luas wilayah: 827.83 km²
titik tertinggi: 971 m (3,186 ft)
pemerintahan: Mayor Daisaku Kadokawa
kode telepon; +81
mata uang; Yen
zona waktu; JST(UTC+9)

B.Karakteristik
1. Kyoto dikenal sebagai salah satu kota yang paling terjaga budayanya di Jepang.
2. Warisan sejarah Kyoto kuno merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang ditetapkan UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia. Yang termasuk di dalamnya antara lain Kuil Kamo, Kyo-o-Gokokuji, Saiho-ji (Kokedera), Tenryu-ji.
3. Di kota ini terdapat Museum Manga Internasional Kyoto.
4. Kyoto adalah sarat dengan peninggalan budaya merupakan tujuan pariwisata budaya paling utama di Jepang.

C.Analisis
wilayah/perwilayahan
alasan: Karena Kyoto merupakan daerah yang sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional yaitu kebudayaannya.
formal/fungsional
alasan: Karena Kyoto merupakan kawasan yang difungsikan, menurut jenis dan kekhususannya, seperti peninggalan budaya yang ada pada Shibuya yang merupakan tujuan pariwisata budaya yang paling utama di jepang.

Jenis objek wisata : 

Pemerintahan

 
Luas

   Gangnam adalah nama distrik atau kawasan di Korea Selatan. Dari segi nama, Gangnam berarti bagian selatan sungai. Letak Gangnam sendiri ada di dekat sungai Han. Distrik ini dikenal sebagai simbol kekayaan dan pendapatan yang melimpah di Korea, sehingga Gangnam menjadi salah satu distrik yang terkenal dengan kehidupan mewah, glamour dan selera fashion yang sangat tinggi.
  Sama seperti kawasan mewah lain di seluruh dunia, Gangnam adalah distrik yang tidak pernah tidur. Bagi para pecinta mode kelas dunia, Gangnam menawarkan surga belanja yang siap menguras kantong.


C.ANALISIS
 WILAYAH ATAU PERWILAYAHAN
  Gangnam termasuk wilayah karna dia termasuk kota yang cukup besar dan luas


FORMAL ATAU FUNGSIONAL
    gangnam termasuk fungsional karna banyak keberagaman budaya yang terdapat di kota gangnam dan adanya kebersamaan pula meskipun banyaknya perbedaan kultural. 

Pembangunan wilayah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam, ekonomi, kondisi sosial budaya, dan infrastruktur yang dimiliki oleh suatu wilayah. Konsep pengembangan wilayah terdiri atas konsep pengembangan wilayah berbasis karakteristik sumber daya, konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang, konsep pengembangan wilayah terpadu, dan konsep pengembangan wilayah berbasis kelompok (cluster). Konsep pembangunan wilayah ada 4 yaitu :

Pengembangan wilayah dapat dilakukan berdasarkan karakteristik sumber daya yang dimiliki oleh suatu wilayah. Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki, maka dapat ditentukan arahan pengembangan wilayah yang paling tepat. Konsep pengembangan wilayah berbasis karakteristik sumber daya masih dapat diklasifikasikan lagi menjadi pengembangan wilayah berbasis sumber daya, pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan, pengembangan wilayah berbasis efisiensi, dan pengembangan wilayah berbasis pelaku pembangunan.

Terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam konsep pengembangan wilayah berbasis sumber daya, di antaranya sebagai berikut.

a.  Bagi wilayah yang memiliki banyak sumber daya manusia, namun sumber daya alamnya terbatas, strategi pengembangan yang tepat adalah dengan menciptakan lapangan kerja yang bersifat padat karya dan melakukan pengiriman tenaga kerja ke wilayah lain.

b.   Bagi wilayah yang memiliki keindahan alam serta seni budaya, strategi pengembangan yang tepat adalah dengan diarahkan untuk mengembangkan sektor kepariwisataan beserta sarana dan prasarana pendukungnya.

c.  Bagi wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah, strategi pengembangan yang tepat adalah dengan melakukan ekspor ke wilayah lain, baik berupa bahan mentah maupun bahan setengah jadi.

d. Bagi wilayah yang memiliki keterbatasan manajemen, strategi pengembangan yang tepat adalah dengan diarahkan membangun sistem kelembagaan yang kuat dan manajemen yang baik.

Konsep pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan mengandalkan keberadaan komoditas unggulan sebagai motor penggerak pembangunan wilayah. Sebagai contoh, wilayah Malang memiliki komoditas unggulan buah apel. Pengembangan wilayah dapat dilakukan adalah dengan optimalisasi komoditas apel. Dengan demikian, berbagai kegiatan yang dilakukan di wilayah ini seperti pertanian, perdagangan, dan pariwisata akan selalu berkenaan dengan komoditas tersebut sebagai unggulan.

Konsep pengembangan wilayah berbasis efisiensi merupakan pengembangan wilayah melalui pembangunan di bidang ekonomi dengan porsi yang lebih besar dibandingkan bidang-bidang yang lain. Pembangunan ekonomi dilaksanakan dalam rangka menghadapi pasar bebas (pasar persaingan sempurna). Sementara itu, dalam konsep pengembangan wilayah berbasis pelaku pembangunan, pengembangan wilayah mengandalkan peranan setiap pelaku pembangunan dalam bidang ekonomi sebagai fokus utama dalam pengembangan wilayah. Pelaku pembangunan dapat berupa usaha kecil/ rumah tangga (household), lembaga keuangan (financial institution), lembaga bukan keuangan (nonfinancial institution), usaha lembaga sosial (nonprofit institution), dan pemerintah (government).

Konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang dilakukan berdasarkan penataan ruang wilayah provinsi dan wilayah kabupaten. Konsep ini terdiri atas konsep pusat pertumbuhan dan konsep integrasi fungsional. Pusat pertumbuhan dapat ditetapkan melalui penataan ruang wilayah. Suatu tempat yang ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan sebaiknya merupakan suatu wilayah yang memiliki infrastruktur yang baik. Hal ini dimaksudkan agar dapat menghemat investasi prasarana dasar sehingga sektor unggulan dapat dikembangkan dengan cepat. Setelah itu, pengembangan untuk wilayah di sekitarnya diharapkan melalui proses tetesan ke bawah. Di Indonesia, konsep ini diimplementasikan dalam bentuk kawasan andalan. Kawasan andalan ditetapkan dengan maksud sebagai wilayah yang dapat menggerakkan perekonomian wilayah di sekitarnya melalui pengembangan sektor-sektor unggulan.

Konsep integrasi fungsional adalah konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang yang mengutamakan adanya integrasi antara berbagai pusat pertumbuhan untuk saling melengkapi. Konsep ini menyatakan bahwa suatu wilayah memiliki hierarki (tingkatan atau jenjang) yang harus dikembangkan secara menyeluruh sesuai dengan porsi masing-masing wilayah. Konsep ini dikembangkan dalam konsep center-periphery, yaitu konsep integrasi fungsional yang dimaksudkan agar terjadi ikatan yang kuat ke depan maupun ke belakang dari suatu proses pengembangan wilayah. 

Oleh karena adanya berbagai macam permasalahan dalam pengembangan wilayah, maka berbagai konsep integrasi fungsional belum dapat diimplementasikan secara konsisten dan konsekuen. Akibatnya, tujuan pembangunan secara merata belum dapat dicapai. Banyak pihak cenderung lebih mendukung konsep pusat pertumbuhan karena wilayah yang harus dibangun sangat luas, sedangkan dana pembangunan yang dimiliki terbatas.

Pembangunan yang dilaksanakan selama ini cenderung masih bersifat top down. Maksudnya, kebijakan dan keputusan terhadap wilayah-wilayah ditentukan oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat apabila pemerintah kurang memahami kondisi wilayah di bawahnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya masukan dari setiap wilayah kepada pemerintah pusat untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan.

Pengembangan wilayah terpadu merupakan upaya pembangunan wilayah-wilayah khusus yang bersifat lintas sektoral agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menanggulangi kemiskinan di wilayah yang relatif tertinggal. Program ini berorientasi pada strategi pemerataan pembangunan yang dapat berorientasi sektoral maupun regional. Apabila berkaitan dengan beragamnya kegiatan sektoral dalam satu wilayah, maka program ini berorientasi sektoral. Sementara itu, apabila terkait dengan upaya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan dari suatu wilayah tertentu, maka program ini berorientasi regional. Sebagai contoh, pengembangan wilayah terpadu adalah pengembangan wilayah kepulauan, pengembangan kawasan penyangga, pengembangan konservasi lahan kritis dan lingkungan hidup, serta pengembangan wilayah tertinggal dan perbatasan.

Konsep pengembangan wilayah secara terpadu berarti penanganan pelaksanaan program dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang bersifat multisektor, serta disesuaikan menurut permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing wilayah. Aspek-aspek utama kegiatan pengembangan didasarkan pada pengembangan kualitas sumber daya manusia, melalui berbagai bentuk pelatihan, transformasi teknologi, serta berorientasi pada kebutuhan permintaan pasar. Pengelolaan program pengembangan wilayah terpadu sepenuhnya melibatkan pemerintah daerah tingkat kabupaten dan masyarakat.

Pengembangan wilayah secara terpadu dilakukan dengan memberikan peluang peran serta yang lebih besar kepada lembaga swadaya masyarakat, kaum muda, kaum wanita, dan organisasi masyarakat lainnya. Konsep pengembangan wilayah terpadu belum dapat berhasil secara optimal karena program ini belum diikuti oleh pengembangan kelembagaan pengelolaan yang dapat menjamin keberlanjutan program. Program kegiatan yang dilaksanakan juga masih berorientasi pada kegiatan pembangunan prasarana dan sarana fisik dan kurang memperhatikan transfer pengetahuan maupun teknologi kepada masyarakat lokal.

Konsep pengembangan wilayah berbasis clustermerupakan konsep yang mulai dikembangkan di beberapa negara. Cluster diartikan sebagai konsentrasi dari suatu kelompok kerja sama bisnis atau unit-unit usaha dan lembaga-lembaga yang bekerja sama dan saling tergantung satu sama lain dalam bidang unggulan tertentu. Clusterjuga dapat dipandang sebagai suatu kelompok pembangun ekonomi wilayah yang menunjukkan adanya spesialisasi wilayah serta terfokus pada industri tertentu. Setiap anggota cluster memiliki hubungan yang saling berkontribusi, khususnya dalam bidang infrastruktur, teknologi, tenaga kerja ahli, dan jasa pelayanan.

Arah pengembangan cluster yang diharapkan adalah menarik investasi baru, mendorong adanya ekspansi, dan terbentuknya unit usaha baru. Tujuan pengembangan wilayah berbasis cluster adalah sebagai berikut.

a.    Berkembangnya pasar dan jaringan kerja internasional.

b.  Kesempatan untuk mengembangkan inovasi dan perdagangan melalui jaringan kerja  yang kuat.

c.    Berkembangnya infrastruktur pendukung.

d.   Diharapkan adanya manfaat dalam kesejahteraan, kesempatan kerja, dan ekspor.

e.  Tumbuhnya generasi pengusaha-pengusaha lokal baru yang memiliki sendiri usaha bisnisnya.

f. Berkembangnya kemitraan dengan pemerintah berdasarkan atas hubungan saling ketergantungan.

g.  Berkembangnya budaya baru dalam upaya-upaya kerjasama dengan biaya transaksi yang rendah.

Sektor industri adalah motor penggerak dalam pengembangan wilayah berbasis cluster. Adanya kesadaran bahwa industri utama dan unit-unit usaha di sekitarnya saling terkait satu dengan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan dasar berkembangnyacluster. Pengembangan wilayah berdasarkan clusterterfokus pada keterkaitan dan ketergantungan antarpelaku dalam suatu jaringan kerja produksi hingga jasa pelayanan dan upaya-upaya inovasi pengembangannya. Sebagai contoh cluster yang telah dikembangkan di luar negeri, antara lain adalah cluster anggur di Adelaide (Australia) dan cluster budidaya air di Port Lincoln (Australia).

C. Kesimpulan
Makna pembangunan wilayah adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup masyarakat di wilayah tertentu dan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah.
Konsep pembangunan wilayah terdiri dari 4 yaitu :
1.    Konsep Pengembangan Wilayah Berbasis Karakteristik Sumber Daya
2.    Konsep Pengembangan Wilayah Berbasis Penataan Ruang
3.    Konsep Pengembangan Wilayah Terpadu
4.   Konsep Pengembangan Wilayah Berbasis Kelompok (Cluster).
Pembangunan wilayah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam, ekonomi, kondisi sosial budaya, dan infrastruktur yang dimiliki oleh suatu wilayah. Konsep pengembangan wilayah terdiri atas konsep pengembangan wilayah berbasis karakteristik sumber daya, konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang, konsep pengembangan wilayah terpadu, dan konsep pengembangan wilayah berbasis kelompok (cluster).

Sumber :
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Buena_Vista_Homes_Accra.jpg

KELOMPOK 5

-Cahyani Zalsabila (11)

-Maritza Fathinah (20)

-Yunus Yusfia (21)

-Noval Unru (33)

-Muh Ikhlas Abdillah (34)

A.pertanyaan

    1.apa pengertian pembangunan berkelanjutan?

    2.bagaimana ciri ciri pembangunan berkelanjutan?

    3.berikan 3 contoh pembangunan berkelanjutan?

B. pembahasan

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan harus memerhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Kelestarian lingkungan yang tidak dijaga, akan menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang, atau bahkan akan hilang.

Pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

1. Memberi kemungkinan pada kelangsungan hidup dengan jalan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

2. Memanfaatkan sumber daya alam dengan memanfaatkan teknologi yang tidak merusak lingkungan.

3. Memberikan kesempatan kepada sektor dan kegiatan lainnya untuk berkembang bersama-sama di setiap daerah, baik dalam kurun waktu yang sama maupun kurun waktu yang berbeda secara berkesinambungan. 

4. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok, melindungi, serta mendukung sumber alam bagi kehidupan secara berkesinambungan. 

5. Menggunakan prosedur dan tata cara yang memerhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan, baik masa kini maupun masa yang akan datang. 

Contoh pembangunan berkelanjutan: 

1. Desa. Contoh lainnya tentang penerapan dalam pembangunan berkelanjutan yang berada di perkampungan misalnya saja pada saat ini tersedia dana desa yang totalnya hampir mencapai 1 miliar per desa. Dengan keadaan ini desa-desa di Indonesia diharuskan melakukan percepatan pembangunan, yang mengutamakan pada sisi percepatan fisik, seperti jalan, bangunan, ataupun gedung sekolahan.

2. Sekolah. Bentuk nyata dalam kasus pembangunan berkelanjutan di sekolah bisa dilihat pada konsep pembelajaran yang saat ini sangat mengutamakan praktek ketimbang teori. Bahkan upaya ini diwujudkan pemerintah dengan membuka Sekolah Kejuruan, tujuannya didirikan sekolah tersebut selain mengurangi tingkat pengangguran juga memberikan surplus berupa tenaga kerja.

3. Daerah. Contoh tetang pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh daerah-daerah di Indonesia ini misalnya saja tentang adanya wisata alam, pembentukan ini diperlukan guna memberikan hiburan serta meningkatkan investasi setiap wilayah di Indonesia, oleh karena itulah wisata menjadi bagian daripada pebangunan berkelanjutan.

C. Kesimpulan

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Contohnya adalah pembangunan sekolah.

Sumber : 

https://dosengeografi.com/contoh-pembangunan-berkelanjutan/

1. Tingkat konsentrasi tinggi

2. Tingkat Teknologi Maju

3. Mendorong perkembangan industri di sekitarnya

4. Manajemen yang professional dan modern

5. sarana dan prasarana yang sudah lengkap

Konsep Growth pole dapat didefinisikan secara geografis dan fungsional

Secara geografis growth pole dapat digambarkan sebagai suatu lokasi yang memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menimbulkan daya tarik bagi berbagai kalangan untuk mendirikan berbagai macam usaha di daerah tersebut dan masyarakat senang memanfaatkan fasilitas tersebut.

Secara fungsional growth pole dapat diartikan sebagai suatu lokasi konsentrasi kelompok ekonomi (industri, bisnis dll) yang mengakibatkan pengaruh ekonomi ke dalam  maupun keluar wilayah tersebut.

Contoh:

Kota Makassar
Pada gambar diatas dapat dipahami bahwa pelabuhan dimakassar merupakan daerah kutub pertumbuhan dimana disekitar pelabuhan terdapat fasilitas perdagangan yang saling berkaitan dengan daerah pelabuhan.

Di Indonesia konsep growth pole juga diadopsi dalam strategi pembangunan wilayahnya. Dampaknya terbentuk megaurban pada berbagai wilayah yang sulit dibatasi, seperti Jabodetabek, Gerbangkertasusila dan lain-lain. Masalah berikutnya terjadi ketimpangan wilayah, terutama dalam hal kesejahteraan antara kota-kota utama dan wilayah di sekitarnya. Oleh karena itu ada kecenderungan masyarakat untuk mendekati kawasan potensial/sumber penghidupan, yaitu menuju kota-kota utama tersebut

Dampak penerapan konsep growth pole lebih banyak dirasakan oleh penduduk pedesaan, hal ini mengingat harapan terjadinya trickle down effect tidak terpenuhi, bahkan terjadi backwash effect. Oleh karena itu perlu dipikirkan konsep baru yang dapat memecahkan persoalan yang diakibatkan penerapan konsep grwoth pole sekaligus meningkatkan kesejahteraan pada masa mendatang, utamanya bagi penduduk pedesaan. Dan mengingat di Indonesia, pulau Jawa sangat besar merasakan dampak dari konsep growth pole dibanding pulau-pulau lain di Indonesia, maka penerapan agropolitan pada pulau Jawa akan dibahas lebih mendalam.

Dasar pertimbangan penerapan konsep agropolitan, akan menjadi dasar mengapa konsep agropolitan sesuai digunakan untuk memecahkan permasalahan dampak konsep growth pole. Kemudian persyaratan suatu kota atau wilayah menjadi kawasan agropolitan diberikan sebagai alat penentuan pilihan kota-kota yang akan menjadi agropolitan. Berdasarkan kajian beberapa pemikir agropolitan, diusulkan konsep struktur tata ruang agropolitan, dan dikaitkan permasalahan yang terjadi di pulau Jawa, pada setiap pembahasan dilakukan kajian awal kemungkinan konsep agropolitan diterapkan di pulau Jawa.

Seperti halnya di negara asalnya dan di negara-negara lain, penerapan konsep growth pole di Indonesia juga menimbulkan dampak yang tidak dapat dihindari, seperti sentralisasi, urbanisasi dan mega urban, pengangguran di perkotaan dan pedesaan, bias perkotaan dan pro Jawa.

Sentralisasi pada sektor industri yang ada di Indonesia sebagai suatu dampak dari penerapan suatu teori Growth Pole, dampak tersebut dapat dilihat dari data PDB di Indonesia yang dibagi dalam wilayah pedesaan dan perkotaan. Apabila diasumsikan sektor primer lebih terkosenrasi pada wilayah pedesaan sedangkan untuk sektor sekunder dan tersier terkosentrasi pada wilayah perkotaan. Pada tahun 1976-1998 terjadi peningkatan pada sektor sekunder dan tersier pada PDB di Indonesia. Sehingga adanya perbedaan suatu kebutuhan pada wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan. Dimana pada wilayah perkotaan lebih besar nilai PDB dibandingkan dengan wilayah pedesaan.

Sentralisasi dari kegiatan industri di kutub-kutub wilayah perkotaan telah menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan mengakibatkan banyak penduduk dari wilayah pedesaan untuk pindah ke kutub kota. Terbatasnya pekerjaan yang ada di wilayah pedesaan mengakibatkan timbulnya urbanisasi penduduk desa menuju kota. Akibat dari urbanisasi maka kota-kota yang terkosentrasi oleh kegiatan industri akan membentuk suatu wilayah yang metropolitan dan megaurban, seperti Jabotabek, Bandungraya dan sebagainya.

Ini tentunya sebagai akibat penerapan konsep growth pole yang diterapkan dalam strategi keruangan di Indonesia. Yaitu konsentrasi pertumbuhan kegiatan ekonomi pada ruang. Konsentrasi ini di satu sisi akan didapatkan efisiensi, tetapi di pihak lain bila konsentrasi semakin besar, efisiensi sebagai hasil daritrickling dowmn effect, atau penetesan kesejahteraan pada wilayah sekitarnya ternyata tidak terjadi, bahkan sebaliknya terjadibackwash effect, penyapuan sumberdaya yang ada di sekitar kutub atau pole yang ada.

Kosentrasi kegiatan tersebut dan urbanisasi atau terjadinya megaurban ternyata tidak didukung oleh penyediaan fasilitas yang cukup di wilayah perkotaan. Hal ini diakibatkan karena adanya keterbatasan pemerintah dalam fasilitas tersebut. Karena jumlah penduduk yang ada di wilayah perkotaan melebihi kapasitas suatu kota.

Pada akhirnya terjadi penurunan kualitas kehidupan di wilayah kutub (pole) maupun wilayah perkotaan, sehingga meningkatkan biaya sosial sebagai akibat diseconomy scale, seperti pencemaran air dan udara, marak pencurian dll.

Di perkotaan lebih didominasi oleh kegiatan industri, kegiatan tersebut memiliki kemampuan terbatas dalam menyerap tenaga kerja, sementara lapangan kerja yang ada di pedesaan sangat terbatas juga.

Banyak pengangguran di pedesaan karena diakibatkan oleh :

o         Menurunnya kualitas Sumber Daya Alam (SDA).

o         Kurangnya penghargaan terhadap hasil pertanian.

o         Kurangnya hasil produksi, yang biasanya dapat dilakukan 2 kali dalam setahun menjadi 1 kali dalam setahun. Kurangnya tingkat hasil produksi tersebut diakibatkan oleh perubahan cuaca dan pasokan air akibat berkurangrangnya mata air di pegunungan.

Dari uraian diatas mengakibatkan sulitnya masyarakat pedesaab dalam mencari alternatif pekerjaan, oleh karena itu banyak masyarakat pedesaan yang mencari alternatif baru antara lain menuju kota untuk mendapatkan pekerjaan seperti :

o Buruh bangunan.

o Buruh galian.

o Kuli dan lain-lain.

Dan bahkan masyarakat pedesaan dalam mencari alternatif pekerjaannya ke luar negeri untuk menjadi TKI

1. PENGERTIAN
      teori tenpat sentral adalah suatu titik simpul dari suatu bentuk heksagonal atau segienam.Daerah segienam ini merupakan wilayah-wilayah yang penduduknya mampu terlayani oleh tempat yang sentral tersebut.

2. ISI DAN TUJUAN DARI TEORI TEMPAT SENTRAL YAITU:
1. Wilayah pelayanan menopang pertumbuhan suatu tempat sentral.
2. Tempat-tempat sentral banyak sekali jumlahnya dan tersusun dalam sistem hirarki.
3. Arus polarisasi di sekitar tempat sentral cenderung homogen.
4. Teori tempat sentral menggunakan metode deduktif dan mendasarkan teori keseimbangan static dari perusahaan-perusahaan.
5. Teori tempat sentral hanya menjelaskan mengenai pengelompokan pada tata ruang geografis.


3. CONTOH KARAKTERISTIK

1. wilayahnya datar dan tidak berbukit

2. tingkat ekonomi dan daya beli penduduk relatif sama

3. penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk bergerak ke berbagai arah


Secara hierarki Central Place Theory dibagi menjadi 3 tingkatan pelayanan

Merupakan pusat pelayanan pasar optimum dimana tempat sentral tersebut selalu menyediakan kebutuhan barang-barang pasar untuk daerah disekitarnya.

Merupakan pusat lalu lintas/transportasi maksimum dimana tempat sentral tersebut menyediakan sarana dan prasarana lalu-lintas yang optimal.

Merupakan pusat pemerintahan optimum dimana tempat sentral tersebut merupakan sebuah pusat pemerintahan

Gunnar Myrdal dan Aschman dalam Nurhadi mengemukakan sebuah teori, bahwa setiap daerah memiliki pusat pertumbuhan yang dijadikan sebagai daya tarik bagi tenaga buruh di daerah pinggiran. Teori ini disebut dengan teori polarisasi ekonomi. Selain menjadi daya tarik para tenaga terampil, modal, dan barang-barang dagangan yang dapat menunjang pertumbuhan suatu lokasi. Dari waktu ke waktu, wilayah tersebut akan terbentuk pertumbuhan yang semakin pesat atau disebut juga dengan polarisasi pertumbuhan ekonomi.

Teori yang dikemukakan oleh Myrdal dan Aschman menggunakan konsep pusat-pinggiran (core periphery). Namun, dalam konsep ini merugikan daerah pinggiran. Hal ini perlu diatasi melalui cara seperti membatasi migrasi, mencegah keluarnya modal dari daerah pinggiran, dan melakukan pembangunan di daerah pinggiran.

B. Teori Kutub Pertumbuhan

Teori kutub pertumbuhan merupakan teori yang dikemukakan pertama kali oleh seorang ahli ekonomi asal Prancis yang bernama Perroux. Di dalam teori ini beliau menegaskan bahwa pembangunan suatu wilayah merupakan proses yang tidak terjadi secara bersamaan, tetapi terjadi di beberapa tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda satu dengan lainnya. Kutub pertumbuhan merupakan tempat atau kawasan yang terjadi pembangunan. Proses pembangunan akan menyebar menuju wilayah-wilayah sekitarnya dari kutub pertumbuhan. Kutub pertumbuhan bukanlah kota atau wilayah, melainkan suatu kegiatan ekonomi yang dinamis. Hubungan kekuatan ekonomi yang dinamis tercipta di dalam dan di antara sektor-sektor ekonomi.

Terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan dapat memengaruhi kehidupan terutama dalam meningkatkan kesejahteraan hidup penduduk. Selain itu, dengan adanya pusat-pusat pertumbuhan dapat memengaruhi berbagai bidang, seperti bidang sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

C. Teori Pusat Pertumbuhan

Teori pusat pertumbuhan dikemukakan oleh Boudeville. Menurut Boudeville (ahli ekonomi Prancis), pusat pertumbuhan adalah sekumpulan fenomena geografis dari semua kegiatan yang ada di permukaan bumi. Suatu kota atau wilayah kota yang mempunyai industri populasi yang kompleks, dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan. Industri populasi merupakan industri yang mempunyai pengaruh yang besar (baik langsung maupun tidak langsung) terhadap kegiatan lainnya.

-Abigail Handryana (01)

-Cahyani Zalsabila P (11)

-Maritza Fathinah (20)

-Tarisha Nurwulandari (31)

-Erio Syukran (32)

-Noval Unru (33)

Ditinjau dari ruang lingkupnya, penataan ruang dalam semua tingkat wilayah Negara pada dasarnya akan mengatur pemanfaatan dan perlindungan ruang terhadap dua fungsi utama kawasan, yaitu: Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Penataan ruang secara umum merupakan sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang.

Inti dari penataan ruang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan rencana, dan pengendalian pelaksanaan tata ruang. Berdasarkan pada aspek administratifnya, penataan ruang meliputi ruang wilayah nasional, wilayah propinsi, dan wilayah kabupaten ataupun wilayah kota. Penataan ruang atas dasar fungsi kawasan dan aspek kegiatan meliputi kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu.

Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, melalui penataan ruang diharapkan dapat: 

(1) Mewujudkan pemanfaatan ruang yang berdaya guna dan berhasil guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

(2) Tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan 

(3) Tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang

Hal lain yang perlu dikembangkan dalam pemanfaatan ruang adalah adanya perangkat yang bersifat insentif dan disintensif dengan menghormati hak penduduk sebagai warga Negara. Perangkat insentif merupakan pengaturan yang bertujuan memberi rangsangan terhadap kegiatan yang seiringan dengan tujuan rencana tata ruang.

Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dilakukan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi, sanksi perdata, atau sanksi pidana. Secara lebih terinci, sebagaimana tersebut dalam UURI No. 26/2007, pelaksanaan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui mekanisme: perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Izin pemanfaatan ruang diberikan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang, sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin akan dikenai sanksi adminstratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.

Dalam undang-undang penataan ruang pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada Pejabat Pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pengertian
     Perrencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang.


Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional merupakan:

PERTANYAAN TENTANG PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH NASIONAL 

Salah satu persoalan fundamental yang terkesan belum diseriusi oleh pemerintah kota selama ini, adalah problem tata ruang Kota Makassar. Karena itulah, tulisan ini dimaksudkan menjadi catatan awal untuk Penjabat Wali Kota, yang merupakan kontribusi dan masukan saya selaku warga kota. Berikut beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk dicermati, antara lain:

Pertama, perlunya Penjabat Wali Kota Makassar menelaah lagi Perda No.4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar 2015-2034, terutama dalam hal implementasi peran dan fungsinya. Pasal 3 dalam Perda tersebut, menyatakan bahwa RTRW Kota Makassar berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kota Makassar. Sementara pada Pasal 4, dijelaskan bahwa RTRW Kota Makassar berfungsi sebagai: a). Pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan daerah, b). Pedoman pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota Makassar, c). Pedoman untuk perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antarwilayah serta keserasian antarsektor di Kota Makassar, d). Pedoman penetapan lokasi dan fungsi untuk investasi di Kota Makassar, dan e). Pedoman perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kota Makassar dengan kawasan sekitarnya. Peran dan fungsi RTRW ini harus dipastikan oleh Penjabat Wali Kota, betul-betul berjalan dengan semestinya agar tidak menimbulkan persoalan yang lebih pelik.

Kedua, persoalan disparitas pembangunan antarwilayah dalam Kota Makassar yang begitu nampak serta meluasnya fenomena urban sprawl, mesti mendapatkan perhatian yang lebih serius.

Ketiga, masalah sistem transportasi dengan berbagai turunannya. Di antaranya, tingkat kemacetan yang cenderung meningkat, fasilitas angkutan umum yang tidak memadai, area perparkiran yang minim, serta kurangnya pedestrian dan penggunaan trotoar yang kadang kala tidak sesuai dengan fungsinya. Kesemuanya memerlukan penanganan yang tepat.

Keempat, pemerintah Kota Makassar, perlu lebih tanggap serta kerja cepat dan cermat  dalam menghadapi ancaman banjir pada musim hujan mendatang. Sebab bila tidak, tragedi banjir yang terjadi pada Januari 2019 lalu, bisa terulang kembali dengan tingkat dan skala dampak yang ditimbulkan, jauh lebih besar.

Kelima, penelusuran yang dilakukan oleh KPK beberapa waktu lalu, terkait aset fasum-fasos Pemerintah Kota Makassar, yang dikuasai oleh individu atau perusahaan, mesti ditindaklanjuti segera dalam bentuk yang lebih konkrit, karena fasum-fasos tersebut merupakan hak publik yang diperlukan oleh masyarakat.

Keenam, Pemerintah Kota mungkin perlu memikirkan pengadaan ruang-ruang interaksi warga yang produktif dan nyaman, di tengah sumpeknya ruang kota yang dijejali dengan ruko-ruko dan pusat perbelanjaan. Dalam hal ini, “Taman Literasi Kota” dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengakomodasi kebutuhan warga tersebut, sekaligus pula dengan ini bisa memenuhi minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar.

Selain hal di atas, karena Kota Makassar memiliki posisi yang sangat strategis di Kawasan Timur Indonesia, maka tentu saja akan banyak kepentingan yang saling bersinggungan untuk menguasai ruang-ruang strategis di dalam Kota Makassar. Henri Lefebvre mendaku, “Sesungguhnya tidak ada ruang yang sepenuhnya ‘ideal’, karena secara spasial dalam masyarakat kapitalis modern, ‘ruang’ merupakan arena pertarungan yang tidak akan pernah selesai diperebutkan.”

Prof. Eko Budihardjo menulis tentang seorang pakar perencana kota dari Inggris yang pernah berkata, “Kota merupakan ladang pertempuran ekonomi (economic battleground). Siapa yang memiliki kekuatan finansial, dialah yang akan amat menentukan wajah dan nasib kota.” Olehnya itu, tidak mengherankan jika Makassar dalam perkembangannya pun, sudah dipadati dengan bangunan mall, supermall, pusat-pusat perbelanjaan, permukiman mewah, jejeran ruko, sementara di sisi lain, tidak tersedia ruang terbuka hijau yang memadai.

Peter Lang juga pernah mengingatkan dalam bukunya Mortal City, bahwa kota-kota besar di dunia, dapat diibaratkan sebagai ajang peperangan bisnis dan ekonomi. Yang diuntungkan dalam peperangan ini adalah para pengusaha kelas kakap. Merekalah yang berkesempatan memanipulasi dan mengeksploitasi berbagai paradoks perkotaan demi keuntungan mereka sendiri.

Dalam konteks itu, masa transisi yang dijalani oleh Penjabat Wali Kota Makassar saat ini, hingga terpilihnya Wali Kota definitif pada tahun 2020 nanti, adalah masa yang krusial dan sangat rentan. Karena boleh jadi, para pemodal dan para kapitalis bersama korporasinya, akan menjadikan momentum dan peluang ini, melalui berbagai cara, untuk mewujudkan obsesi mereka dalam menguasai ruang-ruang strategis kota. Oleh sebab itu, Penjabat Wali Kota perlu berkomitmen dengan sungguh-sungguh, untuk konsisten  menegakkan aturan dan regulasi penataan ruang dengan sebenar-benarnya, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dua aspek dari penataan ruang ini, sangat menentukan terciptanya tertib tata ruang.

Terakhir, gagasan Penjabat Wali Kota tentang “Run Makassar” dengan tiga kata kunci, Clean, Comport dan Continuity, tentu tidak bisa dijadikan rujukan secara langsung dalam proses pembangunan, karena bukan merupakan produk lembaran daerah yang telah ditetapkan. Olehnya itu, perlu kiranya gagasan tersebut dihubungkan dengan “Visi Daerah” yang dimiliki oleh Kota Makassar, seperti tertuang dalam Perda No.13 tahun 2006 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar 2005-2025. Dengan begitu, arah pembangunan Kota Makassar tidak kehilangan orientasi dari visi jangka panjang daerahnya sendiri.

III. Kesimpulan
Kami berharap, proses pembangunan dan penataan ruang Kota Makassar, dapat berjalan berdasarkan aturan yang ada, dengan mengedepankan kepentingan seluruh masyarakat, sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang. Dengan demikian, bila RTRW Kota Makassar dapat diterapkan seperti peran dan fungsi yang semestinya, maka tata ruang Kota Makassar yang berkeadilan dan manusiawi, tidak mustahil bisa tercipta dan kita rasakan bersama. Semoga Penjabat Wali Kota Makassar mampu mewujudkan melaui ikhtiar yang dilakukannya!