Ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru dapat bangkit dalam waktu singkat. Disokong oleh aliran modal yang dibuka lebar dan bantuan internasional melalui konsorsium IGGI, Orde Baru dapat menstabilkan perekonomian bahkan sebelum tahun 1970. Pemerintah melakukan pengawasan ketat, peningkatan pajak, penyediaan dan kredit kredit, serta penundaan pembayaran utang luar negeri. Kebijakan ini merupakan rehabilitasi dan stabilisasi sebelum beralih ke fase pembangunan melalui Repelita.

Pembangunan ekonomi nasional melalui Repelita berdasarkan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan nasional. Program Repelita penyakit sukses memberikan dampak positif pada perekonomian nasional.

Perkembangan Politik

Pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun memiliki proses politik yang sangat dinamis. Pada umumnya, kestabilan politik berhasil dicapai dengan memberikan banyak suara-suara yang kerap muncul dalam proses demokrasi. Pemerintah mengatur menyelenggarakan enam kali pemilu, namun enam kali pula mengatur Golongan Karya dan Presiden Soeharto untuk kembali. Menyebabkan kancah politik nasional ditempati oleh kroni-kroni presiden yang bertujuan untuk terus mempertahankan kekuasaan. Dapat dikatakan bahwa kekuasaan pemerintah sangat besar, dan tidak ada kekuatan di luar pemerintah yang dapat mengimbanginya. Seharusnya ada dalam sistem demokrasi. Dalam kancah politik internasional, Indonesia merapat ke blok barat dalam kontestasi perang dingin. Modal asing dari AS misalnya, aliran deras sedangkan hubungan dengan blok timur berkurang drastis. Hal ini juga dilarangnya ideologi Marxisme-Leninisme (Komunisme) berkembang dan mengalami gangguan terhadap ideologi pancasila itu sendiri.