Tugas Kelompok X IPS 2 by Zubair https://padlet.com/sman1_tgs_pkn/ppkn_x_ips2 Belajarlah en-us 2019-07-30 07:27:34 UTC 2024-05-17 10:18:39 UTC hello@padlet.com https://imgglb.padletcdn.com/v13/image?t=g_auto&url=https%3A%2F%2Fpadlet.net%2Ficons%2Fpng%2F1f468-1f393.png Tugas PKN https://padlet.com/sman1_tgs_pkn/ppkn_x_ips2/wish/373110284 I don't care]]> 2019-08-03 04:23:29 UTC https://padlet.com/sman1_tgs_pkn/ppkn_x_ips2/wish/373110284 Tugas Kelompok X IPS 2 https://padlet.com/sman1_tgs_pkn/ppkn_x_ips2/wish/373161020 Nama kelompok :
- ASPIANSYAH
- MIRZA ALFARIZI
- MUHAMMAD ZAKI FAHREZI
- MUHAMMAD INDRA KUSUMA
- SURYA SATRIA
Tugas Kelompok 1.1 Halaman 9 dan 10

  • Nama Lembaga Negara 
  • Dasar Hukum 
  • Tugas dan Wewenang
1. | Majelis Permusyawaratan Rakyat
Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
2. | Dewan PerwakilanRakyat
Dewan Perwakilan Rakyatsebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Wewenang
Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
3. | Dewan Perwakilan Daerah
Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal.
4. | Presiden
Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Wewenang presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
5. | Mahkamah Agung
Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Wewenang kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
6. | Mahkamah Konstitusi
Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Wewenang kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
7. | Komisi Yudisial
Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
8. | Badan Pemeriksa Keuangan
Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri.


]]> 2019-08-04 08:04:25 UTC https://padlet.com/sman1_tgs_pkn/ppkn_x_ips2/wish/373161020 https://padlet.com/sman1_tgs_pkn/ppkn_x_ips2/wish/373168474 2019-08-04 12:50:24 UTC https://padlet.com/sman1_tgs_pkn/ppkn_x_ips2/wish/373168474 https://padlet.com/sman1_tgs_pkn/ppkn_x_ips2/wish/373168530 Nama  Kelompok 
-Alwi Al Idrus
-Aprilia Dwi
-Nur Dwi Putri Angreini
-Sarifah Ainun Adesia
-Wahyudi
Kelas
X IPS 2

]]> 2019-08-04 12:51:51 UTC https://padlet.com/sman1_tgs_pkn/ppkn_x_ips2/wish/373168530 https://padlet.com/sman1_tgs_pkn/ppkn_x_ips2/wish/373169817 Nama Kelompok
-Alwi Al Idrus
-Aprilia Dwi
-Nur Dwi Putri Angreini
-Sarifah Ainun Adesia
-Wahyudi
Kelas
X IPS 2

Nama Lembaga Negara
1.Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dasar Hukum
Pasal 3 ayat (1) UUD 1945
Tugas dan Wewenang
Mengubah dan Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945.

Nama Lembaga Negara
2.Dewan Perwakilan Rakyat
Dasar Hukum 
Pasal 20 ayat (1) UUD 1945
Tugas dan Wewenang 
Membuat UUD 1945.

Nama Lembaga Negara
3.Dewan Perwakilan Daerah
Dasar Hukum
Pasal 18 ayat (5) UUD 1945
Tugas dan Wewenang
Wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah otonom(provinsi dan kabupaten/kota)untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah di daerahnya,kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat,yaitu yang kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri,pertahanan,keamanan,yustisi,agama,moneter dan fiskal.

Nama Lembaga Negara
4.Presiden
Dasar Hukum 
Pasal 4 ayat (1) UUD 1945
Tugas dan Wewenang
Memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar.

Nama Lembaga Negara
5.Mahkamah Agung
Dasar Hukum
Pasal 24 ayat (2)
Tugas dan Wewenang
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berbeda dibawahnya dm lingkungan peradilan militer,lingkungan peradilan tata usaha negara,dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Negara Lembaga Negara
6.Mahkamah Konstitusi 
Dasar Hukum 
Pasal 24 ayat (2) UUD 1945
Tugas dan Wewenang 
Kekuasaan untuk menyelanggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Negara Lembaga Negara
7.Komisi Yudisial
Dasar Hukum 
Pasal 24 ayat(1) UUD NRI Tahun 1945
Tugas dan Wewenang 
Wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,keluhuran martabat,serta perilaku hakim.

Nama Lembaga Negara
8.Badan Pemeriksa Keuangan
Dasar Hukum
Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Tugas dan Wewenang
Wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.Menurut UUD 1945,BPK merupakan lembaga yng bebas dan mandiri.









 
]]> 2019-08-04 13:26:50 UTC https://padlet.com/sman1_tgs_pkn/ppkn_x_ips2/wish/373169817 https://padlet.com/sman1_tgs_pkn/ppkn_x_ips2/wish/373172223 2019-08-04 14:21:09 UTC https://padlet.com/sman1_tgs_pkn/ppkn_x_ips2/wish/373172223 https://padlet.com/sman1_tgs_pkn/ppkn_x_ips2/wish/373172510 2019-08-04 14:29:59 UTC https://padlet.com/sman1_tgs_pkn/ppkn_x_ips2/wish/373172510 https://padlet.com/sman1_tgs_pkn/ppkn_x_ips2/wish/373172542 Tugas. Pkn]]> 2019-08-04 14:31:05 UTC https://padlet.com/sman1_tgs_pkn/ppkn_x_ips2/wish/373172542 https://padlet.com/sman1_tgs_pkn/ppkn_x_ips2/wish/373264054 Nama kelompok
1.Rasma sari
2.Veine putri saskia
3.Christoph joshua bartho
4.michellie oktavia lingga
5.luky apriantipah


Nama lembaga 
1.Negara 
Permusyawaratan rakyat 
Dasar hukum pasar 3 ayat (1) UUD 1945
Tugas dan wewenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar 1945
Nama Lembaga Negara
2.Dewan Perwakilan Rakyat
Dasar Hukum 
Pasal 20 ayat (1) UUD 1945
Tugas dan Wewenang 
Membuat UUD 1945.

Nama Lembaga Negara
3.Dewan Perwakilan Daerah
Dasar Hukum
Pasal 18 ayat (5) UUD 1945
Tugas dan Wewenang
Wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah otonom(provinsi dan kabupaten/kota)untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah di daerahnya,kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat,yaitu yang kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri,pertahanan,keamanan,yustisi,agama,moneter dan fiskal.

Nama Lembaga Negara
4.Presiden
Dasar Hukum 
Pasal 4 ayat (1) UUD 1945
Tugas dan Wewenang
Memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar.

Nama Lembaga Negara
5.Mahkamah Agung
Dasar Hukum
Pasal 24 ayat (2)
Tugas dan Wewenang
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berbeda dibawahnya dm lingkungan peradilan militer,lingkungan peradilan tata usaha negara,dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Negara Lembaga Negara
6.Mahkamah Konstitusi 
Dasar Hukum 
Pasal 24 ayat (2) UUD 1945
Tugas dan Wewenang 
Kekuasaan untuk menyelanggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Negara Lembaga Negara
7.Komisi Yudisial
Dasar Hukum 
Pasal 24 ayat(1) UUD NRI Tahun 1945
Tugas dan Wewenang 
Wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,keluhuran martabat,serta perilaku hakim.

Nama Lembaga Negara
8.Badan Pemeriksa Keuangan
Dasar Hukum
Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Tugas dan Wewenang
Wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.Menurut UUD 1945,BPK merupakan lembaga yng bebas dan mandiri.


]]> 2019-08-05 12:10:08 UTC https://padlet.com/sman1_tgs_pkn/ppkn_x_ips2/wish/373264054 https://padlet.com/sman1_tgs_pkn/ppkn_x_ips2/wish/373267049 tugas kelompok pkn
Nama kelompok:
-Cinta intan
-Tasya sabrina
-Berdaneta putri kartika
-Rifda mahmud
-Nadia tiara
Kelas:
X ips 2
1.nama lembaga negara:majelis permusyawaratan rakyat.
Dasar hukum:UUD 194(pasal 2 dan pasal 3)
Tugas dan wewenang:a.mengubah dan menetapkan UUD.
b.Melantik presiden dan wakil presiden.
c.memberhentikan presiden dan wakil presiden.
2.nama lembaga negara:dewan perwakilan rakyat
Dasar hukum:UUD 1945 (pasal 20,22,23,24,14, dan 11)
Tugas dan wewenang:a.membentuk undang-undang yang dibahas dengam presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
b.memilih anggota badan pemeriksa keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
c.mengajukan ,membentuk perserujuan,pertimbangan/konsultasi dan pendapat.
3.nama lembaga negara:dewan perwakilan daerah
Dasar hukum:UUD 1945 (Pasal 22c,22d,22e)
Tugas dan wewenang:a.mengajukan kepada dewan perwakilan rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.
b.membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.
c.melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah.
4.nama lembaga daerah: presiden
Dasar hukum:UUD 1945(pasal 4dan 5)
Tugas dan wewenang:a.memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar.
b.mengajukan rancangan undang undang kepada DPR.
C.Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang undang sebagaimana mestinya
5. Nama lembaga Negara: Mahkamah Agung 
Dasar hukum : UUD 1945 (pasal 24,24 A)
Tugas dan wewenang : a. Mengadili pada tingkat kasasi 
B. Menguji peraturan perundung undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang
6.Nama lembaga Negara : Mahkamah konstitusi
Dasar hukum : UUD 1945 (pasal 24 C)
Tugas dan weweng : a. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
B. Memutus sangketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberika oleh undang-undang dasar 
C. Memutus pembukaan partai politik
D. Memutus perselisihan tentsng hasil pemilihan umum
7. Nama lembaga : kondisi yudisial
Dasar hukum : UUD (pasal 24 B)
Tugas dan wewenang : a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung 
B. Menjaga dan menengakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim
8. Nama lembaga : Badan pemeriksa keuangan
Dasar hukum : UUD (pasal 23 E, 23 F, 23 G) 
Tugas dan wewenang : a. Mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara dan daerah serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum
B. Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departeman yang bersankutan kedalam BPK ]]> 2019-08-05 12:41:54 UTC https://padlet.com/sman1_tgs_pkn/ppkn_x_ips2/wish/373267049 https://padlet.com/sman1_tgs_pkn/ppkn_x_ips2/wish/373371814 ~TUGAS KELOMPOK PKN~
~NAMA KELOMPOK~
  ~dimas patandung
  ~kenny robert
  ~ferli maulana
  ~Jens dorren gilbert

~NAMA LEMBAGA NEGARA~
[ 1 ]. majelis permusyawaratan rakyat
~DASAR HUKUM~
Pasal 2 uud 1945 dan pasal 3 uud 1945
~TUGAS DAN WEWENANG~
A.    Mengubah serta menetapkan UUD.
B.    Melantik Presiden serta Wakil Presiden berdasarkan hasil Pemilu dalam sidang paripurna MPR.
C.    Menetapkan peraturan tata tertib serta kode etik MPR.

~NAMA LEMBAGA NEGARA~
[ 2 ]. dewan perwakilan rakyat
~DASAR HUKUM~
Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945, Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, Pasal 22D ayat (3) UUD 1945, Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, Pasal 24B ayat (3) UUD 1945, Pasal 24A ayat (3) UUD 1945,Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, Pasal 11 ayat (2) UUD 1945
~TUGAS DAN WEWENANG~
A.    Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan
bersama
B.    Membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan
pemerintah pengganti undang-undang.
C.    Membicarakan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
D.    Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD
E.    Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan / konsultasi, dan pendapat

~NAMA LEMBAGA NEGARA~
[ 3 ]. dewan perwakilan daerah
~DASAR HUKUM~
Pasal 22d ayat (1),(2),(3), uud 1945
Pasal 23 f ayat (1) uud 1945
~TUGAS DAN WEWENANG~
A.    Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama
B.    Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
C.    Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN

~NAMA LEMBAGA NEGARA~
[ 4 ]. presiden
~DASAR HUKUM~
Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Pasal 5 ayat (1) dan (2 UUD 1945), Pasal 11 ayat (1) UUD 1945, Pasal 12 UUD 1945, Pasal 13 ayat (1) UUD 1945, Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUD 1945, Pasal
15 UUD 1945, Pasal 16 UUD 1945, Pasal 17 ayat 2 UUD 1945, Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, Pasal 24C ayat (3) UUD 1945
~TUGAS DAN WEWENANG~
A.   Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
B.   Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat (AD),Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU)
C.   Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (dalam kegentingan yang memaksa)
D.   Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
E.   Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
F.   Menyatakan keadaan bahaya

~NAMA LEMBAGA NEGARA~
[ 5 ]. mahkamah agung
~DASAR HUKUM~
Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Pasal 24C ayat (3) UUD 1945
~TUGAS DAN WEWENANG~
A.    Mengadili pada tingkat kasasi
B.    Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang
C.    Mengajukan tiga orang anggota
hakim konstitusi

~NAMA LEMBAGA NEGARA~
[ 6 ]. mahkamah konstitusi
~DASAR HUKUM~
Pasal 24C ayat (1) san (2) UUD 1945
~TUGAS DAN WEWENANG~
A.    Menguji undang-undang terhadap UUD 19451.
B.    Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
C.    Memutus pembubaran partai politik
D.    Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

~NAMA LEMBAGA NEGARA~
[ 7 ]. Komisi yudisial
~DASAR HUKUM~
Pasal 24A ayat (3)) UUD 1945,Pasal 24B ayat (1) UUD
~TUGAS DAN WEWENANG~
A.     Mengawasi perilaku hakim
B.     Mengusulkan nama calon hakim agung.

~NAMA LEMBAGA NEGARA~
[ 8 ]. badan pemeriksa keuangan
~DASAR HUKUM~
A.    Undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.
B.    Undang-undang republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.
~TUGAS DAN WEWENANG~
A.     Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
B.     Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.]]> 2019-08-06 04:07:00 UTC https://padlet.com/sman1_tgs_pkn/ppkn_x_ips2/wish/373371814 Tugas kelompok PKN https://padlet.com/sman1_tgs_pkn/ppkn_x_ips2/wish/373374763 Nama kelompok
Evelin Patricia e.a
Putri enjelyani
Nova Selly

1.majelis permusyawaratan rakyat
 
Dasar hukum:
Pasal 2 UUD 1945 dan pasal 3 UUD 1945
Tugas dan wewenang:
1.mengubah serta menetapkan
2.melantik presiden serta wakil presiden berdasarkan hasil pemilu dan sidang Paripurna MPR
3.menetapkan peraturan tata tertib serta kode etik MPR.

2.dewan perwakilan rakyat

Dasar hukum:
Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945,pasal 22 ayat (2) UUD 1945.
 Tugas dan wewenang:
1.membentuk UUD yg di bahas dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama
2.membicarakan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
3. Mengajukan, memberikan, persetujuan mempertimbangkan atau konsultasi,and pendapat

3.dewan perwakilan daerah

Dasar hukum:
 Pasal 22 d ayat(1),(2),(3) UUD 1945 pasal 23f ayat (1) UUD 1945

Tugas dan wewenang:
1.mengajukan kepada DPR rencana UUD yg berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran,dan penggabungan daerah pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi.
2.memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yg berkaitan dengan pajak, pendidikan,dan agama
3.memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota badan pemeriksa keuangan.

4. Presiden

Dasar hukum:
Pasal 4 ayat (1) UUD 1945,pasal 5 ayat (1),dan (2 UUD 1945).

Tugas wewenang:
1.memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD 
2.menyatakan keadaan bahaya
3.mengangkat dan memberhentikan menteri-mentri

5. Mahkamah agung
Dasar hukum:
Pasal 24 ayat(2) UUD 1945,pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 pasal 24 c ayat (3) UUD 1945.

 Tugas dan wewenang:
1. Mengadili pada tingkat kasasi
2.menguji peraturan perundangan undangan di bawah UUD terhadap UUD
3. Mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi

6.mahkama konstitusi

Dasar hukum:
Pasal 24 c ayat (1) dan(2) UUD 1945

Tugas Dan wewenang:
1.menguji UUD terhadap UUD 1945 1
2.memutus pembubaran partai politik
3.memutus perselisihan tentang hasil pemilu]]> 2019-08-06 04:37:40 UTC https://padlet.com/sman1_tgs_pkn/ppkn_x_ips2/wish/373374763 Tugas kelompok pkn https://padlet.com/sman1_tgs_pkn/ppkn_x_ips2/wish/373375294 Nama kelompok 
* Efa muriatama
* Sinta bela

Nama lembaga negara
1. MPR
Dasar hukum 
Pasal 2 uud 1945 dan pasal 3 uud 1945.
Tugas dan wewenang 
A. Mengubah serta menetapkan uud.
B. Melantik presiden serta wakil presiden berdasarkan hasil pemilu dalam sidang paripurna mpr.
C. Menetapkan peraturan tata tertip serta kode etik mpr.
Nama lembaga negara
2. Dpr
Dasar hukum
Pasal 20 ayat 1 dan 2 uud 1945, pasal 22 ayat 2 uud 1945 pasal 23 ayat 2 uud 1945, pasal 22d ayat 3 uud 1945, pasal 22e ayat 2 uud 1945, pasal 24b ayat 3 uud 1945 pasal 24a ayat 3 uud 1945 pasal 14 ayat 2 uud 1945 pasal 11 ayat 2 uud 1945.
Tugas dan wewenang
A.membicarakan apbn bersama presid3n dengan memperhatika pertimbangan dpd
B. Memiliki anggota badan pemeriksaan keuangan dengan memperhatikan pertimbangan dpd.
C. Memiliki anggota bpk dengan memperhatikan pertimbangan dpd
Nama lembaga negara
3.  Dpd
Dasar hukum
Pasal 22d ayat 1,2,3, uud 1945 pasal 23f ayat 1 uud 1945 
Tugas dan wewenang 
A. Memberikan pertimbangan kepada dpr atas ruu apbn dan ruu yang berkaitan dengan pajak, pendisikan, dan agama
B. Memberikan pertimbangan kepada dpr dan pemilihan anggota badan pemeriksa keuangan 
C. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari bpk untuk di jadikan bahan membuat pertimbangan bagi dpr tentang ruu yang berkaitan dengan apbn
Nama lembaga negara
4. Presiden 
Dasar hukum 
Pasal 4 ayat 1 uud 1945, pasal 5 ayat 1 dan 2 uud 1954 pasal 11 ayat 1 uud 1945.
Tugas dan wewenang
A. Memegang kekuasaan pemerinyahan menurut uud 
B. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat ad, angkatan laut al, dan angkatan udara au.
C. Menetapkan peratutran pemerintah pengganti uu dalam kegemtingan yang memaksa
nama lembaga negara
5. Mahkamah agung
Dasar hukum
Pasal 24 ayat 2 uud 1945 pasal 24a ayat 1 uud 1945, pasal 24c ayat 3 uud 1945
Tugas dan wewenang
A. Mengadili pada tingkat kasasi
B. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
C. Mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi
Namalembaga negara
6. Mahkamah konstitusi
Dasar hukum
Pasal 24c ayat 1 san 2 uud 1945 
Tugas dan wewenang 
A. Menguji undang undang terhadap uud 1945 1 
B. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh uud 1945
C. Memutus pembubaran partai politik



]]> 2019-08-06 04:41:46 UTC https://padlet.com/sman1_tgs_pkn/ppkn_x_ips2/wish/373375294 https://padlet.com/sman1_tgs_pkn/ppkn_x_ips2/wish/373505027 Tugas kelompok PKN

Nama kelompok
Steven van barth singal

~NAMA LEMBAGA NEGARA~
[ 1 ]. majelis permusyawaratan rakyat
~DASAR HUKUM~
Pasal 2 uud 1945 dan pasal 3 uud 1945
~TUGAS DAN WEWENANG~
A.    Mengubah serta menetapkan UUD.
B.    Melantik Presiden serta Wakil Presiden berdasarkan hasil Pemilu dalam sidang paripurna MPR.
C.    Menetapkan peraturan tata tertib serta kode etik MPR.

~NAMA LEMBAGA NEGARA~
[ 2 ]. dewan perwakilan rakyat
~DASAR HUKUM~
Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945, Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, Pasal 22D ayat (3) UUD 1945, Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, Pasal 24B ayat (3) UUD 1945, Pasal 24A ayat (3) UUD 1945,Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, Pasal 11 ayat (2) UUD 1945
~TUGAS DAN WEWENANG~
A.    Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan
bersama
B.    Membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan
pemerintah pengganti undang-undang.
C.    Membicarakan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
D.    Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD
E.    Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan / konsultasi, dan pendapat

~NAMA LEMBAGA NEGARA~
[ 3 ]. dewan perwakilan daerah
~DASAR HUKUM~
Pasal 22d ayat (1),(2),(3), uud 1945
Pasal 23 f ayat (1) uud 1945
~TUGAS DAN WEWENANG~
A.    Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama
B.    Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
C.    Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN

~NAMA LEMBAGA NEGARA~
[ 4 ]. presiden
~DASAR HUKUM~
Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Pasal 5 ayat (1) dan (2 UUD 1945), Pasal 11 ayat (1) UUD 1945, Pasal 12 UUD 1945, Pasal 13 ayat (1) UUD 1945, Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUD 1945, Pasal
15 UUD 1945, Pasal 16 UUD 1945, Pasal 17 ayat 2 UUD 1945, Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, Pasal 24C ayat (3) UUD 1945
~TUGAS DAN WEWENANG~
A.   Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
B.   Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat (AD),Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU)
C.   Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (dalam kegentingan yang memaksa)
D.   Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
E.   Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
F.   Menyatakan keadaan bahaya

~NAMA LEMBAGA NEGARA~
[ 5 ]. mahkamah agung
~DASAR HUKUM~
Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Pasal 24C ayat (3) UUD 1945
~TUGAS DAN WEWENANG~
A.    Mengadili pada tingkat kasasi
B.    Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang
C.    Mengajukan tiga orang anggota
hakim konstitusi

~NAMA LEMBAGA NEGARA~
[ 6 ]. mahkamah konstitusi
~DASAR HUKUM~
Pasal 24C ayat (1) san (2) UUD 1945
~TUGAS DAN WEWENANG~
A.    Menguji undang-undang terhadap UUD 19451.
B.    Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
C.    Memutus pembubaran partai politik
D.    Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

~NAMA LEMBAGA NEGARA~
[ 7 ]. Komisi yudisial
~DASAR HUKUM~
Pasal 24A ayat (3)) UUD 1945,Pasal 24B ayat (1) UUD
~TUGAS DAN WEWENANG~
A.     Mengawasi perilaku hakim
B.     Mengusulkan nama calon hakim agung.

~NAMA LEMBAGA NEGARA~
[ 8 ]. badan pemeriksa keuangan
~DASAR HUKUM~
A.    Undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.
B.    Undang-undang republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.
~TUGAS DAN WEWENANG~
A.     Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
B.     Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.]]> 2019-08-07 01:58:58 UTC https://padlet.com/sman1_tgs_pkn/ppkn_x_ips2/wish/373505027 https://padlet.com/sman1_tgs_pkn/ppkn_x_ips2/wish/373517715 Nama  
-Adam Yahya
-Muhammad Fajri
Kelas 
X IPS 2

Nama Lembaga Negara
1.Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dasar Hukum
Pasal 3 ayat (1) UUD 1945
Tugas dan Wewenang
Mengubah dan Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945.

Nama Lembaga Negara
2.Dewan Perwakilan Rakyat
Dasar Hukum 
Pasal 20 ayat (1) UUD 1945
Tugas dan Wewenang 
Membuat UUD 1945.

Nama Lembaga Negara
3.Dewan Perwakilan Daerah
Dasar Hukum
Pasal 18 ayat (5) UUD 1945
Tugas dan Wewenang
Wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah otonom(provinsi dan kabupaten/kota)untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah di daerahnya,kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat,yaitu yang kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri,pertahanan,keamanan,yustisi,agama,moneter dan fiskal.

Nama Lembaga Negara
4.Presiden
Dasar Hukum 
Pasal 4 ayat (1) UUD 1945
Tugas dan Wewenang
Memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar.

Nama Lembaga Negara
5.Mahkamah Agung
Dasar Hukum
Pasal 24 ayat (2)
Tugas dan Wewenang
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berbeda dibawahnya dm lingkungan peradilan militer,lingkungan peradilan tata usaha negara,dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Negara Lembaga Negara
6.Mahkamah Konstitusi 
Dasar Hukum 
Pasal 24 ayat (2) UUD 1945
Tugas dan Wewenang 
Kekuasaan untuk menyelanggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Negara Lembaga Negara
7.Komisi Yudisial
Dasar Hukum 
Pasal 24 ayat(1) UUD NRI Tahun 1945
Tugas dan Wewenang 
Wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,keluhuran martabat,serta perilaku hakim.

Nama Lembaga Negara
8.Badan Pemeriksa Keuangan
Dasar Hukum
Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Tugas dan Wewenang
Wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.Menurut UUD 1945,BPK merupakan lembaga yng bebas dan mandiri.

]]> 2019-08-07 03:42:47 UTC https://padlet.com/sman1_tgs_pkn/ppkn_x_ips2/wish/373517715