Menurut saya sebaiknya sistem pers di Indonesia tetap berbentuk sebagai sistem tanggung jawab sosial dan etika, karena bila menganut sistem negatif, media akan sangat mudah untuk memengaruhi persepsi masyarakat dan media akan sangat mudah untuk mengedepankan kepetingan bisnis dibanding informasi yang aktual. Jadi menurut saya media lebih baik tetap dikontrol oleh pemerintah namun juga pemerintah tidak bisa semena-mena memainkan media itu sendiri.

Kalau kebebasan pers dibiarkan tanpa batas atau tanpa campur tangan negara sama sekali (kebebasan negatif), dikhawatirkan media bisa menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, atau informasi yang menimbulkan perpecahan di masyarakat. Dengan adanya batasan berupa etika jurnalistik dan hukum, pers tetap bisa bebas menyampaikan kebenaran, tetapi tetap bertanggung jawab dan menjaga ketertiban sosial.

Jadi, menurut saya kebebasan pers yang ideal adalah kebebasan yang disertai tanggung jawab, bukan kebebasan yang sepenuhnya tanpa batas.

Sistem kebebasan pers di Indonesia sebaiknya memang dipertahankan dalam bentuk kebebasan positif, di mana pers memiliki kebebasan untuk menyampaikan informasi sekaligus menjalankan tanggung jawab sosial, etika profesi, dan mematuhi aturan hukum. Kebebasan pers tanpa batas justru bisa berdampak negatif seperti penyebaran hoaks, provokasi, dan pelanggaran privasi yang dapat merusak keharmonisan sosial di negara yang sangat majemuk seperti Indonesia.

Peran negara dan lembaga terkait sangat penting untuk mengawasi dan memastikan kebebasan pers berjalan sesuai dengan prinsip moral dan kepentingan publik. Bentuk kebebasan pers ideal adalah yang mengedepankan pengungkapan fakta dan kebenaran secara bebas tanpa mengabaikan etika dan nilai-nilai sosial yang berlaku, sehingga pers dapat menjadi pilar demokrasi yang sehat dan konstruktif.

2410414220042

sistem kebebasan pers di indonesia baiknya tetap berbentuk kebebasan positif yang iringi dengan tanggung jawab sosial dan etika, bukan kebebasan negatif yang sepenuhnya tanpa campur tangan negara

Menurut saya, sebaiknya tetap berbentuk kebebasan positif karena itu bentuk paling ideal untuk negara demokratis. Akan tetapi, pelaksanaannya perlu dibenahi lebih baik lagi agar tidak adanya intervensi politik bahkan hingga pembungkaman. Kalau semisalnya berbentuk kebebasan negatif, maka media bisa menimbulkan hoaks, fitnah ataupun framing.

kelas : A

NIM : 2410414220038

menurut saya, kebebasan pers seharusnya dan idealnya tetap berbentuk kebebasan positif (dibatasi tanggung jawab sosial dan etika) karena indonesia masih membutuhkan pengawasan etika dan tanggung jawab sosial karena hal ini punya pengaruh yang besar terhadap opini publik tetapi juga tetap seimbang yaitu dengan kebebasan berpendapat tanpa dibungkam, karena hal ini merupakan hak berekspresi dan kepentingan publik

Jika sistem pers diubah menjadi kebebasan negatif yakni tanpa campur tangan negara sama sekali, maka kontrol terhadap kebenaran informasi akan menjadi lemah. Padahal, fungsi utama pers bukan hanya sebagai alat penyampai berita, tetapi juga sebagai pilar demokrasi yang harus menjunjung nilai moral, Etika, dan kepentingan publik. Oleh karena itu, bentuk kebebasan positif dengan batas etika dan tanggung jawab sosial tetap paling ideal untuk kondisi Indonesia saat ini, karena dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kepentingan masyarakat luas.

Semisal Indonesia tiba-tiba beralih di mana media bebas tanpa campur tangan negara sama sekali, malah bisa bikin kebebasan itu disalahgunakan. Melihat kondisi masyarakat yang masih rentan terhadap hoaks, framing media, dan ketimpangan kepemilikan media

Konsep kebebasan negatif yang mengedepankan kebebasan mutlak tanpa batasan (mirip dengan sistem pers libertarian murni) sangat berisiko jika di terapkan sepenuhnya di Indonesia dengan penyalahgunaan seperti menyebabkan "kebablasan" (yang sering dikritik) penyebaran berita spekulatif fitnah ,dan tidak profesional tanpa rasa takut akan sanksi etika atau hukum.

Dengan situasi Indonesia saat ini, menurut saya kebebasan pers sebaiknya tetap berada dalam bentuk kebebasan positif kebebasan yang berakar pada tanggung jawab sosial dan etika. Sebab di tengah derasnya arus informasi dan riuhnya media digital, kebebasan tanpa batas justru bisa berubah menjadi bumerang, yang dimana dapat melahirkan disinformasi, ujaran kebencian, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap media.

Pers sebagai cermin nurani bangsa harus bebas, berani, namun tetap beradab. Maka, campur tangan negara bukan untuk membungkam, melainkan memastikan agar suara kebenaran tidak tertelan oleh kebisingan kepentingan. Dalam keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, di sanalah martabat pers hidup

Dengan adanya sistem kebebasan positif, pers tetap bisa berperan sebagai pengawas pemerintah dan sumber informasi publik, yang tetap menjaga kebenaran dan moral dalam setiap pemberitaannya.

Sedangkan kebebasan negatif yang menekankan kebebasan tanpa batas dapat memicu dampak negatif seperti penyebaran hoaks dan informasi yang didasarkan kepentingan pribadi.

Kebebasan pers di Indonesia idealnya tetap berada dalam kerangka kebebasan positif,kebebasan yang disertai tanggung jawab sosial, etika, serta pengawasan yang wajar dari negara. Model ini penting untuk mencegah penyalahgunaan media, menjaga kepentingan publik, dan melindungi hak pihak lain. Meskipun kebebasan negatif (tanpa campur tangan negara) menjanjikan otonomi penuh bagi pers, hal ini belum sesuai diterapkan di Indonesia, mengingat masih rendahnya literasi media, tingginya polarisasi, dan ketimpangan kepemilikan media.

Jadi regulasi yang adil dan penegakan kode etik jurnalistik tetap diperlukan untuk mendukung kebebasan pers yang bertanggung jawab serta memperkuat demokrasi

NIM: 2410414210057

Kelas: A

Menurut saya sistem kebebasan pers di Indonesia tetap berbentuk kebebasan positif saja. Kenapa? karena jika ke kebebasan negatif, justru bisa menimbulkan masalah seperti bisa digunakan untuk menyebarkan berita hoax/bohong, pelanggaran privasi orang-orang dan penyalahgunaan informasi. Selain itu, jika menerapkan kebebasan negatif, media bisa saja dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, bukan untuk kepentingan masyarakat luas.

Karena itu, menurut saya tetap kebebasan positif agar kebebasan pers tidak disalahgunakan. Bukan berarti negara harus membatasi, tapi lebih kepada mengawasi dan menjaga supaya kebebasan yang ada digunakan dengan bijak dan tetap berpihak pada kebenaran.

Karena sesuatu hal yang bebas dan di berikan kebebasan kita dalam meng eksplor dan ber ekspresi. Hal ini justru membuat media semakin kacau akan banyak berita hoax yang beredar. Hal ini justru membuat hal ini lebih berisko terutama di era digital sekarang di mana informasi sangat cepat tersebar.

salsabila (2410414220029)

NIM: 2410414210012

Menurut saya Kebebasan pers di Indonesia harus tetap berbentuk kebebasan positif

Karena pers harus dibatasi tanggung jawab sosial dan etika dan kode etik jurnalistik menjadi.

Kebebasan pers positif cocok dengan Indonesia karena pers berperan dalam mencerdaskan, mengontrol kekuasaan dan menyuarakan kepentingan publik. Kebebasan positif ini membuat pers tidak hanya bebas tetapi juga bertanggung jawab sehingga menjaga profesionalisme dan menghindari penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian

Sedangkan jika seandainya sistem pers di Indonesia berbentuk kebebasan negatif, akan memperburuk penyebaran berita-berita yang tak pantas atau pun hoaks yang hanya akan membuat kondisi Indonesia semakin ricuh seperti yang terjadi beberapa waktu kebelakang.

Kenapa?

Karena melalui kebebasan pers yang positif, pers memang memiliki kebebasan, namun tetap berada dalam pengawasan dan koridor hukum yang ditetapkan negara. Sebab, apabila kebebasan ini tidak diatur oleh negara, kita akan dihadapkan pada risiko beredarnya informasi tak terbatas dari sumber-sumber anonim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan sistem ini, setidaknya tercipta sebuah keseimbangan antara sudut pandang negara dan sudut pandang warga. Beragam informasi yang tersaji dari kedua belah pihak ini memungkinkan masyarakat untuk menganalisisnya secara lebih mendalam, tanpa ada keberpihakan atau kecenderungan pada satu narasi tunggal saja. Pada akhirnya, ini mendorong lahirnya analisis informasi yang lebih objektif dan berimbang.

Alasannya :

pertama, karena masyarakat kita sangat beragam. Kalau media terlalu bebas tanpa batas, kedepan nya akan memicu konflik dan perpecahan.

Kedua, literasi media masyarakat masih rendah, jadi mudah terpengaruh hoaks atau berita provokatif. Kalau tidak ada aturan, media bisa seenaknya membuat berita yang akan sangat merugikan publik.

Selain itu, tanpa pengawasan, media abal-abal makin berkembang. Kita butuh aturan dan lembaga seperti Dewan Pers untuk menjaga kualitas dan etika jurnalisme. Tapi ingat, pengawasan itu harus independen, bukan alat pemerintah untuk bungkam kritik.

Kelas: B

Menurut saya, sistem kebebasan pers di Indonesia lebih baik tetap berbentuk kebebasan positif. Mengingat Indonesia adalah negara demokrasi dan juga masih kental dengan budaya timur seperti sopan santun dan etikanya.

Namun jika Indonesia menganut kebebasan negatif, pers akan sangat sulit dikontrol dan takutnya tidak ada batasan. Seperti yang pernah terjadi di era reformasi, walaupun konotasi bebas adalah bebas mengkritik bukan bebas melepas tanggung jawab, tapi di saat itu isi berita, majalah, koran dan tabloid sangat bebas dan banyak memuat unsur yang kurang bermoral. Sehingga kebebasan positif seperti tanggung jawab sosial adalah solusinya. Pemerintah tetap berperan dalam mengontrol pers agar tetap sesuai aturan.

Namun faktanya, di zaman sekarang tidak sedikit para anggota pers yang menerima tekanan atau teror dari berbagai pihak akibat memberitakan suatu itu. Padahal pers telah dilindungi di UU secara resmi. Jadi semuanya harus tetap sesuai batasan, baik pihak pemerintah maupun pers

Dengan penegakan hukum yang lemah dan tidak jujur adil oleh para otoritas dalam pemerintahannya, setidaknya rakyat Indonesia masih bisa menahan diri dengan etika yang dibuat oleh otoritas itu sendiri. Setidaknya, rasa takut dan segan oleh hukum yang mengatur moral itulah yang masih menahan rakyat Indonesia untuk tidak kebablasan bebas secara negative.

Jika sistem kebebasan pers diubah ke arah bebas negatif, maka pasti akan terjadi chaos pada negara. Karena pemerintah akan kewalahan sendiri dengan tuntutan rakyat, baik perihal kebebasan berpendapat maupun keluhan dari dampak kebebasan negatif itu sendiri. Dikarenakan oleh terbiasa lemahnya penegakan hukum di Indonesia oleh orang-orang yang berwenang dan seharusnya jujur dan adil dalam hukum.

menurut saya Idealnya, sistem kebebasan pers di Indonesia sebaiknya tetap berada dalam kerangka kebebasan positif. Negara tidak hanya harus menahan diri untuk tidak membatasi pers, tetapi juga harus aktif menciptakan kondisi di mana pers bisa benar-benar bebas, aman, dan berdaya

Namun, kebebasan positif ini harus diawasi secara ketat dan akuntabel agar tidak berubah menjadi alat kontrol negara terhadap media.

Kondisi kebebasan pers di Indonesia masih rapuh, sehingga butuh negara yang aktif melindungi dan memfasilitasi (kebebasan positif)

Pers belum sepenuhnya aman dari kekerasan, tekanan oligarki, dan sensor tidak langsung

Campur tangan asing justru bisa membuat sistem informasi makin tidak independen

maka dari itu idealnya sistem kebebasan pera di indonesia sebaiknya tetap berada dalam kerangka kebebasan positif

Soalnya konteks Indonesia itu unik, kita punya masyarakat yang sangat beragam dari segi suku, agama, dan budaya. Kalau pers benar-benar tanpa batasan sama sekali, risiko konflik horizontal bisa meningkat. Kita sudah pernah lihat bagaimana berita atau informasi yang tidak bertanggung jawab bisa memicu ketegangan sosial.

Tapi memang, "tanggung jawab sosial" ini jangan sampai dijadikan alat untuk membungkam kritik atau mengekang investigasi jurnalistik yang legitimate. Di sinilah yang tricky, batasan itu harus jelas dan transparan, bukan rubber stamp buat otoritas yang sedang berkuasa.

Jadi ideal menurut saya: kebebasan positif, tapi dengan pengawasan yang datang lebih dari internal industri pers sendiri (seperti Dewan Pers yang kuat dan independen), bukan dari intervensi pemerintah yang berlebihan. Semacam self-regulation yang ketat, dengan peran negara seminimal mungkin cuma di area yang benar-benar krusial seperti mencegah hate speech atau disinformasi berbahaya.

Kebebasan negatif total kayaknya terlalu idealis untuk kondisi Indonesia saat ini.

Namun menurut saya, sistem kebebasan pers di Indonesia sebaiknya tetap berbentuk kebebasan positif, yaitu kebebasan yang disertai tanggung jawab sosial dan etika. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam, batas etika dan tanggung jawab diperlukan agar kebebasan pers tidak menimbulkan penyalahgunaan informasi, provokasi, atau kepentingan tertentu. Kebebasan positif memastikan pers tetap independen namun tetap menghormati nilai-nilai sosial, moral, dan hukum, sehingga fungsi pers sebagai pengawas dan penyampai informasi publik dapat berjalan secara sehat dan bertanggung jawab.

Karena dapat dilihat pada kasus Mahasiswi ITB yang dijerat pasal UU ITE karena unggahan meme yang dibuatnya melalui AI yang menggambarkan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo "berciuman" lalu di uplod melalui akun media sosial X. Hal tersebut memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian masyarakat mengganggap hal tersebut sebagai kebebasan berpendapat (kritik), namun aparat hukum menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran hukum karena dianggap menurunkan martabat pejabat publik dan mengandung unsur vulgar.

Menanggapi contoh kasus tersebut, menurut saya ketika kita ingin menyampaikan sebuah kritik, kita tetap harus mengedepankan etika. Oleh karena itu, menurut saya hal ini sama halnya dengan kebebasan pers di Indonesia yang mana harus lebih mengedepankan tanggung jawab sosial dan etika ketika ingin menerbitkan sebuah berita.

Namun, kenyataannya di Indonesia sendiri kebebasan pers mengarah ke negatif, pemerintah mulai mengatur segala hal di dalam pers walau tidak terlihat secara kasat mata, karena hanya permainan belakang layar. Sehingga harapannya pers Indonesia bisa mengurangi bahkan menghilangkan peristiwa ini.

Jawaban: Menurut saya, sistem kebebasan pers di Indonesia tetap berbentuk kebebasan positif yang dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan etika. Karena kebebasan negatif atau tanpa batas dapat mengarah ke hal-hal yang negatif, seperti misinformasi, manipulasi, hoax, hingga ujaran kebencian yang dapat menimbulkan konflik.

Tetapi, dengan adanya keseimbangan antara kebebasan dengan tanggung jawab, pers dapat menjadi media yang dapat dipercaya oleh masyarakat untuk menyebarkan informasi yang terpercaya tanpa adanya penyalahgunaan kuasa atau jabatan untuk memanipulasi opini publik.

kebebasan positif ini juga dapat mencegah masyarakat menyebarkan berita bohong dan dapat mempertanggung jawabkan informasi yang diterimanya.

NIM: 2410414220023

Kelas: A

Menurut saya, sistem kebebasan pers di Indonesia harus tetap menganut kebebasan positif yang dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan tetap memiliki batasan-batasan etika. Karena kebebasan tanpa restriksi dapat menimbulkan dampak negatif mulai dari publikasi tanpa penyensoran seperti pornografi dan kekerasan, penyebaran kritik tidak bermoral, dan lain-lain. Hal-hal tersebut perlu diberikan batasan-batasan agar tidak melampaui batasan etika. Jika Indonesia menggunakan kebebasan negatif, terlalu berisiko dan terkesan egois demi kepentingan kelompok tertentu, sehingga posisi pers tidak lagi netral. Namun Indonesia yang digadang menganut sistem pers tanggung jawab sosial yang bebas tetapi tetap beretika saat ini terasa tidak bebas. Mulai muncul tindakan-tindakan represif baik dari pemerintah maupun oknum individu terkait yang melanggar kebebasan pers. Contohnya banyak jurnalis yang mengalami ancaman, pencabutan izin wawancara, terror, kekerasan, hingga kematian karena menjalankan tugasnya. Ini menunjukkan Indonesia belum sepenuhnya bebas bertanggungjawab.

Namun, jika menggunakan kebebasan negatif tanpa campur tangan negara sama sekali, ini akan menyebabkan kerugian cukup besar karena tidak bisa dipertanggung jawab seperti berita yang rentan kena hoaks dan tidak tervalidasi, tidak edukatif dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, beralih ke sistem kebebasan negatif (tanpa campur tangan negara) akan berisiko menghilangkan batasan hukum dan tanggung jawab sosial yang penting ini. Sistem saat ini yang menyeimbangkan kebebasan (tanpa penyensoran atau pembredelan) dengan akuntabilitas publik.

Pers harus tetap berpegang pada nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial agar kebebasan yang dimiliki tidak disalahgunakan atau merugikan orang lain. Dengan adanya batasan ini, media justru dapat berperan memberikan informasi yang benar, mendidik, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut saya, sistem kebebasan pers di Indonesia ini sebaiknya tetap berbentuk oleh kebebasan positif yang dibatasi oleh tanggung jawab sosial, tidak perlu ada kebebasan negatif. Berikut beberapa alasan:

1. Melindungi Hak Oranglain/Masyarakat.

Kebebasan positif memungkinkan negara untuk melindungi hak-hak masyarakat, terutama yang rentan, dari penyebaran informasi yang tidak akurat atau berbahaya, takutnya kalo ada berita hoax, orang-orang yg kurang paham dari kemajuan teknologi.. akhirnya mempercayai berita tsb. Maka dari itu pentingnya kebebasan positif untuk meminimalisir penyebaran berita hoax/bohong.

2. Meningkatkan kualitas informasi.

Dengan adanya tanggung jawab sosial dan etika, pers diharapkan untuk menyampaikan informasi yang akurat dan berkualitas.

3. Mencegah tersalahgunakannya kebebasan oleh oknum-oknum yang ingin menyebarkan informasi palsu/hoax atau memecah belah masyarakat.

4. Mendorong jurnalisme yg bertanggung-jawab.

Dengan adanya tanggung jawab sosial, pers diharapkan untuk menjalankan jurnalisme yang bertanggung jawab, profesional, dan beretika.