Meskipun memimpin kurang lebih 2 tahun tepatnya 20 Oktober 1999 — 23 Juli 2001, Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur telah menuai keberhasilan pada masa pemerintahannya di Indonesia, diantaranya :

a. Mampu Menjaga Stabilitas perekonomian
 Berkat pemerintah Gus Dur, peningkatan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) , melainkan rakyat Indonesia juga merasakan pertumbuhan ekonomi yang baik pada masa pemerintahannya. 
 b. Iklim Politik yang Demokratis
 Abdurrahman Wahid telah membawa Indonesia ke dalam taraf demokratisasi yang lebih baik lagi melalui Perdamaiannya dengan Israel.
 c. Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif
 Berkat kepemimpinan Abdurrahman Wahid,  beliau mampu memperbaiki citra Indonesia di mata negara-negara lain dengan melalui kunjungan ke luar negeri dan sekaligus membuka peluang kerjasama.

1. Di Bidang Politik

a. Sering melakukan perjalanan luar negeri. Hal itu bertujuan menjalin kerjasama dengan negara lain
 b. Membentuk Kabinet Persatuan Nasional

2. Di Bidang Sosial
 a.  Dapat menciptakan kehidupan rukun antar umat beragama dan antar suku di Indonesia.

3. Di Bidang Ekonomi
 a. Memberi kebebasan seluas-luasnya kepada setiap suku terutama Tionghoa yang notabenenya banyak berkecimpung di bidang ekonomi. 
 b. Berani bersikap dan tegas terhadap sektor-sektor ekonomi. 

4. Di Bidang Budaya
 Untuk mengatasi masalah disintegrasi dan konflik antar umat beragama, Gus Dur memberikan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.

Hak tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa keputusan presiden yang dikeluarkan, yaitu :

a. Keputusan Presiden No.6 tahun 2000 mengenai Pemulihan Hak Sipil Penganut Agama Konghucu. Etnis Cina yang selama Orde Baru dibatasi, maka dengan adanya Keppres No.6 dapat memiliki kebebasan dalam menganut agama maupun menggelar budayanya secara terbuka misalnya, pertunjukan barongsai. 
 b. Menetapkan Tahun Baru Cina (IMLEK) sebagai hari besar agama, sehingga menjadi hari libur nasional.

5. Di Bidang Pertahanan dan Keamanan
 a. Pada Maret 2000, pemerintahan Gus Dur mulai melakukan negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
 b. Gus Dur memberikan Aceh referendum. Namun referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur.

6. Di Bidang Ideologi
 Ideologi yang ada pada masa pemerintahan Gus Dur menggunakan Ideologi Pancasila.

Sumber : LKS Sejarah Indonesia, buku paket dan http://khusnaaa.blogspot.com/2013/12/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html?m=1

📚 Proses berakhirnya pemerintahan BJ Habibie disebabkan karena beberapa permasalahan yang terjadi pada saat itu.
Mulai dari permasalahan Timor-Timur yang memilih untuk merdeka dan berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999, tuntutan dari dunia internasional mengenai permasalahan pelanggaran HAM yang meminta pertanggungjawaban militer Indonesia terkait keamanan pasca jajak pendapat, sampai dengan adanya gerakan separitis GAM dan OPM. Dan masih banyak tuduhan pada Presiden Habibie, padahal di sisi lain beliau berupaya untuk memenuhi tuntutan reformasi.
📚 Akhirnya pada tanggal 1-21 Oktober 1999, MPR mengadakan Sidang Umum di bawah pimpinan Ketua MPR pada masa itu, yaitu Amien Rais.
📚 Kemudian pada tanggal 14 Oktober 1999, Presiden Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di depan pimpinan sidang.
📚 Selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 1999, Ketua MPR menutup Rapat Paripurna. Setelah mendengar jawaban presiden Habibie atas pandangan umum fraksi-fraksi, MPR kemudian menolak pertanggungjawaban Habibie melalui proses voting.
📚 Pada hari yang sama, Presiden Habibie mengatakan bahwa dirinya mengundurkan diri dan menolak pencalonan presiden di pemilu 1999.

✨Sumber✨
💡Internet
💡Buku Paket Sejarah Indonesia Kelas 12

Tanggapan positif dari kelompok kami mengenai masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie yaitu bahwa keadaan di Indonesia mulai mengalami perubahan yang signifikan setelah B.J. Habibie menerapkan beberapa kebijakan untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi akibat krisis ekonomi. Adapun kebijakan B.J. Habibie selama masa pemerintahannya meliputi :
▶️ Membentuk kebinet reformasi pembangunan,
▶️ Membebaskan tahanan politik,
▶️ Menjamin kebebasan pers,
▶️ Pembentukan partai politik,
▶️ Melaksanakan pemilu 1999,
▶️ Referendum Timor - Timur,
▶️ Memperbaiki perekonomian negara,
▶️ Kebijakan otonomi daerah, dsb.
Selain itu, pada masa pemerintahan Presiden Habibie, beliau memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak bermunculan partai-partai politik baru yakni sebanyak 48 partai politik.

Sedangkan, tanggapan negatif dari kelompok kami mengenai masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie yaitu makin maraknya kejahatan tanpa korban. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan melepas tahanan pemerintah yang bisa berdampak negatif bagi negara ini. Selain itu, menurut kelompok kami, rakyat Indonesia kembali dihadapkan oleh masalah perekonomian pada akhir masa jabatan Presiden Habibie, yang disebabkan kembali meroketnya nilai rupiah.

Namun, menurut kelompok kami secara keseluruhan pada masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie lebih banyak memberikan pandangan positif dari masyarakat walaupun dengan masa jabatannya yang terbilang cukup singkat.

✨Sumber✨
💡 Diskusi kelompok
💡 LKS Sejarah Indonesia Kelas 12

-- 1). Meningkatkan Komoditi/komoditas Ekspor.
--» Hal ini terjadi karena selama sepuluh tahun masa kepemimpinan SBY, pertumbuhan ekonomi melaju di kisaran 5-6 persen. Pencapaian tertinggi pada 2011 sebesar 6,5 persen dan terendah pada 2009 dengan pertumbuhan ekonomi 4,5 persen. Dan pada saat Susilo Bambang Yudhoyono dilantik sebagai presiden, ekspor hingga Oktober 2004 mencapai US $ 58.5 milyar atau naik 15.08 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2003. Impor hingga Oktober 2004 mencapai US $ 37.8 milyar atau naik tajam 40.7 % bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2003, yaitu US $ 26.87 milyar.

-- 2). Menyelesaikan Masalah GAM di Aceh.
--» Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berhasil menyelesaikan konflik yang selama puluhan tahun terjadi di Aceh. Pemerintah Indonesia dan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani perjanjian Helsinki. Lahirnya perjanjian Helsinki diikuti dengan penetapan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.Melalui perjanjian yang diteken pada 15 Agustus 2005 itu kedua pihak sepakat mengakhiri konflik yang selama ini terjadi di Tanah Rencong tersebut.

--» Untuk menyelesaikan masalah atau konflik sosial di kalangan masyarakat, Presiden SBY juga membentuk lembaga-lembaga dialog. Antara lain pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

-- 3). Pelunasan Hutang Terhadap IMF.
--» Pernyataan Presiden Joko Widodo soal ketergantungan Indonesia pada IMF memicu polemik. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun berkomentar dalam akun Twitter-nya untuk mengoreksi kesalahan data Presiden Jokowi. "Pak Jokowi mengatakan yang intinya Indonesia masih pinjam uang ke IMF. Berarti kita dianggap masih punya utang kepada IMF," begitu bunyi salah satu kicuan SBY.

Indonesia terus berupaya untuk mempercepat pelunasan utang ke IMF. Pelunasan utang Indonesia ke IMF dilakukan dalam dua periode tahun 2006.
--» Berikut rinciannya:
Tahap pertama pada Juni 2006 dengan nominal US $ 3,7 milyar. Dan tahap kedua pada bulan Oktober 2006 sebanyak US $ 3,2. Sisa cicilan utang Indonesia ke IMF dijadwalkan jatuh tempo pada 2010 senilai total US$ 7,5 miliar. Karena perekonomian Indonesia terus membaik, pemerintah dan Bank Indonesia memutuskan mempercepat pelunasan utang pada tahun 2006. Alasan yang menguatkan pelunasan karena cadangan devisa hingga triwulan ketiga tahun 2006 meningkat menjadi US$ 42,36 miliar.

-- 4). Menaikkan Harga BBM.
--» Menurut SBY, pada masa transisi dari pemerintahan sebelumnya, kondisi ekonomi bangsa sedang labil. Penyebab utama adalah melonjaknya harga minyak dunia hingga mencapai US$ 150 per barel. Lebih dari dua kali lipat dari harga saat ini, pemerintahannya memiliki dua pilihan dan keduanya sama-sama berat. Pilihan pertama, tidak menaikkan harga BBM dengan resiko ekonomi negara bisa ambruk. Kemudian SBY memilih opsi kedua, menaikkan harga tetapi dengan mengucurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat golongan ekonomi bawah. Dua kali SBY menaikkan harga BBM, yakni pada April dan Oktober 2005.

-- 5). Alokasi Dana.
--» Presiden SBY mengatakan, tujuh kementerian negara dan lembaga akan mendapat alokasi anggaran yang cukup besar, yaitu di atas Rp 40 triliun. Ketujuh kementerian itu adalah Kementerian Pertahanan, Pendidikan dan kebudayaan, Pekerjaan umum, Agama, Kesehatan, Kepolisian dan Kementerian Perhubungan. Menurutnya, pemerintah juga akan merencanakan alokasi dana otonomi khusus sebesar Rp16,5 triliun atau naik sekitar Rp320,4 miliar dari alokasi 2014 sebesar Rp16,1 triliun.

sumber :
* https://www.pinhome.id/blog/kebijakan-sby/
* https://www.cnbcindonesia.com/news/20180411195819-4-10651/cerita-sby-saat-jadi-presiden-dan-harus-naikkan-harga-bbm
* https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140815_pidato_rapbn2015_sby
* https://news.detik.com/berita/d-2717481/konflik-aceh-selesai-di-tangan-sby
* https://bisnis.tempo.co/amp/661591/ini-perincian-pelunasan-utang-ke-imf

KELAS/NO ABSEN : XII IPA 5 / 20

Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla periode pertama akan berakhir pada tahun 2009.
Sebelum berakhirnya masa pemerintahan SBY di periode pertama, terdapat peristiwa penting yaitu
1) Merebaknya aksi GAM dan penyelesaian yg dilakukan di kota Helsinki.
2) Pembentukan Komisi Pengawas Kejaksaan dan KPK
3) Menaikan harga subsidi BBM 
4) Menjaga kestabilan nilai suku bunga
5) Likuiditas Perbankan
6) Skandal Bank Century

Pada tahun 2009 SBY mengumumkan akan maju lagi sebagai calon presiden yang didampingi oleh Boediono sebagai Cawapres. Kemudian setelah pemilihan umum pada tahun 2009, SBY terpilih untuk kedua kalinya sebagai presiden dengan masa jabatan 2009-2014. Hal tersebut sebagai tanda berakhirnya Masa pemerintahan SBY dengan Jusuf Kalla pada periode pertama.

Sumber :

√
https://www.academia.edu/9082803/AKHIR_PEMERINTAHAN_SBY

√
https://tni.mil.id/tokoh-11-susilo-bambang-yudhoyono.html
√
Peristiwa penting apa sajakah yang terjadi pada masa pemerintahan SBY-JK dari 2004-2009 
https://brainly.co.id/tugas/8900836?utm_source=android&utm_medium=share&utm_campaign=question

Sumber : 

Gerakan “Bangga Buatan Indonesia” adalah salah satu yang memperkuat pasar dalam negeri. Dari Mei 2020 — Agustus 2021, gerakan ini telah menambah 15 juta atau lebih dari 22% UMKM melalui e-commerce. Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia memberikan pinjaman dan bantuan lebih dari USD4 miliar bagi 17,8 juta UMKM dan usaha kecil perorangan yang terdampak pandemi.

Pemerintahan Presiden Jokowi juga berhasil meredam laju kemiskinan ekstrem dan pengangguran. Hal ini dibuktikan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2021 tercatat 6,26%, turun 0,81% dibandingkan data Agustus 2020. Pada Maret 2021, persentase kemiskinan tercatat 10,14% atau setara 27,54 juta orang. Angka ini lebih kecil dari prediksi.

2. Penanganan Pandemi Covid-19

Penanganan pandemi dilakukan dengan strategi pembentukan pelayanan kesehatan, antara lain membangun rumah sakit rujukan Covid-19, penyediaan obat dan perlengkapan medis, serta edukasi protokol kesehatan. Dilakukan pula sejumlah upaya perlindungan terhadap WNI yang terdampak pandemi di luar negeri, seperti penjemputan WNI dari Tiongkok dan fasilitasi kepulangan TKI dari berbagai negara.

Indonesia berhasil masuk dalam jajaran 5 besar negara dengan jumlah vaksinasi terbanyak di dunia. Mencatatkan cakupan vaksinasi sebanyak 166,65 juta sasaran, Indonesia menempati urutan ke-4 setelah China, India, dan Amerika Serikat.

Indonesia berhasil melakukan perburuan vaksin dari luar negeri yang dilakukan bersama inisiatif produksi di dalam negeri, salah satunya vaksin Merah Putih.

 

Keberhasilan ini terwujud dari Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, dan Program Kartu Pra Kerja. Selain itu, subsidi Kuota Internet berhasil diberikan dan dimaksimalkan bagi tenaga pendidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen.

 

Selama masa pemerintahan ke-II Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur terus berjalan, mulai dari jalan tol, jembatan, hingga bendungan. Adapun pengembangan SDM diupayakan melalui kebijakan merdeka belajar, digitilasi pendidikan, beasiswa semua level pendidikan, dan peningkatan gizi anak-anak Indonesia.

 

Upaya penegakkan keadilan diwujudkan melalui program pembagian sertifikat tanah untuk rakyat tidak mampu dengan total capaian 32,9 juta sertifikat per Mei 2021, penanganan mafia pertanahan, dan penyelesaian konflik agraria. Pemerintah juga berhasil menangani beberapa kasus korupsi. Keadilan juga ditandai oleh pelaksanaan PON XX Papua sehingga Indonesia bagian timur khususnya rakyat Papua memiliki kesempatan terhadap akses fasilitas olahraga berkualitas.

 

Pemerintah berhasil menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, Indonesia juga berhasil meraih berbagai prestasi lainnya di kompetisi internasional, misalnya keberhasilan tim bulutangkis putra Indonesia yang membawa pulang Piala Thomas.

Sumber: Internet (nasional.kompas.com dan medcom.id)