Namun, dalam balasan atas kekalahan mereka, Belanda memutuskan untuk menyerbu dan mengepung Bali dengan kekuatan penuh. Ketika pertempuran pecah, I Gusti Ngurah Rai memimpin pertempuran puputan dengan prinsip bahwa Belanda harus meninggalkan Bali jika ingin menjaga kondisi aman dan damai di pulau tersebut.

Pertempuran sengit terjadi, dan Brigjen Mallaby tewas dalam pertempuran tersebut. Penggantinya, Mayjen Mansergh, mengeluarkan ultimatum bahwa siapa pun yang membunuh Mallaby harus menyerahkan diri sebelum pukul 06.00 pagi tanggal 10 November 1945, atau pasukan sekutu akan menyerang Kota Surabaya.

Namun, rakyat Surabaya tidak mengindahkan ultimatum tersebut dan terus melawan. Ribuan rakyat Surabaya meninggal dalam pertempuran ini, dan tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan sebagai penghormatan terhadap perlawanan mereka.

Pertempuran yang hebat terjadi pada tanggal tersebut, dengan dukungan pasukan dari Surakarta dan Salatiga. Pertempuran ini dimenangkan oleh Tentara Keamanan Rakyat (TKR), tetapi dalam prosesnya, Kolonel Isdiman gugur dan diperingati sebagai Hari Infanteri untuk menghormati jasanya.

Mereka berjuang untuk merebut kembali gedung pemerintahan yang telah diambil alih oleh Jepang. Pertempuran berlanjut dengan sengit, tetapi pada akhirnya Sekutu dan NICA mengarahkan kekuatan mereka untuk menyerang dan menduduki Kota Medan pada 10 Desember 1945.

Setelah naskah perjanjian ditandatangani, muncul pro dan kontra di kalangan masyarakat mengenai hasil perundingan tersebut. Pada tanggal 25 Maret 1947, pihak Indonesia akhirnya menyetujui perjanjian Linggarjati yang terdiri dari 17 pasal.

Hasil dari perundingan Renville antara lain adalah pengakuan Belanda terhadap Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia, penetapan garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda, serta penarikan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari daerah-daerah kantong di Jawa Barat dan Jawa Timur yang berada di wilayah pendudukan Belanda.

Pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag, perjanjian ini bertujuan untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sepenuhnya kepada Negara Indonesia Serikat tanpa syarat. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta berusaha keras untuk mendorong penerimaan politik tersebut oleh pemerintah Republik Indonesia setelah keadaan pulih di Yogyakarta.

Pada awal Oktober, Tentara ke-16 mengeluarkan perintah kepada para komandan lokal untuk membiarkan pihak berwenang Indonesia menjaga hukum dan ketertiban, dengan garnisun Jepang memberikan bantuan. Di sisi lain, pemerintah Indonesia dan para pemuda ingin mendapatkan senjata untuk mengantisipasi kembalinya Belanda ke Jawa. Setelah negosiasi antara pemuda Indonesia, Wongsonegoro (gubernur Jawa Tengah saat itu), Mayor Jenderal Nakamura Junji (komandan pasukan Jepang di Jawa Tengah), dan Mayor Kido Shinichirō (komandan garnisun Semarang), garnisun Jepang di Semarang menyerahkan sekitar 660-700senapan dan 1.600 senapan antara tanggal 5 dan 7 Oktober 1945.

Meskipun telah mendapatkan sejumlah senjata, pihak Indonesia kembali mendesak Jepang pada tanggal 12 Oktober untuk mendapatkan lebih banyak senjata, namun kali ini negosiasi berlarut-larut, dan pada akhirnya, Mayor Kido menegaskan bahwa pasukan Jepang tidak akan menyerahkan lebih banyak senjata lagi kepada pihak Indonesia. Penolakan ini kemudian diikuti oleh rencana Jepang untuk merebut Semarang dan upaya pemuda Indonesia untuk memenjarakan warga sipil Belanda dan Jepang.

• Mohammad Hatta (Ketua delegasi Indonesia)

• Johannes Henricus van Maarseveen (Ketua delegasi Belanda)

• Sultan Hamid II (Ketua delegasi BFO)

• Tom Critchley (Ketua delegasi UNCI)

• Dr. W. Dress (Perdana Menteri Belanda)

• Prof. Dr. Soepomo (Sekretaris I delegasi Indonesia)

• WJ Latumenten (Sekretaris II delegasi Indonesia)

• EEJ van der Valk (Sekretaris delegasi Belanda)

• IAAG Agung (Wakil Ketua BFO)

• AJ Vleer (Sekretaris BFO)

2. TANGGAL DAN TAHUN KEJADIAN

   23 Agustus sampai 2 November 1949

3. ISI PERJANJIAN

• Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

• Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.

• Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS

• Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia- Belnada yang diketuai Belanda.

• RIS harus membayar semua utang Belanda sejak tahun 1942.

4. DAMPAK YANG DIRASAKAN MASYARAKAT

• Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia Serikat

• Konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan dapat dimulai.

• Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia.

• Negara Indonesia berubah bentuk menjadi negara serikat yang tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi