1)    Faktor Internal (dari dalam):

·      Adanya persaingan antar paratai politik yang berbeda ideology 

·      Gangguan keamanan dalam negeri yang mengancam disintergrasi bangsa 

·      Bangsa Indonesia masih mencari system pemerintahan yang cocok

2)    Faktor Eksternal (dari luar):

·      Kedatangan Sekutu (Inggris) yang dibeoncengi NICA (Belanda) yang ingin kembali menjajah, menimbulkan pertumparan diberbagai daerah.

·      Jepang masih mempertahankan staus quo pada Indonesia sehingga sering terjadi peperangan antara rakyat Indonesia dan tentara Jepang. 

·      Pembentukan Lenbaga Kementrian (Depatemen)

·      Pembentukan Komite Nasional Indonesia dan Daerah 

·      Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara 

·      Pembentukan Lembaga Pemerintahan di Daerah 

2.     Pembentukan Provinsi di Seluruh Wilayah Indonesia 

Awal wilayah Indonesia dibagi menjadi 8 Provinsi dan mengangkat Guberbur sebagai kepala daerah.

3.     Perubahan Sistem Presidensial ke Parlementer 

Tanggal 14 November 1945 terbentuk kabinet RI dengan Sutan Sjahrir sebagai perdana menteri.

4.     Perpindahan Ibu Kota Negara 

Awal tahun 1946, keadaan ibukota Negara semakin kacau, sehingga pada tanggal 14 Januari 1946 Ibu Kota dipindah ke Yogyakarta. 

5.     Konflik Indonesia-Belanda hingga Pengakuan Kedaulatan 

Setelah Proklamasi Indonesia tetap harus berhadapan dengan bangsa Belanda yang diboncengi NICA. Upaya bangsa Indonesia mendapatkan daerah yang diduduki melalui:

a)     Perundingan Lingarjati 

b)    Agresi Militer Belanda I 

c)     Perundingan Renville 

d)    Agresi Militer Belnada II 

e)     Perundingan Room Roijen

f)     Melaksanalan Konferensi Inter Indonesia 

g)    Konferensi Meja Bundar (KMB) 

6.     Berdirinya Republik Indonesia Serikat 

RIS lahir atas hasil KMB yang dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 2 November 1949. 

7.     Pembubaran RIS dan Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

UU darurat Nomor 11 tahun 1950 menjadi dasar hokum penghabungan Negara bagian republic Indonesia serikat (RIS)

 

Keadaan ekonomi Indonesia pada awal berdirinya republic Indonesia sangat kacau dan sulit

2.     Faktor penyebab kacaunya perekonomian Indonesia 1945-1950

Terjadi inflasi yang sangat tinggi disebabakan karena beredarnya mata uang jepang, beredarnya mata uang cadangan, RI sendiri belum memiliki mata uang sendiri

3.     Adanya blockade ekonomi dari Belanda

Blockade Belanda dilakukan dengan menutup pintu kluar masuk perdagangan RI terutama jalur laut, dilakukan mulai dengan bulan November 1945

4.     Kekosongan kas Negara

Kas Negara mengalami kekosongan karena pajak dan bea masuk belum ada sementara pengeluaran Negara semakin bertambah 

5.     Kebijakan pemerintahan menghadapi buruknya kondisi ekonomi Indonesia

Konverensi ekonomi februari 1946, tujuannya untuk memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah masalah ekoni yang mendesak, mencetak Oeang Republik Indonesia (ORI)

pada masa ini Indonesia memiliki ciri partai politik yang saling berebut pengaruh untuk kekuasaan, sehingga terganggunya stabilitas Nasional diberbagai kehidupan pada era ini Indonesia menjalankan pemilihan umum pertama yaitu tahun 1955 yang dilaksanakan untuk memilih anggota parlemen dan konstituante. 

a.     Sistem pemerintahan pada masa demokrasi 

Indonesia sampai tahun 1950 an menjalankan dua system pemerintahan yaitu presidensial dan parlementer. masa demokrasi liberal pelaksanaan system parlementer dilandasi oleh UUD sementara 1950.

b.     Pelaksanaa pemerintahan masa demokrasi liberal 

Pada masa ini terjadi pergantian kabinet partai, partai politik terkuat yaitu PNI dan Masyumi. PNI dan Masyumi secara bergantian memegang hegemoni politik dalam empat kabinet yaitu: 
- Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)
- Kabinet Sukiman ( 27 April 1951 - 3 April 1952)
- Kabinet Wilopo ( 3 April 1952 - 3 Juni 1953)
- Kabinet Ali Sastroamijoyo I ( 31 JUni 1953 - 12 Agustus 1955)
- Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956 - 4 Maret 1957)
- Kabinet Djuanda ( 9 April 1957 - 5 Juli 1959)

c.     Sistem kepartaian

Masa demokrasi liberal memiliki ciri banyaknya partai politik yang salinmg berebut pengaruh untuk memegang kekuasaan.

 

Dimasa demokrasi liberal sering terjadi perubahan kabinet untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia, beberapa kebijakan yang dilakukan antara lain:

a.     Gunting Syafrudin

b.     Gerakan Benteng

c.     Sistem Ekonomi Ali Baba

d.     Persetujuan FInensial Ekonomi (FINEK)

e.     Gerakan Asaat

f.     Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

g.     Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap)

h.     Nasionalisasi Perusahaan Asing

i.      Nasionalisasi de Javasche Bank