SEMINAR NASIONAL 2021 UBAYA LAW FAIR VOLUME 2 by Seminar Nasional 2021

FORMAT TITLE: NAMA_ASAL INSTANSI

s120120003 — 2021-06-02 07:51:05 UTC

Silakan ketik pertanyaan Anda.

Muhammad Ilmi_STAI RAKHA Amuntai

2021-07-16 07:00:09 UTC

Seberapa besar kah pengaruh UU ITE dalam mengekang kebebasan berpendapat dan dalam kritik di media sosial? dan Bagaimanakah solusi atas permasalahan pengekangan UU ITE terhadap kebebasan berpendapat dalam media sosial?
Terima kasih

2021-07-16 07:02:20 UTC

Apakah uu ite bisa utk menjangkau pencemaran nama baik lewat medsos lewat wa, fb ?

mengetahui bahwa maraknya pembuatan meme/lelucon menggunakan foto ataupun nama presiden maupun pejabat negara dan diposting di berbagai sosial media seperti instagram, apakah mereka yang membuat meme tersebut dapat dikenakan uu ite?

2021-07-16 07:02:28 UTC

2021-07-16 07:03:53 UTC

Saya Erick. Saya mau bertanya sama Ibu. Mengapa ada byk materi diakomodir dan diatur dalam UU ITE? Hal berkesan bahwa UU ITE tdk fokus. Bagaimana tanggapan pemerintah?

Apakah ketentuan dalam UU ITE telah mengikuti ketentuan-ketentuan yg berlaku secara internasional?

Antonius Havik_UGM

2021-07-16 07:05:35 UTC

Mohon izin bertanya, apakah hambatan atau dinamika politik hukum yang paling menyulitkan selama ini dalam proses perubahan UU ITE dalam dinamika legislasi di DPR?

SemNas

2021-07-16 07:06:13 UTC

Teman-teman mohon menulis NAMA_ASAL INSTANSI, jika pertanyaan ingin dijawab oleh NARASUMBER. Terima kasih atas semangatnya!!! <3.

Nanti teman-teman dapat menyampaikan pertanyaan saat dipersilahkan oleh MODERATOR.

#TULIS NAMA_ASAL INSTANSI DI BAGIAN TITLE#

Edward_Ubaya

2021-07-16 07:06:13 UTC

Mengapa penghinaan terhadap jabatan dapat dihukum dengan ITE di Indonesia? sementaa jabatan itu kan barang mati yg address nya tidak menuju pada Nama seseorang yg dhina..

2021-07-16 07:07:48 UTC

Saya Windi Apriliyani. Izin bertanya, bagaimana kewenagan aparat penegak hukum (law enforcement) terhadap pelanggaran UU ITE? Contohnya seperti kejahatan kartu kredit yang dilakukan oleh Orang Lain

2021-07-16 07:09:25 UTC

Ramanda atmajaya_ terkait dengan beberapa hal yg di manifestasi kan dalam UU ITE, ibu pemateri juga telah memaparkan datanya. Apakah UU ITE ini masih sejalan dengan UUD 1945? Dan menurut ibu apakah yang menjadi landasan MK menolak hampir semua judicial review? Karena dari berbagai putusan seringkali menolak atas pertimbangan administratif bukan isi nya

2021-07-16 07:09:54 UTC

Pertanyaan Untuk Ibu Cristina Aryani
Deliana Listiantie_STHI Jentera
Apabila saat ini hukuman/sanksi dalam UU ITE dianggap berat maka sebenarnya menurut pandangan bu Cristina idealnya harus seperti apa?

YURITANTO_STIE Pembangunan Tanjungpinang

2021-07-16 07:09:55 UTC

Mohon tanggapan Narasumber, mengenai pertanyaan saya yaitu. Apakah UU ITE dapat memberikan rasa nyaman, adil, dan aman bagi penggunaan ruang siber atau digital sehingga tetap bisa terjaga dengan baik dan memenuhi etika. Demikian dan terimakasih.....🙏🙏

2021-07-16 07:10:15 UTC

Saya Septiani tri ambarwati dari Universitas Jember.
Bagaimana tentang kasus pelecehan seksual lewat sosial media yg dilakukan oleh WNA terhadap WNI? Prosedur pelaporannya juga bagaimana. Terimakasih

2021-07-16 07:10:31 UTC

Budi Prayitno, S.H_ calon mahasiswa Magister Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

Selamat siang, Bapak dan Ibu Narasumber dalam seminar nasional Quo Vadis Penegakan Hukum UU ITE,,, izin bertanya ?

Terkait dengan keluarnya surat keputusan bersama yang berhubungan dengan pedoman makna dari beberapa pasal dalam UU ITE tersebut tidak menimbulkan interpretasi baru di kalangan masyarakat, hal itu dikarenakan bahwa interpretasi tersebut hanya diatur dalam SKB dan tidak diatur dalam UU ITE itu sendiri, sedangkan kedudukan UU lebih tinggi dari SKB ?

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Nama Sebastianus Torino Welly

2021-07-16 07:11:49 UTC

Banyak situs porno yang diakses oleh pengguna internet di Indonesia berdomisili di luar negeri (meskipun dimungkinkan sebagian gambarnya berasal dari indonesia) apakah secara hukum pemerintah indonesia dapat menegakan UU ITE ke situs yang lokasi servernya berada di luar negara Indonesia?

2021-07-16 07:14:34 UTC

Universitas Sebelas Maret_ Isnaini Galih Utami

Akhir2 ini banyak terjadi doxing di sosmed. Bagaimana cara mendapatkan kepastian hukum apabila si penyebar /pelaku doxing mempunyai keperluan misalnya si penyebar merupakan korban penipuan sehingga perlu mencari data tentang orang yang di doxingnya?

2021-07-16 07:16:47 UTC

Sifra_Komunitas Tanya Tanya Hukum, Bapak Wakil Dir Reserse, saya izin bertanya terkait restorative justice bagaimana upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menerapkan Restorative Justice, apakah telah memiliki pengertian yang sama? Karena dilapangan saya melihat restorative justice masih sangat memiliki banyak perbedaan, Saran saya kepada Polri juga turut memberikan pelatihan terkait restorative justice dan upaya implementasi konkretnya terima Kasih

2021-07-16 07:17:40 UTC

Ni Ketut Ratih Ganeshwari Jaya_Universitas Mahendradatta. Ijin bertanya terkait dengan UU ITE, seperti kasus di Indonesia dimana banyak sekali kasus penipuan online yang mencemari nama baik korban,bahwa ia menggunakan foto/identitas korban tujuan untuk menipu seseorang dan melakukan tindakan kejahatan,bagaimana proses untuk menyelidiki kasus seperti ini? Terimakasih

Amin Hidayat_Civil_UU ITE berpotensi jadi alat kriminalisasi atau saling lapor. Karena itu, harus lebih selektif menangani kasus UU ITE dan mengedepankan langkah-langkah restorative justice. Ini juga dalam rangka untuk menjaga agar penggunaan pasal-pasal yang dianggap pasal karet di dalam UU ITE yang ini tentunya berpotensi untuk kemudian digunakan untuk melaporkan atau saling melapor, atau lebih dikenal dengan istilah mengkriminalisasikan dengan UU ITE ini bisa ditekan dan dikendalikan ke depan. UU ITE awalnya dibuat untuk menjadi payung hukum transaksi bisnis di dunia maya. Pada saat penyusunan, UU ini meluas menjadi payung hukum dunia maya (cyberspace). Kenapa kok menjadi luas dalam pelaksanaannya?

2021-07-16 07:20:01 UTC

2021-07-16 07:25:55 UTC

Dorani Miranda Parhusip_ Universitas HKBP Nommensen Medan. Tujuan pertanyaan pada Bu Kristina.
Pertanyaan: Bagaimana pendapat dan pandangan ibu mengenai kondisi sosial media yang saat ini sangat perlu untuk diminimalisir terutama terkait keviralan konten konten ujaran kebencian yang sangat mudah viral. Dan adapun hal tersebut terjadi karena memang melihat pada minat para pengguna media sosial yang sangat buruk. Yang mana konten negatif lebih diminati daripada konten yang berfaedah. Apakah menurut ibu hal tersebut harus perlu diarahkan mulai saat ini?dengan upaya yang seperti apa?Terima kasih

2021-07-16 07:27:26 UTC

Vera Natasya Napitupulu_USU

Selamat siang, saya ingin menanyakan bagaimana tindakan dalam forensik digital bisa memberikan jaminan tentang keamanan informasi suatu subjek hukum. Saya akan lebih mengapresiasi apabila jawaban pertanyaan ini disertai dengan dasar hukum.
Terimakasih Bapak/Ibu

Yogi_Undip

2021-07-16 07:31:06 UTC

Kenapa permasalahan seperti penghinaan atau pencemaran nama baik dalam uu ite tidak dimasukkan ke dalam ranah hukum perdata, padahal jika berkaitan dengan hal yang demikian bukannya seharusnya orang yang memberikan laporan untuk dapat membuktikan tuduhannya sebaliknya jika dimasukkan kedalam ranah hukum pidana itu artinya negara yang bertindak untuk menyelesaikan masalah tersebut dan sering terjadi penyelewengan dalam penerapannya?

AINUN NAJIB _ Universitas Trunojoyo Madura

2021-07-16 07:31:21 UTC

Terkait UU ITE yang slalu mengalami revisi dari tiap periode. Hal ini, bagaimana langkah terbaik bagi hukum untuk bisa mensterilisasikan berbagai konflik cyber computer Yang terjadi di kalangan dan bahkan masyarakat itu tidak tau isi daripada aturan hukum UU ITE yg telah di sahkan. Sehingga menimbulkan kriminalisasi pada media sosial.

2021-07-16 07:31:24 UTC

kezia priscilla (bhayangkara university) apakah penerapan dari UU ITE sudah sesuai dan diterapkan dengan baik dan benar di Indonesia?

Utin Lukeio_FH Universitas Sebelas Maret Surakarta

2021-07-16 07:33:46 UTC

Izin bertanya kepada Bapak Zulham mengenai Virtual Police Alert yang dikirim lewat DM. Lalu bagaimana caranya mengirimkan Virtual Police Alert ke akun Twitter yang DM-nya tidak dibuka, Pak? Terima kasih, Pak.

2021-07-16 07:33:50 UTC

Ryan Pirnando Mahesa_Universitas Krisnadwipayana
izin bertanya kepada bapak/ibu
setelah Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta masyarakat aktif memberi masukan dan kritik kepada pemerintah. Pernyataan pak presiden ini seperti jebakan, karena disaat masyarakat mengkritik atau meberikan masukan, masyarakat seperti disandera oleh UU ITE. Kira-kira negara menjamin kebebasan berbicara tapi tidak menjamin kebebasan setelah berbicara. Pertanyaannya ketika UU ITE di revisi apakah negara akan menjamin kebebasan berekspresi masyarakat dan tidak mencederai demokrasi ?

terimakasih sebeleumnya

Yogi_Undip

2021-07-16 07:34:19 UTC

Apa yang menjadi parameter dari penyidik untuk membedakan antara kritik dan penghinaan atau pencemaran nama baik sedangkan didalam kuhp sendiri tidak diberikan batasan atau parameter. Karena ketika kita melakukan kritik seringkali pasti akan bersinggungan dengan nama baik seseorang atau secara tidak sengaja memberikan kesan seolah orang tersebut dihina. Bukankah pada akhirnya hal tersebut tetap tidak akan mengubah fakta akan terjadinya suatu tindakan sewenang-wenang meskipun tadi dikatakan untuk berdiskusi terlebih dahulu?

Daniel Kevin Prasetyo_UBAYA

2021-07-16 07:35:37 UTC

apabila terdapat pelanggaran UU ITE sebagai contoh membuat berita bohong terkait COVID-19 di indonesia namun pelaku pembuat berita berita bohong tersebut berdomisili di luar negeri dan sebagai WNA apakah tetap dapat ditindak dan bagaimana caranya?

Gohan Simarmata _Universitas Ekasakti Padang

2021-07-16 07:36:19 UTC

Selamat siang pak,izin bertanya pak,tadi dipaparkan bahwa peralatan forensic digital sendiri hanya berada di 3 polda yaitu polda metro,polda jatim dan polda jabar,lalu bagaimana tiap tiap polda dalam handle kasus cyber crime diwilayahnya masing masing dan telah sejauh mana kinerja dari peralatan forensic digital pada saat sekarang ini?

SEPTIANI TRI AMBARWATI Universitas Jember

2021-07-16 07:39:39 UTC

Bagaimana penanganan terkait kasus pelecehan seksual lewat sosial media dari WNA terhadap WNI?

Rachelle_Undip Bagaimana dan dimandatkan dimana teknis kepolisian dalam melakukan take down suatu konten yang ada di sosial media? bukankah itu adalah hak dari platform sosial media itu sendiri? Apakah hal tsb bisa menjadi abuse of cybersecurity?

2021-07-16 07:40:12 UTC

Imam Hanafi_Univ Trunojoyo Madura

2021-07-16 07:42:18 UTC

Izin bertanya terkait SMS pinjaman online yg mana semakin meresahkan belakangan ini, bahkan saat saya mengikuti seminar ini barusan masih ada saja SMS masuk terkait pinjaman online tersebut, sampai-sampai ada kasus kemarin itu seorang guru honorer yg terkena jebakan SMS pinjaman online tersebut hingga total ratusan juta. Pertanyaan saya, apakah pihak berwenang terkait pengusutan tindak kriminal tersebut membiarkan hal itu terjadi & tidak mengusutnya ?? Jika diusut, proses penyelidikannya sampai tahap apa ??
Terimakasih 🙏

dalam penerapan penindakan diutamakan asas ulimum remedium dan penanganannya restoratif justice...terdapat pengecualian yaitu : SARA, Terorisme dan Radikalisme dst...Pertanyaan bgmn membedakannya krn itu multi tapsir...cth: Presiden islam tpi melarang/menutup sholat jumat.

2021-07-16 07:42:57 UTC

saran sebaiknya pengecualian tsb dihapus krn multi tapsir. biarkan ahli yg menilai saat proses Hukum berjalan

PERADI_M.ANWAR

2021-07-16 07:44:00 UTC

raditya_saya mau bertanya beberapa waktu yang lalu saya berusaha untuk mengikuti flash sale di salah satu ecomerce namun gagal mendapatkan barang karena sudah langsung habis dan setelah itu beredar video sekumpul pemuda yang mendapat barang flash sale itu dengan cara mengunakan bot. bagai mana pendapat bapak dan apakah ini termasuk cyber crime ?

2021-07-16 07:44:56 UTC

ZakiaNurKholifah_IAINKediri
Jika tersangka minta maaf kepada korban lalu korban tidak menerima permintaan maaf dari tersangka apakah hukum akan terus berjalan sehingga tersangka tetap menjalani hukuman ?

Unas_Alwa Sangadji

2021-07-16 07:46:59 UTC

Berangkat dari pernyataan bapak presiden Joko widodo yang mengatakan bahwa dirinya terbuka terhadap kritik hingga berujar kalau kangen didemo. Nyatanya dalam setiap kritik yang disampaikan kepada Presiden Jokowi melalui social media berujung serangan digital ataupun represifitas kepada pemgkritiknya. Kasus yang baru baru terjadi BEM UI dan BEM KM Unnes menjadi korban serangan digital dan mendapat panggilan dari rektorat karena mengkritik Presiden Jokowi melalui sosial media.

Pasal Karet UU ITE Menjerat Ibu di Aceh yang Kritik Kepala Desa

kasus ini membuktikan betapa kacaunya UU ITE. Isma adalah korban kesekian pasal karet UU ITE.

Apakah seorang presiden "tidak boleh" dikritik kinerja nya?akhirnya karena banyak sekali "pemanfaatan" dalam uu ite ini banyak masyarakat mengatakan bahwa pasal uu ite "pasal karet"

2021-07-16 07:48:12 UTC

Apaitu

Yeremia_Universitas Narotama

2021-07-16 07:48:42 UTC

Izin bertanya kepada Wadir Krimsus Jatim... pertanyaan saya. Sejauh mana polisi virtual dapat mengakses data pribadi seseorang pada saat menjalankan tugasnya ? Terima kasih.

2021-07-16 07:52:34 UTC

Vida Yudi Yerikho FH Umk bagaimana peran patroli siber memberantas kejahatan siber ?

2021-07-16 07:56:24 UTC

Rivaldi Rizki_Universitas Diponegoro
Bapak saya ingin bertanya apakah benar jika kita menggunakan pinjaman online tidak perlu kita bayarkan pak ?

2021-07-16 07:56:41 UTC

Della putri fibriane_universitas surabaya

2021-07-16 07:59:53 UTC

Saya mau menanyakan terkait apakah ada lembaga pemerintah yg bernama “LP5N” yang langsung menangani pegawai honorer yang saat ini sedang kontroversial karena di duga penipuan tetapi setelah saya masuk didalam untuk mengecheck pimpinan nya yg bernama “Intan Maharani Banyak Wide” mengatakan bahwa dia sangat di segani oleh pak mahfud dan pejabat” lain, bahkan saya pun dlu pernah mendengarkan pembicaraan beliau dengan pak mahfud dengan tujuan untuk memberitahu kmi bahwa lmbaga ini benar ada, tnpa tau kbnran itu pak mahfud asli atau bukan dan berbagai macam hal lain yg membuat member didlam lembga tersbt tmbh yakin,,,, tetapi mrka juga di mintai iuran dengan berkala, maksd saya cerita dan tnya ini hanya ingin mengetahui kebenaran terhadap lembga tersebut krna banyak sekali anggotanya,,,

2021-07-16 08:00:54 UTC

Galuh_UNS. saya izin bertanya, menurut penuturan Aliansi Jurnalis Indonesia yang menilai SKB belum efektif dalam menangani kasus pemidanaan jurnalis di Indonesia,memang SKB sudah mengakomodasi konten pemberitaan pada pasal 27 UU ITE, namun pada kenyataannya kebanyakan kasus penangkapan jurnalis di Indonesia dengan dasar pasal 28 ayat (2) UU ITE. Bagaimana solusi permasalahan tersebut kedepannya apabila belum ada pengecualian untuk pemberitaan pada pasal 28? Terima kasihmasih

2021-07-16 08:02:27 UTC

Link presensinya untuk sertifikat

2021-07-16 08:08:00 UTC

Trixie Anggraeni_Jember

Saya ingin bertanya kepada bapak dan ibu, bagaimana untuk melaporkan permasalahan pelanggaran UU ITE yang menyangkut kejahatan seksual ? Karena banyak sekali yang tertekan karena maaf (vcs / video call TIDAK senonoh) yang terpaksa dilakukan karena diancam.

2021-07-16 08:12:35 UTC

Mohon iji bertanya pak . Jaman sekarang kan banyak penipuan melalui SMS , jadi pertanyaan saya pak apakah pihak kepolisian bekerja sama dengan pihak Telkomsel dalam proses penyelidikan karena pada era sekarang nomor hp sudah tervalidasi dengan KTP ataupun KK ?

2021-07-16 08:15:04 UTC

Universitas 17 agustus 1945 samarinda_ Gamaliel Denaro Adeliriansyah, kebebasan berpendapat dan berekspresi sudah di atur oleh konstitusi indonesia, sementara uu ite kurang lebih menghambat kebesan dalam menyampaikan pendapat serta berekspresi. Serta hukum yang baik adalah hukum yang memanusiakan, point pertanyaan saya apakah uu ite ini sudah mereprentasikan hukum yg progresif, atau hanya hukum yang bersifat ortodoks atau memiliki kepentingan politik.

UIN SUSKA RIAU-MUHAMMAD FARHAN WILIAZIZ

2021-07-16 08:19:10 UTC

Bagaimana penerapan hukum pada cyber police, pada praktik jasa titip barang luar negeri yang melakukan penipuan yang mengatasnamakan bea cukai?

2021-07-16 08:27:08 UTC

Mahendra Nurrazaq_Universitas 17 Agustus 1945 saya izin bertanya bagaimana cara penangkapan orang menyebabkan berita bohong kepada masyarakat ? Demikian terima kasih

BPN RI_ ASHAR

2021-07-16 08:27:59 UTC

Mohon ijin bertanya pak , apakah kepolisian bekerja sama dengan pihak Telkom dalam melakukan penyelidikan , mengingat sekarang banyak penipuan lewat SMS . ?

syahtrianadewisaa

2021-07-16 08:36:19 UTC