NIS : 0762

Kelas : XII MIPA 1

Refleksi saya terhadap Penegakkan dan Pelanggaran Hukum di Indonesia adalah mengenai Hak Asasi Manusia. Belakangan ini banyak korban aksi kejahatan seksual berani mengungkapkan atau mengutarakan apa yang terjadi kepadanya. Baik diungkapkan di media sosial atau secara langsung ke jalur hukum. Korban yang berani speak up di media sosial cenderung mendapat kecaman atau bully atas apa yang telah dilakukan padahal posisi korban pada saat itu sedang atau telah mengalami kejahatan seksual. Kemudian mereka akan mendapatkan citra atau kesan yang buruk dimata masyarakat. Sehingga tidak sedikit dari para korban kejahatan seksual yang memilih diam dan merahasiakannya secara pribadi daripada harus melaporkannya. Dalam pasal 1 Rancangan undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yaitu hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban, dengan tujuan mengubah kondisi korban yang lebih baik, bermartabat dan sejahtera Seharusnya kita mengapresiasi keberanian korban kejahatan seksual dan terus mendukungnya agar kejahatan seperti ini tidak terulang kembali. 

NIS : 0762

Kelas : XII MIPA 1

Berdasarkan refleksi tersebut diperlukan adanya penegakkan hukum yang seharusnya berguna untuk melindungi, menjaga dan mendukung korban aksi kejahatan seksual. Agar para korban tidak takut dan tidak merasa dikucilkan di kehidupan bermasyarakat 

Sumber :

https://metro.tempo.co/read/1512958/komnas-perempuan-terima-aduan-kasus-kekerasan-seksual-pegawai-kpi

Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), MS mengadukan dugaan perundungan dan kekerasan seksual yang dialami kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Ketua Sub Komisi Pemantauan Komnas Perempuan Dewi Kanti dalam keterangan tertulis mengatakan pihaknya menerima laporan itu pada Kamis, 30 September 2021. MS menyampaikan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya, dampak, langkah yang diambil, serta perkembangan advokasi kasus. Ia merasa perlu melaporkannya kepada Komnas Perempuan sebagai lembaga HAM yang memiliki fokus dan keahlian dalam hal kekerasan seksual untuk mendapatkan pertimbangan pada situasi yang dihadapinya. Termasuk dampak yang dialami anggota keluarganya, dalam hal ini pada istri dan ibunya Kekerasan seksual yang dialami MS berdampak secara psikis, fisik, seksual, dan sosial ekonomi. Komnas Perempuan merekomendasikan kepolisian untuk menyelidiki kasus yang dialami oleh MS secara transparan dan profesional, serta bekerja sama dengan lembaga layanan pemulihan korban. KPI harus membangun kerja sama lintas institusi dalam menangani kasus yang dialami MS secara akuntabel. Komnas Perempuan mengingatkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang tindak pidana kekerasan seksual.

KOMPAS.TV - Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara, dijatuhi vonis 12 tahun penjara dan dikenai pidana pengganti sebesar Rp 14,59 miliar karena terbukti bersalah dalam korupsi bansos Covid-19.

Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Selain korupsi bansos Covid-19, ada beberapa kasus korupsi terbesar di Indonesia yang menyebabkan kerugian negara hingga puluhan triliun rupiah

Hal tersebut dapat terjadi karena penegakan hukum tak berjalan sesuai dengan harapan sehingga masyarakat melakukan upaya penegakan hukum dengan cara mereka sendiri melalui bentuk-bentuk pengadilan massa yang berujung pada tindakan-tindakan pelanggaran HAM. Bahkan di lain sisi, sejarah menceritakan ada juga penegak hukum yang seharusnya melindungi hak asasi manusia warganya, malah berbuat sebaliknya.

Tragedi Rumoh Geudong merupakan sebuah tragedi penyiksaan oleh aparat TNI terhadap masyarakat Aceh selama masa konflik Aceh.

Salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia ini terjadi di sebuah rumah tradisional Aceh yang merupakan markas TNI di desa Billie.

Rumah tersebut menjadi tempat penyiksaan kejam saat konflik tersebut berkecamuk.

Sayangnya, aksi mereka dihalangi oleh Polri yang disusul dengan kedatangan militer. Beberapa mahasiswa kemudian mencoba untuk bernegosiasi dengan pihak Polri.

Akhirnya pukul 17.15, para mahasiswa bergerak mundur. Pergerakan ini diikuti dengan majunya aparat keamanan.

Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru mereka ke arah para mahasiswa, yang mengakibatkan 4 mahasiswa tewas dalam kejadian tersebut.

https://www.liputan6.com/regional/read/2974957/kasus-korupsi-rp-31-m-ketua-dprd-bengkalis-divonis-15-tahun-bui

 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau menjatuhkan vonis ringan terhadap Ketua DPRD Bengkalis, Heru Wahyudi. Meski terbukti bersalah melakukan korupsi dana bansos, dia hanya divonis 18 bulan penjara.

Vonis itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya jaksa menuntut Majelis Hakim menghukum Heru dengan pidana penjara delapan tahun enam bulan 

Dana bansos yang dikucurkan Rp 230 miliar. Adapun Praktek bancakan korupsi berjamaah dana bansos itu telah merugikan negara Rp 31 miliar itu.

"Menyatakan terdakwa bersalah dan divonis satu tahun enam bulan penjara," kata Ketua Majelis Hakim, Raden Heru Kunto Dewo dalam membacakan amar putusannya di PN Pekanbaru, Riau, Rabu 31 Mei 2017.

Refleksi saya terhadap penegakan hukum dan pelanggaran hukum di Indonesia adalah penegakan hukum mengenai korupsi harus dipertegas dan juga hukum tidak boleh memandang pelaku korupsi dari kalangan mana dan juga perlunya kesadaran dii pada masing-masing orang agar tidak adanya lagi kasus korupsi di Indonesia.

Anton mengatakan pihaknya sudah mengirim tim untuk menyelidiki hal tersebut. "Pihak polisi juga sudah menurunkan Propam ke sana apabila ada kesalahan prosedur dari anggota Polri," katanya. Sebelumnya, dua anggota TNI dari Kodam III Siliwangi tertembak dalam baku tembak melawan personel Polresta Muara Enim.

Ia mengatakan sanksi sudah pasti akan diberikan jika memang terbukti ada kesalahan dari pihak polisi sendiri. "Untuk masalah di internal TNI diserahkan kepada lingkup internal untuk lebih jauh menyelidiki penyebabnya," ucapnya. Anton sendiri mempertanyakan apa yang sedang dilakukan pihak Kodam III Siliwangi di sana.

Dua anggota TNI yang tertembak itu adalah Kapten Edi Sutrisno, 43 tahun, dan Deden, 33 tahun. Keduanya merupakan anggota Kodam III Siliwangi dari satuan Intel. Baku tembak itu terjadi pada Jumat malam, sekitar pukul 23.00 WIB, di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Puncak Kemuning, Kecamatan Lubuklinggau Utara.


Hal Yang Perlu Dibenahi

Sehingga menurut saya evaluasi atau penilaian yang komprehensif terhadap penegakan hukum haruslah dilakukan terhadap tiga elemen penting dalam sistem hukum. Pertama, substansi peraturan perundangundangan. Kedua, lembaga atau struktur serta sarana dan prasarana hukum dan ketiga adalah masalah budaya hukum (legal culture) masyarakat kita. Ketiga elemen tersebut saling terkait dan tidak  dapat dipisahkan dalam sistem penegakan hukum.

Penangkapan para tersangka kecuali Mensos Juliari Batubara dilakukan pada Sabtu 5 Desember dini hari. Penangkapan diawali dari informasi yang diterima KPK pada 4 Desember. Uang belasan miliar disita dalam operasi tangkap tangan ini. Mereka yang ditangkap langsung dibawa ke KPK. OTT KPK dilakukan terkait pengadaan bansos COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp5,9 Triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode.

Dua orang satpam di Kota Padang itu divonis penjara karena tak sengaja membunuh Adek Firdaus terduga pencuri yang masuk di kawasan Pelabuhan Teluk Bayur.

Pada sidang yang digelar Selasa (20/10/2020) memutuskan bahwa Eko divonis 1 tahun 6 bulan penjara, sedangkan Effendi Putra divonis 4 tahun 6 bulan penjara.
yang melibatkan dua satpam tersebut terjadi pada 1 Januari 2020 lalu.

pada Saat itu Eko dan Effendi melakukan patroli di dermaga VII Pelabuhan Teluk Bayur dan memergoki Adek Firdaus masuk ke area obyek vital negara.

Kemudian dua satpam tersebut meminta Adek Firdaus untuk keluar area tersebut. Namun Adek malah masuk ke mess PT CSK Dermaga Beton Umum.

Lagi-lagi, Adek Firdaus diminta untuk segera meninggalkan lokasi oleh kedua satpam tersebut. Namun ia menolak.

Dengan emosi ia mengeluarkan pisau dan menyerang Eko dan Effendi.

Mereka pun berkelahi dan pisau yang dibawa Adek Firdaus untuk menyerang dua satpam tersebut terlepas. Pisau tersebut kemudian diambil oleh salah satu satpam. Perkelahian tak berhenti di situ Adek Firdaus kemudian mengeluarkan golok yang ia simpan di pinggangnya dan kembali menyerang dua satpam di obyek vital tersebut.

Karena diserang, Effendi secara spontan menusukkan pisau rampasan yang ia pegang ke paha dan dada Adek Firdaus.

Terduga pencuri tersebut kemudian meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit karena mengeluarkan banyak darah.
Sumber : https://www.kompas.tv/article/118648/tak-sengaja-bunuh-terduga-pencuri-di-obyek-vital-negara-2-satpam-divonis-penjara?page=2
Dari kejadian di atas terlihat adanya ketidak adilan sistem hukum di indonesia sehingga perlu yang namanya ke adilan

Paling tepat, cara untuk menegakkan hukum di Indonesia adalah:

1. Meningkatkan pendidikan karakter

Salah satu kasus dan tantangan yang masih dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah masih banyaknya praktik korupsi yang dilakukan oleh banyak pegawai pemerintah, bahkan aparat-aparat penegak hukum di lembaga peradilan walaupun sudah ada undang-undang tentang korupsi. Tentu saja ini hal yang sangat ironis mengingat peran lembaga peradilan adalah lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab dalam memutuskan atau menyelesaikan suatu perkara dengan seadil-adilnya. Tentu saja para aparat tidak bisa mengambil keputusan secara adil bagi pihak-pihak yang beperkara jika sudah ada pihak yang menerima suap. Untuk mengatasi hal ini, maka harus diberikan pendidikan moral sejak dini. Penanaman nilai-nilai pendidikan karakter sejak dini. sejak di bangku sekolah akan menimbulkan kesadaran dan kebiasaan untuk hidup jujur dan tidak berkompromi dengan tindakan yang berlawanan dengan kejujuran. Pendidikan yang sama tidak hanya berhenti di bangku sekolah namun juga diberikan pada saat pembekalan bagi para calon aparat penegak hukum, misalnya calon hakim. Pendidikan yang diberikan akan menjadi dasar timbulnya pemahaman mengenai integritas dan moral yang kemudian dipraktikan pada saat menjalankan tugas.

 

2. Peningkatan Kualitas Seleksi Aparat Penegak Hukum

Sebagai warga negara, kita tentu ingin penegakan hukum di Indonesia tercipta. Salah satu pihak yang berperan dalam hal tersebut adalah aparat penegak hukum. Secara ideal pasti diharapkan orang-orang dengan integritas tinggi lah yang masuk dan lolos dari proses seleksi aparat penegak hukum. Namun kenyataan menunjukkan hal sebaliknya. Banyak aparat yang mau berkompromi dengan pelanggaran hukum. Selain dengan pendidikan karakter sedini mungkin, cara menegakkan hukum secara berkeadilan di Indonesia adalah dengan membuat proses rekruktmen yang semakin ketat. Sebaiknya para calon aparat harus melalui beberapa tahap yang diperketat dengan tujuan untuk menguji tidak hanya kemampuan kognitif tetapi juga karakter dan integritasnya. Standar yang diimplementasikan dalam proses seleksi calon aparat penegak hukum harus semakin tinggi dan diperketat supaya benar-benar hanya peserta yang terbaik yang akan menduduki posisi-posisi lembaga penegak hukum di Indonesia.

 

3. Praktik Penegakan Hukum yang Tidak Memihak 

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 27 ayat (1) mengatur bahwa setiap warga negara Indonesia diperlukan sama di hadapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Tidak akan ada ketimpangan dalam memperlakukan warga negara Indonesia jika peraturan tersebut dilaksanakan. Namun sayangnya masih ditemukan kasus dimana seorang warga negara yang tidak mampu harus berurusan dengan pihak pengadilan dan mengalami percobaan hukuman selama 1 bulan 15 hari hanya karena melakukan pencurian tiga buah kakao. Kasus ini menjadi ironis pada saat disandingkan dengan para pegawai pemerintah yang terkait dengan kasus korupsi namun masih bisa hidup dengan mewah di dalam tahanan. Penting untuk melihat kedua contoh tersebut sebagai bukti bahwa implementasi penegakan hukum yang tidak memihak belum dijalankan dengan benar. Peraturan tersebut sudah jelas mengatur nilai yang harus diterapkan dalam penegakan hukum. Jika ketidakberpihakan sudah diterapkan di Indonesia, maka ini akan menjadi salah satu hal yang efektif sebagai cara menegakkan hukum secara berkeadilan di Indonesia.

 

4. Pemberian Bantuan Hukum

Pada contoh yang sudah disebutkan sebelumnya, mengenai warga negara tidak mampu yang mencuri tiga buah kakao, warga negara tersebut, dengan kondisi keuangan yang tidak mencukupi, menghadapi proses peradilan tanpa bantuan pengacara. Ketiadaan pengacara membuatnya harus menjalani percobaan hukuman. Jika memang ingin melangsungkan penegakan hukum secara adil, setiap warga negara, khususnya yang tidak mampu, seharusnya diberikan bantuan hukum. Mereka yang tidak mampu pastilah membutuhkan bantuan dalam melalui proses peradilan. Dengan adanya bantuan ini barulah bisa dikatakan bahwa masyarakat dari golongan yang tidak mampu pun mempunyai akses ke penegakan hukum yang adil. Oleh sebab itulah, pemberian bantuan hukum merupakan salah satu hal yang harus dipertimbangkan dengan serius sebagai cara menegakkan hukum secara berkeadilan di Indonesia.

5. Apresiasi Bagi Aparat Penegak Hukum

Pemberian penghargaan adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi kerja seseorang. Apresiasi bagi pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang juga akan menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut dihargai dan diakui kualitasnya. Pemberian apresiasi bagi aparat penegak hukum bisa menjadi bagian dari salah satu cara menegakkan hukum hukum secara berkeadilan di Indonesia. Kriteria untuk pemberian apresiasi tentunya harus jelas. Misalnya, penghargaan diberikan kepada aparat hukum yang melakukan paling banyak terobosan dalam proses penegakan hukum. Dengan pemberian penghargaan, aparat penegak hukum akan berlomba-lomba untuk melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin.

"Pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter."

dan pandemi covid-19 sudah ditetapkan sebagai “BENCANA ALAM NASIONAL” pleh pemerintah, lalu bagaimana dengan undang-undang ini??? *tanda tanya besar

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 11 tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan," ujar Jaksa saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/7).

Seorang Kepala Desa, Ngadimulyo, Kecamatan Selomerto, Wonosobo, Jawa tengah berhasil diamankan oleh Polres Wonosobo akibat dugaan melakukan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Desa Tahun Anggaran 2020.
Dana Bantuan Keuangan yang diselewengkan oleh pelaku sebesar RP 200 juta, yang semula akan dialokasikan untuk proyek pembangunan senderan jalan Wangan Jetis-Silebuh Desa Ngadimulyo, Selomerto, Wonosobo. 

PWN sendiri akan dikenakan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

Sangat terlihat ketumpang tindihan hukum di indonesia, hukuman yang diterima dua pelaku korupsi diatas sangat jauh berbeda.

https://grafis.tempo.co/read/2794/kronologi-dugaan-pelecehan-seksual-dan-perundungan-terhadap-pegawai-kpi 

Pelecehan seksual dan perundungan diduga terjadi di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Korban mengaku dirundung dan dilecehkan oleh senior-senior ditempatnya bekerja dari awal masuk kerja pada tahun 2011 sampai puncaknya pada tahun 2015 ia kembali mendapatkan pelecehan seksual. Korban dengan inisial MS kerap menerima cacian, diminta untuk membeli makanan, hingga bagian dari kemaluannya (buah zakarnya) dicoret-coret menggunakan spidol yang kemudian difoto.

-          2011 [Korban diterima bekerja di KPI]

-          2011-2014 [korban mulai diintimidasi dan dirundung oleh senior-seniornya ditempatnya bekerja]

-          2015 [Korban dilecehkan secara seksual terhadap para pelaku]

-          2016 [Korban mulai sering sakit dan terkena tekanan mental karena trauma terhadap perlakuakan yang dilakukan oleh pelaku]

-          2017 [Korban mengadu ke Komnas HAM melalui email dan korban diminta untuk melapor ke polisi kerena masalah yang dialami serius dan sudah masuk ke ranah pidana]

-          2019 [Karena tak tahan oleh kelakuan pelaku, korban kembali melapor ke Polsek Gambir, namun Polisi menyarankan pelaku untuk menyelesaikan kasus secara internal di kantor terlebih dahulu atau bisa dibilang secara kekeluargaan]

-          2020 [Korban kembali mencoba untuk melaporkan kasusnya ke Polisi, namun hasilnya tetap sama, nihil, dan tidak ada kemajuan sama sekali.

-          2021 [Kasus dari korban dengan inisial MS ini viral dimedia sosial]

-          1 September 2021 [Korban kembali melaporkan kasusnya ke Polres Jakarta Pusat didampingi oleh Komisioner KPI. dan laporan kali ini baru diterima]

-          2 September 2021 [setelah laporan diterima, KPI memanggil 7 terduga pelaku untuk menginvestigasi kasus ini]

 

TAWARAN DAMAI KASUS PELECEHAN DI KPI DISEBUT RUGIKAN KORBAN

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211011211055-20-706362/tawaran-damai-kasus-pelecehan-di-kpi-disebut-rugikan-korban 

Yeni, Pengurus Pusat Forum Lingkar Pena (FLP), mengungkapkan bahwa masih terdapat investigasi dalam penyelesaian kasus ini oleh berbagai pihak seperti berusaha mempertemukan korban dengan pelaku yang berpotensi dapat melemahkan proses hukum. Dalam penyelesaian kasus ini juga, di tahun 2019, pihak kepolisian sempat meminta korban untuk menyesaikan kasus secara intern di kantornya atau bisa dibilang dengan cara kekeluargaan. Dengan cara tersebut tentu saja korban akan merasa takut dan sangat tertekan dan mengalami trauma yang sangat berat. Setelah kasus viral di media sosial barulah pihak kepolisian meneriman laporan yang dilaporkan oleh korban MS ini. Hal ini dapat membuktikan bahwa, sistem yang ada di Indonesia dalam mengusut kasus seperti ini masih sangatlah lemah, belum jelas dan masih tumpul kebawah.

Jakarta, CNN Indonesia -- Hasil kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan negara merugi Rp1,6 triliun dari korupsi di sektor pendidikan sepanjang 2016-September 2021. Peneliti ICW, Dewi Anggraeni, mengatakan terdapat 240 korupsi pendidikan yang ditindak aparat penegak hukum dalam waktu enam tahun terakhir.

"Menimbulkan kerugian negara Rp1,6 triliun. Kerugian negara kami yakini jauh lebih besar sebab terdapat kasus yang hingga kajian ini disusun belum diketahui besaran kerugian negaranya," ujar Dewi dikutip dari situs resmi ICW, Senin (22/11).

"Selain itu, dari observasi pengadaan barang/jasa (PBJ) sektor pendidikan, kami menemukan terdapat pengadaan yang tak sesuai kebutuhan dan tak dapat dimanfaatkan, baik karena mangkrak maupun tidak lengkap," sambungnya.
Dewi berujar korupsi sektor pendidikan masih terjadi di tengah situasi pandemi Covid-19. Kata dia, 4 dari 12 kasus korupsi pendidikan yang terjadi pada 2020-2021 terkait dengan penanganan Covid-19.

Kasus tersebut yaitu korupsi dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Kementerian Agama (Kemenag) di Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Takalar, Kabupaten Wajo, dan Kota Pasuruan dengan modus pemotongan bantuan.

Dari penelusuran ICW dan jaringan di Aceh-Medan, lanjut dia, ditemukan potensi korupsi pada objek yang sama juga banyak terjadi dengan beragam modus, mulai dari disalurkan pada lembaga penerima yang tak memenuhi persyaratan, penerima fiktif, hingga BOP digunakan tidak sesuai peruntukan.

Selain itu, Dewi mengatakan korupsi dana BOS juga masih terjadi meskipun skema penyaluran telah diubah sejak 2020,dari yang sebelumnya ditransfer oleh Kementerian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) menjadi ditransfer langsung ke rekening sekolah.

Ia menuturkan, 240 korupsi pendidikan terbanyak berkaitan dengan penggunaan dana BOS, yaitu terdapat 52 kasus atau 21,7 persen dari total kasus.

"Sejauh ini, terdapat 2 korupsi dana BOS tahun anggaran 2020 yang telah ditindak oleh kejaksaan, yaitu di Kota Bitung, Sulawesi Utara, dan Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur dengan modus pemotongan oleh oknum Dinas Pendidikan dan kegiatan fiktif di sekolah," terang dia.

Sumber:https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211122090819-12-724220/icw-negara-rugi-rp16-triliun-akibat-korupsi-sektor-pendidikan.

2.  Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: Pas- 170.Pk.01.01.02 Tahun 2015 tentang Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan.
Dari data di atas seharusnya dapat diperhatikan klasifikasi seperti apa saja yang memang berlaku dalam lapas, dan klasifikasi apa saja berdasar atas kemampuan koruptor. Hal ini menimbang, isi pasal 27 ayat 1, dimana disebutkan bahwa semua orang berkedukkan yang sama dimata hukum, jadi tidak ada keterimpangan sosial untuk para koruptor.

Ada juga fasilitas wastafel dengan lantai marmer.

 

UU Narkotika membagi golongan narkoba menjadi 3 jenis, meliputi:

APAKAH PERBEDAAN PENGEDAR DAN PENGGUNA NARKOBA?

UU Narkotika mengklasifikasikan mengenai siapa saja yang terlibat narkoba. Pengklasifikasian tersebut menjadi 2 bagian, yaitu pengedar narkoba dan pengguna narkoba, dengan penjelasan berikut:

Pengedar berdasar simpulan Pasal 35 UU Narkotika, adalah orang yang melakukan kegiatan meyalurkan atau menyerahkan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Akan tetapi, tidak semua pengedar bisa dikategorikan tindak pidana. Misalnya peredaran narkotika dalam bentuk obat jadi yang sudah mendapat izin dari pihak berwenang yakni Menteri Kesehatan (lihat Pasal 36 UU Narkotika) atau penyerahan Narkotika kepada pasien oleh rumah sakit atau dokter berdasarkan resep dokter dapat dilakukan dan itu bukan merupakan pelanggaran hukum/tindak pidana (lihat pasal 43 dan 44 UU Narkotika).

Pengguna narkoba dalam UU Narkotika, terbagi menjadi 2 yaitu:

SAMAKAH SANKSI YANG DIDAPATKAN ANTARA PENGEDAR DAN PENGGUNA NARKOBA?

Pengedar berdasarkan UU Narkotika dikenakan sanksi pidana penjara antara 2 (dua) sampai 20 (dua puluh) tahun, bahkan sampai pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup tergantung dari jenis dan banyaknya narkotika yang diedarkan, disalurkan atau diperjual belikan. (lebih detail bisa dilihat dalam Ketentuan Pidana dari Pasal 111 sampai Pasal 126 UU Narkotika) Sedangkan pengguna narkoba, mendapatkan rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, berdasarkan Pasal 54 UU Narkotika yaitu: “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” (KONSEKUENSI HUKUM PENGEDAR DAN PENGGUNA NARKOBA oleh Nurul Qisthy Chumairoh/nqc)

Feri menilai pertimbangan majelis hakim meringankan vonis terhadap Juliari ganjal. Menurutnya hakim justru lebih mempedulikan nasib politikus PDI Perjuangan itu ketimbang desakan untuk menjatuhkan vonis berat.

Padahal, kata Feri, hakim memiliki opsi memberikan hukuman maksimal berupa penjara seumur hidup bahkan pidana mati terhadap pelaku korupsi di masa bencana.

"Apa alat ukur hakim bahwa publik melakukan penghinaan kepada terdakwa? Seberapa banyak yang mencerca dan berapa yang membela? Kalau hanya berbasis perasaan dan asumsi hakim, itu tidak pas," kata Feri via telepon, Selasa (24/08).

"Pelaku bukan hanya tidak amanah, tapi mengambil keuntungan dari bantuan untuk warga yang terdampak pandemi. Kenapa hakim malah peduli kepada pelaku, bukan publik yang telah dikhianati dan uangnya dicuri?

"Orang patut curiga, hal meringankan ini dicari-cari untuk membenarkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan pemberatan yang diatur undang-undang," ujar Feri

Di masa pemerintahan yang sekarang, Presiden Joko Widodo dalam program Nawa Cita tegas menyatakan untuk ”menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya”. Namun yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, “Apakah nawa cita tersebut sudah benar-benar terwujud? Apakah hukum saat ini telah benar-benar menjadi panglima? Apakah negara ini sudah benar-benar bebas korupsi? Apakah sudah ada peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta jaminan keadilan bagi setiap orang terutama para pencari keadilan (justitiabelen)?”

Perlu digarisbawahi bahwa pembangunan ekonomi, politik, dan sosial (pembangunan semesta/di segala bidang) tidaklah cukup tanpa adanya pembangunan hukum yang berkelanjutan. Selama lebih dari empat dekade hukum telah diabaikan, dan akibatnya, penegakan hukum sekarang ini sulit dilaksanakan karena lembaga-lembaga hukum sudah sedemikian rusak.

Padahal setiap warga negara Indonesia memiliki harapan tersendiri terkait penegakan hukum yang memberikan perlindungan bagi setiap individu. Pada tataran konsep dan teori,[3] penegakan hukum yang memberikan perlindungan bagi setiap individu merupakan hal ideal dan sifatnya wajib untuk dilaksanakan, namun pada tataran penerapan, hukum belum cukup melindungi masyarakat pencari keadilan (justitiabelen), terutama yang berkaitan dengan keadilan, kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan pemenuhan hak asasinya.[4]

Ada dua isu penting di negara ini terkait penegakan hukum yang menjadi sorotan banyak pihak, yaitu: isu pelanggaran HAM dan isu KKN, suap, dan grafitasi. Hingga saat ini, telah banyak kasus pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, seperti: peristiwa Tanjung Priok, Semanggi, Talangsari, Trisakti, tragedi Mei, kasus penutupan gereja (HKPB Philadelphia, GKI Yasmin, dll), kasus Ahmadiyah[5], penyerangan Lapas Cebongan, terorisme di berbagai tempat, dan yang terakhir peristiwa pembunuhan para pekerja jalan dan jembatan di Papua.

Para WNA pelanggar Protokol Kesehatan (prokes) itu ditemukan saat operasi yustisi dan penegakan prokes oleh Kodim Badung bersama instansi terkait.