Sedangkan roda pemerintahan dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kabinet-kabinet pada masa Demokrasi Liberal : 

Progam kerja : Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante. Menyempurnakan susunan pemerintahan dan membentuk kelengkapan negara. Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketenteraman.

Sebab kemunduran : karena terjadinya perebutan kursi antara PNI dan Masyumi di kabinet.

Progam kerja : 1) Menjalankan politik luar negeri bebas aktif, 2)Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya, 3) Menyiapkan undang - undang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh.

Sebab kemunduran : karena terjadi beberapa permasalahan, salah satunya politik luar negeri yang dianggap condong ke negara-negara Barat.

Program kerja : Mempersiapkan dan melaksanakan pemilu, mengupayakan pengembalian Irian Barat untuk kembali menjadi bagian dari wilayah Indonesia, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan, memperbarui pendidikan dan pengajaran, serta melaksanakan politik luar negeri bebas aktif.

Sebab kemunduran : terjadinya peristiwa Tanjung Morawa, akibat peristiwa ini, Sidik Kertapati ketua Sarekat Tani Indonesia mengirim mosi tidak percaya kepada parlemen melalui fraksi PNI.

Progam kerja : Meningkatkan keamanan dan kemakmuran, segera dilaksanakannya pemilihan umum, pembebasan Irian jaya secepatnya, pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB, penyelesaian pertikaian politik.

Sebab kemunduran : masalah pergantian pimpinan TNI AD yang dikenal sebagai peristiwa 27 juni 1955.

Progam kerja : Mengembalikan kewibawaan (gezag) moril Pemerintah i.c. kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada Pemerintah. Melaksanakan Pemilihan Umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyelenggarakan terbentuknya Parlemen yang baru.

Sebab kemunduran : keberhasilan penyelenggaraan pemilu 1955 menandai berakhirnya masa tugas Kabinet Burhanuddin Harahap.

Progam kerja : Pembatalan Perjanjian KMB, perjuangan mengembalikan Irian Barat ke RI, rencana Lima Tahun/RELITA, melaksanakan keputusan KAA.

Sebab kemunduran : karena terjadinya perpecahan antara Partai Masyumi dan PNI.

Progam kerja : Membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik Indonesia, melanjutkan pembatalan Konferensi Meja Bundar, memperjuangkan Irian Barat, mempercepat pembangunan.

Sebab kemunduran : karena terjadi pergolakan besar yang dikenal dengan peristiwa Cikini, yang memicu keadaan politik Demokrasi Liberal makin panas.

Dilakukan pada 7 Januari 1956. 
Rancangan persetujuan Finek yang diajukan pemerintah Indonesia terhadap pemerintahan Belanda : a) pembatalan persetujuan Finek hasil KBM, b) hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral, c) hubungan Finek didasarkan atas undang-undang nasional, dan tidak boleh diikuti oleh perjanjian.

Dibentuk pada masa pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo I.
Biru ini bertugas merancang pembangunan jangka panjang.

Rencana Pembangunan Lima Tahun merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan Biro Perancang Negara. RPLT disetujui DPR pada 11 November 1958.

Kebijakan Gerakan Benteng merupakan rangkaian kebijakan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP). Kebijakan Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Kebijakan ini dicetuskan oleh Soemitro Djojohadikusumo. Inti kebijakan ini adalah memberikan bantuan kepada kalangan pengusaha pribumi 
agar mereka ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Program Gunting Syafruddin tersebut diinisiasi oleh Syafruddin Prawiranegara yang menjabat sebagai menteri keuangan pada masa Demokrasi Liberal. Kebijakan Gunting Syafruddin dilakukan dengan memotong nilai uang (sanering) yang bernilai Rp2,5 ke atas hingga nilai setengahnya. Kebijakan ini bertujuan menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp5,1 miliar.

Nasionalisasi merupakan tindakan pencabutan hak milik Belanda atau asing kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia.
Sejak 1957 nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam dua tahap. Pertama, tahap pengambilalihan, penyitaan, dan penguasaan atau sering disebut ”di bawah pengawasan”. Kedua, pemerintah mulai mengambil kebijakan pasti, yaitu perusahaan-perusahaan yang diambil alih kemudian dinasionalisasikan. Tahap kedua dimulai pada 1958 dengan terbitnya undang-undang tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia.

Sistem ekonomi Ali–Baba diprakarsai oleh Iskaq Tjokroadisurjo yang pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Kebijakan ini bertujuan menciptakan kerja sama antara pengusaha pribumi (Ali) dengan pengusaha nonpribumi (Baba). 
Langkah yang diambil pemerintah dalam sistem ekonomi Ali-Baba sebagai berikut.
a. Mewajibkan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia untuk memberikan pelatihan bagi 
tenaga kerja Indonesia.
b. Memberikan tanggung jawab kepada tenaga kerja Indonesia agar dapat menduduki jabatan staf.
c. Mendirikan perusahaan negara.
d. Menyediakan kredit dan lisensi kepada perusahaan swasta nasional.