Menurut saya, jika dikaitkan dengan situasi saat ini, kita perlu merujuk kembali Teori Libertarian. Didalam teori ini kebenaran tidak lagi dianggap sebagai milik penguasa. Melainkan, hak mencari kebenaran adalah salah satu hak asasi manusia. Pers dianggap sebagai mitra dalam mencari kebenaran. Kebenaran bisa muncul dari hasil diskusi atau perdebatan antar argumen yang rasional. Dalam teori Libertarian, pers bukan instrumen pemerintah, melainkan sebuah alat untuk menyajikan bukti dan argumen-argumen yang akan menjadi landasan bagi orang banyak untuk mengawasi pemerintahan dan menentukan sikap terhadap kebijaksanaannya. Dengan demikian, pers seharusnya bebas dari pengawasan dan pengaruh pemerintah. Agar kebenaran bisa muncul, semua pendapat harus dapat kesempatan yang sama untuk didengar, harus ada pasar bebas pemikiran-pemikiran dan informasi. Baik kaum minoritas maupun mayoritas, kuat maupun lemah, harus dapat menggunakan pers.

    ☺😊TERIMA KASIH😊☺

• Idiil: Pancasila 
• Konstitusional: Undang-undang dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan MPR. 
• Strategis: Garis-Garis Besar Haluan Negara 
• Yuridis: Undang-undang Pokok Pers No. 21 Tahun 1982. (Masa mendatang ditambah dengan Undang-Undang Penyiaran yang sedang dalam proses “pembuatan”. 
• Kemasyarakatan: Tata nilai sosial yang berlaku pada masyarakat Indonesia. 
• Etis: Norma-norma kode etik profesional.

• Mempertahankan, membela mendukung dan melaksanakan Pancasila dan UUD ’45 secara murni dan konsekuen;
• Memperjuangkan pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat yang berlandaskan Demokrasi Pancasila:
• Memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers;
• Membina persatuan dan menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, feodalisme, liberalisme, komunisme, dan fasisme/diktator;
• Menjadi penyalur pendapat umum yang konstruktif dan progresif-revolusioner (UU Pokok Pers No. 11 Tahun 1982 Pasal 2).

1. Kewajiban utama jurnalisme adalah pada pencarian kebenaran
2. Loyalitas utama jurnalisme adalah pada warga negara
3. Esensi utama jurnalisme adalah disiplin verifikasi
4. Jurnalis harus menjaga indepedensi dari objek liputannya
5. Jurnalis harus membuat dirinya sebagai pemantau independen dari kekuasaan
6. Jurnalis harus memberi forum bagi publik untuk saling kritik dan menemukan kompromi
7. Jurnalis harus berusaha membuat hal penting menjadi menarik dan relevan
8. Jurnalis harus membuat berita yang komprehensif dan proporsional
9. Jurnalis harus diperbolehkan mendengarkan hati nurani personelnya

1. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, bisa pemerintah dan juga masyarakat
2. Melakukan pengkajian untuk pengembangan keidupan pers
3. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik
4. Memberikan pertimbangan dan pengupayaan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers
5. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah.
6. Memfasilitasi organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan
7. Mendata persahaan pers

1.Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
2.

• Idiil: Pancasila 
• Konstitusional: Undang-undang dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan MPR. 
• Strategis: Garis-Garis Besar Haluan Negara 
• Yuridis: Undang-undang Pokok Pers No. 21 Tahun 1982. (Masa mendatang ditambah dengan Undang-Undang Penyiaran yang sedang dalam proses “pembuatan”. 
• Kemasyarakatan: Tata nilai sosial yang berlaku pada masyarakat Indonesia. 
• Etis: Norma-norma kode etik profesional.

• Mempertahankan, membela mendukung dan melaksanakan Pancasila dan UUD ’45 secara murni dan konsekuen;
• Memperjuangkan pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat yang berlandaskan Demokrasi Pancasila:
• Memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers;
• Membina persatuan dan menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, feodalisme, liberalisme, komunisme, dan fasisme/diktator;
• Menjadi penyalur pendapat umum yang konstruktif dan progresif-revolusioner (UU Pokok Pers No. 11 Tahun 1982 Pasal 2).

• Idiil: Pancasila 
• Konstitusional: Undang-undang dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan MPR. 
• Strategis: Garis-Garis Besar Haluan Negara 
• Yuridis: Undang-undang Pokok Pers No. 21 Tahun 1982. (Masa mendatang ditambah dengan Undang-Undang Penyiaran yang sedang dalam proses “pembuatan”. 
• Kemasyarakatan: Tata nilai sosial yang berlaku pada masyarakat Indonesia. 
• Etis: Norma-norma kode etik profesional.

• Mempertahankan, membela mendukung dan melaksanakan Pancasila dan UUD ’45 secara murni dan konsekuen;
• Memperjuangkan pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat yang berlandaskan Demokrasi Pancasila:
• Memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers;
• Membina persatuan dan menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, feodalisme, liberalisme, komunisme, dan fasisme/diktator;
• Menjadi penyalur pendapat umum yang konstruktif dan progresif-revolusioner (UU Pokok Pers No. 11 Tahun 1982 Pasal 2).

• Idiil: Pancasila 
• Konstitusional: Undang-undang dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan MPR. 
• Strategis: Garis-Garis Besar Haluan Negara 
• Yuridis: Undang-undang Pokok Pers No. 21 Tahun 1982. (Masa mendatang ditambah dengan Undang-Undang Penyiaran yang sedang dalam proses “pembuatan”. 
• Kemasyarakatan: Tata nilai sosial yang berlaku pada masyarakat Indonesia. 
• Etis: Norma-norma kode etik profesional.

• Mempertahankan, membela mendukung dan melaksanakan Pancasila dan UUD ’45 secara murni dan konsekuen;
• Memperjuangkan pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat yang berlandaskan Demokrasi Pancasila:
• Memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers;
• Membina persatuan dan menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, feodalisme, liberalisme, komunisme, dan fasisme/diktator;
• Menjadi penyalur pendapat umum yang konstruktif dan progresif-revolusioner (UU Pokok Pers No. 11 Tahun 1982 Pasal 2).

• Manusia tidak dapat berdiri sendiri dan harus hidup dalam masyarakat. Manusia juga akan menjadi “berarti” kalau dia hidup dalam kelompok;

1. Masyarakat bebas mengeluarkan pendapat atau mencari kebenaran yang bertanggungjawab sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.
2. Antara hak masyarakat dan pemerintah bisa seimbang.

1. Pemerintah bisa saja menggunakan lembaga atau organisasi yang mengontrol sistem penyiaran sebagai kedok untuk mencapai kepentingannya.
2. Ekspresi yang ingin dituangkan oleh masyarakat masih dibatasi oleh peraturan yang ada sehingga tidak semua bentuk ekspresi dapat dipublikasikan melalui media. Contohnya saja gambar yang berbau porno, menurut seniman itu seni tetapi bagi orang lain itu pornografi yang tidak patut dipublikasikan sehingga media tidak boleh menyiarkannya.

1. Pers diijinkan melakukan kritik tetapi ada patokan yang jelas. Wartawan boleh mengkritik orang termasuk yang ada di birokrasi tingkat tinggi, tetapi tidak boleh mengkritik institusi.
2. Sistem soviet tidak mengenal motif mencari keuntungan dari komunikasi massa, karenanya yang dihargai bukan pendapatan tetapi efeknya dalam masyarakat.

1. Apabila pers akan mengkritik harus melalui ijin para pemimpin partai.
2. Media massa menjadi alat dalam kegiatan negara yang tidak boleh pemilikan swasta sebagaimana halnya industri berat.
3. Paham ini berdasarkan pandangan bahwa pers bebas tidak untuk memperdagangkan informasi, tetapi untuk mendidik massa dan mengorganisasikan mereka dibawah bimbingan tunggal partai untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
2. Menegakkan nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hokum, dan HAM, serta menghormati kebhinekaan
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar
4. Melakukan pengawasa, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran

1. Untuk menegakkan penjajahan
2. Menentang pergerakan rakyat
3. Melancarkan perdagangan
4. Pada masa Jepang

1. Pers Nasional
2. Surat kabar Belanda
3. Surat kabar berbahasa Cina

1. Peraturan No3. Thn 1960 tentang larangan terbit surat kbr berbahasa  Cina
2. Peraturan no 19 thn 1961 tentang keharusan adanya Surat Izin terbit bagi surat kabar
3. Peraturan No.2 tahun 1961 tentang pembinaan pers oleh pemerintah, yang tidak loyal akan dibreidel
4. UU no 4/ 1963 tentang wewenang Jaksa Agung mengenai pers

1. Adanya perizinan terhadap pers (SIUP)
2. Adanya wadah tunggal organisasi pers dan wartawan yaitu PWI
3. Praktek intimidasi dan sensor pers.

1. Menjunjung tinggi kebenaran
2. Wajib menghormati privacy orang atau subyek tertentu
3. Wajib menjunjung tinggi prinsip bahwa apa yang diwartakan atau diberitakan dapat dipertanggungjawabkan

1. Pers memainkan peran penting dalam masyarakat modern sebagai media informasi
2. Pers wajib memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat
3. Pers wajib menghormati asas praduga tak bersalah
4. Pers dilarang memuat iklan yang merendahkan martabat suatu agama dan/ atau melanggar kerukunan hidup antar  umat beragama
5. Pers dilarang memuat iklan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya

1. Berita bohong
2. Berita yang melanggar norma susila dan norma agama
3. Berita kriminalits dan kekerasan fisik
4. Berita, tulisan, atau gambar yang membahayakan keselamatan dan keamanan Negara dan persatuan bangsa

1. Menyiarkan atau menayangkan gambar pelaku kejahatan melanggar etika dan hokum
2. Penayangan gambar-gambar mengerikan merugikan konsumen
3. Penayangan gambar korban kejahatan harus dengan izin korban

MeSistem adalah seperangkat objek di mana objek satu dengan yang lainnya saling berkaitan, bahkan saling bergantung. Kita ambil contoh sistem pencernaan makanan pada manusia yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus dua belas jari, hati dan pankreas, usus besar dan anus.Untuk kelancaran sistem pencernaan, semua organ (objek) tersebut berkaitan, saling memengaruhi, dan sudah barang tentu tidak dapat berdiri sendiri. Karena, jika salah satu organ mengalami gangguan, maka sistem pencernaan akan terganggu.Sistem sosial Indonesia terdiri dari beberapa subsistem seperti ideologi, politik, ekonomi, budaya, komunikasi, pertahanan keamanan. Subsistem satu dengan yang lainnya saling memengaruhi, namun subsistem ideologi dan politik merupakan subsistem yang paling memengaruhi.Dua sub-sistem ini menjadi dasar subsistem lainnya, termasuk subsistem media massa. Dengan demikian, sistem media massa mencerminkan falsafah dan sistem politik negara di mana dia berfungsi.Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm menyatakan:

To see the social system in their true relationship to the press, one has to look at certain basic beliefs and assumptions which the society and the state, the relations of the state and the nature of knowledge and truth” (Siebert, 1963 : 1).

• Manusia tidak dapat berdiri sendiri dan harus hidup dalam masyarakat. Manusia juga akan menjadi “berarti” kalau dia hidup dalam kelompok;

• Idiil: Pancasila 
• Konstitusional: Undang-undang dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan MPR. 
• Strategis: Garis-Garis Besar Haluan Negara 
• Yuridis: Undang-undang Pokok Pers No. 21 Tahun 1982. (Masa mendatang ditambah dengan Undang-Undang Penyiaran yang sedang dalam proses “pembuatan”. 
• Kemasyarakatan: Tata nilai sosial yang berlaku pada masyarakat Indonesia. 
• Etis: Norma-norma kode etik profesional.

• Mempertahankan, membela mendukung dan melaksanakan Pancasila dan UUD ’45 secara murni dan konsekuen;
• Memperjuangkan pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat yang berlandaskan Demokrasi Pancasila:
• Memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers;
• Membina persatuan dan menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, feodalisme, liberalisme, komunisme, dan fasisme/diktator;
• Menjadi penyalur pendapat umum yang konstruktif dan progresif-revolusioner (UU Pokok Pers No. 11 Tahun 1982 Pasal 2).

1. Tuliskan pers menurut UU pers no 40 tahun 1999!! =Dalam UU pers no 40 tahun 1999, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan meyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik
2.  Ada beberapa teori pers teori yang manakah dilaksanakan di indonesia,berikan analisamu!!                   =Sistem Pers di Indonesia”

• Idiil: Pancasila 
• Konstitusional: Undang-undang dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan MPR. 
• Strategis: Garis-Garis Besar Haluan Negara 
• Yuridis: Undang-undang Pokok Pers No. 21 Tahun 1982. (Masa mendatang ditambah dengan Undang-Undang Penyiaran yang sedang dalam proses “pembuatan”. 
• Kemasyarakatan: Tata nilai sosial yang berlaku pada masyarakat Indonesia. 
• Etis: Norma-norma kode etik profesional.

1. Masyarakat bebas mengeluarkan pendapat atau mencari kebenaran yang bertanggungjawab sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.
2. Antara hak masyarakat dan pemerintah bisa seimbang.

1. Pemerintah bisa saja menggunakan lembaga atau organisasi yang mengontrol sistem penyiaran sebagai kedok untuk mencapai kepentingannya.
2. Ekspresi yang ingin dituangkan oleh masyarakat masih dibatasi oleh peraturan yang ada sehingga tidak semua bentuk ekspresi dapat dipublikasikan melalui media. Contohnya saja gambar yang berbau porno, menurut seniman itu seni tetapi bagi orang lain itu pornografi yang tidak patut dipublikasikan sehingga media tidak boleh menyiarkannya.

1. Pers diijinkan melakukan kritik tetapi ada patokan yang jelas. Wartawan boleh mengkritik orang termasuk yang ada di birokrasi tingkat tinggi, tetapi tidak boleh mengkritik institusi.
2. Sistem soviet tidak mengenal motif mencari keuntungan dari komunikasi massa, karenanya yang dihargai bukan pendapatan tetapi efeknya dalam masyarakat.

1. Apabila pers akan mengkritik harus melalui ijin para pemimpin partai.
2. Media massa menjadi alat dalam kegiatan negara yang tidak boleh pemilikan swasta sebagaimana halnya industri berat.
3. Paham ini berdasarkan pandangan bahwa pers bebas tidak untuk memperdagangkan informasi, tetapi untuk mendidik massa dan mengorganisasikan mereka dibawah bimbingan tunggal partai untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

1. Dalam UU pers no 40 tahun 1999, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan meyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia
2. Indonesia Menganut Sistem Pers Yang Mana?
Pers Orde Lama
Diawal kemerdekaan Indonesia, pada masa orde lama pers banyak difungsikan sebagai alat untuk memberitakan kemerdekaan Indonesia dan perjuangan Indonesia. Keadaan politik yang masih belum stabil di awal kemerdekaan sangat berpengaruh terhadap perkembangan pers nasional. Pertentangan antara kelompok pemerintah dan kelompok oposisi menimbulkan pers nasional seakan terpecah dua, disatu pihak pers pendukung pemerintah dan dilain pihak pers oposisi.
Perubahan politik kepartaian dan pemerintahan menjadi sistem parlementer mengubah sikap dan kedudukan pers pada masa itu. Diawal kemerdekaan pada 1945-1949 kondisi pers nasional berlandaskan Pancasila dan UUD’ 45, namun pada 1950-1959 masa parlementer sebagian pers memilih pola pers bebas seperti teori pers liberal, dengan kebabasan dan persepsi tanggung jawab yang ditentukan oleh wartawan masing-masing. Dari kondisi tersebut terjadi penodaan kebebasan pers.
Pada akhirnya Presiden Soekarno mengesahkan UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Undang-undang ini nantinya menjadi landasan yuridis sistem pers di awal pemerintahan orde baru.
Pers Orde Baru
Sejak ada UU No. 11 Tahun 1966, pada masa orde baru awal kebebasan pers dan kemajuan sistem pers mulai terasa. Sistem pers dilakukan secara sistematis dan terarah. Namun sejak peristiwa Malari tahun 1974 kebebasan pers mengalami kemunduran, Beberapa surat kabar dilarang terbit dan pengawasan terhadap kegiatan pers serta wartawan diperketat. Larangan-larangan dari penguasa lebih diketatkan seperti larangan melalui telepon agar pers tidak menyiarkan berita tertentu, atau dengan jalan memperingatkan wartawan untuk lebih mentaati kode etik jurnalistik.
Pada masa itu Indonesia menganut sistem pers otoriter, dimana Pemerintah pada masa itu mengontrol seluruh kegiatan pers, kontrol isi yang amat ketat terhadap pemberitaan pers sampai dengan seringnya kasus pembredelan terhadap media yang dianggap mengganggu stabilitas, ketentraman dan kenyamanan hidup masyarakat dan negara. Kebebasan pers berada di tangan pemerintah. Pers tunduk pada sistem pers, sistem pers tunduk pada sistem politik.
Pers Reformasi
Pada masa Reformasi terbentuk UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Era reformasi ditandai dengan terbukanya kebebasan pers. Di dunia pers, kebebasan itu ditunjukkan dengan dipermudahnya pengurusan SIUPP. Dan kemerdekaan pers jelas dicantukamkan dalam UU NO. 40 Tahun 1999,bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin.
Kebebasan pers di Indonesia tidak seperti kebebasan pada teori pers liberal. Secara teori pers Indonesia menerapkan teori tanggung jawab sosial dimana pers memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Dalam UU No. 40 Tahun 1999 Pasal 6, Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut : a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; b.menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan; c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
Pers Indonesia dari masa orde baru sampai sekarang sebenarnya secara teori berlandaskan Pancasila. Pers Demokrasi Pancasila dimana pers harus sesuai dan sejalan dengan apa yang dicita-citakan dalam isi dari Pancasila.
Pada realita Pers di Indonesia mengalami perubahan dari masa ke masa. Indonesia pernah menganut sistem pers liberal pada masa orde lama, sistem pers otoriter pada masa orde baru sampai sistem pers tanggung jawab sosial di masa reformasi.
Meskipun realita seperti demikian, Sistem Pers Indonesia Tetap Pers Demokrasi Pancasila.