Presiden BJ Habibie meletakkan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya.

 Dalam masa pemerintahan Presiden BJ Habibie muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu:

1.      Diberikan kebebasan pers 

 

Pada era reformasi diberikan ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. 

 

2.     Berlakunya sistem multipartai

 

Di era reformasi sistem multipartai diberlakukan terlihat pada Pemilihan Umum 1999.

 

Habibie sebagai Presiden RI membuka kesempatan pada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai ideologi dan aspirasi politiknya.

 

Karakteristik demokrasi periode reformasi 

 

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila.

 

Dengan karakteristik berbeda dari orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer 1950-1959.

 

Kondisi demokrasi Indonesia periode reformasi dinilai sedang menuju sebuah kesempurnaan.

 

Warga negara bertugas mengawal demokrasi agar dapat teraplikasikan dalam aspek kehidupan.

 

Berikut ini karakteristik demokrasi pada periode reformasi:

 

1.     Pemilu lebih demokratis 

2.     Rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat hingga daerah 

3.     Pola rekrutmen politik terbuka 

4.     Hak-hak dasar warga negara terjamin 

 

Berikut ini penjelasannya:

1.    Pemilu lebih demokratis 

 

Pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari sebelumnya. Sistem Pemilu terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politik dalam Pemilu.

Puncaknya pada 2004 rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif serta presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung.

 

 

Pada 2005 kepala daerah pun (gubernur dan bupati atau walikota) dipilih langsung oleh rakyat.
 
 

2.    Rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat hingga daerah

 

Rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa.

 

3.    Pola rekrutmen politik terbuka 

 

Rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tanpa diskriminasi.

 

4.    Hak-hak dasar warga negara terjamin

 

 Sebagian besar hak dasar rakyat bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers dan sebagainya.(Kellen)

Orde Baru ditandai oleh runtuhnya orde lama yang didalamnya terdapat pemberontakan pemberontakan yang terjadi. Seperti halnya pemberontakan G30S yang dapat ditumpas. Pemberontakan tersebut terdapat bukti bukti yang menunjukan bahwa PKI atau Partai Komunis Indonesia yang menjadi pelaku pemberontakan tersebut. PKI merupakan dalang dari pemberontakan tersebut dan membuat masyarakat Indonesia marah serta kecewa dengan organisasi tersebut. Sebelumnya PKI merupakan organisasi pembela rakyat indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Namun karena pemberontakan tadi masyarakat melakukan demontrasi massa yang bertujuan agar PKI dibubarkan dan tokoh tokoh yang ada didalamnya diadili secara adil.

Jendral Suharto pada masa orde baru tersebut diangkat sebagai menteri serta memberi mandat kepada panglima angkatan darat untuk memberantas organisasi PKI beserta ormasnya. Lahirnya Orde Baru dilatar belakangi masyarakat luas meliputi dukungan dari berbagai kalangan, seperti dari beberapa partai politik, perorangan, organisasi massa, pemuda, mahasiswa, pelajar bahkan kaum wanita. Berbagai dukungan tersebut kemudian membentuk organisasi bersama yang disebut sebagai gerakan Front Pancasila. Front Pancasila tersebut bersatu dan menuntut organisasi pembrontakan G30SPKI beserta ormas yang terlibat untuk melakukan penyelesaian secara politis. Aksi penolakan G30SPKI tersebut mempunyai tujuan yang sama terjadi pada 30 September 1965 yang bertemakan kesatuan. Di dalam gerakan 30 September 1965 terdapat organisasi yang tergabung seperti KAMI( Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), KASI(Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia), KAPI (Kesatuan Aksi Pelajar Indoneisa).

Aksi kesatuan yang tergabung dalam Front Pancasila kemudian berganti nama menjadi “Angkatan 66” . Aksi tersebut dilanjutkan menuju Gedung Sekretariat Negara pada tanggal 8 Januari 1966. Pada 8 Januari 1966 terdapat pernyataan yang menyatakan bahwa kebijakan ekonomi dari pemerintah tidak dapat dilaksanakan maupun dibenarkan. 

 

Kelebihan: 

1.Lebih baik untuk banyak orang

2.Desentralisasi kekuasaan

3.Mempromosikan rasa keterlibatan

4.Tercukupinya kebutuhan pangan.

5.Peningkatan keamanan di dalam negeri.

6.Keberhasilan dari pelaksanaan gerakan wajib belajar dan juga gerakan orang tua asuh.

7.Banyak dana dari investor luar.

8.Rencana pembangunan 5 tahun telah sukses di jalankan.

 

 

 

Kekurangan:

 

Hasil kebijakan ekonomi reformulasi Suharto segera terlihat. Tingkat inflasi menurun, dan mata uang nasional, rupiah, stabil, manufaktur berkembang pesat, dan produksi minyak meningkat, sebagian karena eksplorasi oleh sejumlah perusahaan asing yang beroperasiPertamina, perusahaan minyak negara monolitik. Posisi Pertamina sebagai pusat ekspansi ekonomi Indonesia berakhir pada tahun 1975, namun, ketika pemerintah menyelamatkan perusahaan dari hutangnya seperti ciri-ciri demokrasi pada masa orde lama

Kebijakan baru ini memiliki kritik, baik di dalam maupun di luar negeri. Bagi sebagian orang, tampaknya republik itu menjadi bergantung secara ekonomi pada kapital Barat dan, khususnya, pada perusahaan-perusahaan transnasional besar, bahwa investasi asing langsung telah menciptakan kelas pedagang Indonesia yang meningkatkan kemakmuran dan pengaruhnya melalui kesepakatan dengan perusahaan asing, dan bahwa kekayaan baru telah melebih-lebihkan ketidaksetaraan yang ada daripada menghapusnya.

pencapaian ekonomi dari kebijakan Orde Baru sangat spektakuler. Mereka mengubah pola perkembangan nusantara selama tahun 1970an dan 1980 an, terutama di luar Jawa. Secara historis pusat politik dan pusat ekonomi Hindia Timur , Jawa tampaknya mempertahankan posisi itu di dalam republik modern, yang memimpin sekitar tiga perempat dari semua proyek investasi baru tidak termasuk eksplorasi minyak dari akhir 1960-an hingga awal 80-an.

Usaha bebas berkembang pesat selama tahun 1990-an, dekade terakhir Orde Baru, tetapi pemilik bisnis utama adalah putra dan putri presiden. Suharto mengklaim bahwa anak-anaknya, sebagai warga negara Republik Indonesia, memiliki hak untuk menjalankan bisnis mereka; masalahnya adalah mereka menerima hak istimewa yang sangat besar dalam urusan bisnis mereka.

Pemerintahan awalnya memiliki komponen sipil yang kuat dalam diri orang-orang Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta dan negarawan Adam Malik (keduanya kemudian menjabat sebagai wakil presiden). Tetapi kekuatan militer, yang bersekutu erat dengan birokrasi, tampak jelas, dan pemerintah mengembangkan karakteristik otoriter yang jelas seperti penyimpangan konstitusi pada masa orde baru.

Antara 1971 dan 1998, pemilihan parlemen diikuti oleh pemilihan kembali Soeharto yang tak terhindarkan untuk masa jabatan presiden yang berturut-turut. Hasil ini tidak tercapai tanpa usaha. Kebijakan ekonomi Suharto dan, khususnya, upaya untuk menyebarkan pembangunan secara lebih merata di seluruh nusantara berkontribusi untuk mengurangi perasaan regional yang kuat pada tahun 1950-an, meskipun masih ada persepsi bahwa rezim tersebut didominasi oleh Jawa.Irian Jaya mempresentasikan tantangan khusus untuk Orde Baru.(Hansen)

 

 

Sumber: 

guruppkn.com/kelebihan-dan-kekurangan-orde-baru 

https://guruppkn.com/ciri-ciri-pemerintahan-orde-baru