Kontroversi tentang pembangunan di hutan lindung adalah isu yang sering muncul di banyak negara di seluruh dunia. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang dilindungi oleh undang-undang karena memiliki nilai lingkungan, biodiversitas, dan penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, sering kali tekanan dari sektor pembangunan menyebabkan konflik antara perlindungan lingkungan dan kepentingan ekonomi. 
  Walaupun juga terdapan argumen pro seperti pembangunan ini dapat mengembangkan ekonomi, dan bagi pemerintah juga dapat menambahkan fasilitas bagi masyarakat. Tetapi juga terdapat kontra seperti habitat para hewan menjadi punah dan adanya perubahan iklim. 
  Juga terdapat pasal dan undang undang tentang pembangunan infrastruktur di hutan lindung ini, yaitu: bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 22, Pasal 39, Pasal 66, Pasal 80, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.

Sehingga pembangunan infrastruktur di hutan lindung menjadi kontroversial karena melibatkan konflik antara kepentingan lingkungan dan kepentingan ekonomi atau sosial.