jawaban kasus by Athar Abyan

Dave,ferrel,jason

2025-04-30 06:54:35 UTC

Tidak, karena pemerintahan jogka bersifat turun menurun
Ada, uu no. 13 tahun 2012 yang mengakui Yogyakarta sebagai daerah istimewa.
Iya, karena pemerintahan Yogyakarta bersifat turun menurun.
Lanjutkan saja seperti sekarang.

vvv tralaleo tralala

ivynikita — 2025-04-30 06:58:23 UTC

Mekanisme penetapan Sultan sebagai Gubernur tidak bertentangan dengan prinsip otonomi daerah. Karena otonomi daerah pada dasarnya artinya adalah mengelola daerah secara mandiri, dan sultan sebagai kepala daerah menjalankan sesuai dengan otonomi daerah, yaitu mengelola daerah sendiri, tanpa campur tangan dan influence pemerintah pusat
UU 13 tahun 2012 tentang daerah istimewa yang mewujudkan tata pemerintahan yang baik, ketentraman, dan kesejahteraan rakyat
Sistem penetapan kepala daerah dapat berpotensi menciptakan dinasi politik karena tidak ada pemiu secara demokrasi dan penurunan kekuasaan diturunkan secara langsung kepada keturunan selanjutnya
Bisa dengan mengikuti sistem monarki Inggris. Sultan sebagai kepala negara, posisinya turun temurun. Tetapi kepala pemerintahan dipilih dengan pemilu

Bryan, Kenneth, William

2025-04-30 07:00:39 UTC

1. Mekanisme penetapan Sultan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berhubungan dengan otonomi daerah karena merupakan bentuk pelaksanaan prinsip otonomi yang menyesuaikan dengan kekhususan daerah berdasarkan sejarah dan budaya yang melekat pada daerah tersebut.

2. Aceh >> UU Nomor 11 Tahun 2006

Yogyakarta >> UU Nomor 13 Tahun 2012 pasal 18 ayat 1 dan 2

3. Ya, tetapi meskipun sistem penetapan seperti di Yogyakarta dapat menimbulkan keinginan untuk dinasti politik di wilayah lain, penerapan yang sah hanya dapat dilakukan dengan dasar hukum dan sejarah seperti DIY. Jika dilakukan secara sembarangan, ini dapat merusak sistem demokrasi lokal.

4. Proses demokratis, termasuk pelaporan publik teratur tentang kebijakan dan pengeluaran anggaran, harus dipertahankan meskipun Sultan diangkat menjadi gubernur. Selain itu, fungsi lembaga pengawasan seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus dioptimalkan untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah sesuai dengan hukum dan demi kepentingan rakyat. Agar suara rakyat tetap menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat harus diperkuat dengan cara-cara seperti konsultasi publik atau forum musyawarah. Ini menunjukkan bahwa sistem penetapan dapat bekerja berdampingan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Bintang, Steve, Dave

2025-04-30 07:01:37 UTC

1) Apakah bertentangan engan prinsip otonomi daerah? Tidak bertentangan secara hukum dan konstitusi, tapi bisa dianggap menyimpang dari prinsip demokrasi jika dilihat dari sudut pandang tertentu.

2)Ada, dasar hukum yang mengatur keistimewaan Yogya adalah UUD Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

UU ini mengatur hak istimewa DIY seperti tatacara pengisian jabatan Gubernur dan wakil Gubernur, kebudayaan, kelembagaan, pertahanan, dan tata ruang, dll.

Pasal 18 – 25:

Gubernur DIY ditetapkan, bukan dipilih melalui pemilihan umum.

3) Untuk sistemnya sendiri memang berupa dinasti politik, karena dalam pernikahannya masih bersifat sakral&tertutup(untuk Surakarta dan Yogyakarta), dan mereka masih memegang kekuatan dalam daerah daerah tersebut, terutama dalam acara² tradisional. Tetapi untuk selebihnya dipegang oleh pemerintah lokal, dengan mereka(pihak keluarga) dapat ikut serta dalam cara jalannya pemerintah

4) Mengadakan kompromi antar kedua pihak dimana mereka bebas untuk menganut tradisi mereka dan tidak boleh diganggu gugat, dan sebaliknya mereka harus ikut serta dalam pembangunan negara.