Pada 30 Mei 1959 Konstituantemelaksanakan pemungutan suara. Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju. Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak, pemungutan suara ini harus diulang karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum. Kuorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir di rapat, majelis, dan sebagainya (biasanya lebih dari separuh jumlah anggota) agar dapat mengesahkan suatu putusan. Pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959. Dari pemungutan suara ini Konstituante juga gagal mencapai kuorum. Untuk meredam kemacetan, pada tanggal 3 Juni 1959 Konstituante mengadakan reses (masa perhentian sidang parlemen; masa istirahat dari kegiatan bersidang) yang kemudian ternyata untuk selama-lamanya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal A.H. Nasution atas nama Pemerintah/Penguasa Perang Pusat (Peperpu), mengeluarkan peraturan No.Prt/Peperpu/040/1959 yang berisi larangan melakukan kegiatan-kegiatan politik. Pada tanggal 16 Juni 1959, Ketua Umum PNI Suwirjo mengirimkan surat kepada Presiden agar mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan membubarkan Konstituante.

Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno dikarenakan berbagai hal berikut.
1)  Dari segi keamanan nasional
Banyak gerakan separatis pada masa demokrasi liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara.
2) Dari segi perekonomian 
Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program program yang direncanakan oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat.
3) Dari segi politik
Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUD 1950.

Demokrasi terpimpin sendiri merupakan suatu sistem pemerintahan yang ditawarkan Presiden Soekarno pada Februari 1957. Demokrasi terpimpin juga merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi. Gagasan Presiden Soekarno tersebut dikenal sebagaj konsepsi Presiden 1957. Adapun pokok pokok pemikiran yang terkandung dalam konsepsi tersebut, antara lain:
1) Dalam pembaruan stuktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang.
2) Pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai partai politik dan kekuatan golongan politik baru yang diberi nama oleh Presiden Soekarno golongan fungsional atau golongan karya.

 

Sidang bulan November 1959 mengusulkan kepada pemerintah agar amanat presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 dijadikan garis Besar Haluan Negara.
 Presiden Soekarno menerima usulan pidatonya sebagai Garis Besar Haluan Negara dengan nama “Manifesto Politik Republik Indonesia” disingkat Manipol.
 3) Majelis permusyawaratan rakyat sementara (MPRS) melalui penetapan presiden No.2/1959 tanggal 31 Desember 1959, dengan Chairul Saleh (tokoh Mirna) sebagai ketuanya. MPRS menjalankan fungsi dan tugasnya tidak sejalan dengan apa yang diamanatkan dalan UUD 1959, namun diatur melalui pempres No. 2/1959, fungsi dan tugas MPRS hanya menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
4) . Membubarkan DPR hasil pemilu dan membentuk DPR-GR. 

Tindakan lainnya yang dilakukan presiden Soekarno adalah membentuk lembaga negara baru yang disebut From Nasional. Lembaga ini dibentuk berdasarkan penetapan presiden No. 13 Tahun 1959.
 Langkah lain yang diambil presiden Soekarno adalah melakukan regrouping kabinet berdasarkan keterangan presiden No. 94 Tahun 1962 tentang pengintegrasian lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan eksekutif. MPRS,DPR-GR,DPAS,Mahkamah Agung, dan Dewan Perancangan Nasional dipimpin langsung oleh presiden.