Kelompok 5: Sejarah Pers Tanah Air Masa Jokowi by Tokyo Sora

2025-09-29 13:47:59 UTC

Tiara Hafsa Shakila - 210610250085

tokyosorasora — 2025-09-29 13:48:32 UTC

Tokyo Sora - 210610250080

2025-09-29 13:48:51 UTC

Fahira Khairunisa - 210610250089

tokyosorasora — 2025-09-29 13:49:37 UTC

Nazhwa Tristandila Mirakhi - 210610250071

tokyosorasora — 2025-09-29 13:50:05 UTC

Mahirah Fitria Rukka - 210610250090

2025-09-29 14:01:19 UTC

Era kepemimpinan Presiden Joko Widodo menunjukkan dinamika yang kompleks. Pemerintah menegaskan pentingnya pers yang bebas tetapi bertolak belakang dengan fakta. Kebebasan pers di era Presiden Jokowi masih berada pada kategori situasi sulit dan belum menunjukkan perbaikan. Berdasarkan laporan Reporters Without Borders (RSF), skor kebebasan pers Indonesia pada 2024 berada di angka 51,15, lebih rendah dibandingkan 54,83 pada 2023. Penurunan skor ini berdampak pada peringkat Indonesia yang turun dari posisi 108 menjadi 111 dari total 180 negara.

tokyosorasora — 2025-09-29 14:05:05 UTC

Masa jabatan Mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo, dari tahun 2014-2024 menandakan era perubahan dan kemajuan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, Presiden Jokowi juga berfokus pada upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang harus terus dilestarikan. Perubahan ini berlaku juga pada pers dimana sistemnya tentu dipengaruhi oleh perkembangan keempat aspek tersebut. Walaupun Jokowi sendiri secara konsisten menegaskan pentingnya peran pers di era digital kini sebagai pilar penegak kebenaran, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat bahwa ada total 40 kasus mengenai kekerasan terhadap jurnalis oleh polisi sepanjang tahun 2014. Mengingat informasi tersebut, apakah kebebasan pers benar-benar telah diberikan dan diterapkan di era perubahan ini?

2025-09-29 14:27:58 UTC

Kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia sudah sampai tahap mengkhawatirkan pada 10 tahun terakhir (2014-2024). Terdapat beberapa hal yang dapat mengatasi tantangan kebebasan pers di era Jokowi yang masih menghadapi tekanan ekonomi, kekerasan terhadap jurnalis, dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Kebebasan pers di Indonesia diharapkan dapat berkembang lebih sehat, berimbang, dan berkelanjutan demi mendukung demokrasi dan hak publik atas informasi yang benar.

Contoh Kasus

2025-09-29 14:32:48 UTC

Jurnalis Diananta Putra Sumedi dijatuhkan hukuman penjara selama 3 bulan 15 hari pada Senin, 10 Agustus 2020. Ia diduga melanggar kode etik dan bermuatan SARA ketika menayangkan berita yang berjudul “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel” pada 8 November 2019. Majelis hakim menilai Diananta sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, padahal kasus ini tidak dapat diadili di pengadilan dan sudah diselesaikan oleh Dewan Pers.

2025-09-29 15:03:42 UTC

Pada era ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) penyiaran tahun 2024 juga menjadi sorotan karena isi pokok dan pasalnya yang kontroversial, seperti pelarangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi pada pasal 50 B ayat 2.

tokyosorasora — 2025-09-29 15:07:37 UTC

“Pers Indonesia adalah lokomotif kemajuan bangsa, menjadi inspirasi lompatan-lompatan kemajuan, menjadi simpul perubahan di semua sektor kehidupan kita serta menjadikan masyarakat bangsa dan negara percaya diri untuk mewujudkan Indonesia maju,” ujar Jokowi di acara Hari Nasional Pers 2022.

Hanya karena presiden Jokowi mengatakan hal ini, bukan berarti pers bebas secara utuh. Berdasarkan catatan AJI, jumlah kasus kekerasan, mulai dari intimidasi, ancaman, teror, pelecehan, larangan liputan hingga pencurian dokumentasi masih terus terjadi. Selain itu, AJI menemukan pola dimana sebagian besar pelaku kekerasan terhadap jurnalis adalah polisi dan latar belakang terjadinya kekerasan datang ketika para jurnalis sedang dalam proses mengungkap kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi pada era Orde Baru dan seterusnya.

2025-09-29 15:12:05 UTC

Menurunnya hak publik atas informasi
Ketika media dan jurnalis dibungkam atau dibatasi kebebasannya, masyarakat kehilangan sumber informasi yang sebenarnya (disinformasi) dan banyak propaganda yang tersebar.
Terjadinya swasensor
Penyalahgunaan UU ITE yang dalam praktiknya seringkali untuk membungkam suara kritis, menimbulkan ketakutan hingga redaksi akan menghindari isu sensitif yang berpontensi menyeret mereka ke ranah hukum.
Dilema kebebasan pers
Satu sisi pers mendapatkan tekanan untuk mematuhi narasi pemerintah, sementara ada kewajiban profesional untuk menjaga integritas jurnalisme.
Menurunnya kualitas demokrasi
Tekanan terhadap pers sebagai pilar keempat demokrasi akan mengurangi tanggung jawab pemerintah atas penyalahgunaan kekuasaan.

2025-09-29 16:05:55 UTC

Menguatkan perlindungan hukum bagi jurnalis

Pemerintah diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum pada jurnali, mengikuti aturan hukum yang ketat terhadap kasus kekerasan dan ancaman yang masih sering terjadi pada jurnalis.
Melakukan revisi dan evaluasi terhadap UU KUHP dan regulasi lainnya yang berpotensi mengancam kebebasan pers untuk menghindari adanya pembungkaman

Menguatkan peranan dewan pers.

Dewan pers harus diberikan kewenangan dan sumber daya yang memadai agar dapat memberlakukan pengawasan kode etik jurnalistik dan melindungi jurnalis.

Peran media

Media perlu menyajikan berita yang independen, netral dan faktual untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
Media tidak hanya dipegang oleh oligarki tertentu saja agar media tidak menjadi alat framing politik yang melemahkan independensi suatu media.

Kesadaran publik

Masyarakat harus memiliki kesadaran akan pentingnya memahami perbedaan antara informasi faktual dan framing.
Meningkatkan literasi publik dapat mendorong masyarakat untuk berpikir kritis sehingga media kritis memiliki dukungan yang kuat dari masyarakat.

mahirafitria999 — 2025-09-30 23:34:40 UTC

Masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dikenal dengan upaya mendorong demokratisasi dan pembangunan, termasuk bagaimana penegasan pentingnya peran pers sebagai pilar demokrasi. Tetapi, realitanya menunjukkan bahwa kebebasan pers di Indonesia belum sepenuhnya “aman” dan masih menghadapi tantangan. Data dari RSF, membuktikan adanya penurunan skor kebabasan pers yang berbanding dengan adanya kekerasan terhadap jurnalis serta penggunaan UU ITE yang seringkali disalahgunakan. Oleh karena itu, kebebasan pers di era jokowi masih menunjukkan ketidaksesuaian antara narasi politik dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Hal ini juga menjadi refleksi bahwa perlindungan terhadap pers dan jurnalis harus terus diperjuangkan agar setara dengan demokrasi Indonesia yang bisa tumbuh secara transparan dan bertanggungjawab.

Muhammad Asrul

2025-10-01 00:47:05 UTC

Seorang jurnalis Palopo yang pada tahun 2021 dijatuhi hukuman 3 bulan penjara akibat menerbitkan berita dugaan korupsi. Kasus ini kemudian mempertenyakan status kebebasan pers di Indonesia dimana Dewan Pers dan lembaga lain menilai bahwa kasus ini seharusnya diselesaikan melalui penyelesaian sengketa pers sesuai Undang-Undang Pers, bukan melalui jalur pidana umum.

Najwa Shihab

2025-10-01 00:47:32 UTC

Najwa Shihab adalah seorang jurnalis, presenter, dan pendiri media asal Indonesia yang dikenal karena gaya wawancaranya yang kritis dan tajam.

Dia memulai kariernya di stasiun televisi Metro TV pada tahun 2001, kemudian mendirikan perusahaannya sendiri bernama Narasi TV.

tokyosorasora — 2025-10-01 13:16:15 UTC

Javier, Faisal. “Bagaimana Tren Kebebasan Pers Di Era Jokowi?” Tempo.co, Tempo, 16 May 2024, www.tempo.co/data/data/bagaimana-tren-kebebasan-pers-di-era-jokowi--991224.

“Siaran Pers : AJI Desak Jokowi Menjaga Kebebasan Pers | AJI - Aliansi Jurnalis Independen.” Aji.or.id, 2015, aji.or.id/informasi/siaran-pers-aji-desak-jokowi-menjaga-kebebasan-pers.

‌Dana. “Kebebasan Pers Di Era Jokowi: Mitos Atau Realitas?” Kumparan, 4 Sept. 2024, kumparan.com/i-gusti-ngurah-krisna-dana/kebebasan-pers-di-era-jokowi-mitos-atau-realitas-23SB6ZiPAJ6.

‌Wati, Leni Setya, and Ratna Puspita Sari. “Persepsi Pemimpin Redaksi Media Massa Di Surabaya Tentang Kebebasan Pers Di Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo.” DIGICOM : Jurnal Komunikasi Dan Media, vol. 4, no. 2, 30 Apr. 2024, pp. 115–132, https://doi.org/10.37826/digicom.v4i2.796.

‌