Pembelajaran ini bertujuan agar peserta didik dapat memahami perkembangan dan dinamika konstitusi di Indonesia, serta bagaimana perubahan sistem pemerintahan dan prinsip demokrasi tercermin dalam setiap periode konstitusi tersebut.

Rohaniah

Haidar Baghir Ibrahim

Siti Nuraini

Wanda Hadiqotussilvia

Danish Alif Munandar

Neng Chika Septiani

Nabil Radith G.

Zeffany Cylovia P.

Auliya Safitri

Bagus Putra Wongso

Inti sari materi :

•Latar belakang UUDS 1950

•penjelasan bentuk negara, pemerintahan, dan sistem pemerintahan yang digunakan dari UUDS 1950

•Peran Presiden, Perdana Menteri, serta Parlemen dalam masa UUDS 1950?

•Kenapa pada masa ini sering terjadi pergantian kabinet

Alip Supriadi

Anindhita Alfiyanti

Arya Firdaus

Fera Permata

Fajar

Lia Hernawati

Muhamad Dava

Muziawati

Raissa Cyrilla Yugangga

Ryu El Pahsa Mutahari

Zakky Satya Purnama

A. Penyebab Indonesia Beralih dari RIS ke NKRI

• Bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) tidak sesuai dengan cita-cita bangsa yang menginginkan persatuan dan kesatuan.

• Banyak rakyat dan daerah tidak puas dengan sistem federal karena dianggap buatan Belanda untuk memecah belah Indonesia.

• Muncul keinginan kuat dari daerah-daerah bagian RIS untuk bergabung kembali dengan Republik Indonesia (RI) di Yogyakarta.

• Akhirnya, dilakukan perundingan antara RIS dan RI yang menghasilkan kesepakatan untuk kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

B. Proses Hukum Lahirnya UUDS 1950

• Ditetapkan melalui Undang-Undang Federal No. 7 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950).

• Disahkan pada 14 Agustus 1950 dan mulai berlaku 17 Agustus 1950 bersamaan dengan terbentuknya kembali NKRI.

• UUDS 1950 bersifat sementara, karena Indonesia masih menyiapkan konstitusi yang tetap melalui Konstituante.

C. Infografis / Gambar tentang Proses Kembali ke NKRI

🗓️ 27 Desember 1949 → Indonesia menjadi RIS

⬇️

📢 Awal 1950 → Daerah-daerah bagian RIS bergabung kembali dengan RI

⬇️

📜 Konferensi Jakarta (19 Mei 1950) → Disepakati pembentukan NKRI

⬇️

⚖️ UU Federal No. 7 Tahun 1950 disahkan

⬇️

🎉 17 Agustus 1950 → NKRI berdiri kembali dengan UUDS 1950

Nama Anggota :

• Mochamad Rizki

• Muhamad Fauzan

• Muhamad Rayvan

• Muhammad Fatih Afif R

• Muhammad Naufal C

• Raya Hairir Faid

• Ria Ananta

• Rifa Nuraini

• Rikma Winesa

• Risnafiah

• Ulfia Tuzahra Maulyda

1. Pelaksanaan Demokrasi:

Setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali ke UUD 1945 dan menerapkan Demokrasi Terpimpin. Kekuasaan berpusat pada Presiden Soekarno, sedangkan peran partai politik dan rakyat berkurang.

2. Contoh & Dampak:

-Presiden membentuk MPRS dan DPAS dengan anggota pilihan sendiri.

-Pembubaran Konstituante dan pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup.

-Dampaknya: kebebasan politik dibatasi, oposisi ditekan, muncul kultus individu, dan terjadi ketegangan politik (NASAKOM).

3. Perbandingan dengan UUDS 1950:

-UUDS 1950: demokrasi liberal, rakyat bebas berpendapat, kekuasaan dibagi.

-Setelah 1959: demokrasi terpimpin, kekuasaan terpusat, kebebasan politik menurun.

Konstituante gagal menyusun UUD baru karena terjadi perbedaan pendapat tajam antarpartai (tentang dasar negara dan bentuk UUD), tidak tercapai suara 2/3 yang disyaratkan, serta situasi politik yang tidak stabil. Setelah mempertimbangkan berbagai dasar, Presiden Soekarno menetapkan tiga hal: 1) Pembubaran Konstituante, 2) Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara, dan 3) Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara dalam waktu sesingkat-singkatnya.

ISIDEKRIT:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG

TENTANG KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG

Dengan ini menyatakan dengan khidmat:

Bahwa anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, yang disampaikan kepada segenap Rakyat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara.

Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian terbesar Anggota-anggota Sidang Pembentuk Undang-Undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh Rakyat kepadanya.

Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Bahwa dengan dukungan sebagian terbesar Rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Negara Proklamasi.

Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan satu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut.

Setelah mempertimbangkan berbagai dasar, Presiden Soekarno menetapkan tiga hal: 1) Pembubaran Konstituante, 2) Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara, dan 3) Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara dalam waktu sesingkat-singkatnya.

alasannya Soekarno membubarkan nya:Konstituante gagal menyusun UUD baru karena terjadi perbedaan pendapat tajam antarpartai (tentang dasar negara dan bentuk UUD), tidak tercapai suara 2/3 yang disyaratkan, serta situasi politik yang tidak stabil.