Saya merindukan teman SMP saya

kangen saat di marahin pas masih kanak-kanak

Contoh TAP MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat) adalah:

TAP MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002

Perppu Nomor 1/2016 tentang Perlindungan Anak

Kasus yang melatarbelakangi Perppu lahir karena banyaknya kejahatan terhadap anak sehingga perlu ada hukuman kebiri. Hukuman kebiri ini tidak diatur dalam UU terkait.

Contoh Peraturan Pemerintah (PP) di Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 –

Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Contoh Peraturan Presiden

1. Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penanaman Modal.

Contoh Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah:

• Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Berikut adalah contoh Peraturan Daerah (Perda) kabupaten:

• PERDA Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 

Pembukaan: Memuat tujuan negara dan dasar filosofi Pancasila.

Pasal 1: Menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

Pasal 2: Mengatur tentang lembaga legislatif, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pasal 3: Mengatur tentang wewenang MPR.

Pasal 4: Menjelaskan tentang Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

TAP MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat) adalah keputusan yang diambil oleh MPR. Berikut beberapa contoh TAP MPR yang penting:

TAP MPR No. I/MPR/1998: Mengenai pencabutan TAP MPR No. XX/MPR/1993 tentang Ketetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

TAP MPR No. VI/MPR/2000: Tentang Pemisahan Kekuasaan dalam negara, yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembagian kekuasaan.

TAP MPR No. VII/MPR/2000: Tentang Peran dan Fungsi MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

ChatGPT 4o mini

Masuk

Anda bilang:

contoh uud tahun 1945

ChatGPT bilang:

ChatGPT

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi negara Republik Indonesia yang pertama. Berikut adalah beberapa poin penting dalam UUD 1945:

Pembukaan: Memuat tujuan negara dan dasar filosofi Pancasila.

Pasal 1: Menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

Pasal 2: Mengatur tentang lembaga legislatif, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pasal 3: Mengatur tentang wewenang MPR.

Pasal 4: Menjelaskan tentang Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

UUD 1945 telah mengalami beberapa amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut tentang pasal tertentu atau amandemen, silakan beri tahu!

Anda bilang:

contoh TAP MPR

ChatGPT bilang:

ChatGPT

TAP MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat) adalah keputusan yang diambil oleh MPR. Berikut beberapa contoh TAP MPR yang penting:

TAP MPR No. I/MPR/1998: Mengenai pencabutan TAP MPR No. XX/MPR/1993 tentang Ketetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

TAP MPR No. VI/MPR/2000: Tentang Pemisahan Kekuasaan dalam negara, yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembagian kekuasaan.

TAP MPR No. VII/MPR/2000: Tentang Peran dan Fungsi MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

TAP MPR ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika Anda ingin tahu lebih lanjut tentang salah satu TAP tertentu, silakan beri tahu!

Anda bilang:

contoh UU/PERPPU

ChatGPT bilang:

ChatGPT

Berikut adalah beberapa contoh Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) di Indonesia:

Contoh Undang-Undang (UU):

UU No. 12 Tahun 2011: Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

UU No. 40 Tahun 2004: Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

UU No. 11 Tahun 2020: Tentang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan mempermudah proses berusaha.

Contoh Perppu:

Perppu No. 1 Tahun 2020: Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19.

Perppu No. 2 Tahun 2022: Tentang Cipta Kerja yang dijadikan dasar hukum untuk pelaksanaan UU Cipta Kerja setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

Berikut adalah beberapa contoh Peraturan Pemerintah (PP) di Indonesia:

PP No. 21 Tahun 2020: Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

PP No. 30 Tahun 2021: Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

PP No. 70 Tahun 2020: Tentang Protokol Kesehatan dalam Penanganan COVID-19.

PP No. 15 Tahun 2018: Tentang Penyelenggaraan Transportasi.

Perpres No. 83 Tahun 2021: Tentang Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Perda Provinsi Jawa Tengah No. 8 Tahun 2016: Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

PERDA tentang Pengelolaan Sampah: Menetapkan aturan terkait pengelolaan limbah dan kebersihan lingkungan.

Contoh TAP MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat) adalah:

TAP MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002

Perppu Nomor 1/2016 tentang Perlindungan Anak

Kasus yang melatarbelakangi Perppu lahir karena banyaknya kejahatan terhadap anak sehingga perlu ada hukuman kebiri. Hukuman kebiri ini tidak diatur dalam UU terkait.

Contoh Peraturan Pemerintah (PP) di Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 –

Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Contoh Peraturan Presiden

Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penanaman Modal.

Contoh Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah:

Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Berikut adalah contoh Peraturan Daerah (Perda) kabupaten:

PERDA Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025

uud 1945 Pasal 27 ayat 2: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Contoh TAP MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat) adalah:

TAP MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002

Perppu Nomor 1/2016 tentang Perlindungan Anak

Kasus yang melatarbelakangi Perppu lahir karena banyaknya kejahatan terhadap anak sehingga perlu ada hukuman kebiri. Hukuman kebiri ini tidak diatur dalam UU terkait.

Contoh Peraturan Pemerintah (PP) di Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 –

Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Contoh Peraturan Presiden

Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penanaman Modal.

Contoh Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah:

Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Berikut adalah contoh Peraturan Daerah (Perda) kabupaten:

PERDA Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025

2.TAP MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

3.UU Nomor 20 Tahun 2023: Tentang Aparatur Sipil Negara

Perpu Nomor 1/2016: Tentang

Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023: Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

4.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 – Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

6.Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

7.Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 – Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penanaman Modal.Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Peraturan Daerah Indramayu Nomor 3 tahun 2022 Tentang PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 – Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

UUD NRI TAHUN 1945

Pasal 28C Ayat 1

Hak untuk mengembangkan diri melalui kebutuhan dasar, hak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan hidup manusia.

TAP MPR

TAP MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

UU/PERPPU

Perppu Nomor 1/2016 tentang Perlindungan Anak

PERPRES

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

PERDA PROVINSI

Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah

PERDA KABUPATEN

Perda Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Pasal 27 ayat 1, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

TAP MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat) adalah:

TAP MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

UU ini mengatur tentang berbagai aspek terkait informasi dan transaksi elektronik, termasuk perlindungan data pribadi, transaksi daring, dan regulasi terkait dunia digital.

No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19

Dikeluarkan pada awal pandemi untuk mempercepat kebijakan fiskal dalam penanganan dampak ekonomi akibat COVID-19.

PP No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

PP ini mengatur tentang berbagai tarif yang dikenakan untuk layanan yang disediakan oleh Kepolisian, seperti biaya pembuatan SIM, STNK, dan BPKB.

Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan**

Perpres ini mengatur penyesuaian iuran BPJS Kesehatan, serta pembagian kewajiban pembayaran antara pemerintah dan masyarakat.

Perda Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19

Perda ini mengatur upaya penanggulangan pandemi COVID-19 di DKI Jakarta, termasuk kewajiban memakai masker, menjaga jarak, dan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Perda Kabupaten Badung No. 7 Tahun 2016 tentang Desa Adat

Perda ini mengatur pengakuan dan pengelolaan desa adat di Kabupaten Badung, Bali, serta memperkuat peran desa adat dalam pengelolaan sosial dan budaya masyarakat setempat.

2.(TAP MPR). (Ketetapan MPR) merupakan bentuk putusan MPR mengenai hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking). Misalnya: TAP MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

3.(UU/PERPU).Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (atau disingkat Perpu atau Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa

4.(PP ).Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis MPR; 3. Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 5. Peraturan Pemerintah; 6. Keputusan Presiden; 7. Peraturan Daerah

5.PERPRES).Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

6.(Perda Provinsi). Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

7.(PERDA KABUPATEN/KOTA)

Perda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Perda Retribusi Pasar Grosir dan/ Atau Pertokoan

Perda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Perda Perizinan dan Rekomendasi Usaha Kegiatan Lingkungan Hidup

Perda Kebersihan & Ketertiban Umum

Perda Administrasi Kependudukan

uud 1945 Pasal 27 ayat 2: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

ontoh TAP MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat) adalah:

TAP MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002

Perppu Nomor 1/2016 tentang Perlindungan Anak

Kasus yang melatarbelakangi Perppu lahir karena banyaknya kejahatan terhadap anak sehingga perlu ada hukuman kebiri. Hukuman kebiri ini tidak diatur dalam UU terkait.

Contoh Peraturan Pemerintah (PP) di Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 –

Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Contoh Peraturan Presiden

Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penanaman Modal.

Contoh Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah:

Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Berikut adalah contoh Peraturan Daerah (Perda) kabupaten:

PERDA Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025

1. UUD NRI Tahun 1945:

- Contoh Perundang-undangan: Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945 tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum.

2. TAP MPR:

- Contoh Perundang-undangan: TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. (Meskipun TAP MPR sudah tidak berlaku lagi setelah amandemen

3. UU/Perppu:

- Contoh Perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Pembentukan Provinsi-Provinsi Daerah Tingkat I di Indonesia.

4. Peraturan Pemerintah (PP):

- Contoh Perundang-undangan: Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

5. Peraturan Presiden (Perpres):

- Contoh Perundang-undangan: Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi):

- Contoh Perundang-undangan: Perda Provinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Sampah

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota):

- Contoh Perundang-undangan: Perda Kabupaten Bogor tentang Retribusi Parkir.

TAP MPR (Tetap MPR):

Contoh: TAP MPR No. 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Yudisial.

TAP MPR ini mengatur tentang pembentukan dan pengaturan Komisi Yudisial di Indonesia.

UU Nomor 20 Tahun 2023: Tentang Aparatur Sipil Negara

Perpu Nomor 1/2016: Tentang

Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023: Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

PP (Peraturan Pemerintah)

Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

PP berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Contoh Peraturan Presiden

Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penanaman Modal.

Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

PERDA KABUPATEN/KOTA (Peraturan Daerah Kabupaten/Kota)

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (PERDA) adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kota.

PERDA berlaku di wilayah kabupaten atau kota tersebut.

Contoh Pasal: Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik.”

TAP MPR (Tetapkan Amandemen UUD):

2.Contoh Keputusan: TAP MPR No. IV/MPR/2000 tentang Perubahan atas UUD 1945, yang mengatur pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

3.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/Perppu):

4.Contoh UU: UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

5.Contoh Perppu: Perppu No. 1 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Pemerintah (PP):

Contoh PP: PP No. 60 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

6.Peraturan Presiden (Perpres):

Contoh Perpres: Perpres No. 82 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi):

7.Contoh Perda: Perda Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota):

Contoh Perda: Perda Kabupaten Bogor No. 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

-TAP MPRS No. XXVI/MPRS/1966

Tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan, yang bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati

-UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

-PP Nomor 19 Tahun 2005: Tentang Standar Nasional Pendidikan

-Perpres Nomor 7 Tahun 2019: Mengatur tentang Penyakit Akibat Kerja.

-Perda Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

-Perda Nomor 4 tentang Kabupaten Layak Anak.

Sebelum dilakukan amendemen, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau Iebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan.

TAP MPR

Ketetapan MPR atau disingkat TAP MPR merupakan bentuk putusan MPR yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking). Dahulu sebelum perubahan atau amandemen UUD 1945, Ketetapan MPR merupakan Peraturan Perundangan yang secara hirarki berada di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-Undang.

UU/PERPPU

Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam ikhwal kegentingan yang memaksa. Presiden bisa mengeluarkan Perppu atas dasar tiga hal.

PP

Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Displaying 1-10 of 26 results.

PERPRES

Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

PERDA PROVINSI

Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundang- undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Propinsi maupun daerah kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota.

PERDA KABUPATEN/KOTA

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

1. Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960

Mengatur Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana untuk periode 1961-1969, ketetapan ini menekankan pembangunan yang holistik dan berlandaskan Pancasila.

MPRS ingin mencapai masyarakat yang adil dan makmur dengan menghapuskan penindasan dan mempromosikan kemerdekaan dari kolonialisme. Ketetapan ini mencakup aspek penting seperti kesejahteraan, produksi, dan pemerintahan, memberikan arahan yang jelas bagi pelaksanaan pembangunan

UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 – Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA. PANCASILA.

Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2023 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2023 Tentang OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2022 tentang PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

UUD 1945 menjamin hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia. Beberapa contoh hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 adalah:

[4/11 14.32] .: 2. TAP MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi

[4/11 14.35] .: - UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: UU ini mengatur tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan

[4/11 14.36] .: - PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Izin Lingkungan: PP ini mengatur tentang prosedur dan tata cara perizinan lingkungan, mulai dari proses pengajuan hingga penerbitan izin.

[4/11 14.37] .: Perpres Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia **[1]

[4/11 14.38] .: - Tata ruang dan wilayah: mengatur penggunaan lahan, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan wilayah[3].

[4/11 14.39] .: - Kesehatan: mengatur tentang pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pengembangan fasilitas kesehatan di tingkat Kabupaten.

Bidang Ekonomi:

PP Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara: Mengatur tentang tata cara pemberian dan pencabutan izin usaha pertambangan mineral dan batubara.

PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan: Mengatur tentang pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi dan badan.

Bidang Sosial:

PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi: Mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.

PP Nomor 60 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional: Mengatur tentang penyelenggaraan jaminan sosial nasional, seperti jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan jaminan kecelakaan kerja.

Bidang Hukum:

PP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah.

PP Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Hak Asasi Manusia: Mengatur tentang pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia.

Bidang Lingkungan:

PP Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga: Mengatur tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

PP Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bidang Kesehatan:

PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesehatan: Mengatur tentang tenaga kesehatan di Indonesia.

PP Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit: Mengatur tentang pencegahan dan pengendalian penyakit di Indonesia.

Contoh-contoh di atas hanyalah sebagian kecil dari PP yang telah diterbitkan. Anda dapat menemukan daftar lengkap PP yang telah diterbitkan di situs resmi Kementerian Hukum dan HAM.

Catatan:

PP dapat diubah atau dicabut oleh Presiden.

PP harus sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar pembuatannya.

PP memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia.

pasal 5

Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya

TAP MPR

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

UU/PERPPU

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

dibentuk bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, ..

pp

Diperintah Prabowo, Menteri Hukum Review Seluruh UU, PP hingga Permen

JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengaku mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau kembali seluruh regulasi baik yang berbentuk Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Menteri (Permen).

Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Senin, 04 November 2024 - 13:00 WIB oleh Achmad Al Fiqri dengan judul "Diperintah Prabowo, Menteri Hukum Review Seluruh UU, PP hingga Permen". Untuk selengkapnya kunjungi:

https://nasional.sindonews.com/read/1483047/13/diperintah-prabowo-menteri-hukum-review-seluruh-uu-pp-hingga-permen-1730700668

Untuk membaca berita lebih mudah, nyaman, dan tanpa banyak iklan, silahkan download aplikasi SINDOnews.

- Android: https://sin.do/u/android

- iOS: https://sin.do/u/ios

PERPRES

Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

uud 1945 Pasal 27 ayat 2: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Contoh TAP MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat) adalah:

TAP MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002

Perppu Nomor 1/2016 tentang Perlindungan Anak

Kasus yang melatarbelakangi Perppu lahir karena banyaknya kejahatan terhadap anak sehingga perlu ada hukuman kebiri. Hukuman kebiri ini tidak diatur dalam UU terkait.

Contoh Peraturan Pemerintah (PP) di Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 –

Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Contoh Peraturan Presiden

1. Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penanaman Modal.

Contoh Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah:

• Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Berikut adalah contoh Peraturan Daerah (Perda) kabupaten:

• PERDA Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025