pada pasal 49 pergub 7/2025 terkait mekanisme persetujuan tanpa konfirmasi dikarena beberapa hal skpd tersebut tidak merespon permohonan warga melalui PTSP, bisa langsung di terbitkan izinnya, yang menjadi pertanyaan apakah bila izin kita terbitkan seperti tebang pohon, apakah OPD terkait mau melaksanakan penebangan pohon tsb, krn tindak lanjut penebangan ada di mereka, apakah sangsi terhadap OPD tersebut bila tidak merespon permohonan warga melalui PTSP yang melebihi waktu ETA nya. yang di takutkan kalau kita langsung terbitkan mereka merasa malas utk melaksanakan walaupun sudah ada aturan seperti itu bahwa kita bisa langsung menerbitkan, seharusnya di buatkan regulasi yg lebih bisa menekan OPD2 terkait untuk langsung cepat merespon permohonan warga, sesuai aturan yang ada. 3. Kalau saya lihat masih lemahnya atau malah di bilang gak ada tindak lanjut untuk pembinaan dan pengawasan dari OPD terkait yang izinnya sudah PTSP keluarkan, seakan kalu sudah PTSP keluarkan itu sudah ranahnya PTSP, jadi mohon kiranya ada penekanan atau sosialisasi regulasi kepada OPD terkait agar lebih intens melakukan Pembinaan dan pengawasan. Demikian terima kasih.

Ada kasus surat izin bidang kesehatan yang di palsukan bagaimana mekanisme penindakannya, karena OPD terkait menyerahkan ke UP.PMPTSP, yang mereka tahu bahwa izin itu di palsukan, tetapi mereka tidak ada tindakan, seperti harusnya mereka memberi rekomendasi terlebih dahulu ke UP.PMPTSP untuk tindak lanjut pencabutannya. padahal mereka lebih tahu terlebih dahulu adanya pemalsuan tsb.

Kalau saya lihat masih lemahnya atau malah di bilang gak ada tindak lanjut untuk pembinaan dan pengawasan dari OPD terkait yang izinnya sudah PTSP keluarkan, seakan kalu sudah PTSP keluarkan itu sudah ranahnya PTSP, jadi mohon kiranya ada penekanan atau sosialisasi regulasi kepada OPD terkait agar lebih intens melakukan Pembinaan dan pengawasan. Demikian terima kasih