Kondisi seperti ini berakibat pada munculnya "Dualisme Kepemimpinan Nasional", yaitu Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan
5.
 4 faktor yang melatarbelakangi lahirnya Supersemar:
1.untuk memulihkan situasi Negara yang kacau.

2. untuk mengatasi situasi akibat pembunuhan para jenderal Indonesia tahun 1965 / pemberontakan G 30 S/PKI

3. Demi menyelamatkan bangsa dan tanah air

4. Untuk menyelamatkan wibawa pemerintah

4.
Supersemar merupakan penanda sejarah baru bangsa Indonesia peralihan dari Orde Lama menuju Orde Baru. Supersemar adalah salah satu penanda dalam penyerahan mandat kekuasaan Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto yang ditandatangani pada 11 Maret 1966. 
7. 
1.pelajaran yg dapat diambil adalah seharusnya setiap masalah harus di musyawarahkan dan harusnya ada satu pimpinan saja.sehingga tidak terjadi mis komunikasi lg pljran yg sngt brguna Untuk NKRI supaya lebih baik lagi.
2.sukarno memerintan de jure
3.suharto secara de facto
4.presiden sukarno cenderung berusaha melindungi partai komunis indonesia, hal ini dikarenakan meski setelah peristiwa G30S masih ada anggota PKI yg duduk di kabinet dwi kora.
5.pesan yg muncul adalah dualisme kepemimpinan menjadikan sistem perekonomian dan politik menjadi tidak stabil dan dan harus di selesaikan secepat cepatnya demi persatuan pembangunan bangsa

3.

4. Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret adalah penyerahan mandat kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto pada 11 Maret 1966. Penyerahan mandat kekuasaan ini dilatarbelakangi gejolak di dalam negeri setelah peristiwa G30S/PKI pada 1 Oktober 1965

5.

6.Dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai pengemban Supersemar, diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. Meskipun Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Kondisi seperti ini berakibat pada munculnya "Dualisme Kepemimpinan Nasional", yaitu Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan.

7. 1.pelajaran yg dapat diambil adalah seharusnya setiap masalah harus di musyawarahkan dan harusnya ada satu pimpinan saja.sehingga tidak terjadi mis komunikasi lg pljran yg sngt brguna Untuk NKRI supaya lebih baik lagi.
2.sukarno memerintan de jure
3.suharto secara de facto
4.presiden sukarno cenderung berusaha melindungi partai komunis indonesia, hal ini dikarenakan meski setelah peristiwa G30S masih ada anggota PKI yg duduk di kabinet dwi kora.
5.pesan yg muncul adalah dualisme kepemimpinan menjadikan sistem perekonomian dan politik menjadi tidak stabil dan dan harus di selesaikan secepat cepatnya demi persatuan pembangunan bangsa

3.

4.penyerahan mandat kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto pada 11 Maret 1966.
5.1.untuk memulihkan situasi Negara yang kacau.
 2. untuk mengatasi situasi akibat pembunuhan para jenderal Indonesia tahun 1965 / pemberontakan G 30 S/PKI
3. Demi menyelamatkan bangsa dan tanah air
4. Untuk menyelamatkan wibawa pemerintah.

6.Dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai pengemban Supersemar, diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. Meskipun Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Kondisi seperti ini berakibat pada munculnya "Dualisme Kepemimpinan Nasional", yaitu Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan.

7.
1.pelajaran yg dapat diambil adalah seharusnya setiap masalah harus di musyawarahkan dan harusnya ada satu pimpinan saja.sehingga tidak terjadi mis komunikasi lg pljran yg sngt brguna Untuk NKRI supaya lebih baik lagi.
2.sukarno memerintan de jure
3.suharto secara de facto
4.presiden sukarno cenderung berusaha melindungi partai komunis indonesia, hal ini dikarenakan meski setelah peristiwa G30S masih ada anggota PKI yg duduk di kabinet dwi kora.

5.pesan yg muncul adalah dualisme kepemimpinan menjadikan sistem perekonomian dan politik menjadi tidak stabil dan dan harus di selesaikan secepat cepatnya demi persatuan pembangunan bangsa.

3.

4.penyerahan mandat kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto pada 11 Maret 1966.
5.1.untuk memulihkan situasi Negara yang kacau.
 2. untuk mengatasi situasi akibat pembunuhan para jenderal Indonesia tahun 1965 / pemberontakan G 30 S/PKI
3. Demi menyelamatkan bangsa dan tanah air
4. Untuk menyelamatkan wibawa pemerintah.

6.Dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai pengemban Supersemar, diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. Meskipun Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Kondisi seperti ini berakibat pada munculnya "Dualisme Kepemimpinan Nasional", yaitu Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan.

7.1.pelajaran yg dapat diambil adalah seharusnya setiap masalah harus di musyawarahkan dan harusnya ada satu pimpinan saja.sehingga tidak terjadi mis komunikasi lg pljran yg sngt brguna Untuk NKRI supaya lebih baik lagi.
2.sukarno memerintan de jure
3.suharto secara de facto
4.presiden sukarno cenderung berusaha melindungi partai komunis indonesia, hal ini dikarenakan meski setelah peristiwa G30S masih ada anggota PKI yg duduk di kabinet dwi kora.
5.pesan yg muncul adalah dualisme kepemimpinan menjadikan sistem perekonomian dan politik menjadi tidak stabil dan dan harus di selesaikan secepat cepatnya demi persatuan pembangunan bangsa.