prototype by Patrick Purnama

Notes:

24251069patrick — 2024-08-12 12:08:19 UTC

*Buatlah Timeline dimulai dari pembentukan BPUPKI sampai lahirnya lambang negara Indonesia (Pancasila)

1942 : Jepang datang ke Indonesia

24251069patrick — 2024-08-12 12:18:01 UTC

Jepang datang dengan propaganda "Nippon Cahaya Asia", "Nippon Pelindung Asia", dan "Nippon Pemimpin Asia". Dilakukan untuk menarik simpati rakyat Indonesia, namun kedatangan Jepang justru membuat rakyat Indonesia semakin menderita. Oleh dari itu, Kondisi tersebut mendorong para tokoh pergerakan Indonesia yang mengupayakan kemerdekaan Indonesia dengan berbagai strategi.

1945 : Pembentukan BPUPK

24251069patrick — 2024-08-12 12:23:04 UTC

Berbagai peristiwa menyebabkan Jepang merasa posisinya dalam Perang Pasifik mulai terancam. Pada posisi sulit inilah, Jepang kembali menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Janji dikeluarkan agar rakyat Indonesia menyambut kedatangan tentara Sekutu ke Indonesia sebagai penyerbu negara Indonesia. Maka dari itu, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan BPUPK. Badan ini akhirnya dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito.

SIDANG BPUPK I (29 Maret - 1 Juni 1945)

2024-08-12 14:35:20 UTC

Pada forum ini BPUPK (Jawa dan Madura) mendiskusikan dasar Indonesia. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat menanyakan "Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk?"

Dibacakan juga pidato Soekarno yang menjadi sumber utama dalam memahami "Pancasila".

Dasar Negara dalam Pidato Soekarno :

a. Kebangsaan

b. Internasionalisme (Perikemanusiaan)

c. Mufakat dan Permusyawaratan/Perwakilan (Demokrasi)

d. Kesejahteraan Sosial

e. KeTuhanan

Anggota BPUPK 76 orang dan dibagi dalam lima kelompok yaitu Birokrat, Independen, Ulama, Pergerakan Nasional dan Perwakilan Jepang.

Panitia Delapan (18-21 Juni 1945)

2024-08-12 14:40:52 UTC

Dalam upaya menindaklanjuti hasil sidang BPUPK I, dibentuklah Panitia Delapan. Jumlah anggota 32 orang dari anggota Chuo Sang In ditambah 6 undangan.

Dalam rapat itu, Abikoesno juga menyuarakan pendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilahirkan oleh bangsa Indonesia sendiri.

Panitia Sembilan (22 Juni 1945)

2024-08-12 14:49:57 UTC

Panitia Sembilan dibentuk dalam upaya menghadirkan komposisi keanggotaan perumus dasar negara yang lebih mewakili dan bertujuan juga untuk menghasilkan perumusan Pembukaan UUD.

Selama sidang terdapat perdebatan mengenai sila pertama Pancasila. Pada akhirnya Mohammad Yamin membuat suatu teks rancangan Pembukaan UUD yang berisi rumusan Pancasila. Rancangan tersebut kemudian disebut "Mukadimah" atau "Piagam Jakarta".

SIDANG BPUPK II (10-17 Juli 1945)

2024-08-12 14:56:39 UTC

Pada sidang ini terdapat beberapa agenda :

Rancangan Pembukaan UUD NRI 1945 dibacakan oleh Soekarno.
Rancangan rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Piagam Jakarta sebagai Pembukaan UUD NRI 1945 disepakati.
Menyepakati rancangan batang tubuh UUD NRI 1945.

Pembentukan PPKI (12 Agustus 1945)

2024-08-12 15:00:07 UTC

Hisaichi Terauchi mengumumkan pembentukan PPKI pada 7 Agustus 1945 lalu mengumumkan anggota PPKI berjumlah 21 orang pada 12 Agustus 1945.

Soekarno ditunjuk sebagai ketua dan Mohammad Hatta sebagai wakil.

Sekutu bom Hiroshima (6 Agustus 2024)

2024-08-12 15:01:04 UTC

Akibat kejadian genting ini, pemerintah kolonial Jepang mengumumkan PPKI untuk memikat hati rakyat.

Vacuum of Power (15 Agustus 2024)

2024-08-12 15:01:37 UTC

Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.

Rapat Pemuda (15 Agustus 2024)

2024-08-12 15:05:35 UTC

Para pemuda, termasuk Chaeroel Saleh, Djohar Noer, Koesnandar, dll rapat dua kali untuk mengupayakan kemerdekaan. Hasil rapat menunjukkan bahwa Soekarno dan Hatta perlu diculik ke Rengasdengklok.

Rengasdengklok

2024-08-12 15:15:22 UTC

Bertujuan mendesak Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian Achmad Soebardjo juga pada akhirnya menjemput Soekarno serta Hatta

Perumusan Naskah Proklamasi

2024-08-12 15:16:53 UTC

Perumusan dilaksanakan di rumah milik Laksana Tadashi Maeda. Tersisa tiga orang ketika penulisan naskah prokalmasi yaitu Soekarno, Hatta, dan Achmad Soebardjo.

Hatta mendikte lalu Soekarno menulis.

Proklamasi Kemerdekaan (17 Agustus 1945, 10.00)

2024-08-12 15:59:53 UTC

Proklamasi diadakan di halaman depan kediaman Soekarno, Jl. Pegangsaan Timur Nomor 56.

Sidang PPKI I (18 Agustus 1945)

2024-08-12 16:01:44 UTC

1) Mengesahkan UUD NRI 1945.

2) Memilih Soekarno sebagai Presiden lalu Hatta sebagai Wakil Presiden.

3) Membentuk Komite Nasional

4) Menetapkan Pancasila sebagai dasar negar.

Sidang PPKI II (19 Agustus 1945)

2024-08-12 16:03:23 UTC

1) Pembagian wilayah menjadi 8 provinsi.

2) Membentuk Komite Nasional daerah

3) Menetapkan dua belas kementerian/departemen dengan menterinya.

Sidang PPKI III (22 Agustus 1945)

2024-08-12 16:04:45 UTC

1) Pembentukan Komite Nasional

2) Pembentukan Partai Nasionalis Indonesia (PNI)

3) Pembentukan Badan Keaman Rakyat.

Usulan Lambang Negara (13 Juli 1945)

2024-08-13 22:59:29 UTC

Parada Harahap, anggota Panitia Perancang Undang Undang Dasar, mengusulkan agar dibuat lambang negara selain bendera. Usulan itu disetujui oleh semua anggota panitia, tetapi dalam bentuk Undang Undang Istimewa.

Pembentukan Panitia Indonesia Raya (16 November 1945)

2024-08-13 23:01:54 UTC

Pemerintah membentuk Panitia Indonesia Raya yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara dan Mohammad Yamin sebagai sekretaris. Panitia Indonesia Raya menyelidiki lambang-lambang dan simbol peradaban Indonesia, termasuk burung garuda dan relief di candi Jawa. Pekerjaan panitia tertunda akibat gejolak politik, dan Moh Yamin, sekretarisnya, sempat ditahan karena peristiwa makar 3 Juli 1946.

Sayembara Rancangan Lambang Negara (1947)

2024-08-13 23:05:03 UTC

Pemerintah RI mengadakan sayembara rancangan lambang negara melalui organisasi-organisasi seni lukis. Namun, selama tiga tahun, tidak ada karya yang terpilih, dikarenakan para seniman tidak bisa menjelaskan arti dari rancangan lambang karya-karya mereka, hal tersebut karena kurangnya pemahaman hukum-hukum sejarah lambang negara.

Sultan Hamid II diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio (20 Desember 1949)

2024-08-13 23:08:05 UTC

Presiden mengangkat Sultan Hamid II berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 1949, dengan ditugaskan merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara.

Panitia Lencana Negara (10 Januari 1950)

2024-08-13 23:10:15 UTC

Panitia bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara lewat sayembara untuk dipilih pemerintah.

Panitia ini beranggotakan Mohammad Yamin (Ketua), Ki Hajar Dewantara, MA Pellaupessy, M Natsir, dan RM Ng Poerbatjaraka.

26 Januari 1950

2024-08-13 23:10:51 UTC

Ki Hajar Dewantara menyumbangkan ide yang kemudian dikonsultasikan ke Moh Yamin. Berdasarkan hasil kesepakatan terdapat dua rancangan lambang Negara yakni dari Sultan Hamid II dan Moh Yamin

8 Februari 1950

2024-08-13 23:11:59 UTC

Rancangan final lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS, Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan final itu mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan, karena adanya keberatan terhadap gambar burung garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap bersifat mitologis.

Sultan Hamid kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Rajawali-Garuda Pancasila (disingkat Garuda Pancasila).

10 Februari 1950

2024-08-13 23:12:20 UTC

Rancangan gambar lambang Negara diserahkan kepada Mohammad Hatta untuk dibawa ke pemerintah dan sidang parlemen RIS untuk dipilih.

15 Februari 1950

2024-08-13 23:13:10 UTC

Hasil rancangan diperkenalkan di Hotel Des Indes, Jakarta.

Dalam rapat parlemen RIS bersama pemerintah lambang Negara rancangan Sultan Hamid II yang dipilih, yakni burung garuda dengan kepala gundul yang dimasukan dalam pasal 3 RIS.

Gambar rancangan Moh. Yamin ditolak Presiden Soekarno karena figur burung garuda yang berbentuk setengah burung dan setengah manusia.

20 Februari 1950

2024-08-13 23:14:39 UTC

Lambang Negara karya Sultan Hamid II mulai dipasang di dalam ruang Sidang Parlemen RIS. Namun, karena bentuk kepala Rajawali-Garuda Pancasila yang masih gundul dan tidak berjambul, Presiden Soekarno menyarankan agar bentuk Garuda Pancasila disempurnakan, yakni kepalanya diubah menjadi berjambul seperti bentuk alamiah burung rajawali.

20 Maret 1950

2024-08-14 07:09:27 UTC

Gambar lambang Negara dilukis kembali oleh Dullah yang dibantu oleh Ruhl, ahli semiologi konsultan Sultan Hamid II. Perubahan terdapat pada bagian cakar kaki yang mencengkram pita berisi seloka Bhinneka Tunggal Ika menjadi menghadap ke depan. Lukisan ini yang disebarluaskan oleh Kementerian Penerangan RIS.

10 Juli 1951

2024-08-14 07:11:37 UTC

Dewan Menteri mengadakan rapat dan membuat rancangan peraturan pemerintah yang mengatur Lambang Negara berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

17 Agustus 1951

2024-08-14 07:12:15 UTC

Lambang Negara disebarluaskan dan dimasyarakatkan pemakaiannya di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

17 Oktober 1951

2024-08-14 07:13:55 UTC

Peraturan Pemeritah No. 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara. Pada pasal 2, 3 ditetapkan bahwa warna, perbandingan ukuran, dan bentuk lambang negara adalah seperti ditentukan dalam pasal 6, yaitu seperti terlampir dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

28 November 1951

2024-08-14 07:15:51 UTC

PP No. 66 tahun 1951 secara yuridis formal Garuda Pancasila resmi menjadi lambang NKRI yang diundangkan oleh Menteri Kehakiman, M. Nasroen.

2024-08-14 09:50:33 UTC