idham Chalid, harus ada unsur agama yang berada di kekuasaan. Biar unsur umara, konsep untuk kepemimpinan, harus ada penyeimbang, yakni unsur ulama agar segala keputusan nantinya tetap berada di tengah.  

Untuk itulah, ia cukup dekat dengan Bung Karno dan bahkan dianggap terlalu dekat hingga kadang membuat umat kebingungan dengan zigzag politik yang ia bangun.

Saking besarnya pengaruh KH Idham Chalid, ia jadi terpilih jadi Ketum PBNU termuda dalam sejarah yakni pada usia 34 tahun. Ia terpilih dalam Muktamar ke-21 NU di Medan.

Selain itu, sejarah mencatat, ia juga menjadi Ketum PBNU terlama yang menjabat, yakni dari 1956-1984 atau selama 28 tahun. Pengganti setelahnya adalah KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang kelak akan jadi Presiden ke-4 RI.

Baca Juga: Syekh Ahmad Surkati: Dari Sudan Jadi Ulama Pembaharu Islam dan Mendirikan Al-Irsyad di Indonesia  

Filosofi Air dalam Berpolitik

Salah satu filosofi yang dipegang oleh KH Idham Chalid dalam berpolitik adalah soal air. Baginya, politik adalah urusan pengaruh. Terkait hal tersebut, maka harus bergerak dan tidak saklek hingga menjadikan air itu rusak karena tidak luwes.

Untuk itulah, ketika dalam masa revolusi, saat Bung Karno menelurkan konsep Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom) yang kontroversial dalam sejarah, ia justru mendukungnya. Padahal, banyak unsur Islam yang menolak karena menganggap menyamaratakan antara komunisme dan agama.

Bagi Idham Chalid sebaliknya, justru Islam -khususnya NU- harus masuk dalam sistem sebagai pembanding. Faktanya, memang demikian yang terjadi.

Selama masa periode Bung Karno memimpin, ia pernah menjabat posisi penting di pemerintahan, mulai dari Wakil Perdana Menteri pada 1956 hingga jabatan Menteri.

Setelah peristiwa 30 September yang menggulingkan Bung Karno, berubah dengan Orde Baru pimpinan Soeharto, Idham Chalid tetap bercokol di tepian kekuasaan, seperti menjadi anggota DPR-MPR hingga jadi penyeimbang pemerintah Orde Baru yang mulai berkuasa penuh atas Republik. 

Ia masih menjabat ketum PBNU dan secara politik tetap kuat, Soeharto tentu tidak mau ambil risiko menghadapi kekuatan politik yang besar itu. Ketika Soeharto membuat unifikasi partai pada 1971, ia adalah deklarator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai penyeimbang PDI dan Golkar—bikinan Orde Baru.

Filosofi air membuat Idham Chalid terus bergerak dan itulah alasan, ia disebut guru politik -bahkan mahaguru politik orang-orang NU. Berpolitik dengan gagasan dan visi mempertahankan Republik, bukan sekadar kekuasaan pendek semata ataupun perkara finansial.

Kelak, orang-orang menyebutnya sebagai politik keumatan. Inspirasinya dari sosok KH Idham Chaid.

Selain di politik nasional, laiknya seorang ulama, ia juga berkiprah dalam masyarakat, khususnya lewat pendidikan dengan sejumlah pesantren dan sekolah.

Mahaguru Politik Itu Berpulang 

Bagi warga NU, ada dua jenis kiai. Satu adalah kiai pondok, yang mengurus pesantren dan kiai yang berpolitik. Jenis kedua ini identik dengan laku dari KH Idham Chalid, meskipun ia juga mengabdikan hidupnya mengembangkan pesantren.

Setelah mengabdikan hidupnya untuk umat, KH Idham Chalid pun berpulang pada 11 Juli 2010 di Kompleks Pondok Pesantren Yatim Piatu Darul Qur'an, Jalan Raya Puncak, Cisarua. Makamnya masih ramai diziarahi sampai sekarang, tidak hanya warga NU semata, tapi juga oleh banyak masyarakat. 

Bukti KH Idham Chalid bukan sekadar ulama-politisi semata, tapi juga kiai yang mengayomi umat.

Semangat kepahlawanan akan mendorong kita untuk senantiasa berupaya mewujudkan identitas yang memiliki sifat-sifat pahlawan dan tidak hanya sekadar fokus pada hasil yang dicapai. Pahlawan terus berjuang dengan penuh optimisme, berintegritas dan memiliki mental pemenang.

Ungkapan ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya sejarah dalam kelanjutan bangsa, dan perjuangan dalam mewujudkan kemerdekaan dari tangan penjajah merupakan bukti bagi bangsa, dibalik pejuangan terukir nama pendiri bangsa. Karena kemerdekaan NKRI tidak akan terlepas dari kenangan akan jasa-jasa para Pahlawan yang telah merebut dan mempersembahkan kemerdekaan seperti yang kita rasakan saat ini.

¹Pahlawan adalah seseorang yang dinilai mulia karena pebuatannya memiliki pengaruh dan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Dalam bahasa Inggris Pahlawan disebut ”hero” yang diberi arti satu sosok legendaries dalam mitologi yang dikaruniai kekuatan yang luar biasa, keberanian, kemampuan serta diakui sebagai keturunan dewa. Pahlawan adalah sosok yang selalu membela kebenaran dan membela yang lemah walaupun ancamannya nyawa melayang. Sebagai penerus bangsa, kita harus menghargai jasa-jasa dan pengorbanan para pejuang/pahlawan yang telah berjuang mempertahankan kedaulatan NKRI.

Untuk penghargaan dan penghormatan dari Pemerintah dan Rakyat Indonesia secara tulus kepada para pahlawan yang perjuangan dan pembelaan Kemerdekaan RI dengan berjuang mengangkat senjata, membela kemerdekaan dan kebebasan tanah airnya maka pemerintah Indonesia memberi tanda kehormatan sebagai Veteran RI seperti yang telah diatur dalam UU No. 15 tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia juga telah menetapkan, bahwa tanggal 10 Agustus sebagai Hari Veteran Nasional dan dinyatakan bukan hari libur. Peringatan Hari Veteran Nasional dimaksudkan untuk mengenang gencatan senjata pada tanggal 10 Agustus 1949 setelah para Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia melawan Tentara Belanda.

Maksud penulisan ini adalah agar pembaca mengerti siapa saja yang dapat disebut veteran, apa hak-haknya dan bagaimana proses administrasi untuk menjadi veteran RI. Dengan tujuan untuk menjadi pengetahuan bagi personil Kemhan khususnya personil Ditjen Pothan agar dapat membantu menginformasikan kepada calon veteran, walaupun dari Direktorat Veteran telah mensosialisasikannya kebeberapa daerah maupun melalui media elektronik, namun masih ada dari saudara-saudara kita yang belum mengerti tentang hal ini

Masa Revolusi Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan, Hasan Basry aktif dalam organisasi pemuda Kalimantan yang berpusat di Surabaya. Dari sini ia mengawali kariernya sebagai pejuang. Pada 30 Oktober 1945, Hasan Basry berhasil menyusup pulang ke Kalimantan Selatan dengan menumpang kapal Bintang Tulen, yang berangkat lewat pelabuhan Kalimas Surabaya. Sesampainya di Banjarmasin, Hasan Basry menemui H. Abdurrahman Sidik di Pekapuran, untuk mengirimkan pamflet dan poster tentang kemerdekaan Indonesia. Selain itu melalui AA. Hamidhan, juga dikirim pamflet ke Amuntai dengan Ahmad Kaderi, sedangkan yang ke Kandangan dikirim lewat H. Ismail.

Di Haruyan pada tanggal 5 Mei 1946 para pejuang mendirikan Lasykar Syaifullah. Program utama organisasi ini adalah latihan keprajuritan, sebagai pemimpin ditunjuklah Hassan Basry. Pada tanggal 24 September 1946 saat acara pasar malam amal banyak tokoh Lasykar Syaifullah yang ditangkap dan dipenjarakan Belanda. Karena itu Hassan Basry mereorganisir anggota yang tersisa dengan membentuk, Benteng Indonesia.

Pada tanggal 15 Nopember 1946, Letnan Asli Zuchri dan Letnan Muda M.Mursid anggota ALRI Divisi IV yang berada di Mojokerto, menghubungi Hassan Basry untuk menyampaikan tugas yaitu mendirikan satu batalyon ALRI Divisi IV di Kalimantan Selatan. Dengan mengerahkan pasukan Banteng Indonesia Hassan Basry berhasil membentuk batalyon ALRI tersebut. Ia menempatkan markasnya di Haruyan. Selanjutnya ia berusaha menggabungkan semua kekuatan bersenjata di Kalimantan Selatan ke dalam kesatuan yang baru terbentuk itu.

Perkembangan politik di tingkat pemerintah pusat di Jawa menyebabkan posisi Hasan Basry dan pasukannya menjadi sulit. Sesuai dengan Perjanjian Linggarjati (25 Maret 1947), Belanda hanya mengakui kekuasaan de facto RI atas Jawa, Madura dan Sumatra. Berarti Kalimantan merupakan wilayah yang ada di bawah kekuasaan Belanda. Akan tetapi, Hasan Basry tidak terpengaruh oleh perjanjian tersebut. Ia dan pasukannya tetap melanjutkan perjuangan melawan Belanda. Sikap yang sama diperlihatkan pula terhadap Perjanjian Renville (17 Januari 1948). Ia menolak untuk memindahkan pasukannya ke daerah yang masih dikuasai RI, yakni ke Jawa.

Tanda pengenal Hasan Basry sebagai panglima ALRI Divisi IV (A)

Perjuangan Hassan Basry di Kalimantan Selatan selalu merepotkan pertahanan Belanda pada masa itu dengan puncaknya berhasil memproklamasikan kedudukan Kalimantan sebagai bagian dari Republik Indonesia yang dikenal dengan Proklamasi 17 Mei 1949 atau Proklamasi Kalimantan.

Pada tanggal 2 September 1949 dilakukan perundingan antara ALRI DIVISI (A) dengan Belanda, beserta penengah UNCI. Pada kesempatan ini, Jenderal Mayor Suharjo atas nama pemerintah mengakui keberadaan ALRI DIVISI (A) sebagai bagian dari Angkatan Perang Indonesia, dengan pemimpin Hassan Basry dengan pangkat Letnan Kolonel.

Kemudian pada 1 November 1949, ALRI DIVISI (A) dilebur ke dalam TNI Angkatan Darat Divisi Lambung Mangkurat, dengan panglima Letkol Hassan Basry. Ia dilantik pada tanggal 10 November 1949^.

Pasca Revolusi Kemerdekaan

Selesai perang kemerdekaan, dia melanjutkan pendidikan agamanya ke Universitas Al-Azhar tahun 1951 – 1953. Selanjutnya diteruskan di American University Cairo tahun 1953 – 1955.

Sekembalinya ke tanah air, pada tahun 1956, Hassan Basry di lantik sebagai Komandan Resimen Infanteri 21/Komandan Territorial VI Kalsel. Dua tahun kemudian, pada tanggal 17 Juli 1958 dia dilantik menjadi Panglima Komando Daerah Militer X/Lambung Mangkurat. Ia memegang jabatan tersebut hingga 24 September 1958. Ia kemudian menjalani pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung dari September 1958 hingga September 1959. Sekembalinya dari Bandung, pada tanggal 28 September 1959 ia kembali menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer X/Lambung Mangkurat.

Selepas SR, Idham melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Ar-Rasyidiyyah pada tahun 1922. Idham, yang sedang tumbuh dan gandrung dengan pengetahuan, mendapatkan banyak kesempatan untuk mendalami bahasa Arab, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan umum. Kemudian Idham melanjutkan pendidikannya ke Pesantren Gontor yang terletak di Ponorogo, Jawa Timur. Kesempatan belajar di Gontor juga dimanfaatkan Idham untuk memperdalam bahasa Jepang, Jerman, dan Prancis.

Tamat dari Gontor, 1943, Idham melanjutkan pendidikan di Jakarta. Di ibu kota, kefasihan Idham dalam berbahasa Jepang membuat penjajah Dai-Nipon sangat kagum. Pihak Jepang juga sering memintanya menjadi penerjemah dalam beberapa pertemuan dengan alim ulama. Dalam pertemuan-pertemuan itulah Idham mulai akrab dengan tokoh-tokoh utama NU.

Ketika Jepang kalah perang dan Sekutu masuk Indonesia, Idham Chalid bergabung ke dalam badan-badan perjuangan. Menjelang kemerdekaan, ia aktif dalam Panitia Kemerdekaan Indonesia Daerah di kota Amuntai. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, ia bergabung dengan Persatuan Rakyat Indonesia, partai lokal, kemudian pindah ke Serikat Muslim Indonesia.

Tahun 1947 ia bergabung dengan Sentral Organisasi Pemberontak Indonesia Kalimantan, yang dipimpin Hasan Basry yang juga muridnya saat di Gontor. Usai perang kemerdekaan, Idham diangkat menjadi anggota Parlemen Sementara RI mewakili Kalimantan. Tahun 1950 ia terpilih lagi menjadi anggota DPRS mewakili Masyumi. Ketika NU memisahkan diri dari Masyumi, tahun 1952, Idham memilih bergabung dengan Partai Nahdlatul Ulama dan terlibat aktif dalam konsolidasi internal ke daerah-daerah.

Idham memulai kariernya di NU dengan aktif di GP Ansor. Tahun 1952 ia diangkat sebagai ketua PB Ma’arif, organisasi sayap NU yang bergerak di bidang pendidikan. Pada tahun yang sama ia juga diangkat menjadi sekretaris jenderal partai, dan dua tahun kemudian menjadi wakil ketua. Selama masa kampanye Pemilu 1955, Idham memegang peran penting sebagai ketua Lajnah Pemilihan Umum NU.

Sepanjang tahun 1952-1955, ia, yang juga duduk dalam Majelis Pertimbangan Politik PBNU, sering mendampingi Rais Am K.H. Abdul Wahab Hasbullah berkeliling ke seluruh cabang NU di Nusantara.

Dalam Pemilu 1955, NU berhasil meraih peringkat ketiga setelah PNI dan Masyumi. Karena perolehan suara yang cukup besar dalam Pemilu 1955, pada pembentukan kabinet tahun berikutnya, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, NU mendapat jatah lima menteri, termasuk satu kursi wakil perdana menteri, yang oleh PBNU diserahkan kepada Idham Chalid. Pada Muktamar NU ke-21 di Medan bulan Desember tahun yang sama, Idham terpilih menjadi ketua umum PBNU. Saat dipercaya menjadi orang nomor satu NU ia masih berusia 34 tahun. Jabatan tersebut dijabatya hingga tahun 1984 dan menjadikannya orang terlama yang menjadi ketua umum PBNU selama 28 tahun.

Kabinet Ali Sastroamijoyo hanya bertahan setahun, berganti dengan Kabinet Djuanda. Namun Idham Chalid tetap bertahan di posisi wakil perdana menteri sampai Dekret Presiden tahun 1959. Idham kemudian ditarik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, dan setahun kemudian menjadi wakil ketua MPRS.

Pertengahan tahun 1966 Orde Lama tumbang dan tampillah Orde Baru. Namun posisi Idham di pemerintahan tidak ikut tumbang. Dalam Kabinet Ampera I, Kabinet Ampera II dan Kabinet Pembangunan I yang dibentuk Soeharto, ia dipercaya menjabat Menteri Kesejahteraan Rakyat sampai tanggal 28 Oktober 1971^[5][6]. Kemudian, di akhir tahun 1970 dia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Sosial untuk melanjutkan tugas dari mendiang Albert Mangaratua Tambunan yang telah meninggal dunia pada 12 Desember 1970 sampai dengan 11 September 1971.

Nahdlatul Ulama di bawah kepemimpinan Idham kembali mengulang sukses dalam Pemilu 1971. Namun setelah itu pemerintah melebur seluruh partai menjadi hanya tiga partai: Golkar, PDI, dan PPP dan NU tergabung di dalam PPP.

Idham Chalid menjabat presiden PPP, yang dijabatnya sampai tahun 1989. Ia juga terpilih menjadi ketua MPR/DPR RI periode 1971-1977. Jabatan terakhir yang diemban Idham Chalid adalah ketua Dewan Pertimbangan Agung sampai tahun 1983.

Dalam bidang pendidikan, Idham mendirikan Universitas Nahdlatul Ulama/ UNNU (Sekarang Universitas Islam Nusantara) pada 30 November 1950 bersama K.H Subhan Z.E. (Alm.), K.H. Achsien (Alm.), K.H. Habib Utsman Al-Aydarus (Alm.), dan lain-lain dengan K.H.E.Z Muttaqien (Alm.).