1. Fatimatus Sholicha              (09)
2. Frenzy Fara Azizah             (10)

3. Havelyne Octaviana . D .    (11)

4. Intan Dewi Iksanty             (12)

 

Permasalahan : Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri
Berilah penjelasan tentang : 

1. Masa Pemerintahan
Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri adalah Presiden Indonesia yang kelima bersama Hamzah Haz sebagai wakil presiden yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia juga merupakan presiden wanita Indonesia pertama.
Megawati diangkat menjadi presiden Indonesia setelah Presiden Abdurrahman Wahid dicabut mandatnya oleh MPR RI karena membekukan lembaga MPR/DPRdan Partai Golkar.
Pada masa pemerintahannya, Megawati mengawali tugasnya sebagai presiden kelima republik Indonesia dengan membentuk kabinet gotong royong. Yang di mana kabinet ini memiliki 5 agenda utama yang berfokus akan sikap tegas pemerintah dalam menghapus KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) seperti
1. Menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan
2. Menuliskan pembangunan politik
3. Mempertahankan supremasi hukum
4. Menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil
5. Menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan hak asasi manusia.
Agenda-agenda tersebut dalam pelaksanaannya berusaha diwujudkan dengan cara menerapkan berbagai kebijakan agar sesuai dengan yang dicita-citakan. Meskipun begitu upaya Megawati untuk memberantas KKN sangat berat, karena banyaknya kasus KKN pada masa orde baru dan pada masa pemerintahan Gus Dur yang belum tuntas menambah beban Megawati dalam melaksanakan pemerintahannya.
Seiring berjalannya waktu, keadaan hukum Indonesia belum menempatkan keadilan yang nyata karena masih banyak pejabat tinggi yang melakukan kesalahan hukum serta kurangnya jumlah dan kualitas aparat penegak hukum sehingga supremasi hukum belum terlaksana dengan baik. Selain itu, pada masa pemerintahan Megawati dinilai kurang cakap untuk berdiplomasi dalam memperebutkan wilayah sengketa perbatasan seperti, pulau Sipadan, Pulau Ligitan, dan Timor Timur yang akhirnya Mahkamah Internasional memutuskan bahwa wilayah tersebut bukan bagian dari Indonesia dan membuat Indonesia kehilangan ketiga pulau tersebut.
Terlepas dari beberapa kegagalan tersebut, masa pemerintahan Megawati juga sempat membawa pengaruh yang baik bagi perekonomian Indonesia. Hal tersebut dikarenakan minimnya kontroversi yang terjadi pada pemerintahan Megawati memberi dampak positif meskipun pemerintahan Megawati masih mewarisi berbagai krisis ekonomi pemerintahan sebelumnya.
Pada tahun 2002 pemerintahan Megawati berhasil membawa Indonesia menjadi swasembada beras karena kebijakan larangan impor yang dikeluarkan oleh Megawati. Kemudian Megawati melakukan penundaan pembayaran utang untuk mengatasi masalah/tunggakan utang luar negeri, karena Megawati berfokus untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Selain itu, Megawati juga melakukan tindakan yang berani dengan mengakhiri kerjasama dengan IMF pada 2003 yang kemudian menerbitkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Sesudah Berakhirnya Program IMF untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Melalui berbagai kebijakan yang diterapkan, Megawati berhasil menurunkan inflasi dari 13,1% menjadi 6,5%, stabilnya cadangan devisa negara, nilai tukar rupiah membaik sehingga harga barang menjadi stabil, serta pertumbuhan ekonomi Indonesia naik 2%. Sejak saat itulah perekonomian Indonesia mengalami surplus dan lebih baik dari pada pemerintahan sebelumnya.

- Dikerjakan oleh Havelyne Octaviana . D
 ( 11 )

Sumber literasi :
1. LKS Sejarah Indonesia Intan Pariwara, kelas XII
2. Paket Sejarah Indonesia Edisi Revisi 2018, kelas XII
3. https://indonesiabaik.id/infografis/reformasi-pasca-imf
4. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Megawati_Soekarnoputri

2. Kebijakan - kebijakan yang diambil
1. Membentuk Agenda Pemerintahan melalui Kabinet Gotong Royong

     Presiden Megawati dan Hamzah Haz mengawali tugasnya dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini dilantik pada 10 Agustus 2001. Kabinet ini disebut zaken kabinet karena 2/3 menterinya dijabat oleh tokoh-tokoh profesional di bidangnya. Kebijakan pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri tertuang dalam agenda Kabinet Gotong Royong sebagai berikut :

a. Membuktikan sikap secara tegas untuk menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme  ( KKN ).

b. Menunjukkan kesungguhan dalam menyusun langkah-langkah untuk menyelematkan rakyat Indonesia dari penderitaan akibat krisis berkepanjangan.

c. Meneruskan pembangunan politik untuk melakukan perbaikan dalam menunjang tinggi kedaulatan rakyat.

d. Menunjukkan kemampuan untuk mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil.

e. Menjaga pertahanan keamanan dan hak-hak asasi manusia sebagai bagian dalam menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat.
2. Melakukan Reformasi di Bidang Politik dan Hukum

     Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Salah satu perubahan penting tersebut adalah presiden dan wakil presiden Republik Indonesia akan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan presiden dan wakil presiden ( pilpres ).

   Dalam bidang hukum, pemerintah memberikan penegasan kepada Mahkamah Agung (MA) sebagai kekuasaan bersifat independen. Oleh karena itu, MA diharapkan menjadi penegak hukum yang mampu menembus sistem biokrasi yang selama masa pemerintahan sebelumnya sering disalahgunakan. Upaya lain untuk menuntaskan cita-cita reformasi adalah perencanaan pemebntukan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri supremasi hukum belum terlaksana dengan baik. Keadaan hukum di Indonesia belum menempatkan keadilan yang nyata karena masih banyak pejabat tinggi yang melakukan kesalahan hukum. Dengan demikian, pemerintah melakukan kebijakan reformasi di bidang hukum, salah satunya melalui penataan dan pembersihan hakim serta peningkatan kesejahteraan hakim. Untuk membersihkan Indonesia dari praktik korupsi, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) pada 27 Desember 2002, selain KPK, pemerintah membentuk pengadilan khusus untuk kasus korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor ). Pemerintah juga meningkatkan kegiatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) sebagai auditor internal, termasuk melakukan audit bagi badan usaha milik negara dan daerah.

3. Disintegrasi dan Kedaulatan Wilayah

       Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri terjadi beberapa konflik yang menyita perhatian publik, salah satunya konflik Aceh. Salah satu upaya pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri untuk meredam konflik Aceh adalah melakukan kunjungan kerja pada 8 September 2001. Presiden Megawati Soekarnoputri berdialog langsung dengan sejumlah tokoh masyarakat Aceh dan berpidato di halaman masjid raya Baiturrahman Banda Aceh. Upaya pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri menjaga kedaulatan NKRI juga diuji saat Indonesia bersengketa dengan Malaysia terkait Pulau Sipadan dan Ligitan. Sengketa tersebut makin berlarut-larut dan tidak dapat diselesaikan melalui perundingan bilateral. Permasalahan tersebut akhirnya dibawa ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Pada perkembangannya hasil keputusan Mahkamah Internasional tidak menguntungkan Indonesia. Mahkamah Internasional memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia.

4. Melakukan Reformasi di Bidang Ekonomi

   Beberapa kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai berikut :

a. Mengatasi masalah utang Indonesia peninggalan orde baru sebesar US$150,80 miliar dengan cara meminta penundaan utang sebesar US$5,8 miliar pada pertemuan Paris Club tahun 2002.

b. Menaikkan pendapatan per kapita cukup signifikan, yaitu sekira US$930. Kebijakan ini mendapat sambutan dari pasar karena tidak sampai sebulan dilantik sebagai presiden, kurs mata uang rupiah menguat menjadi Rp8.500,00 per US$ ( semula Rp9.000,00 per US$ ).

c. Melakukan privatisasi BUMN. Privatisasi merupakan kebijakan menjual seluruh atau sebagian saham perusahaan negara pada periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan politik dan melunasi pembayaran utang luar negeri.

d. Memperbaiki kinerja ekspor.

5. Melaksanakan Pemilu 2004

     Salah satu keberhasilan yang dicapai Presiden Megawati Soekarnoputri dalam upaya memperbaiki demokrasi di Indonesia adalah penyelenggaraan pemilu 2004. Pemilu diikuti oleh 24 partai dengan sistem perwakilan berimbang. Pemilu 2004 diselenggarakan dua tahap untuk memilih anggota legislatif serta memilih presiden dan wakil presiden. Dalam pemilihan presiden, pemilu dilaksanakan dua putaran karena pada putaran pertama tidak ada calon yang mengantongi suara lebih dari 50%. Pemilu pada putaran kedua dimenangi oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dengan perolehan 60,62% suara mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi dengan perolehan 39,38% suara.

- Dikerjakan oleh 
Intan Dewi .I. ( 12 )
- Sumber Literasi :
1.  LKS Sejarah Indonesia Intan Pariwara halaman 104
2. Barcode LKS Sejarah Indonesia halaman 105


3. Keberhasilan

 1. Mendirikan Lembaga Pemberantas Korupsi KPK Pada Tahun 2003

2. Menghentikan Aktivitas Pertambangan Freeport Di Papua

3. Menghentikan Kontrak Pertambangan Minyak Caltex Di Blok Natuna Kepri

4. Menghentikan Kontrak Pertambangan Migas Caltex Di Riau Daratan

5. Membubarkan BUMN Terkorup Pada Masa Itu Yaitu Indosat

6. Menangkap 17 Jenderal Korup (Termasuk Jenderal Ketua PBSI)

7. Megawati Membawa Indonesia Berhasil Keluar Dari IMF Pada Tahun 2003

8. Menangkap 21 Pengemplang BLBI

9. Mega Mengeluarkan Keppres No 34 Tahun 2004 Tentang Penertiban Bisnis TNI

10. Melakukan Pembangunan Infrastruktur yang Vital Setelah Pembangunan Berhenti Sejak 1998

11. Mengembalikan Proporsi Pendapatan Gas Arun Sebagian Besar Kepada Rakyat Aceh

 

Dikerjakan oleh : Fatimatus sholichah (09)

• Sumber : https://www.finansialku.com/kepemimpinan-megawati-soekarnoputri/#1_Mendirikan_Lembaga_Pemberantas_Korupsi_KPK_Pada_Tahun_2003


4. Kegagalan dan hambatan

Kegagalan Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri:
1. Adannya privatisasi BUMN, yang secara umum dapat diartikan bahwa kepemilikan BUMN oleh negara dihilangkan atau paling tidak diminimalisir karena kepemilikan atau pengelolaan berpindah ke tangan swasta. Kepemilikan publik berubah menjadi kepemilikan privat. Hal ini dapat dikatakan menyimpang karena pada dasarnya BUMN adalah salah satu sarana pemasukan kepada Negara yang harus dipertimbangkan dengan seksama.
2. kegagalan dapat pula terlihat dengan menurunnya suara PDI-P pada pemilu 2004 dan kegagalan Megawati untuk terpilih menjadi presiden pada periode berikutnya. Hal ini adalah indikasi kepercayaan rakyat yang menurun dengan melihat penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya.
3. Kinerja megawati dalam memimpin pemerintahan (2001-2004) memang tidak bisa membuktikan kepada publik bahwa ia memiliki kesamaan kapasitas dengan gaya kepemimpinan bung Karno.
4. Penyalahgunaan kekuasaan dan korup. Ini karena maraknya praktek penyalahgunaan kekuasaan dan perilaku korup di dalam tubuh birokrasi pemerintah. Fakta ini bukan sekadar tudingan, karena berbagai laporan resmi dari institusi pengawasan keuangan dan lembaga-lembaga internasional seing mengemukakan indikasi kuat bahwa negeri ini masih merupakan negara terkorup.
5. Sifat megawati yang pendiam dalam memimpin pemerintahan sebenarnya jelas-jelas ridak relevan lagi untuk dipertahankan. Dan dalam pemilihan presiden yang kedua hendaknya megawati tidak lagi mengulangi sikap di tahun 1999.

Hambatan :
- Megawati Soekarnoputri menghadapi lima hambatan utama, jika akan menggantikan posisi Presiden Abdurrahman Wahid. Menurut analisanya, hal itu berpengaruh pada kabinet koalisi yang mau tidak mau harus dibentuk Megawati.
- Hambatan pertama, muncul dari keluarga Mega sendiri. “Isu-isu seputar keluarganya, adalah salah satu contohnya,” ujarnya. Hambatan kedua, muncul justru dari partainya sendiri, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Hal ini terkait dengan masalah mengenai dominasi anggota “indekos” di partai berlambang banteng itu.

Sedangkan hambatan ketiga, menyangkut kapasitas pribadi Megawati yang hingga kini belum membuktikan prestasinya.“Menurut saya, Megawati belum menunjukkan prestasi apapun selama ini,” argumennya. Karena itu, hambatan keempat akan dihadapi, jika ia tidak bisa mengatasi tuntutan orang-orang di sekitarnya. Bukan tidak mungkin nasibnya akan sama dengan Presiden Abdurrahman Wahid yang dinilai tidak mampu memerintah negara.

Terakhir, ungkap Noorsy, hambatan muncul dari luar. Menurutnya, waktu yang tersisa hingga 2004 sangat tipis. Kondisi inilah yang harus disadari Megawati jika ia naik menjadi Presiden. Noorsy berharap Megawati bisa memahami benar hambatan-hambatan tersebut agar tetap bertahan hingga masa jabatannya berakhir. (Dara Meutia Uning)

- Dikerjakan oleh Frenzy Fara Azizah (10)
_ Sumber Literasi :
1. https://brainly.co.id/tugas/13886728
2. https://nasional.tempo.co/read/28255/
mega-menghadapi-lima-hambatan


5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri
( positif, negatifnya )

Setiap pemerintahan seseorang tidak mungkin akan selalu berjalan mulus,  pasti akan mengalami masa kejayaan dan masa krisis. Begitu juga dengan masa pemerintahan Megawati, berikut ini adalah berbagai tanggapan dari kelompok kami mengenai pemerintahan Presiden Megawati dilihat dari tanggapan positif dan negatif
1. Tanggapan positif
Jika dilihat dari sisi positifnya, pada awal masa pemerintahan Megawati dianggap sebagai wadah baru bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi atau keluhan yang mereka rasakan saat pemerintahan sebelumnya. Hal itu, semakin meningkatkan semangat Megawati untuk menyejahterakan rakyatnya dengan cara membentuk agenda yang memfokuskan untuk memberantas KKN yang merupakan parasit bagi negara ini. Pada masa pemerintahan Megawati ini juga merupakan masa yang sukses dalam meredakan krisis ekonomi Indonesia. Kebijakan yang beliau terapkan semuanya dapat membuahkan hasil yang sesuai dengan cita-cita. Sikap tegas, berani, dan cerdik dalam mengambil keputusan membuat Megawati berhasil meredam berbagai krisis yang ada pada masa pemerintahannya. Sikap seperti itulah yang memang seharusnya dimiliki oleh pemimpin bangsa yang baik.
2. Tanggapan negatif
Akan tetapi, dari sisi negatif pemerintahan Megawati dinilai sangat lemah dalam menegakkan hukum karena masih banyak oknum-oknum pemerintah yang melanggar juga terdapat beberapa kebijakan yang tidak dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan cita-cita. Seperti KKN yang masih merajalela di dunia peradilan, dan ketidakcakapan para diplomat untuk memperjuangkan wilayah perbatasan. Kegagalan-kegagalan tersebut tidak serta merta kesalahan Megawati, akan tetapi kepada anggota-anggota Megawati yang masih tidak memiliki visi dan misi yang sama dengan Megawati. Sehingga pemerintahan Megawati dinilai tidak bisa mewujudkan cita-cita untuk mempertahankan supremasi hukum

Sumber Literasi :
1. Diskusi kelompok
2. Buku paket Sejarah Indonesia Edisi Revisi 2018, hal 168-175

6. Bagaimana proses berakhirnya pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri

Proses berakhirnya pemerintahan presiden Megawati adalah karena berakhirnya masa jabatan yang diemban sejak 1999 dimana sebelumnya Amdurahman Wahid sebagai presiden. Sehingga berakhirnya masa jabatan megawati adalah tahun 2004. Semetara itu terjadi ketidak-puasan selama pemerintahan Megawati. Selama kepemimpinan Presiden Megawati, upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dinilai hanya berjalan di tempat. Sekalipun terjadi kemajuan dalam penyusunan peraturan mengenai perlindungan HAM, namun tetap lemah dalam penerapannya. Mandeknya penegakan HAM ini salah satunya ditunjukkan dari gagalnya proses pengadilan HAM untuk kasus Timor Timur. Proses pengadilan tersebut dinilai telah gagal mengungkap kebenaran atas pelanggaran HAM yang terjadi.

Pemerintahan Megawati Sukarnoputri dinilai gagal dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Demikian tanggapan fraksi-fraksi atas laporan Presiden Megawati dan lembaga-lembaga tinggi negara dalam Rapat Paripurna Ketiga Sidang MPR Akhir Masa Jabatan 2004 di Gedung MPR/DPR, Jakarta Pusat, Sabtu (25/9). Di sisi lain, fraksi-fraksi juga memuji prestasi pemerintahan Megawati atas penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004 yang aman, damai, dan demokratis.

Lemahnya penegakan hukum di era pemerintahan Megawati dinilai telah menyebabkan membudayanya korupsi di Indonesia. Fraksi Reformasi bahkan menyatakan, korupsi yang terjadi sudah sangat parah. Laporan Badan Pengawas Keuangan menyebutkan, penyimpangan keuangan negara di lingkungan pemerintah dan badan usaha milik negara mencapai Rp 167 triliun.
Selain korupsi, masalah keamanan juga mendapat sorotan dalam penilaian kepemimpinan Megawati selama kurun waktu tiga tahun. Fraksi Perserikatan Daulat Umat menilai, Presiden Megawati tidak mampu bertindak tegas sehingga aksi pengeboman dan anarkis berulang.

Berbeda dengan rapat sebelumnya, Rapat Paripurna MPR yang dipimpin Ketua MPR Amien Rais ini tidak dihadiri presiden maupun wapres. Baik Amien maupun anggota MPR lain tidak mempermasalahkan hal itu mengingat kehadiran mereka bukanlah kewajiban.
Rapat kali ini juga diwarnai pembacaan puisi oleh perwakilan Fraksi TNI/Polri yang dihapuskan dari MPR periode mendatang. Puisi berjudul Pamit dibacakan di akhir pandangan fraksinya. Dalam puisi itu diisyaratkan TNI/Polri sudah rela meninggalkan dwi fungsi, meski pembahasan Rancangan Undang-undang TNI beberapa waktu silam meragukannya. Menanggapi sikap Fraksi TNI/Polri, para anggota MPR menunjukkan penghormatan dengan berdiri.

Sementara Fraksi Utusan Golongan (F-UG) yang juga dihapuskan berpamitan dengan cara berbeda. F-UG memberikan bingkisan bagi pimpinan MPR. Dihapuskannya Fraksi TNI/Polri dan F-UG dari MPR ini adalah konsekuensi dari Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Adapun komposisi MPR baru hanya terdiri dari anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dalam Pemilu 2004.


- Dikerjakan : Intan Dewi . I . ( 12 )
- Sumber Literasi :
1. Materi Quipper
2. https://m.liputan6.com/news/read/86809/pemerintahan-megawati-dinilai-lemah-dalam-penegakan-hukum