1.Repulis

2.M. Nurkholis Mursid

3.Ayudia Kartika

4.Mulyadi

5.Ari Dirgantara

Analisis Referensi adalah: ASN sebagai pasukan terdepan, juga harus siap beradaptasi dan bekerja untuk memenuhi ekspestasi publik. Dan juga pola pikir sebagai ASN agar birokrasi lebih berorientasi pada kinerja dan pelayanan publik, serta perbaikan tata kelola kelembagaan termasuk trasformasi digital. 

Analisis Aspirasi masyarakat : untuk mengatasi masalah proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat disalurkan bakat dan talenta dengan pembagian tugas dan beban kerja bagi ASN agar pemerataan pelayanan dapat merata di berbagai daerah Papua

2. 
Ada, karena dengan jelas pada pasal 344 ayat (1) UU NO. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa pemrintah memiliki kewajiban untuk terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewengan daerah sehingga pemerintah daerah dan TNI POLRI memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan situasi keamanan sehingga pelayanan publik dapat kembali normal.

3. Untuk meningkatkan kinerja pengawas dalam mengimplementasikan bela negara pada pembangunan infrastruktur di Papua, ada beberapa solusi yang dapat diambil. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan:

Peningkatan Pelatihan: Melakukan pelatihan intensif bagi pengawas terkait tugas-tugas mereka dalam mengawasi pembangunan infrastruktur. Pelatihan ini dapat mencakup pemahaman tentang regulasi dan prosedur terkait, keterampilan manajerial, dan peningkatan kompetensi teknis mereka.

Peningkatan Kolaborasi: Meningkatkan kolaborasi antara pengawas, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Papua. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan rutin, diskusi, dan koordinasi yang lebih baik untuk memastikan pemantauan yang efektif dan penyelesaian masalah secara kolaboratif.

Penggunaan Teknologi: Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan pengawasan. Contohnya, menggunakan sensor dan alat pemantauan otomatis untuk memantau progres pembangunan infrastruktur secara real-time. Ini dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah atau keterlambatan dan memungkinkan tindakan cepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Penguatan Pengawasan Internal: Menguatkan mekanisme pengawasan internal di lembaga-lembaga terkait. Ini dapat melibatkan pemberian wewenang yang lebih besar kepada pengawas, meningkatkan transparansi dalam pelaporan, dan menerapkan tindakan pencegahan korupsi. Sistem penghargaan dan sanksi yang jelas juga dapat digunakan untuk mendorong kinerja yang baik dan mengatasi pelanggaran.

Keterlibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan pembangunan infrastruktur. Ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan publik, mendirikan kelompok pemantau masyarakat, atau menggunakan teknologi digital untuk melibatkan masyarakat dalam memberikan umpan balik dan melaporkan potensi masalah.

Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan: Melakukan evaluasi teratur terhadap kinerja pengawas dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Pemantauan berkelanjutan juga penting untuk memastikan konsistensi dan kualitas pengawasan dalam jangka panjang.

Perlu diingat bahwa setiap langkah ini harus diikuti dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, pemberian sumber daya yang memadai, serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk memastikan implementasi bela negara yang baik dalam pembangunan infrastruktur di Papua.