• Penyelesaian zina secara adat di Kecamatan Lawe Alas.

• Pandangan Aparat penegak hukum terhadap penyelesaian tindak pidana Zina secara Adat di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara.

• perspektif fiqh jinayah terhadap penyelesaian zina secara adat kecamatan yakni Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara.

• Penyelesaian zina secara adat di Kecamatan Lawe Alas.

• Pandangan Aparat penegak hukum terhadap penyelesaian tindak pidana Zina secara Adat di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara.

• perspektif fiqh jinayah terhadap penyelesaian zina secara adat kecamatan yakni Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara.

Terdapat Mekanisme Penyelesaiannya Studi Kasus di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara (menurut kecamatan Lawe alas Aceh/artikel tersebut)

Di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara penyelesian kasus zina adalah dengan hukum adat, yaitu menikahkan kedua pelaku. Adapun Penyelesaian yang dilakukan yakni kedua keluarga yang diduga melakukan perzinaan dipertemukan untuk melakukan musyawarah antar keluarga, yang mana isi dari musyawarah itu adalah pasangan perzinan harus dinikahkan, akan tetapi maharnya tidak sama seperti pasangan menikah pada umumnya.Adapun Penyelesaian kasus penzinaan di Aceh Tenggara diajukan dulu ke Wilayatul Hisbah ataupun ke pihak Kepolisian untuk diselidiki. Setelah diselidiki dibuatkan surat tuntutan ke Kejaksaan, setelah tuntas DP2I baru diajukan ke Mahkamah Syar’iyyah. Mahkamah Syar’iyyah hanya menerima laporan yang diajukan oleh penyidik dan apabila ada orang yang kedapatan berzina atau mengaku melakukan zina, telebih dahulu WH yang menerima berkas atau laporan dari pelapor, Mahkamah Syar’iyyah hanya menunggu laporan dari penyidik. Peran Mahkamah Syar’iyyah hanya memeriksa, menuntut dan mengadili saja.

Penyelesaian Bagi pelaku zina yang belum menikah (zina Ghairu Muhson) diberikan hukuman cambuk sebanyak seratus kali. Sedangkan bagi pelaku zina yang sudah menikah dilempari batu sampai meninggal. Akan tetapi hukuman/sanksi yang diterapkan di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara bagi pelaku zina masih belum sesuai dengan fiqh jinayah, sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Apabila diselesaikan secara adat, tidak ada efek jera bagi pelaku zina, dan jikapun mau menikah dan harus dinikahkan tetap harus dicambuk terlebih dahulu, setelah itu mau menikah atau mau kemana sudah bebas asalkan hukum Islam sudah dijalankan.

Di Terbitkan Oleh:

Nurul Ihsani

NIM. 180104041

Pada ada Hari/Tanggal : Rabu 27 Desember 2022 M

3Jumadil Akhir 1444H

Di Darussalam,Banda Aceh.

penyelesaian yang di lakukan di daerahnya berdasarkan kenyataan

Pada perbuatan zina merupakan suatu perbuatan yang mempunyai banyak akibat secara negatif, tetapi diantara beberapa besar orang tidak sadar kepada suatu dampak negatif dari perzinaan itu.zina ialah tindakan keji serta jalan itu sangat kurang baik. Islam sudah memasukkannya selaku kejahatan pidana serta pelakunya mempunyai hak mendapatkan hukuman secara berat. Zina pada Islam tidak cuma jadi dosa besar hendak namun pula selaku tindakan itu bisa membuka gerbang perbuatan kelakuan memalukan yang lain, merusak martabat keluarga serta memunculkan perbedaan pendapat atau tanggapan, merusak nama baik.

Contoh kasus:

•KA dan M Merupakan pasangan pelaku perzinaan dari Desa Pasir Nunggul, melakukan perbuatan tersebut di Desa Pasir Nunggul yaitu di Kebun sawit (terdapat pondok). Setelah satu bulan kejadian, KA ingin menikahi M, tetapi M belum siap dan belum berani meminta kepada orangtuanya karena M baru masuk kuliah. Karena M tidak siap menikah, KA mencari wanita lain yang bersedia untuk dinikahinya. Setelah K sudah melamar wanita lain, kabar tersebut sampai ke M. Setelah M mendengar kabar tersebut, kemudian M menceritakan kepada keluarganya bahwasanya dia telah melakukan perbuatan zina dengan KA. Kemudian keluarga M menjumpai keluarga KA dan meminta KA untuk membatalkan pernikahannya dengan wanita yang telah dilamarnya tersebut dan menikahkan KA dengan M.

• O dan I Merupakan pasangan pelaku perzinaan dari Desa Pasir Nunggul yang masih di bawah umur. O merupakan siswa SMA kelas XII dan I siswa SMA kelas XI. mereka melakukan perbuatan tersebut di tempat wisata. Setelah beberapa bulan kejadian I hamil, Kemudian keluarga Ira menjumpai keluarga O dan meminta pertanggungjawaban O untuk menikahi I.

Kecamatan yakni Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara adalah bila terdapat seorang (perempuan) sudah mengaku pada keluarganya kalau ia telah melakukan perzinaan maka keluarganya terlebih dahulu melaporkan ke Penghulu (Kepala Desa), setelah laporan tersebut diterima Penghulu (Kepala Desa) kemudian keluarga yang diduga melakukan perzinaan mereka bersamasama menjumpai keluarga pasangan perzinaan (Keluarga pihak Pria). Kebiasaan yang melapor merupakan pihak dari wanita, pihak pria jarang, sebab yang dirugikan disini adalah pihak perempuan. Yang berperan dalam menangani kasus perzinaan adalah Penghulu (Kepala Desa), sekretaris Desa, keluarga pihak perempuan.

Penyelesian kasus zina di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara ditangani apabila ada pelaku zina/keluarganya (Perempuan) yang melapor ke Penghulu (Kepala Desa), setelah laporan tersebut diterima Penghulu (Kepala Desa) kemudian keluarga yang diduga melakukan perzinaan mereka bersama-sama menjumpai keluarga pasangan perzinaan (Keluarga pihak Laki-laki). Adapun Penyelesaian yang dilakukan yakni kedua keluarga yang diduga melakukan perzinaan dipertemukan untuk melakukan musyawarah antar keluarga, yang mana isi dari musyawarah itu adalah pasangan perzinan harus dinikahkan, akan tetapi maharnya tidak sama seperti pasangan menikah pada umumnya.

Adapun terdapat di Qanun Aceh Nomor 6 Pada Tahun 2014 mengenai Jinayat menyatakan bahwa Khamar, Maisir, Khalwat, Ihtilat, zina, pemerkosaan, dll, itu diselesaikan secara Qanun. Tetapi penerapan yang dilakukan di Aceh Tenggara masih ada yang namanya persaudaraan. Maksudnya masih ada rasa solidaritas, maka hukuman Qanun ditunda/tahan dulu. Penyelesaian kasus tersebut dilimpahkan ke kampung untuk diselesaikan secara adat, dan apabila kedua belah pihak setuju maka pelaku zina tersebut dinikahkan. Sebenarnya kalau menurut hukum Qanun tidak bisa diselesaikan secara adat, tetapi kedua belah pihak meminta jangan diselesaikan dengan Qanun/dengan cambuk, tetapi dengan diselesaikan dengan adat, karena keluarga takut perbuatan tersebut akan menjadi aib.

Penyelesaian kasus zina pada wiilayah kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara masih sangat lemah dan masih bersifat kekeluargaan yaitu musyawarah, sehingga penyelesaian yang seharusnya dilakukan menurut Qanun/hukum pidana Islam tidak bisa dipakai. Penyelesaian masih sering diserahkan ke Kampung untuk diselesaikan secara adat karena ada permohonan dari pihak pelaku zina dan mereka (pelaku zina) membuat surat permohonan untuk diselesaikan secara adat di kampung. Sehingga konsepnya selama tidak ada masalah bagi adat, pihak Wilayatul Hisbah pun tidak ada masalah.saat pihak Wilayatul Hisbah melakukan razia ada kedapatan pasangan berzina, itu tidak ditindak/proses langsung dengan Qanun, tetapi mengembalikan ke kampung dulu untuk diselesaikan secara adat yaitu dengan dinikahkan. Setelah Wilayatul Hisbah membebaskan tahanan/pelaku zina tersebut, Wilayatul Hisbah membuat pernyataan yang berisi apabila dalam waktu 14 hari yang sudah ditentukan, kasus ini sudah diselesaikan secara adat, maka tidak diproses lagi dengan Qanun dan apabila di dalam 14 hari tidak diselesaikan secara adat, maka Wilayatul Hisbah akan memproses dengan hukuman Qanun yang berlaku.

Kekaitan Hukum dalam Islam (di Aceh)

Berdasarkan pada penelitian telah dilakukan oleh penulis pada Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara tentang Penyelesaian Kasus Zina Secara Adat. Penulis mengharapkan kepada Tokoh Adat, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat agar menjalankan hukum qanun yang telah berlaku

dan memberikan sanksi bagi pelaku zina agar merasakan efek jera serta menjadi pelajaran bagi masyarakat lainya agar tidak mengulangi perbuatan. selain ituu melakukan jarimah zina diancam dengan uqubah hudud dihukum dengan 100 cambukan serta diasingkan selama satu tahun. Namun Sudah didetetapkan juga dalam KUHP Artikel 284 ayat 1 bahwa melaksanakan zina diberi ancaman pidana di penjara 9 bulan. Diharapkan kepada Aparat Penegak Hukum untuk menjalankan hukuman zina sesuai dengan hukum pidana Islam dan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pasal 33 ayat (1) ialah: “setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah zina akan diancam dengan uqubat hudud 100 (seratus) kali”. Maksud dari semua orang berarti berlaku kepada orang itu telah menikah dan orang belum menikah. Diharapkan kepada perempuan untuk tidak melakukan perbuatan zina, karena bisa merugikan diri sendiri baik itu masalah mahar pernikahan dan kehormatan diri serta serta menjadi aib bagi keluarga.

Sumber:

https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/27887/

(Zahra Nur Istikomah 36'h)

🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Terimakasih Bu itsna

Semoga semuanya bahagia selalu sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. 🤗🤗

Pembahasan Kasus Tersebut:

• Masalah utama

• Mekanisme penyelesaian pada daerah tersebut secara teori

• Penyelesaian sesuai kenyataan yang terjadi

• Hukum dalam islam sesuai kasus yang terjadi

Permasalahan: Perzinaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Perzinaan merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang dalam banyak sistem hukum, baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum positif Indonesia. Namun, kedua sistem hukum ini memiliki perbedaan yang signifikan dalam cara memandang dan menangani perzinaan. Di Indonesia, yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, terdapat dualisme sistem hukum, yaitu hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam yang sering menimbulkan ketegangan dan kompleksitas dalam penanganan kasus perzinaan.

Pembahasan Kasus Tersebut:

1. Masalah utama

2. Mekanisme penyelesaian pada daerah tersebut secara teori

3. Penyelesaian sesuai kenyataan yang terjadi

4. Hukum dalam islam sesuai kasus yang terjadi

Kirana Yumna Arrahma/19/X-H

• "Pernikahan Dini dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi atau Kontroversi?"
  Suprima – Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman, Vol. 08 No. 02, Desember 2023

Artikel ini membahas fenomena pernikahan dini di Indonesia, yang sering terjadi karena married by accident (MBA), tuntutan adat, tekanan orang tua, dan faktor lainnya. Pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk menghindari zina, tetapi juga menimbulkan dampak negatif, seperti ketidaksiapan mental, ekonomi, dan kesehatan reproduksi.

• Masalah utama yang dibahas dalam jurnal ini adalah:

➡ Apakah pernikahan dini merupakan solusi atau justru menimbulkan lebih banyak masalah dalam kehidupan?

1. Di satu sisi, pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk menghindari zina dan mendapatkan status sosial yang lebih baik.

2. Namun, dari sudut pandang psikologis dan sosial, pernikahan dini justru berisiko menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga, seperti tingkat perceraian yang tinggi, ketidaksiapan mental, serta kesulitan ekonomi.

Banyak pasangan muda yang menikah dini akhirnya menghadapi konflik rumah tangga karena kurangnya kedewasaan dalam menyelesaikan masalah.

Pada Halaman 320-333 dalam jurnal ini menjelaskan bahwa pernikahan dini sering terjadi akibat kehamilan di luar nikah (MBA) dan tekanan sosial.

Data penelitian dari 32 responden menunjukkan bahwa 22 dari mereka percaya bahwa pernikahan dini dapat menghindarkan diri dari zina, tetapi mayoritas setuju bahwa kesiapan mental dan ekonomi sangat penting.

Berikut adalah ringkasan yang lebih rinci, jelas, dan mudah dipahami mengenai jurnal yang Anda berikan:

1. Dari Segi Hukum Negara:

   • Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa batas usia minimal pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun, dispensasi pernikahan dini tetap bisa diberikan dalam keadaan tertentu.

   • Pemerintah harus lebih ketat dalam memberikan izin dispensasi nikah agar pernikahan dini tidak semakin marak.

2. Dari Segi Pendidikan:

   • Pendidikan seksual sejak dini perlu diberikan kepada remaja agar mereka memahami risiko pernikahan dini dan cara mencegah kehamilan di luar nikah.

   • Orang tua dan masyarakat harus berperan aktif dalam memberikan edukasi tentang tanggung jawab pernikahan.

3. Dari Segi Sosial dan Ekonomi:

Remaja perlu mempersiapkan diri secara mental, emosional, dan finansial sebelum menikah.

• Dukungan dari pemerintah dan organisasi sosial dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan sangat penting untuk mencegah pernikahan dini akibat faktor kemiskinan.

  
  

• Menikah untuk Menghindari Zina (Boleh, tapi Tidak Wajib)

  Dalam Islam, menikah dianjurkan untuk menghindari zina, tetapi tidak boleh dilakukan tanpa kesiapan mental dan ekonomi. Jika seseorang mampu menjaga diri dari zina tanpa menikah, maka lebih baik menunggu hingga siap secara fisik dan mental.

1. Hukum Pernikahan dalam Islam Berdasarkan Kesiapan Individu:

• Wajib: Jika seseorang sudah mampu secara ekonomi dan berisiko terjerumus dalam zina.

• Sunnah: Jika seseorang sudah siap menikah dan ingin menyempurnakan ibadahnya.

• Makruh: Jika seseorang belum siap secara ekonomi atau mental.

• Haram: Jika pernikahan dilakukan dengan tujuan buruk, seperti untuk balas dendam atau sekadar memenuhi keinginan hawa nafsu.

Dalil Al-Qur’an dan Hadis tentang Pernikahan:

• QS. Ar-Rum: 21 → Pernikahan bertujuan untuk menciptakan ketenangan dan kasih sayang dalam rumah tangga.

• QS. An-Nur: 32 → Islam menganjurkan untuk menikahkan orang yang sudah matang agar mendapatkan keturunan yang baik.

• HR. Muttafaq ‘Alaih → Menikah harus dilakukan dengan kesiapan, bukan sekadar untuk menghindari dosa.

Sumber: Jurnal ini diterbitkan dalam TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman, Vol. 08 No. 02, Desember 2023.

https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/TZ/article/viewFile/5801/pdf

Perbedaan pertanggungjawaban

pidana perzinahan menurut KUHP dan Hukum Adat Baduy, dan perbandingan hukuman tindak pidana perzinahan menurut KUHP

B. Mekanisme Penyelesaian

a. Sanksi perzinahan menurut KUHP diatur didalam pasal 411 yaitu dengan pidana penjara

paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak katagori ll.

b. Sanksi pidan perzinahan menurut suku Baduy ialah sebuah pertanggungjawaban lahiria

dan batinia yaitu dikawinkan sebab adanya perkawinan adalah untuk menyucikan jiwa

yang telah melakukan perbuatan perzinahan dan juga memberikan tanggungjawab lahiriah

kepada pasangan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.

c. Walaupun didalam kedudukan hukum secara nasional mengutamakan hukuman nasional

berdasarkan KUHP, namun didalam kehidupan masyarakat Baduy tetap mengutamakan

penyelesaian perkara tindak pidana secara Adat.

C. Pertanggungjawaban

•Dalam KUHP

Dalam KUHP perzinahan diatur dalam pasal 411 yang mendefinisikan perzinahan sebagai

persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan

atau laki-laki yang bukan suami atau istrinya.

Orang yang terbukti melakukan persetubuhan dengan orang yang buakan suami

atau istrinya, dipidana perzinahan dengan pidana penjara paling lama satu tahun penjara atau

pidana denda paling banyak kategori II Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).

•Dalam Suku Baduy

1. Pertanggungjawaban lahiriah.

Pertanggungjawaban lahiriah merupakan pertanggungjawaban pelaku terhadap korban

dengan cara:

a. Ditegor

Ditegor atau ditegur bagi pelaku yang melakukan tindak pidana ringan setelah mekanisme persidangan sebelumnya, lebih lanjutnya diberi nasehat oleh Jaro

(Kepala Desa)

b. Silih ngahampura.

Silih ngahampura merupakan salah satu upaya penyelesaian bagi suku adat Baduy,karena silih ngahampura menjadi pertimbangan bagi Jaro Tangtu agar tidak menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana ringan. Silih ngampura menjadi salah satu opsi utama dalam penyelesaian perkara pidana adat Baduy dan juga menjadi falsafat adat baduy “lijor teu beunang dipotong , pendekteu beunang

disambung”yang dimana bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan hubungan

silaturahim yang telah retak atas kejadian yang terjadi.

c. Ganti rugi

Untuk ganti rugi bisa menggunakan hasil bumi maupun ternak tapi sekarang masyarakat Baduy banyak yang menggunakan uang untuk ganti rugi dan jumlah uang ataupun barang ganti rugi bisa disesuaikan melalui kesepakan dan juga

kemampuan dari pelaku untuk mengganti kerugian yang ada.

d. Dikeluarkeun / dikelurkan

Merupakan sanksi yang diberikan bagi masyarakat Baduy dalam yang dikeluarkan menjadi masyarakat Baduy luar karena melakukan tindak pidana yang berat seperti menggunakan teknologi, sabun mandi dan/atau pasta gigi, dll.

2. Pertanggungjawaban Batiniah

a. Ngabokoran

Ngabokoran merupakan suatu upacar adat sebagai bentuk pertanggung jawaban batiniah seseorang yang melakukan tindak pidana berat, mengenai mekanisme ngabokoran keluarga pelaku harus meyiapkan beberapa hal seperti gambir,

pinang, dan sereh, apabila pelaku telah meninggal dunia maka seserahan tersebut harus ditaburi oleh menyan. Ngabokoran menjadi salah satu sanksi bagi pelaku perzinahan dalam adat Baduy yang telah meninggal dunia. Ngabokoro akan

dilakukan oleh keluarga pelaku sebagai gantinya, lebih diutamakan keturunannya

yang terdampak dari tindak pidana zina yang telah dilakukan oleh pelaku.

b. Dikawinkan

Dikawinkan atau dinikahkan merupakan sanksi bagi pelaku perzinahan pada hukum pidana adat Baduy. Karena masyarakat Baduy mempunyai pandangan

bahwasannya perekawinan merupakan hal yang suci karena merupakan suatu proses ikatan lahir dan batin suatu manusia. Perkawinan adat Baduy dilaksanakan

selama tiga hari berturut turut. Dihari pertama seluruh keluarga harus berkumpul

disalah satu rumah mempelai untuk mempersiapkan segala kebutuhan perkawinan. Dihari kedua keluarga akan melaksanakan syukuran atau selametan

sebagai ungkapan rasa syukur dan berdoa kepada sang Batara tunggal. Disisi lain akan diadakan selametan dibalai adat (bale) yang akan dipimpin Puun yang dihadiri oleh perwakilan keluarga. Dihari ketiga merupakan acara inti dari perkawinana,

sebelum melaksanakan perkawinan atau akat nikah pasangan harus melakukan ritual ngabokoran yang diakhiri dengan dibasuhnya kaki mempelai pria oleh

mempelai wanita.

D. Sumber

Kurnia, Taufan Dirgahayu Dan Syahrudin, Erwin. Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum

Pidana Adat Dan Kuhp Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Volume 4 Nomor 5 Tahun 2022

Yuliana. Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kodisi Kejiwaan Terpidana Mati Di

Indonesia. Indonesia Jurnal Of Criminal Law Studies (Ljcla) No. 1, 2016.

https://ejurnal.lppmunsera.org/index.php/hak/article/download/7191/2716/27882