1. Salsabila Deirosa

2. Nino Ramadano

3. Taruna Aditya

4. Isa Divo

2. Jihan Tasha

3. Dhaffa

4. Narendra

• Marco

• Fauzan Nugraha

• Dhika Raditya

• Hasna Najla Khaliqa

  
  

  
  

  
  

  
  

1. Aisha Naya Medina (02)

2. Banggas Jismar Sitorus (04)

3. Hilmi Musyaffa (16)

4. Muhammad Rizky Ramadhan (27)

Muhammad Raffa Esa

Dhimas Pradi S

Poetra Irfandha Adhipratama

Muhammad Royan Rommadon

3. Nama Kasus: Guru SMP cukur rambut siswa setengah botak

4. Kronologi singkat:

Kronologi singkat

Hari Kamis (7/9/2023): Seorang ibu merekam kondisi rambut anak laki-lakinya yang telah dipotong oleh guru. Bagian tengah rambut anaknya dibotak sementara rambut di pinggir masih ada.

Protes Ibu: Ibu tersebut protes karena merasa pemotongan rambut anaknya tidak berdasar, mengingat rambut anaknya tidak panjang. Dia menyatakan kemarahannya terhadap guru yang melakukan pemotongan.

Lokasi dan Waktu Kejadian: Wakapolres Samosir Kompol Saut Tulus Panggabean menyebutkan bahwa kejadian tersebut berlangsung di SMPN 1 Sianjur Mula-mula pada hari Selasa (5/9/2023)

5. Faktor penyebab:

-Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman: Guru mungkin kurang menyadari dampak dari tindakan yang dilakukan dan kurang memahami pentingnya menjaga harga diri dan martabat siswa.

-Komunikasi yang Buruk: Kurangnya komunikasi yang efektif antara guru, siswa, dan orang tua dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam tindakan yang dilakukan, sehingga menimbulkan ketegangan dan protes.

-Kurangnya Pengawasan dan Pengendalian: Kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap tindakan guru di lingkungan sekolah dapat memungkinkan terjadinya insiden yang tidak semestinya.

6. Strategi penyelesaian konkret:

sebelum memberikan hukuman seharusnya guru bermediasi dengan murid dan orang tua murid

7. Peran sebagai WNI:

Peran kita yaitu untuk menjadikan sebagai pembelajaran dan tidak mengulangi kejadian tersebut kepda kita maupun orang lain

1. lebih meningkatkan kesadaran diri siswa, terutama apabila jika rambut siswa panjang maka harus segara di potong.

2. Menyelesaikan segala masalah dengan cara kekeluargaan.

Netralitas: Arbitrase melibatkan pihak ketiga yang netral, memastikan keputusan yang adil bagi kedua belah pihak.

Proses Tertutup: Mengurangi tekanan publik dan potensi eskalasi konflik.

Solusi Mengikat: Keputusan arbitrase bersifat mengikat, memastikan hasilnya dihormati dan diterapkan.

Efisiensi: Lebih cepat dan murah dibandingkan proses pengadilan atau demonstrasi berkelanjutan.

Mengurangi Ketegangan: Pihak ketiga yang netral dapat mengurangi ketegangan antara mahasiswa dan pemerintah.

Fokus pada Substansi: Memungkinkan fokus pada tuntutan dan masalah inti tanpa terganggu isu politik.

Dengan arbitrase, pemerintah dan BEM-SI dapat mencapai kesepakatan damai dan solusi yang efektif terhadap tuntutan yang diajukan.

Karena perjanjian pembangunan & pengukuran rumah yang ingin dibuat tidak setara/setimpal dengan yang sebelumnya

Faktor Perbedaan kepentingan & kebutuhan:

Ada warga yang mementingkan nilai luhur dan sejarah yang ada di sana, sedangkan yang lain ada yang mementingkan lahan yang akan ganti

Faktor Kepemimpinan yang Buruk:

Dapat dilihat bahwa pemerintah dan aparat lebih mementingkan dirinya terlebih dahulu dan mendukung para investor

Faktor kurangnya komunikasi dan sosialisasi:

Dapat dilihat bahwa konflik yang terjadi itu dalam selang waktu yang dekat, dapat dipastikan bahwa pemerintah yang ada tidak melakukan sosialisasi dengan baik

• Danielo (5) nunik

• Herfiyan Jahran (15)

• Maulidwina Zahara (21)

• Marcus Manullang (33)

• Pauline (34)

1. Nama Kasus : Duduk perkara konflik Pulau Rempang

2. Kronologi Singkat :

   Kronologi

   Sejumlah anak harus dibawa ke rumah sakit akibat gas air mata yang diklaim aparat terbawa angin.

   Sementara itu, Kabid Humas Polda Kepri Zahwani Pandra Arsyad mengatakan bentrokan pecah lantaran sejumlah kelompok warga yang menolak pengukuran melakukan blokade di Jembatan Trans Barelang.

   Dan dampak dari gas air mata itu ada tempat pendidikan sekolah sehingga terdampak hempasan angin itu,‘‘

   massa menggelar aksi demonstrasi di depan kantor BP Batam. Mereka juga menuntut tujuh warga yang sebelumnya ditangkap dan jadi tersangka dibebaskan.

   Polisi pun telah menangguhkan penahanan ketujuh tersangka itu. Polda Kepri menangkap 43 orang dari aksi pada Senin.

   Menurut polisi, kaca gedung BP Batam pecah karena lemparan batu warga. Sebanyak 26 personel aparat gabungan luka-luka.

   Warga juga disebut melempar kayu hingga molotov ke arah kantor BP Batam

3. Faktor penyebab :

   Peristiwa itu terjadi akibat konflik lahan atas rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City.

   Penyebab Bentrok di Pulau Rempang Batam

   Warga Rempang yang telah mengetahui petugas gabungan dan BP Batam akan memasang patok di hari itu, warga yang menolak direlokasi (digusur) sengaja berjaga di Jembatan IV Barelang untuk menghadang aktivitas tersebut.

   Sehingga terjadi bentrokan

   Selain itu, ada tuduhan bahwa beberapa pihak memprovokasi warga melalui media sosial, menyebabkan eskalasi konflik. BP Batam mengklaim telah melakukan sosialisasi terkait proyek tersebut, namun warga tetap merasa tidak puas dan menolak untuk direlokasi​

4. Strategi Penyelesaian konflik :

   1.Mediasi,

   Pemerintah dan pihak berwenang harus memfasilitasi mediasi antara masyarakat lokal, perusahaan, dan pemerintah. Mediasi yang melibatkan pihak ketiga yang netral dapat membantu menemukan solusi yang adil bagi semua pihak.

   2.Penegakan Hukum

   Tinjauan Hukum: Mengkaji kembali dasar hukum yang menjadi dasar konflik ini. Pastikan bahwa hak-hak masyarakat lokal diakui dan dihormati, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

   -Penegakan Aturan: Jika ditemukan pelanggaran hukum, penegakan aturan harus dilakukan secara tegas untuk memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan.

   3. Pendekatan Sosial dan Budaya

   - Pemberdayaan Masyarakat: Melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pembangunan agar mereka merasa memiliki dan mendapat manfaat dari proyek tersebut.

   - Perlindungan Hak Masyarakat Adat: Menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat yang tinggal di Pulau Rempang. Ini termasuk melestarikan warisan budaya dan tanah leluhur mereka.

   4. Dampak Lingkungan

   - Kajian Lingkungan: Melakukan kajian dampak lingkungan yang mendalam untuk memastikan bahwa setiap pembangunan tidak merusak ekosistem setempat. Hasil kajian ini harus menjadi dasar untuk memutuskan kelayakan proyek.

   - Konservasi Alam: Implementasikan langkah-langkah konservasi untuk melindungi keanekaragaman hayati di Pulau Rempang.

   5. Solusi Ekonomi

   - Kompensasi dan Relokasi: Jika relokasi masyarakat diperlukan, pastikan kompensasi yang adil dan solusi relokasi yang memadai, yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

   - Pembangunan Berkelanjutan: Dorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat lokal tanpa mengorbankan kesejahteraan mereka.

   6. Pendampingan Hukum

   - Bantuan Hukum: Sediakan bantuan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dalam proses hukum.

   Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan meminimalkan risiko konflik berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa solusi yang diambil bersifat adil dan berkelanjutan.

   6. Peran Sebagai WNI :

      Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat hukum adat Pulau Rempang berhak atas tanah beserta sumber daya alam yang terkandung didalamnya yang ditempati dan dipergunakan secara tradisional, sehingga negara wajib memberikan perlindungan hukum, pengakuan, dan penghormatan terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat pulau Rempang

Dan cara-cara aparat penegak hukum dalam menangani berbagai problem yang ada di dalam negara

Tawuran antarkelompok yang terjadi di Underpass Manggarai biasanya kerap diawali dengan suara petasan. "Tawuran itu main setelah diawali dengan tanda-tanda suara petasan,". Beberapa orang mengatakan aksi tawuran tersebut diduga dipicu persoalan sepele karena salah satu orang dari kelompok yang terlibat meledek. "Kalau informasi yang saya dapat pemicunya ya sebetulnya hal-hal sepele saja. Iya (saling meledek) kalau berdasarkan informasi," ujar Dyan. Dyan mengatakan, tawuran sebelumnya diduga dilakukan kelompok pemuda yang berbeda RW. Untuk mencegah tawuran kembali terjadi, Kecamatan Tebet dan Polres Metro Jakarta Selatan mendirikan pos pantau di titik rawan. Pos pantau itu disebut dijaga oleh petugas kepolisian dan warga sekitar yang dijadwalkan Senin-Sabtu mulai pukul 19.00-07.00 WIB.  Kecamatan Tebet dan Polres Jakarta Selatan mempertemukan warga yang terdiri dari ketua RT, tokoh hingga sebagian pemuda antarkelompok wilayah yang terlibat tawuran. Pertemuan antarwarga itu untuk membuat kesepakatan untuk menjaga wilayahnya agar pemuda tidak kembali melakukan aksi saling serang. Semua sepakat bahwa tanggung jawab keamanan, mencegah tawuran ini menjadi tanggung jawab bersama.

Tawuran antar-kelompok itu bisa terjadi karena umumnya mereka yang terlibat sebelumnya nongkrong di suatu tempat. Kondisi itu, memicu kelompok lain datang dan saling ledek untuk menantang aksi tawuran.

"Nah biasanya ketika kumpul terjadi gesekan gesekan. Mereka kumpul malam kemudian dari salah satu dari mereka provokasi dan ada yang terprovokasi," kata Dyan.

Perbedaan pandangan dan dukungan emosi, atas pihak satu menganggap suatu hal sebuah hal yang spele sedangkan yang lain tersinggung, atau juga perbedaan tingkat pendidikan, atas tidak meperhatikan keadaan diri sensiri atau orang lain jangka panjang untuk memikirkan akibatnya

Kita juga dapat bermusyawarah, dengan cara membuat kesepakatan agar tidak ada lagi tawuran yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut

Kita juga bisa membuat pertemuan antarwarga untuk membuat kesepakatan untuk menjaga wilayahnya agar pemuda tidak kembali melakukan aksi saling serang.

2. Pembangunan Rempang Eco City masuk dalam Program Strategis Nasional tahun ini sesuai Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 dan ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada tahun 2080.

3. Kawasan Rempang juga akan menjadi lokasi pabrik kaca terbesar kedua di dunia milik perusahaan China Xinyi Group. Investasi proyek itu diperkirakan mencapai US$11,6 miliar atau sekitar Rp174 triliun.

4. Pada Penolakan warga atas rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City itu pecah jadi bentrokan dengan aparat gabungan pada 7 September 2023. Mereka menolak pengukuran lahan yang dilakukan BP Batam. Polisi menembakkan gas air mata lantaran situasi yang tidak kondusif. Sejumlah anak harus dibawa ke rumah sakit akibat gas air mata yang diklaim aparat terbawa angin.

5.Khazaini (salah satu narasumber) pun mengatakan warga yang terancam tergusur akibat pembangunan PSN tersebut tak mendapat ganti rugi dari BP Batam. Menurutnya, pernyataan polisi soal ganti rugi baru klaim sepihak yang diterima dari BP Batam.

6. Bentrokan kembali pecah antar warga yang menolak proyek tersebut dengan aparat gabungan. Pada Senin (11/9), massa menggelar aksi demonstrasi di depan kantor BP Batam. Mereka juga menuntut tujuh warga yang sebelumnya ditangkap dan jadi tersangka dibebaskan.

Karena para BEM-SI ingin menuntut agar pemerintah mewujudkan pendidikan gratis di Indonesia yang membuat beberapa masyarakat merasa keberatan akan biaya sekolah. sehingga,mereka membutuhkan keadilan dan pemerataan pendidikan sekolah yang dapat meringankan masyarakat dalam membiayai sekolahnya

1. Dialog Terbuka dan Mediasi:

- Melakukan dialog terbuka antara semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal. Mediasi oleh pihak ketiga yang netral juga bisa membantu mencapai kesepakatan bersama.

2. Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial:

- Melakukan studi dampak lingkungan dan sosial yang komprehensif untuk menilai potensi dampak dari proyek. Hasil studi ini harus dipertimbangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek.

3. Pembangunan Berkelanjutan:

- Mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.

4. Kompensasi dan Rehabilitasi:

- Menyediakan kompensasi yang adil kepada masyarakat yang terdampak dan merencanakan program rehabilitasi untuk mengurangi dampak negatif.

5. Penyuluhan dan Pendidikan:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan risiko proyek, serta memberikan pendidikan tentang hak-hak mereka.

6. Pengawasan dan Akuntabilitas:

- Memastikan adanya pengawasan yang ketat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan sosial.

7. Alternatif Pengembangan:

- Mengeksplorasi alternatif pengembangan yang mungkin memiliki dampak lebih kecil terhadap lingkungan dan masyarakat.

   - Masyarakat berperan dalam mempertahankan hak atas tanah yang mereka klaim telah dihuni sejak tahun 1834.

2. Menjadi Aktor Utama dalam Konflik :

   - Masyarakat melakukan protes dan blokade sebagai bentuk perlawanan terhadap proyek yang dianggap tidak adil.

3. Advokasi dan Pencarian Keadilan :

   - Masyarakat bekerja sama dengan lembaga seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) untuk mendapatkan dukungan hukum dan advokasi.

4. Mempertahankan Identitas dan Warisan Budaya :

   - Masyarakat berperan dalam melindungi identitas budaya dan sejarah kampung mereka yang sudah ada selama lebih dari satu abad.